Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi pengangkutan laut adalah salah satu cabang asuransi yang sedang mengalami perkembangan saat ini, namun asuransi pengangkutan laut memang masih kalah terkenal ketimbang cabang asuransi jiwa ataupun asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, regulasi mengenai asuransi pengangkutan laut itu sendiri juga belum dibentuk oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Salah satu isu yang berkembang dalam bisnis asuransi pengangkutan laut adalah adanya persaingan tarif premi antar perusahaan asuransi. Penelitian ini berfokus untuk meneliti apakah pemerintah perlu mengatur mengenai regulasi tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Pengaturan mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut diperlukan untuk mencegah: persaingan usaha tidak sehat, tarif premi yang memberatkan konsumen dan dominasi perusahaan asing akibat persaingan tarif premi. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia, lebih memperhatikan bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia dan dapat menjalankan fungsi pengawasan pembinaan dan regulasi dalam bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat regulasi di bidang asuransi pengangkutan laut, dan juga menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai bentuk regulasi yang tarif premi asuransi pengangkutan laut yang tepat.

---

ABSTRACT
Marine cargo insurance become one of the most developing insurance nowadays, but marine cargo insurance is not well known as the other type of insurance such as life insurance and vehicle insurance. Therefore regulation about marine cargo insurance is not yet formed by the government. One of the issues in marine cargo insurance is about premium tariff competition between the insurance company. This researched focused to find out whether is important or not for the goverment to formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff. This research method using a juridical normative approach and descriptive. Regulation about marine cargo premium tariff is important to avoid unfair business competition, premium tariff which incriminating for consument, and domination from foreign companies. From this research, hopefully government formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff, and paying more attention to marine cargo insurance business. This research hopefully can become the basis consideration for the goverment to formed the regulation about marine cargo insurance and become the basis consideration for the advanced research about marine cargo insurance premium tariff regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai masalah-masalah hukum penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi umum dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut. Tesis ini mempunyai 2 dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum kepada Pengangkut dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Pelayaran. Kedua, bagaimana keterikatan Perusahaan Asuransi Umum, PT Asuransi AXA Indonesia, dalam perjanjian Pengangkutan yang dibuat antara Pengangkut dengan Tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari hak subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian ganda dan mencegah Pengangkut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Dalam menerapkan hak subrogasinya, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berwenang dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari seharusnya barang muatan itu diserahkan oleh Pengangkut. Penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum dihambat dengan adanya pandangan dan pendapat mengenai adanya putusan Mahkamah Pelayaran dan keterikatan Perusahaan Asuransi Umum pada perjanjian Pengangkutan. Adanya Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menjadi keuntungan dan juga hambatan dalam penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan Asuransi Umum tidak terikat pada perjanjian Pengangkutan karena perusahaan asuransi bukanlah pihak dalam perjanjian Pengangkutan yang memberikan janji. Hal ini ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 257/PDT/2016/PT.DKI merupakan suatu kekeliruan karena General Average tidak terjadi dan PT Asuransi AXA Indonesia tidak terikat pada Perjanjian Pengangkutan.

---

ABSTRACT
This Thesis discussed legal issues of implementation of the right of subrogation of general insurance company in marine cargo insurance. This thesis has 2 two problems. First, how the impact of the decision of the Admiralty Court against implementation of right of subrogation by General Insurance Company in Marine Cargo Insurance. Second, the linkage of General Insurance Company, PT Asuransi AXA Indonesia on Contract of Carriage made by carrier and insured. This research used in juridical normative. The purposes of the right of subrogation are to prevent the insured get double indemnity and to prevent Carrier from not be responsible for his actions caused the loss for insured. In order to implement the right of subrogation, the General Insurance Company could submit tort lawsuit to the authorized District Court within a period of 1 one year after delivery of goods or after the day should be delivered goods by Carrier. The implementation of right of subrogation inhibited by view and opinion about the existance of the Decision of Admiralty Court and the linkage of General Insurance Company on Contract of Carriage. The Decision of Admiralty Court can be advantage and obstacle to implement right of subrogation by General Insurance Company. General Insurance Company is not bound by the Contract of Carriage because General Insurance Company is not the party of Contract of Carriage. It is based on the principle of pacta sunt servanda and principle of personality. Therefore the Decision of West Jakarta District Court No. 499 PDT.G 2015 PN.JKT.BRT jo. The Decision of DKI Jakarta High Court No. 257 PDT 2016 PT.DKI is a oversight because General Average did not occur and PT Asuransi AXA Indonesia is not bound by Contract of Carriage.Keywords right of subrogation, marine cargo insurance, contract of carriage.

Abstrak :
Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuransi muatan laut (marine cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian, prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi yang diberikan mengembalikannya pada posisi keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, namun tidak lebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci. Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam asuransi muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam KUHD. ......Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed provisions. Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by it self of the small loss, the value of a small loss that agreed has been described in open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of indemnity in KUHD.