Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Wulan Pri Handini, author

Ruang lingkup materi muatan peraturan menteri (tinjauan teori peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Mahkamah Agung) = The scope of the contents of the ministerial regulations (review of legislation theory and the results of the Supreme Courtss Decision) / Wulan Pri Handini

ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui...

2019

T54835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bayu Dwi Anggono, author

Keputusan bersama Menteri dalam perundang-undangan Republik Indonesia

Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya. Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26752

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Otok Kuswandaru, author

Pengawasan menteri dalam negeri dan menteri keuangan terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah = Minister of Home Affairs and Minister of Finance's control of Local Taxes in the local government regulation, 2004

The consequence of the implementation of the Law Number 22 Year 1999 on the Local Government is to apply the fiscal decentralization in giving an adequate fund for the autonomous local government in order to finance its authority. One of evidences of the implementation of the fiscal decentralization is the...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14038

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurhadianti Ariestya Mochtan, author

Faktor kepemimpinan dalam kebijakan penerimaan tenaga kerja asing pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe = Leadership factor in japan migration policy under PM Abe administration / Nurhadianti Ariestya Mochtan

ABSTRAK
Keadaan domestik Jepang yang kian memprihatinkan terutama dalam bidang kependudukan dimana jumlah penduduk negara Jepang terus mengalami penurunan, jumlah lansia lebih banyak jika dibandingkan dengan usia anak muda dan berdampak pada sektor tenaga kerja dan juga perekonomian Jepang yang mengalami stagnansi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang berupaya untuk menanggulangi...

2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adi Lazuardi, author

Tanggung jawab negara di bidang pendidikan dalam sistem hukum di Indonesia tinjauan terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 160 tahun 2014 = Country responsibility in education in the legal system in Indonesia review of the minister of education and culture regulation no 160 of 2014

ABSTRAK
Pada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberlakukan Permendikbud No. 160 Tahun 2014 yang berakibat pada munculnya dua kurikulum di dalam sistem pendidikan Indonesia yang menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan harus diatur dengan peraturan yang...

2017

T48854

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hizkia Hendri Kadarwanto, author

Pengembangan sistem informasi pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen ruang luar (Lansekap) dan tata GRHA berbasis peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 pada bangunan gedung hijau negara = Development of information system for maintenance of landscape and housekeeping components based on peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 on state green buildings / Hizkia Hendri Kadarwanto

ABSTRAK
Tujuan dari pemeliharaan dan perawatan bangunan adalah untuk membuat fungsi, struktur, dan estetika bangunan tetap terjaga sesuai dengan kondisi awal. Studi kasus yang diteliti adalah Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen ruang...

2019

T55161

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Zahrin, author

Pengembangan sistem informasi untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur berbasis peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 pada bangunan gedung hijau negara = Development of information system for the maintenance work of architectur components based on minister of public works regulation number 24 of 2008 in the state green building

Pemeliharaan bangunan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan, infrastruktur dan fasilitas untuk memiliki fungsi yang tepat dan tidak cepat rusak. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola bangunan dan lahannya, serta menyesuaikan kebutuhan fasilitas dan mencapai persyaratan keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan). Masalahnya, kondisi pemeliharaan gedung saat ini umumnya masih konvensional....

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019

T55173

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mita Apriyanti, author

Dmamika fungsi dan kedudukan dewan menteri sebagai lembaga eksekutif dan Legislatif dalam struktur Uni Eropa

ABSTRAK
Tesis ini meneliti fungsi dan kedudukan Dewan Menteri Uni Eropa Pada awal berdirinya bernama ECSC Dewan Uni Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Dewan Menteri merupakan lembaga eksekutif di dalam struktur Uni Eropa Dewan Menteri bertahan diposisi eksekutif sejak Traktat Paris hmgga Traktat Roma Traktat Maastncht memberikan kekuasaan lebih kepada Parlemen sehingga Dewan Menteri tidak...

2012

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Rachmah Fadjria P., author

Penerapan Kepmendagri No. 29/2002 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Banten

Studi ini memaparkan bagaimana penerapan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD di Biro Perlengkapan, Setda Propinsi Banten. Pada Tahun Anggaran 2003 ini, Biro Perlengkapan menyelenggarakan 13 kegiatan, dengan total...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T12576

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Markus Gunawan, author

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini...

2007

T18978

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian