Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepadatan penduduk yang meningkat secara signifikan berpotensi menyebabkan berkurangnya hutan mangrove di Segara Anakan. Pola keruangan sensitivitas penyusutan hutan mangrove di Segara Anakan dikaji berdasarkan variabel jarak dari permukiman, jarak dari tambak, sedimentasi, salinitas, dan pasang surut air laut. Penentuan bobot tiap variabel dengan menerapkan metode AHP dan analisis data. Teknik overlay petajuga digunakan untuk mengetahui tingkat sensitivitas penyusutan hutan mangrove yang kemudian dilakukan verifikasi data untuk validasi. Hasil Analisis menunjukkan bahwa pola keruangan sensitivitas wilayah tinggi terjadi di Desa Ujungalang dan Klaces, sensitivitas yang tergolong sedang terdapat di Desa Ujungalang dan Panikel, dan sensitivitas tergolong rendah terdapat di Desa Kutawaru, Panikel, Ujunggagak, dan Ujungalang.

---

The density of citizen increased significantly which potentially cause a decreasing of ​​mangroves forest in the Segara Anakan region. Spatial sensitivity patterns of shrinking mangroves in Segara Anakan assessed based on the variable types within distance from settlements, distance from fishponds , sedimentation, salinity, and high and tide of ocean. Each variable quality determined by applying the AHP method and data analysis occuring maps overlay technique. After overlay, data is being verificated for validating purposes. The peripheral Spatial pattern sensitivity of high level mangrove shrinking occured in Ujungalang and Klaces village, then normal level sensitivity of mangrove shrinking occured in Ujungalang and Panikel village, meanwhile lov level sensitivity of mangrove shrinking occured in Kutawaru, Ujunggagak, Panikel, and Ujungalang village.

Abstrak :
ABSTRAK Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995). Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993). Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus. Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992): 1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha. 2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya. 3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan. 4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas. 5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia. Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan : 1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove. 2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery). 3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove). 4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove. Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan : 1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian. 2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya. 3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah. 4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers. b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery). c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal. d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah. 6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995). Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993). Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously. The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) : 1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed. 2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction. 3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex. 4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited. 5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest. Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest. Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management. Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources. To implement the strategy, each is carried out by : 1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management. 2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system. 3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group. 4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers. Based on the findings of the study, the following conclusions were made : 1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes. 2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation. 3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited. 4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness. 5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management : a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method. b. Community socio-economic development by way of silvofishery. c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal. d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus. 6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan.

Abstrak :
Penelitian tentang potensi stok karbon dan penilaian ekonomi dilakukan pada bulan Maret-Mei 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biomassa, stok & ekosistem ekosistem mangrove. penyerapan karbon dan potensi penyimpanan dan untuk memperkirakan nilai ekonomi. Itu Lokasi pengambilan sampel ditentukan dengan purposive sampling di enam stasiun, dan data pengumpulan dilakukan melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biomassa adalah 442,37 ton/ha, stok karbon 1269,36 ton/ha dan penyerapan karbon 755,75 ton/ha. Ekosistem mangrove Cilamaya Wetan memiliki estimasi nilai ekonomi total adalah IDR. 419.233.914.343/tahun masing-masing Rp.568.067.635/h/tahun. Jika nilainya dikonversi ke dolar, ekosistem mangrove Cilamaya Wetan memiliki estimasi total nilai ekonomi 29.337.573 USD/tahun atau 39.753 USD/ha.

---

Research on potential carbon stocks and economic assessments was conducted in March-May 2019. The purpose of this study was to analyze the biomass, stocks & ecosystems of mangrove ecosystems. carbon sequestration and storage potential and to estimate economic value. The sampling location was determined by purposive sampling at six stations, and data collection is done through purposive sampling. The results showed that biomass was 442.37 tons/ha, carbon stock 1269.36 tons/ha and carbon sequestration 755.75 tons/ha. The Cilamaya Wetan mangrove ecosystem has an estimated total economic value is IDR. 419,233,914,343/year each Rp.568,067,635/ha/year. If the value is converted to dollars, the Cilamaya Wetan mangrove ecosystem has an estimated total economic value of 29,337,573 USD/year or 39,753 USD/ha.

Abstrak :
Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup kaya karena memunyai garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Wilayah pesisir memiliki peranan yang dominan dalam pembangunan wilayah pesisir. Mengingat, masyarakat pesisir merupakan komunitas yang pola kehidupannya sebagian besar sangat tergantung pada wilayah pesisir maka pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir sangat membutuhkan partisipasi masyarakat pesisir tersebut. Kebijaksanaan pembangunan nasional wilayah pesisir saat ini diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam secara adil untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan kesinambungan lingkungan hidup, untuk itu setiap pengembangan sumberdaya alam mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Sumberdaya alam seperti hutan mangrove khususnya yang berada di wilayah pesisir, juga memainkan peranan penting ditinjau dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologis. Fungsi utama sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia berbagai kebutuhan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Penurunan luas hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, pesisir Sumatera dan Kalimantan yang terbesar diakibatkan oleh konversi kawasan hutan mangrove untuk usaha tambak, permukiman dan kawasan industri secara tidak terkendali. Mengingat pentingnya keberadaan hutan mangrove untuk kesejahteraan khususnya masyarakat pesisir, maka untuk pelestarian hutan mangrove salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah rehabilitasi hutan mangrove. Agar hal tersebut dapat berjalan diperlukan strategi pengembangan partisipasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove, sehingga masyarakat merasa memiliki keuntungan dengan keberadaan hutan mangrove tersebut, dengan demikian mereka tetap menjaga dan menikmati hasil dari kelestarian tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi kondisi hutan mangrove yang ada saat ini 2. Mengetahui nilai biaya manfaat mangrove dan tingkat partisipasi masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir yang dominan. 3. Menyusun arahan strategi pengembangan partisipasi masyarakat pesisir dalam rehabilitasi hutan mangrove. Penelitian ini bersifat eksploratif atau kajian evaluatif, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan, analisis kondisi hutan mangrove yang telah dilakukan rehabilitasi, analisis BIC Ratio dan, analisis partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan: 1. Luas hutan mangrove di Kabupaten Indramayu selama lima tahun mengalami penyusutan sebesar 36,05% (7,21% per tahun), sedangkan di empat desa contoh dari 1.715,15 hektar hutan mangrove telah dikonversi menjadi areal tambak seluas 1.149,10 hektar. 2. penyusutan dan kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembukaan areal tambak, konversi sawah menjadi tambak, masyarakat beranggapan dengan tambak yang leas produksi meningkat. 3. Tingkat pendapatan per hektar per tahun dan BIC Ratio dengan pola silvofishery cenderung lebih tinggi daripada pola nonsilvotishery. 4. Tingkat partisipasi masyarakat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal untuk menyusun strategi pengembangan dan kapasitas partisipasi masyarakat.

---

The coastal areas of Indonesia have substantial potentialities of natural resources since the line is 81,000 km long coastal. Coastal areas have a dominant role in the development its areas. Bearing in mind that the life pattern of most coastal communities depend on coastal area development, therefore this development badly needs the participation on coastal communities concerned. The National Development on coastal areas is presently directed by a Policy of wise utilization of natural resources for the welfare of people, keeping in mind the aspects of live environmental protection, utilization, conservation and sustain ability, and also that, every natural resources development should be determined on the balance of social, economic and ecological aspects. Natural resources such as mangrove forests especially in coastal areas also play an important role on the economic, social and ecological points of view. The main function of ecosystem is to keep the balance and supply of various for the needs of human being and other. This study discovered that species the most destroyed mangrove forests are along the northern coast of Java, Sumatra and Kalimantan's coast lines because of uncontrolled conversion of the mangrove forest in the brackish water for the sale of business, housing and settlements and industrial area development. Since the existence of mangrove forests is very important for welfare of coastal people, one should conserve the mangrove forests. Programs that encourage people's participation to undertake the rehabilitation of mangrove forests have been carried out, to enable the benefit of the existence of those mangrove forests, preserve them and enjoy their preservation to achieve sustainable development. This study is aims at: 1. Identifying the present condition of mangrove forests 2. Identifying the activities of dominant coastal communities, which support the participation. 3. Identify the feasibility of BIC Ratio. 4. Formulating direction of development strategy on coastal communities in rehabilitating mangrove forest. This study is an explorative and evaluative study, which data have been compiled for evaluation by using the methods of policy analysis, analysis of mangrove forests conditions, which have been rehabilitated, BIC Ratio analysis and also an analysis on people's participation. The result of the study showed, that: 1. The extension of mangrove forest areas in Indramayu have declined 36.05 % (7.21% per annum), while in four pilot villages, 1,715.15 hectares of mangrove forests have been conversed into brackish water/aqua culture areas of 1,149.10 hectares. 2. The decrease and distortion of mangrove forest areas were caused by several factors such as the opening of brackish water (coastal fish ponds), conversion of padi fields into fish ponds, since the people considered that by having large brackish water or coastal fish ponds, production and harvest of fish will increase. Also, the annual production rate for each products acre and BIC Ratio under silvofishery is bigger than non-silvofishery. The level of people's participation could principally be done by using internal and external approaches for the development strategy and increase of capacity of community's participation.

Abstrak :
Hutan mangrove mempunyai manfaat ekologi dan sosial-ekonomi. Manfaat ekologis adalah bahwa hutan mangrove berfungsi dalam kemampuannya mendulcung eksistensi lingkungan fisik dan lingkungan biota. Manfaat sosial-ekonomi adalah bahwa hutan mangrove menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi keperluan akan bangunan, kayu bakar, dan mencari ikan. Pada kawasan hutan mangrove yang diusahakan untuk tambak, terbukti memberikan pengaruh positif bagi perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu dilestarikan melalui pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan (hutan mangrove) tergantung pada efektivitas perangkat hukum yang ada yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selannjutnya disingkat UULH. Efektivitas implementasi ketentuan pasal-pasal dalam UULH dalam pengelolaan hutan mangrove tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat hukum itu sendiri, tetapi oleh akumulasi berbagai faktor. Salah satu faktor penting keberhasilan pengelolaan hutan mangrove adalah peranserta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut. Peranserta tersebut tidak hanya meliputi peranserta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, tetapi meliputi pula peranserta kelompok dan organisasi masyarakat. Slamet (1988) mengemukakan bahwa peranserta masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembangunan. Tanpa peranserta masyarakat, suatu pembangunan harus dinilai tidak berhasil.

Dengan semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan lahan akan semakin meningkat, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun lokasi industri. Mangrove yang luasnya relalif kecil (3% dari luas hutan Indonesia), bahkan akan semakin kompleks apabila masyarakat di sekitar kawasan tersebut mempunyai tingkat sosial ekonomi rendah. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan mangrove.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove). Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nyata di antara peran Serta masyarakat dan identifikasi faktor-faktor yang mempengamhi tiokat peranserta masyarakat dalam pengelolaan linglcungan hidup (hutan mangrove).

Hipotesis penelitian adalah diduga bahwa hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (hutan mangrove) pada lima propinsi di Indonesia belum optimal, serta diduga dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pinak pemerintah sebagai bahan informasi dan evaluasi implementasi UULH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup lainnya, khususnya dalam upaya mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove) dan sebagai umpan balik dalam penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Sifat penelitian ini adalah explorative research. Pada penelitian jenis ini akan menghasilkan deskripsi atau gambaran ciri-ciri dari suatu obyek yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan suatu keterkaitan. Pelaksanaan pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) tahapan pengamatan (observasi), dan (2) tahapan survai. Metode untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung pada responden dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah dipersapkan sebelumnya. Data primer diambil dari sampel. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, disebabkan jumlah populasi yang besar dan jarak lokasi satu dengan lainnya cukup jauh, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 120 orang yang didistribusikan secara merata pada enam lokasi.

Metode dalam mendapatkan sampel adalah non-random sampling, di mana tidak setiap individu mendapatkan kesempatan atau probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk itu terpilih orang-orang yang langsung dapat dijumpainya, tetapi orang tersebut mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu metode ini disebut juga purposive sampling.

Metode analisis data dilakukan dnegan dua pendekatan. Pendekatan pertaman adalah dengan melakukan uji statistik dengan cara chi-square (X2). Pendekatan kedua memberikan apa yang dilihat dan didengar dari responden dan observasi di responden. Untuk memberikan data hasil wawncara terhadap responden, maka salah satu metode yang dipakai adalah analisis tabel, dengan menggunakan persentase.

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder terutama dari BAKORSURNATAL, Biro Pusat Statistik dan referensi terkait lainnya yang sangat mendukung data primer.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bahwa hak dan kewajiban berperanserta penduduk di sekitar kawasan mangrove belum berkembang secara optimal. Belum optimalnya peranserta masyarakat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, sedikitnya arus informasi yang diperolehnya, rendahnya tingkat penghasilan per kapita, serta masih banaknya pencurian, penebangan liar dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat menyebabkan rusak atau menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove. Disamping itu juga belum adanya penyuluhan, pengarahan dan pembinaan secara langsung pada masyarakat yang memadai oleh aparat pemerintah.

Pola pengembangan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya dapat dilakukan pada empat hal, yakni: a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia b) Meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan pola silvofishery c) Pengembangan kelembagaan d) Pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat rawan bencana yang sangat tinggi. Bencana tsunami 2004 silam telah menyebabkan hilangnya hutan pantai dan hutan mangrove di Provinsi Aceh. Hilangnya sumber daya ini memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup dari para korban tsunami yang selamat serta dampak lanjutannya. dibutuhkan suatu program konservasi yang bersifat kontinu dan edukatif melalui ranah pendidikan, dalam hal ini penerapan pendidikan kearifan lokal berbasis mangrove. Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Pantai Timur Aceh. Sebaran hutan mangrove dan sebaran sekolah yang membentuk pola spasial yang berbeda-beda dan tersebar di wilayah administrasi Kota Lhokseumawe menjadi acuan dalam penerapan pendidikan kearifan lokal berbasis mangrove. Metode pengolahan data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode statistik pearson product moment. Dari jumlah keseluruhan sekolah tingkat menengah pertama di Kota Lhokseumawe yaitu sebanyak 41 Sekolah Negeri, Swasta dan Sekolah Agama, terdapat 31 sekolah yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pendidikan kearifan lokal berbasis mangrove. Prioritas I sebanyak 18 sekolah, prioritas II sebanyak 10 sekolah dan prioritas III sebanyak 3 sekolah dengan standar kompetensi pembelajaran yang berbeda satu sama lain

---

ABSTRACT
Aceh is one of the provinces with high level of hazard. Tsunami disaster in 2004 has caused the loss of coastal forests and mangroves in the Aceh province. The loss of these resources has a direct impact on the survival victims of the tsunami and subsequent impact. it takes a conservation program that is continuous and educative through the education, in this case the application of local wisdom education of mangrove. This research was conducted in Lhokseumawe city, Aceh East Coast. The distribution of mangrove forests and the spread of schools forming spatial patterns vary and spread in the administrative area of Lhokseumawe become a reference in the application of local wisdom education of mangrove. Data processing method performed by descriptive and quantitative method by pearson product moment statistic method. Of the total number of junior high schools in the city of Lhokseumawe as many as 41 Public Schools, Private and Religious School, there are 31 schools with priority for local wisdom education implemented mangrove. Priority I as many as 18 schools, 10 schools priority II and 3 school for priority with learning competency standards that differ from each other