Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semakin ketatnya persaingan pasar dalam industri perbankan telah menggiring pada majunya inovasi-inovasi perbankan yang memunculkan varian produkproduk perbankan yang semakin kompleks. Faktor internal perbankan dan pasar telah meningkatkan kebutuhan nasabah akan ragam produk dan jasa perbankan termasuk juga ketergantungan nasabah pada informasi, pendapat atau rekomendasi yang sediakan bank. Namun, ada kalanya bank dalam penawaran produknya lalai memberikan informasi yang komprehensif, lengkap dan memadai sehubungan dengan karekteristik produk atau dapat juga lalai memastikan dan mengawasi ketepatan dan kesesuaian dengan profile nasabahnya dengan produk yang dijual termasuk profil resiko, keadaan keuangan, kondisi dan kebutuhan. Akibatnya produk bank yang dijual tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang lazim dinamakan mis-selling. Mis-selling tentunya merugikan nasabah dan juga dilain pihak berdampak tidak baik bagi Bank. Penelitian ini melihat bagaimanakah pengaturan mengenai mis-selling perbankan di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha perbankan dalam kasus tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pengaturan mis-selling di Indonesia belum diatur khusus apabila dibandingkan Singapura, Hong Kong, dan United Kingdom. Pengaturan mis-selling dapat ditemukan secara implisit dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonsia, dan UU Perlindungan Konsumen. Bank sebagai badan hukum bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam mis-selling yang dilakukan oleh stafnya, baik dengan kesengajaan ataupun kelalain. Oleh karenanya, perlu dilakukan review dan pengaturan mengenai proses penjualan produk dalam industri keuangan, khususnya perbankan demi kepastian hukum dan penegakan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

---

Strict competition has led to inovations in banking industry resulting in various inovative yet complex products. This internal banking factor and market complexity, have raised up customers dependency and needs towards complete information, opinión or recommendation provided by Banks. However, there are circumstances where Bank may have missed to ensure whether its recommendation of products is appropriately adressed in accordance with the customer's needs, situation and profile or whether the features and risks of its products are sufficiently and correctly disclosed to the customer at the point of sale. The failure to ensure such process is defined as mis-selling which, of course, not favoring the customer. This thesis is therefore prepared to understand, review and analyse the regulatory framework pertaining to mis-selling in Indonesia banking industry and the concept of legal liabilities applicable thereupon. By using normative-judicial approach, it is concluded that currently there is no specific laws or regulations in Indonesia which stipulates mis-selling specifically such as those regulatory frameworks applicable in other countries used as comparison herein namely Singapore, Hong-Kong and United Kingdom. Stipulation which implicitly or partly cover mis-selling is provided in Banking Act, Consumer Protection Act and Bank Indonesia Regulations. Nevertheless, it is concluded through the review and analysis elaborated in the subsequent chapters of this thesis that Bank as a legal entity shall be held liable on the basis of Tort (Article 1365 Indonesia Civil Code) in the event of mis-selling perpetrated by its staff, either under intentional basis or omission/negligence. Improvements in legal and regulatory framework governing the proper selling process in financial sector or specifically banking sector is therefore recommended to ensure legal enforcement and certainty of law for all stakeholders.

Abstrak :
Tesis ini membahas Tax Management Information System di DJP Indonesia dan NTS Korea Selatan. Peneitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax MIS di NTS Korea Selatan memberi jasa transaksi yang seimbang untuk menurunkan biaya kepatuhan pajak dan biaya administratif perpajakan sedangkan Tax MIS di DJP Indonesia berfokus pada jasa trasaksi. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation e-SPT dengan cara membuat formulir SPT dan lampirannya menjadi sederhana. Semetara itu NTS Korea Selatan menurunkan cost of taxatio e-SPT dengan cara memberi jasa pengisian pre-filled. ...... This thesis discusses the Tax Management Information System in DJP Indonesia and NTS South Korea. This research is a descriptive qualitative research. The results showed that the NTS Tax MIS in South Korea provides the balanced transaction services to reduce the tax compliance costs and the tax administrative costs whereas DJP Tax MIS in Indonesia focuse on trasaksi services. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation of e SPT by making a tax return form and the attachment becomes simple. Whereas NTS South Korea reduce the cost of taxation of e SPT by giving a pre filled charging services.

Abstrak :
Maraknya praktik mis-selling oleh agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi unit-link merupakan suatu isu yang kerap terjadi dalam industri asuransi jiwa belakangan ini. Skripsi ini membahas bagaimana praktik mis-selling diatur dalam hukum perasuransian Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perasuransian Indonesia bagi calon pemegang polis asuransi unit-link serta bentuk implementasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis-normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga menggunakan data pendukung yakni wawancara yang dilakukan terhadap korban mis-selling dan agen asuransi untuk mengetahui bagaimana bentuk mis-selling yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukum diimplementasi oleh Perusahaan Asurasi Jiwa Z dalam pemasaran produk asuransi unit-link. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait praktik mis-selling pada dasarnya sudah diatur namun pengaturannya bersifat abstrak yang mana tidak spesifik dan mendetail. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengemukakkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis asuransi unit-link dalam mencegah terjadinya mis-selling sudah diakomodir. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi calon pemegang polis harus senantiasa di awasi secara optimal. ......The rampant mis-selling practices by insurance agents in marketing unit-linked insurance products is an issue that often occurs in the life insurance industry these days. This thesis discusses how the practice of mis-selling is regulated in Indonesian insurance law and how the form of legal protection provided by Indonesian insurance law for prospective unit-link insurance policyholders as well as the implementation. The research method in this thesis uses juridical-normative, namely examining laws and regulations. However, this thesis also uses supporting data which are interviews conducted with victims of mis-selling and insurance agents to find out how the form of mis-selling occurs and how legal protection is implemented in marketing unit-linked insurance products. The results of the study suggest that regulations related to the practice of mis-selling are basically regulated but the arrangements are abstract which are not specific and detailed. In addition, the results of this study also stated that regulations related to legal protection of prospective unit-link insurance policyholders in preventing mis-selling have been accommodated. However, in practice, legal protections for prospective policyholders must always be monitored optimally.

Abstrak :
Latar Belakang: Angka kematian pasien penyakit ginjal tahap akhir (PGTA) akibat penyakit kardiovaskular (PKV) sangat tinggi, khususnya pada pasien hemodialisis kronik (HDK), PKV juga dipengaruhi oleh kondisi malnutrisi dan inflamasi. Malnutrition Inflammation Score (MIS) dipakai sebagai prediktor morbiditas dan mortalitas pasien HDK. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) dan symmetric dimethylarginine (SDMA) adalah hasil dari proteolisis protein termetilasi yang merupakan penanda inflamasi dan malnutrisi dan ditemukan meningkat pada pasien hemodialisis. Tujuan: Mencari korelasi rasio ADMA/SDMA terhadap MIS pada pasien Penyakit ginjal kronik (PGK) yang menjalani HDK 2x seminggu. Metode: Penelitian dengan desain potong lintang yang dikerjakan pada bulan Juli 2022 pada pasien HDK > 3 bulan. Kadar ADMA, SDMA, dan MIS diambil dan dicatat saat sebelum pasien memulai sesi hemodialisis. Analisis bivariat dilakukan dengan analisis Spearman dan Mann – Whitney dan analisis multivariat dengan regresi linier. Hasil: Sebanyak 23 sampel adalah laki-laki (48,9%) dengan rerata usia 51,2 tahun. Median Albumin adalah 4,0 g/dl dan median TIBC adalah 220 mcg/dl. Median ADMA adalah 82ng/ml, median SDMA 599 ng/ml, rasio ADMA/SDMA 0,14, dan skor MIS 4 (3-6). Skor MIS >5 adalah sebesar 34% dengan <5 sebesar 66%. Dalam analisis bivariat dan multivariat setelah dikontrol penggunaan penghambat ACE, tidak ditemukan hubungan antara rasio ADMA/SDMA dengan MIS (p=0,154). Simpulan: Tidak ditemukan korelasi antara rasio ADMA/SDMA terhadap MIS pada pasien PGK yang menjalani HDK 2x seminggu.  ......Background: The mortality rate of patients with nd tageidney isease (ESKD) due to cardiovascular disease (CVD) is very high, especially in chronic hemodialysis (HD) patients. CVD is also affected by malnutrition and inflammatory conditions. Malnutrition Inflammation Score (MIS) is used as a predictor of morbidity and mortality in HD patients. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and symmetric dimethylarginine (SDMA) are the results of proteolysis of methylated proteins which are markers of inflammation and malnutrition and are found to be increased in hemodialysis patients. Objective: To find a correlation between the ratio of ADMA/SDMA to MIS in chronic kidney disease (CKD) patients who underwent HD 2x a week. Methods: A cross-sectional study conducted in July 2022 in HD patients > 3 months. ADMA, SDMA, and MIS levels were taken and recorded before the patient started the hemodialysis session. Bivariate analysis was performed using Spearman and Mann-Whitney analysis and multivariate analysis using linear regression. Results: A total of 23 samples were male (48.9%) with an average age of 51.2 years. The median Albumin is 4.0 g/dl and the median TIBC is 220 mcg/dl. The median ADMA was 82 ng/ml, the median SDMA was 599 ng/ml, the ADMA/SDMA ratio was 0.14, and the MIS score was 4 (3-6). MIS score > 5 is 34% with < 5 is 66%. In bivariate and multivariate analysis after adjusted for the use of ACE inhibitors, no relations were found between the ADMA/SDMA ratio and MIS (p=0.154). Conclusion: No correlation was found between the ratio of ADMA/SDMA to MIS in CKD patients who underwent HD 2x a week.

Abstrak :
Subsidi energi dipandang sebagai instrumen kesejahteraan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, investasi pemerintah untuk subsidi energi sangat besar. Namun demikian, subsidi ini justru lebih menguntungkan kelompok mampu, tidak tepat sasaran, bersifat regresif dan menghabiskan anggaran pemerintah yang sangat besar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan tambahan analisis deskriptif terhadap agregasi data statistik mikro yang bersumber dari DTKS dan Susenas, serta menggunakan kombinasi teori multidisiplin untuk analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi energi berbasis rumah tangga saat ini belum mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam jumlah yang sangat besar tidak menikmati subsidi, bahkan tidak mendapatkan akses terhadap energi sama sekali. Kelompok tersebut termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia. Dampak negatif lainnya adalah ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor, menciptakan praktik kriminalitas penimbunan dan pengoplosan, serta mengurangi insentif bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Perubahan paradigma kebijakan dari subsidi barang menjadi subsidi energi bersasaran langsung kepada rumah tangga diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Perubahan ini mampu mendorong kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, membantu mengurangi beban perempuan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal. Namun, perubahan ini harus dibarengi dengan kemampuan dalam menentukan kelompok sasaran dan dukungan elit politik pada tingkat tertinggi. ......Energy subsidies are regarded as a welfare instrument aimed at alleviating the financial burden of poor and vulnerable communities. Consequently, the government's investment in energy subsidies is substantial. Nevertheless, these subsidies tend to benefit affluent groups disproportionately, miss their intended targets, display regressive characteristics, and consume a significant portion of the government budget. This research employs qualitative methods in conjunction with descriptive analysis of aggregated micro-level statistical data sourced from DTKS and Susenas. It utilizes a multidisciplinary theoretical framework for analysis. The findings of this study conclude that the current household-based energy subsidy policy falls short of an effective welfare instrument. A considerable number of the poor and vulnerable populations do not benefit from these subsidies and may lack access to energy altogether. These marginalized groups encompass female-headed households, individuals with disabilities, and the elderly. Other adverse consequences encompass a dependence on imported fossil fuels, the fostering of criminal practices such as hoarding and adulteration, and the reduction of incentives for the development of renewable energy in Indonesia. A paradigm shift in policy, transitioning from subsidizing goods to directly targeting household-based energy subsidies, is imperative to rectify this situation. Such a change can promote more effective and inclusive policies, reduce the burden on women, mitigate poverty and inequality, and stimulate the development of local-level renewable energy initiatives. However, this transition must be accompanied by the ability to identify target groups and secure political elite support at the highest level.

Abstrak :
Peningkatan keamanan dalam pengendaraan sepeda motor terkait dengan pengukuran kemiringan rodanya akan sangat membantu masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini belum ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur kemiringan roda sepeda motor secara akurat. Oleh karena itu, mengacu pada metode spooring pada mobil, dirancang alat untuk mengukur kemiringan roda sepeda motor yang dilakukan dengan memperhitungkan 2 parameter, yaitu camber angle pada arah vertikal roda, dan slip angel pada arah horizontal roda. Swing arm dan shaft roda digunakan sebagai acuan kelurusan badan motor secara keseluruhan. Salah satu komponen alat ukur yang berfungsi sebagai sensor, akan mengalami defleksi akibat kemiringan roda. Kemampuan defleksi komponen dipengaruhi oleh kemampuan ending yang bergantung pada dimensi komponen dan sifat material dari yang dijadikan bahan baku. Aluminium dijadikan pilihan supaya didapatkan komponen yang elastis namun sensitif untuk mendeteksi kemiringan roda. Tujuan dari perancangan ini adalah memperoleh hasil pengukuran yang cukup akurat untuk menentukan kemiringan roda. Rancangan akhir alat ukur kemiringan ini menggunakan metode adjustment untuk memudahkan pemasangan pada roda. Pengujian dan simulasi dilakukan dengan menggunakan metode elemen hingga dari software Autodesk Inventor 2008. ......The improvement of riding motorcycles security, related with the wheel's mis-alignment measurement will be very helpful to people. However, there's still no measuring equipment that could assure the acuracy of that kind of measurement. Therefore, based on car's spooring method, a measuring equipment was designed as it's considering 2 parametres ; camber angle which is at vertical axis and slip angle which is at horizontal. The swing arm and the wheel's shaft are used as the representatives of the vehicle's alignment. One of the components of the measuring equipment, which is functioning as a sensor, will be deflected as a result of mis-alignment of the wheel. Its deflecting ability is effected by the bending ability which is very dependent on the component's dimension and the material properties of its basic material. Aluminium has been chosen as the basic material so that the component will be elastic and sensitive enough to detect the deflection of the wheel. Adjustment mechanism has been applied to the final design of this mis-alignment measurer for solving assembly problems. Test and simulation have been done using the Finite Element Method of Autodesk Inventor 2008.