Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang memungkinkan dan ideal untuk dilakukan dalam pengelolaan APBS. Metode yang digunakan melalui kuisioner serta data diolah menggunakan AHP. Dari hasil penelitian ini didapatkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta model BOT yang paling ideal.

---

The Western Surabaya Access Channel (APBS) as the navigation channel to get to the Port of Tanjung Perak is in the limited support to serving large international vessels. This is due to the depth and width of channel that are less adequate. Law number 17 of 2008, allows the Bussines Entity (Private) to be able to participate in the management of ports and other support facilities including the management of access channel.

This research was conducted to identify risks and their mitigation and allocation, identifying the role and authority of the stakeholders and also determine the Public Private Partnership ideal scheme to do in management of APBS. The method used through questionnaires and data processed using the AHP. From the research results obtained Public-Private Partnership BOT scheme is the most ideal."

"ABSTRAKPenyebaran penyakit menular di Indonesia masih meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang salah satu isinya adalah pengendalian penyakit menular. Vaksin diperlukan dalam pengendalian penyakit menular. Vaksin sensitif terhadap suhu tertentu, sehingga suhu penyimpanan yang tidak tepat akan merusak vaksin dan menghilangkan efektivitasnya. Vaksin membutuhkan cold chain di dalam rantai pasoknya yang dapat memastikan bahwa vaksin disimpan pada suhu yang sesuai. Kelalaian yang terjadi dalam rantai pasok dapat merusak vaksin dan dapat membahayakan pasien. Kendala yang dialami rantai pasok vaksin dapat menghambat pemberian vaksin kepada yang membutuhkannya dan menghambat upaya pengendalian penyakit. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritasi risiko yang mungkin terjadi pada rantai pasok vaksin di Indonesia serta mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk membantu anggota rantai pasok dalam mengelola risiko yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah MCDM (Multi-criteria Decision Making) DEMATEL-Based ANP. Risiko yang didapat dari identifikasi sebanyak 32 risiko dengan lima dimensi yaitu pasokan dan pemasok, operasional, finansial, pemerintahan & permintaan pasar dan logistik. Hasil prioritasi dengan DANP menunjukkan bahwa terdapat 19 risiko yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya dikembangkan strategi mitigasi risiko yang divalidasi oleh ahli. Hasil yang didapat adalah 23 strategi mitigasi risiko.

---

ABSTRACTThe spread of infectious diseases in Indonesia is still increasing every year. Therefore, the government issued a National Medium-Term Development Plan, one of which is the control of infectious diseases. Vaccines are needed in controlling infectious diseases. Vaccines are sensitive to certain temperatures, so improper storage temperatures will damage the vaccine and eliminate its effectiveness. Vaccines require cold chains in their supply chain that could ensure that vaccines are stored at the appropriate temperature. Negligence that occurs in the supply chain could damage the vaccine and could endanger the patient. Obstacles experienced by the vaccine supply chain can inhibit vaccine delivery to those who need it and hinder disease control efforts. Therefore this study aims to analyze the risk prioritization that might occur in the vaccine supply chain in Indonesia and develop a risk mitigation strategy to help supply chain members manage existing risks. The method used in this study is MCDM (Multi-criteria Decision Making) DEMATEL Based ANP. Risks obtained from the identification of 32 risks with five dimensions, namely supply and supplier, operational, financial, government & market demand, and logistics. The results of prioritization with DANP indicate that 19 risks need to be prioritized. Furthermore, risk mitigation strategies are validated by experts. The results obtained are 23 risk mitigation strategies."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"Selama masa operasional pada jaringan pipa transmisi gas banyak ditemukan potensial hazard yang dapat mengakibatkan kegagalan pipa. Perusahaan operator pipa perlu melakukan analisa risiko dengan mengidentifikasi hazard, menentukan parameter probabilitas (PoF) dan konsekuensi kegagalan (CoF) pipa serta melakukan perhitungan risiko qualitative sehingga dapat mengetahui profil risiko sepanjang pipa dan akibatnya terhadap orang, lingkungan, aset, serta reputasi pada perusahaan. Berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan operator pipa dapat menetukan mitigasi dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko pada pipa onshore berupa strategi inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan terkait dengan ancaman dampak mekanikal, korosi internal, dan korosi eksternal. Perhitungan analisa risiko menyatakan bahwa 87% segmen pipa berada pada tingkat risiko rendah dan 13% segmen pipa berada pada tingkat risiko menengah. Analisa fitness for service (FFS) yang dilakukan pada pipa tersebut menyatakan bahwa pipa tersebut masih layak dan aman beroperasi pada tekanan MAOP.

---

During the operational period of gas transmission pipelines are found a potential hazard that could result in pipeline failure. Pipeline operator companies need to do a risk analysis to identify hazards, determine the parameters of probability and consequences of pipeline failure and conduct qualitative risk analysis due to know the risk profile along the pipe and the failure consequence for people, environment, assets and company reputation. Based on the risk level, pipeline operator can determine the mitigation and recommendations to reduce risk in the form of strategic onshore pipeline inspection, maintenance and repairs related to the mechanical impact threats, internal corrosion and external corrosion. Calculation of the risk analysis states that 87% of the pipeline segments are at low risk and 13% of the pipelines are at intermediate risk. Analysis of fitness for service (FFS) conducted in the pipeline is stated that the pipeline is feasible and safe to operate at MAOP pressure."

"Industri oleokimia mempunyai sistem rantai pasok yang kompleks sehingga menghadapi berbagai risiko dalam aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam rantai pasok industri oleokimia menggunakan metode House of Risk (HOR). Hasil dari HOR tahap 1 adalah 9 agen risiko prioritas dari 22 agen risiko untuk dimitigasi. Setelah itu, dari pengolahan HOR 2 didapatkan 7 strategi mitigasi prioritas dari 15 strategi yang berhasil diidentifikasi. Setelah itu 7 rancangan strategi mitigasi tersebut juga dianalisis dengan lebih dalam sehingga menghasilkan rancangan strategi yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, perusahaan industri oleokimia dapat menggunakan strategi tersebut untuk memitigasi risiko yang terdapat pada rantai pasoknya

---

The oleochemical industry has a complex supply chain system that faces various risks in its activities. This study aims to identify and manage risks in the oleochemical industry supply chain using the House of Risk (HOR) method. The result of HOR stage 1 is 9 prioritized risk agents out of 22 risk agents to be mitigated. After that, from HOR 2 processing, 7 priority mitigation strategies were obtained from 15 strategies that were successfully identified. After that, the 7 draft mitigation strategies were also analyzed more deeply to produce a draft strategy that could be implemented. Thus, oleochemical industry companies can use these strategies to mitigate the risks contained in their supply chains."

"Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting diterapkan, salah satunya dengan mengadakan jaminan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan. Guna menjamin pelunasan utang debitur seringkali tanah menjadi objek jaminan melalui pemberian Hak Tanggungan. Namun kenyataannya, masih terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang belum dilakukan pelunasan tetapi telah dilakukan peralihan Hak Milik atau balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak penjual tanah, yang kemudian oleh pembeli tanah tersebut dijadikan jaminan utang ke bank melalui pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan akibat peralihan Hak Milik atas tanah yang tidak sah. Untuk dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan utama tersebut maka dianalis pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Selain itu dianalisis pula terkait pengaturan dan sanksi terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Data sekunder pada penelitian dokrinal ini diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan-bahan hukum serta diperkuat dengan wawancara narasumber terkait untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tidak dilunasinya utang debitur dikemudian hari. akan tetapi Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah oleh bank. Untuk menghindari timbulnya masalah atau risiko bank sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan dengan mengadakan agunan pengganti yang sah milik debitur. Upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan menuntut ganti rugi sebesar APHT yang telah disepakati.

---

The application of cautious banking principles in providing financing to customers is crucial, including securing collateral for every loan granted. To ensure debtor repayment, land often serves as collateral through Mortgage Rights. However, in practice, there are instances where a Deed of Sale. has not been settled but ownership has been transferred or renamed without the knowledge of the land seller. Subsequently, the land buyer uses it as loan collateral through Mortgage Rights to the bank, as found in the case of Supreme Court Decision Number 1787K/PDT/2022. The primary issue addressed in this study concerns the bank's risk mitigation against the cancellation of Mortgage Rights due to unauthorized land ownership transfers. To provide an explanation regarding this issue, the study also analyzes the application of cautious banking principles in financing. Furthermore, it examines the regulations and penalties for debtors acting in bad faith. Secondary data for this doctrinal study were obtained through document studies of legal materials, supported by qualitative analysis from interviews with relevant sources. The research findings conclude that Mortgage Rights represent a preventive measure against future debtor default. However, banks must physically inspect the collateral land before accepting it as security, thereby applying cautious banking principles to mitigate risks. Banks mitigate the risk of Mortgage Rights cancellation by establishing valid substitute collateral owned by the debtor. In cases where debtors act in bad faith, banks pursue legal action to claim damages equivalent to the agreed Property Sale and Purchase Deed."

"Manajemen risiko yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan sebuah proyek. Penelitian ini membahas pengukuran risiko teknis untuk proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara DPPU di wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah Silangit, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Pengukuran risiko dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi risiko yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Metode pengukuran risiko dilakukan dalam empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran dampak dan probabilitas risiko, klasifikasi risiko, dan mitigasi risiko. Dari proses pengukuran risiko, didapatkan 65 faktor risiko yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat kejadian risiko yaitu kerusakan sarana dan fasilitas pembangunan DPPU, keterlambatan pengerjaan pembangunan DPPU, kecelakaan kerja, dan kendala finansial. Strategi mitigasi yang diusulkan terkait dengan pemilihan jenis tangki yang digunakan, pemilihan pemasok material, kontraktor, dan moda transportasi material yang digunakan, penyediaan peralatan yang dibutuhkan, dan pelaksanaan pelatihan dan pengontrolan rutin.

---

Poor risk management is one of the main cause of project failure. This research is made to measure technical risk for the construction project of Aircraft Filling Depot in North Sumatra, especially Silangit, Sibolga, and Gunung Sitoli area. Risk measurement is done to create mitigation plans that need to be done in this project. The methods of measuring risk is done in four steps, which are risk identification, impact and probability measurement, risk classification, and risk mitigation. From the risk measurement process, 65 risk factors were identified and then classified to four risk events, which are facility damage, delay in construction project, work accident, and financial constrain. The proposed risk mitigation strategy includes the selection of storage tank type, selection of supplier, contractors, and material transportation method, provision of essential equipment, and implementation of routine training and monitoring."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang manajemen risiko pada prosedur pengadaan barang dan jasa di fakultas X yang melalui mekanisme pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung. Pemangku kepentingan diidentifikasi dan dideskripsiskan tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya adalah dilakukan identifikasi risiko. Terdapat 22 risiko yang teridentifikasi. Risiko operasional adalah risiko yang dominan pada pengadaan barang dan jasa di fakultas X. Kebanyakan dari risiko-risiko ini berada pada posisi memiliki dampak yang besar bagi tercapainya prinsip pengadaan barang dan jasa. Sudah dilakukan penanganan untuk risiko-risiko yang teridentifikasi sebagai upaya mitigasi. Pengawasan dan peninjauan ulang harus dilakukan untuk memastikan keefektifan dari manajemen risiko yang telah diterapkan.

---

ABSTRACTThis study discusses about risk management on procurement of goods and services procedure in Faculty X through provider selection mechanism with direct procurement method. Stakeholders are identified and described their duties and responsibilities. Next is risk identification. There are 22 identified risk. Operational risk is the dominant risk on procurement of goods and services in Faculty X. Most of these risk are in position to have a major impact on the achievement of the procurement principles. Handling already done for the risks identified as mitigation efforts. Supervision and review should be undertaken to ensure the effectiveness ot the applied risk management. "

"Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future."