Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Bushar Muhammad, author
Jakarta: Balai Pustaka, 2013
340.57 BUS a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Agus Warsito, author
[ABSTRAK
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan
yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu
putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan
menghapus kata ?negara? sehingga menjadi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Amalia, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37196
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Iqbalsyah Nouval Muktiajie, author
Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hellin Septhreananda Damus, author
Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ade Diyana Kusumawardani, author
Tesis ini membahas proses pemberian HGU terhadap Iahan garapan penduduk desa, perlindungan dalam peraturan pertanahan terhadap lahan garapan penduduk desa dan solusi guna menyeimbangkan kepentingan penduduk desa dengan perusahaan. Tidak berjalannya dengan baik proses perolehan hak atas tanah dalam pemberian izin HGU, tidak adanya kesigapan dari pemerintah yang berwenang untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30292
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Deny Giovanno, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalam
mengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat
hukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas juga
terkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutan
di Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh
Pemerintah. Tujuan utama dari...
2016
S65735
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasibuan, Puteri Aliya Iskandar, author
ABSTRAK
Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah nusantara sedari dulu telah mendapatkan perhatian khusus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 18 adalah wujud nyata pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai asal-usul masing-masing wilayah. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga...
2017
S68971
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adiputra, author
Penatalayanan lingkungan pada hakekatnya merupakan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dengan cara yang memperhitungkan kepentingan masyarakat, generasi mendatang, dan spesies lainnya, serta kebutuhan pribadi, dan menerima tanggung jawab yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu aktor penatalayanan lingkunga yang paling “terkenal” tidaklah lain selain masyarakat hukum adat. Masyarakat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Michelle, author
Peradilan adat adalah salah satu bukti hidupnya penegakan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu yang berupaya untuk menghapuskan peradilan adat, pada kenyataannya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pranata sosial yang menjalankan fungsi peradilan sampai dengan saat ini, seperti Saniri Ria Muni...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library