Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Nama : Atrie Fitriah PribadiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Hubungan Kapasitas Organisasi Puskesmas Dengan Kinerja Program Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kota Bekasi Tahun 2017Pembimbing : DR. Ede Surya Darmawan, SKM, MDMPuskesmas adalah penyelenggara program UKM terutama dalam deteksi dini dan kontrolterhadap PTM. Capaian kinerja upaya pencegahan dan pengendalian PTM masih jauhdengan capaian SPM yaitu target 100 . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kapasitas organisasi puskesmas dengan kinerja program PTM capaian SPM .Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Ujikorelasi Spearman dan multivariate dengan Partial Least Square. Data penelitian adalah data primer dan subyek yang diteliti adalah 31 puskesmas di kota Bekasi. Hasil ujikorelasi untuk variabel sumber daya puskesmas menunjukan dana dan SDM tidak berhubungan dengan kinerja program PTM p > 0,05 dan koefisien korelasi atau r = 0,00 ndash; 0,25 . Sedangkan sarana prasarana berhubungan dengan kinerja program PTM p 0,05 dan r = 0,00 ndash;0,25 . Sedangkan P2 Penggerakkan Pelaksanaan dan P3 Pengawasan, Pengendaliandan Penilaian berhubungan secara signifkan dengan kinerja program PTM p < 0,05 danr = 0,26 ndash; 0,50 . Hasil analisis PLS, diketahui bahwa sumber daya dan manajemenpuskesmas berhubungan dengan kinerja program PTM, hubungan ini hanya menjelaskansekitar 5.89 R=0.0589 . Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahandan pengendalian PTM yaitu dengan menjadikan SPM sebagai indikator kinerja programPTM. Adanya sinergisme dana Puskesmas dalam pembiayaan kesehatan menjadikanUKM sebagai upaya mendukung pembangunan kesehatan. Saran dari penelitian iniadalah menjadikan program PTM sebagai program prioritas agar kinerja meningkat sertamenjadikan SPM sebagai instrumen untuk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Performance Based Budgeting .Kata kunci: Kapasitas Organisasi, Penyakit Tidak Menular, Standar Pelayanan Minimal,Manajemen Puskesmas ......Name Atrie Fitriah PribadiStudy Program Public Health SciencesTitle Relationship of Puskesmas Organization Capacity with NonCommunicable Disease Program Performance at PuskesmasBekasi City 2017Counsellor DR. Ede Surya Darmawan, SKM, MDMPuskesmas is the organizer of the UKM program, especially in the early detection andcontrol of PTM. Achievement of the performance of prevention and control of PTM isstill far with the achievement of SPM that is 100 target. The purpose of this study is todetermine the relationship between the organizational capacity of the puskesmas and theperformance of the PTM program achievement of SPM . This research is a quantitativeresearch with cross sectional design. Spearman and multivariate correlation test withPartial Least Square. The research data are primary data and subjects studied are 31puskesmas in Bekasi city. The result of correlation test for resource variable of puskesmasshows that fund and human resources are not related to program performance of PTM p 0,05 and correlation coefficient or r 0,00 0,25 . While infrastructure facilities arerelated to program performance of PTM p 0,05 and r 0,00 0,25 . While P2 Activity Implementation and P3 Supervision, Controlling and Assessment are significantly correlated with programperformance of PTM p

Abstrak :
Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi. ......Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed.

Abstrak :
The results of this research indicate that Islamic schools' preparedness in attaining the minimum education service standards (educators and education personnel according to Education National Standards) is categorized as fair. However, the Islamic schools' preparedness has not either reached ideal condition or maximum level as there are still weaknesses found in several components in terms of educators/teachers, Islamic school principals or supervisors. Teacher competence (at Islamic Elementary School and Islamic Junior High School) is categorized as fair with an average score of 3.9; school principal competence (at Islamic Elementary School and Islamic Junior High School) is categorized as fair with an average score of 3.8; meanwhile, supervisor competence is categorized as fair with an average score of 3.6.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat standar pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Desain penelitian adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 2011. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelayanan rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud. Sepuluh (10) indikator yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah\ Sakit terdapat 3 (tiga) indikator yang belum sesuai yaitu indikator : Pemberi pelayanan di rawat inap, Jam visite dokter spesialis, Angka kematian pasien lebih dari 48 jam. Kesimpulannya adalah rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta masih perlu meningkatkan diri sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. This study explains about the standard level of inpatient services at the Haji Jakarta hospital in 2011 based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 about the Hospital Minimum Service Standards and Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 340/MENKES/PER / III/2010 of Hospital Classification. The study design is a case study. The data used are secondary data of Haji Jakarta Hospital in 2011. This study found that inpatient services Haji Jakarta hospital is in conformity with the Regulation referred of the Minister of Health. Ten (10) indicators that are based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 on Standard Minimum Service Hospital, there are 3 (three) indicators which are not appropriate indicators: care giving in inpatient, time of specialist visite, the patient mortality rate of more than 48 hours. The conclusion is inpatient services at the Haji Jakarta hospital still needs to improve itself in accordance with standards established by the government.

Abstrak :
Pelayanan kefarmasian di rumah sakit mempunyai standar yang sudah ditetapkan salah satunya pada bidang farmasi klinik yaitu adalah pelayanan resep, dimana terdapat proses screening resep dan membutuhkan waktu pelayanan. Pada peresepan yang diberikan oleh dokter, seringkali ditemukan interaksi obat yang dapat menyebabkan beberapa masalah sehingga screening resep sangat diperlukan, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dari petugas farmasi. Menurut SPM waktu tunggu pelayanan resep dari RSAB Harapan Kita terdapat 45,56% resep racikan dan 42,89% resep obat jadi yang sesuai. Sedangkan berdasarkan SPM Permenkes terdapat 70% resep obat racikan dan 69,81% resep obat jadi yang sesuai. 2. Interaksi obat pada peresepan pasien di instalasi rawat inap RSAB Harapan Kita dibagi menjadi 5 kategori. Pada kategori A ditemukan interaksi sebesar 1,18%, kategori B sebesar 16,47%, kategori C sebesar 75,29%, kategori D sebesar 5,88%  dan kategori X sebesar 1,8%. ......Pharmaceutical services in hospitals have predetermined standards, one of which is in the field of clinical pharmacy, namely prescription services, where there is a prescription screening process and requires service time. In prescriptions given by doctors, drug interactions are often found which can cause several problems so that prescription screening is necessary, while the waiting time for prescription service is the time period from the time the patient submits the prescription until the patient receives the drug from the pharmacist. According to the SPM prescription service waiting time from RSAB Harapan Kita, there were 45.56% concoction prescriptions and 42.89% prescription finished drugs that were appropriate. Meanwhile, based on the SPM Permenkes, there were 70% prescriptions for concoction drugs and 69.81% prescriptions for finished drugs that were appropriate. 2. Drug interactions in patient prescribing at the Harapan Kita Hospital inpatient installation are divided into 5 categories. In category A, there was an interaction of 1.18%, category B of 16.47%, category C of 75.29%, category D of 5.88% and category X of 1.8%.

Abstrak :
ABSTRAK
How can performance management influence management influence public sector agencies to improve their performance? This question has long been the subject of intense discussion among scholars. It is often the case that public sector units have no motivation to improve beyond the minimum level required to stay safe and can also result in unambitious average syndrome. A similar phenomenon potential to arise with the introduction of the Minimum service Standards (MSS) for local authorities within Indonesia's decentralised system. Through the decentralisation policy, which was launched in 1999, the central government has devolved most public service decision-making to local authorities. As a concequence of this policy, inequality has grown, reflecting different capacities and motivations of local government. Yet, the central government has (in principle) a reserve power to intervene and enforce these minimum standards. Thus, instead of a set target or rank for local government, MSS was introduced as a form of compromise between the central and local governments in relation to the minimum quality of service in health and education that should be delivered by local governments. This paper attempts to assess the influence of public sector performance management on the motivation of local public-sector agencies to improve their performance. There are two main research questions. Firstly, what is the influence of MSS on the motivation of public sector agencies to improve their performance in delivering services? Secondly, how far does the concept of an unambitious average syndrome explain the outcomes attained? Semi-structured interviews with 80 informants in central and local government, as well as scholars, non-government organisations and international agencies were used in data collection, with thematic analysis used for data analysis. In terms of the results, the influence of MSS on the motivation of local government to improve their performance hardly fits with the idea of the 'unambitious average syndrome'. MSS seems only to motivate improvements in performance among those local governments whose current achievement fall just below the required standard. They are motivated only to pass and deliver just above the required standard. MSS, however, does not appear to motivate local governments delivering either above or well below the standards

Abstrak :
Maqashid syariah adalah konsep mengenal, memahami serta memetik hikmah yang terkandung dalam Alqur’an dan Alhadist  yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia agar manusia selalu berada dijalanNYA. Pelaksanaan maqhasid syariah dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kepatuhan kepada hukum-hukum islam dalam tata kelola Rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit islam sultan agung telah melaksanakan prinsip maqhasid syariah dalam setiap aktifitas sejak ditetapkan menjadi Rumah sakit syariah tahun 2016. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan Standar pelayanan minimal Rumah sakit syariah dan Indikator mutu wajib syariah terhadap pelaksanaan maqhasid syariah di Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Desain penelitian ini menggunakan mixed methods dengan pendekatan studi secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara standar pelayanan minimal rumah sakit syariah dan indikator mutu wajib syariah dengan pelaksanaan maqhasid syariah. dan jadwal operasi menjadi faktor paling dominan terhadap pelaksanaan maqhasid syariah. Disarankan Rumah sakit perlu memantau dari segi pengetahuan pasien untuk mengetahui sejauh mana mereka paham tentang penerapan Rumah sakit syariah, meningkatkan edukasi secara maksimal oleh petugas kesehatan serta perlu menambahkan general infomed concent khusus syariah bagi pasien untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien secara syariah. ......Maqashid sharia is the concept of recognizing, understanding and reaping the wisdom contained in the Alqur'an and Alhadist that Allah SWT sent to humanity so that humans are always on their way. The implementation of maqhasid sharia in health services can be seen from adherence to Islamic laws in the management of hospitals or other health services. The great Sultan Islamic Hospital has implemented the principle of maqhasid sharia in every activity since it was established as a sharia hospital in 2016. The study was conducted to determine the extent of the relationship between the minimum service standards of Sharia Hospital and Shariah Compulsory Quality Indicators on the implementation of Islamic prayer at the Islamic Hospital Sultan Agung Semarang. The design of this study uses mixed methods with a quantitative and qualitative study approach. Data analysis in univariate, bivariate and multivariate. The results of the study indicate that there is a relationship between the minimum service standards of sharia hospitals and mandatory sharia quality indicators with the implementation of the Islamic Shariah law. and the operating schedule is the most dominant factor in the implementation of the Maqhasid Sharia. It is recommended that the Hospital need to monitor the patient's knowledge to determine the extent to which they understand the application of sharia hospitals, to improve education optimally by health workers and to add a Shariah-specific general infomed concent to patients to know the rights and obligations of patients in sharia.

Abstrak :
ABSTRAK Stasiun kereta api merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi mengenai kinerja Stasiun UI berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bersumber dari PM. 48 Tahun 2015. Selain membandingkan dengan SPM, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar fasilitas sudah memenuhi standar dan tingkat kesesuaian antara harapan dengan kinerja adalah sebesar 77% yang artinya pengguna stasiun secara keseluruhan merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Stasiun UI.

---

ABSTRACT The train station is a public service which should provide maximum service to the public. The study aims to provide evaluation of the performance of UI Station based on Minimum Service Standards (SPM), which comes from the PM No. 48 Year 2015. In addition to comparing with SPM, the evaluation is done by using Importance Performance Analysis (IPA). The results showed that most of the facilities are already meet the standards and the conformity degree is 77%, which means the users have generally felt quite satisfactions among them with the services that provided by UI Station.

Abstrak :
Waktu pelayanan resep obat merupakan salah satu indikator mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, standar waktu tunggu pelayanan obat jadi di depo farmasi rawat jalan ditetapkan £30 menit, sementara untuk obat racikan £60 menit. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental deskriptif yang berfokus untuk mengkaji indikator mutu waktu tunggu pelayanan resep di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu dengan mengambil sampel data yang terdapat di lapangan secara langsung dalam satu waktu. Berdasarkan hasil evaluasi waktu tunggu pelayanan resep obat di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUI pada periode Mei – Agustus 2022, rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 45,25 menit ± 0,064. Terdapat sebanyak 40,43% resep obat jadi yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan 59,57% resep dengan waktu tunggu pelayanan tidak sesuai. Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah 66,75 menit ± 0,037. Terdapat sebanyak 63,12% resep obat racikan yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan 36,68% resep dengan waktu tunggu pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan Minimal. ......Prescription service time is an indicator of the quality of pharmaceutical services regulated in the Hospital Minimum Service Standards. Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129 of 2008 concerning Minimum Service Standards, the standard waiting time for non-concoction drugs service at outpatient pharmacy depots is set at £30 minutes, while for concoction drugs it is £60 minutes. This research is a descriptive non-experimental study that focuses on examining quality indicators of waiting time for prescription services at the Outpatient Pharmacy Depot at the University of Indonesia Hospital. Data collection in this study used a cross-sectional approach, by taking samples of data contained directly at one time. Based on the results of an evaluation of the waiting time for drug prescription services at the University of Indonesia Hospital Outpatient Pharmacy Depot in the period May – August 2022, the average waiting time for non-concoction drug services is 45.25 minutes ± 0.064. There were 40.43% of non-concoction drug prescriptions that were by the Minimum Service Standards and 59.57% of prescriptions with inappropriate service waiting times. The average waiting time for concoction drug service is 66.75 minutes ± 0.037. There were 63.12% of prescriptions for the concoction of drugs that met the Minimum Service Standards and 36.68% of prescriptions with service waiting times that did not comply with the Minimum Service Standards.