Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan sengketa tanah masih ada yang menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah milik masyarakat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (interest conflict). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan jenis penelitian Deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat di Kabupaten Tangerang yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat dengan cara nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Daerah sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah karena Kepala Daerah dianggap sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah dan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. ...... In Tangerang regency in resolving land disputes still exist that use agencies outside the court. In this area there are many public lands that often lead to conflict of interest (interest conflict). The method used is an empirical jurisdiction while kind of descriptive analytical study. As the population is people in Tangerang district who have had land disputes later sampled the community by nonrandom sampling. Data collection techniques used are primary data obtained through interviews and questionnaires and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object under study, secondary legal materials in the form of books, papers and materials law in the form of a dictionary tertiary Indonesian and English dictionaries. The data obtained and analyzed qualitatively. From the analysis of this research note that the role of Regional Head was instrumental to the settlement of land disputes as Regional Head regarded as justice of the peace in settling land disputes and the reliance of community members to solve the problem.

Abstrak :
Tesis ini membahas mediasi yang digunakan oleh Crisis Management Initiative (CMI) dalam memediasi konflik internal yang terjadi di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa mediasi yang efektif bukan hanya disebabkan multitrack diplomasi yang digunakan oleh mediator. Tapi juga teknik mediasi yang efektif yang bisa melihat kebutuhan dari pihak-pihak yang bertikai dan bisa menghentikan konflik kekerasan dan mewujudkan perdamaian.

---

The focus of the study is the significance of the Crisis Management Initiative (CMI) in mediation the internal conflict in Aceh. The study is conducted on the method of descriptive studies. The main purpose of the study is to understand the reason behind the succes of the mediation by CMI.the study is not only due the multitrack diplomacy but also due to the efective mediation which oriented to the disputants needs and also it can transform the violence conflict into long peace.

Abstrak :
Mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa bisnis mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Mediasi mempunyai karakteristik yang khas yaitu menggunakan jalan kompromi dengan melibatkan pihak ketigayang disebut mediator. Prinsip utama yang terdapat dalammediasi adalah adanya itikad baikdari pihak-pihak. Mediasi secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata terutama pasal 1851-1864 tentang perdamaian, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentangprosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kapan mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dan bagaiman kekuatan hukumhasil kesepakatn para pihak, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mediasi dalampenyelesain sengketa bisnis serta upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis...

Abstrak :
Kasus serah terima perumahan, rumah toko (ruko), apartemen yang muncul di tengah perkembangan bisnis dalam bidang property, banyak merugikan pihak konsumen dari perumahan, rumah toko (ruko) dan apartemen yang ada. Sebagai upaya penyelesaian hukum tersebut konsumen memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dari pada menyelesaikannya melalui badan peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan) sangat lambat dan atau berbelit-belit, biaya berperkara mahal. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana mediator tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa, mediator membantu para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (Win-win). Setelah di peroleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam rangka menjalankan dan menegakkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dibentuklah suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen sebagai salah satu sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil dari proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen tergantung kepada itikad dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan cara mediasi gagal dan salah satu pihak yang tidak mau menerima hasil keputusannya dapat melanjutkan proses penyelesaian kasusnya melalui peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Kontrak, Putusan, terhadap permasalahan/kasus dan pendapat atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tidak langsung dari masyarakat, yang berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur-literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan. ......Transference Case of Housing, shop house (Ruko), apartment occuring in the midts of property business growth had damaged consumers of an existing housings, shop houses and apartement numerously. To solve such case rather, the consumers had elected law option by mediation as alternative than by litigation process. Inspite of settling law case before the court being heavy, too long and waste time, they elect mediated negotion process being fair, netral and free. Without cooperation with any party in dispute, mediator assist both parties to achieve agreement to negosiate the disputes satisfactorily. Mediator has obligation to realize the duty and function based on good will of parties. To achieve the win-win solution (no party will demaage), in condusive situation and condition the mediator should be able to create compromise among both parties in dispute. Then, upon getting agreement through the requested proposal (along with the revisions and addendum) from both parties therein, the mediator provide with such agreement in written to be signed by both parties. Biside it, the mediator is wished in order to realize such written and signed agreement as well. Within framework to enforce Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection, then, it is estabilished the authorized institution to settle consumer disputes as instrument to protect rights and consumer’s interests, so called Agency for Consumer Disputes Sattlement (BPSK). Results of mediation process as alternative for settling consumer disputes is depend on good will of parties in disputes, but, it is not impossible that this mediation process is default and any party will not receive their agreed award, then, it may be continued to litigation process.

Abstrak :
Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khusunya hak nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentana Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesain sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan? Dan bagaimana independensi dari Lembaga Mediasi Perbankan serta kekuatan hukum dari suatu akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi? Untuk meneliti hal-hal tersebut di atas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kumulatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah menurut hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah, dan cepat. Ketiga, sebagai suatu Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) harus independen sehingga bebas dari pengaruh dan intervensi dari Bank Indonesia. Sehingga dalam menjalankan tugasnya lembaga ini dengan benar-benar netral. Kekuatan hukum dari akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi perbankan adalah mengikat para pihak yang membuatnya yakni nasabah dan bank. Akta ini harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Pengadilan Negeri. Melalui pendaftaran ini maka akta mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyarankan agar LMP yang akan dibentuk oleh asosiasi perbankan tidak hanya terdiri dari kalangan perbankan saja, tetapi ikut juga memasukkan unsur-unsur lain seperti akademisi dan praktisi. Dan sebaiknya LMP independen ini tidak hanya melayani nasabah yana dirugikan oleh bank, tetapi juga melayani bank yang kemungkinan dirugikan oleh nasabahnya sehingga dapat menciptakan harmonisasi bilateral aturan keduanya. ...... Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from the community. Therefore, a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of consumers. As an institution raising and distributing community's funds, a bank can create, a legal relationship which is potential in causing a dispute between the customers and the bank. One of the legal protections produced by Bank of Indonesia is a regulation of bank of Indonesia (PBI) number 8/5/PBI2006 about banking mediation, which is changed by PBI Number 10/1/PBI/2008 about the amendment of bank of Indonesia Regulation number 8/5/PBI/2006 about banking mediation. Banking mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legal protection of banking mediation to the rights of bank customers, what is the advantages of banking mediation as an alternative dispute resolution in solving the banking dispute, how is the independency of banking mediation institution, and how is the legal power an act of agreement which is produced by the mediation processes. Due to the objectives which is mentioned above, this research used the method of normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting the data is known as library research which uses primary and secondary data. The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank of Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch: second, the advantage of banking mediation as an alternative dispute resolution is solving the dispute between the customers and the bank is to improve the public trust in order to manage the bank reputation risk. To the customers, banking mediation is one of the legal regulations to protect the rights of the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done by simply, cheaply and accurately: third, the Banking Mediation Institution must be independent that makes it free from the influence of intervention of Bank of Indonesia that, in performing it?s duty, this institution must be neutral selection. The legal power of the act agreement that is produced by the banking mediation process binds the parties which made it such as the customers and the bank. This act must be registered in 30 (thirty) days in the court of the first instance. Through this study, it is suggested that the Banking Mediation Institution will be established by banking association which not only consist of banking community but also the other elements such as academics and practitioners. The independent Banking Mediation Institution not only serve the customers inflicted financial loss by the bank but also the bank which might be inflicted financial loss by its customers that the institution can create a bilateral harmony between the two of them.

Abstrak :
Salah satu akta yang dibuat notaris yaitu Akta Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh notaris yang bersertifikat mediator. Jika kesepakatan perdamaian hanya dibuat di hadapan notaris yang bersertifikat mediator tanpa didaftarkan dan dikukuhkan ke pengadilan maka hanya mengikat bagi para pihak sepanjang para pihak mentaatinya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk itulah Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Pasal tersebut mengatur kesepakatan yang dibuat seorang mediator di luar pengadilan, untuk dapat mengukuhkan hasil kesepakatan perdamaian nya ke pengadilan, dimana nantinya akan dikeluarkan putusan pengadilan berupa akta kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap, para pihak wajib mantaati perdamaian itu, yang mana terhadap putusan demikian tidak diperkenankan banding. Kewajiban seorang notaris pula dalam menjalankan fungsi sosialnya, sudah semestinya menjadi mediator sejati yang harus dapat menjamin kekuatan dari kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya. Maka penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan tentang norma hukum tertulis dalam pengaturan dan penerapan hukum terhadap implementasi Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan peran notaris sebagai mendiator, dengan menekankan pada penelitian yuridis-normatif.

---

Peace Agreement is one of the deeds made by notary through mediation, it was made by a notary who is certified as a mediator. If the peace agreement was made in the presence of a mediator-certified notary without being registered and confirmed to the court, then it will only bind the parties as long as they are obedient and do not have the executorial authority. Article 6 paragraph (7) Act No. 30 of 1999 on Arbitration and the Alternative Settlement of Disputes, explaining that the settlement dispute should be registered in the District Court. For this reason, the Supreme Court Regulation Article 23 No. 1 of 2008 regulates the procedure of mediation in court. The article regulates the agreements which were made by a mediator outside the court, in order to confirm the results of its peace agreement to the court, where there will be court verdict in the form of peace agreement which has the power of legal law, the parties shall obey the agreement, in such a decision appeal will not be allowed. Obligation of a notary in running its social functions has to be a true mediator that able to ensure the strength of a peace agreement that has been made. This research is made to answer the question about the written legal norms in regulation and application on implementation of Article 23 of the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Court that associated with notary role as mediator and emphasize on the judical-normative.

Abstrak :
[ABSTRAK
Konflik agraria semakin hari semakin sering terjadi, ini dikarena oleh sumber daya tanah yang semakin terbatas dibanding dengan pertumbuhan tingkat penduduk. Dampak lainnya adalah nilai tanah yang semakin mahal membuat tanah menjadi ajang perebutan bagi pihak-pihak tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview). Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Menurut Ronny Rahman Nitibaskara konflik memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi pertentangan atau bentrokan, persaingan, atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan atau kehendak. Semua makna konflik tersebut, tampaknya pada waktu belakangan ini cukup ramai terjadi di Indonesia. Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Dengan konflik dapat diselesaikan dengan saling menguntungkan dari kesepakatan mediasi tersebut diharapkan dapat menunjang ketahanan wilayah.

---

ABSTRACT
Agrarian conflicts increasingly frequent, this dikarena by land resources are more limited than the growth rate of the population. Another effect is that the more expensive land values make the scene of the seizure of land for certain parties. The method used in this study using qualitative methods with in-depth interviews (indepth interview). Informants were used in this study as many as 10 people. According to Ronny Rahman Nitibaskara conflict has broad enough coverage, covering conflict or clash, competition, or interference by the group physically or clashes between the forces that are difficult be reconciled or contradictions in the level of quality of such ideas, interests or the will. All the meanings of the conflict, it seems at times quite crowded lately occurred in Indonesia. Mediation is one of the alternative process issues out of court settlement to be reached a solution (peace) the parties mutually beneficial. With the conflict can be resolved with mutual benefits of the mediation agreement is expected to support the resilience of the region , Agrarian conflicts increasingly frequent, this dikarena by land resources are more limited than the growth rate of the population. Another effect is that the more expensive land values make the scene of the seizure of land for certain parties. The method used in this study using qualitative methods with in-depth interviews (indepth interview). Informants were used in this study as many as 10 people. According to Ronny Rahman Nitibaskara conflict has broad enough coverage, covering conflict or clash, competition, or interference by the group physically or clashes between the forces that are difficult be reconciled or contradictions in the level of quality of such ideas, interests or the will. All the meanings of the conflict, it seems at times quite crowded lately occurred in Indonesia. Mediation is one of the alternative process issues out of court settlement to be reached a solution (peace) the parties mutually beneficial. With the conflict can be resolved with mutual benefits of the mediation agreement is expected to support the resilience of the region ]