Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Apabila pihak merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ataupun melapor kepada polisi untuk diproses secara hukum pidana. Selain itu, dapat pula perbuatan dokter tersebut diadukan kepada MKDKI. Skripsi ini membahas mengenai peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran terutama dalam halnya kewenangan MKDKI untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin, serta mengenai kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI sebelum mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa ranah MKDKI adalah pada disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dimana apabila seorang dokter dinyatakan salah secara disiplin, tidak berarti secara langsung salah secara hukum pula. Saran yang diberikan adalah untuk lebih mencermati peraturan terkait MKDKI agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman akan kewenangan MKDKI. ...... If a party suffers from loss over the actions of a doctor in doing medical practice, they can file a lawsuit against the doctor or report to the police to be processed in criminal law. In addition, they can also report the doctor to Indonesian Medical Disciplinary Board. This thesis discusses the role and legal status of MKDKI in enforcing medical discipline mainly in MKDKI rsquo s authority to examine alleged disciplinary violation, as well as on the obligation to make a complaint to MKDKI before filing a lawsuit. This research uses literature research method that is juridical normative. This study concludes that there is no obligation to make a complaint to MKDKI first before filing a lawsuit. MKDKI rsquo s authority is in the disciplinary of doctors and dentists, whereas if a doctor is declared in violation of discipline, it does not immediately mean that the doctor also violates the law. Both of it are different things and should be examined respectively according to each provisions. The suggestion given is to examine the regulation regarding MKDKI more thoroughly in order to avoid mistakes in understanding the authority of MKDKI.

Abstrak :
ABSTRAK
Proses pembuktian dugaan malpraktek dengan menggunakan pembuktian secara konvensional, kadang kala menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pro kontra ini terjadi karena melihat tidak adanya keseimbangan dalam pembuktian apalagi dokter sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Walaupun disisi lain ada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terlebih dahulu dalam melakukan pemeriksaan terkait disiplin kedokteran dinilai tidak bisa berbuat apa-apa, dan dirasakan oleh masyarakat bahwa pasti akan lebih menguntungkan dokter. Untuk melihat kondisi tersebut sebagai bagian yang menjadi suatu kondisi yang terjadi saat ini, maka penulis mengkonversinya dalam suatu penulisan tesis dengan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimanakah tindakan Kepolisian dalam hal terdapat pengaduan dari pasien/keluarga pasien atas dugaan malpraktek walaupun MKDKI dalam laporannya menyatakan sebaliknya? Apakah putusan MKDKI bisa digunakan sebagai laporan pihak dokter dengan menerapkan metode res ipsa loquitur? Bagaimanakah konsep res ipsa loquitur diterapkan dalam kasus dugaan malpraktek dokter ketika terjadi kelalaian terhadap pasien dalam lingkup hukum pidana?. Penelitian ini menelaah dan menganalisis data sekunder dan juga menggunakan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kepolisian bisa sertamerta mengesampingkan putusan MKDKI yang notabene, hanya merupakan data biasa walaupun laporan tersebut menyatakan tidak adanya dugaan malpraktek. Tidak digunakannya laporan MKDKI sebagai bukti awal dalam proses pra ajudikasi, tidak menghilangkan esensi dari laporan tersebut, sebab ketika masuk dalam proses ajudikasi maka laporan MKDKI merupakan hasil dari pernyataan dokter sebagai bahan pembelaan dan ketika sistem pembuktian terkait tindakan dokter yang berakibat kelalaian digunakan konsep res ipsa loquitur maka laporan MKDKI adalah bagian yang tidak terpisah dari pernyataan dokter di Pengadilan nanti. Res ipsa loquitur sebagai metode yang digunakan dokter digunakan dalam mengajukan bukti dan fakta dalam mengungapkan tindakanya yang berakibat cacat atau meninggal

---

ABSTRACT
The process of proving the alleged malpractice by using conventional verification, sometimes raises the pros and cons in the community. Pros and cons of this happened because of lack of balance seen in the proof let alone doctors as defendants in the case. While on the other hand there MKDKI (Indonesian Medical Disciplinary Board) as an independent agency having authority to advance the discipline of medical related examination assessed can not do anything about it, and felt by the people that would be more advantageous doctor. To see these conditions as part of becoming a condition that occurs at this time, then convert it to an author writing a thesis with three (3) research questions, namely: How does the police action in the event of a complaint from the patient / family of the alleged malpractice though MKDKI in reports to the contrary? Is MKDKI decision could be used as a doctor's report by applying the method IPSA loquitur res? How does the concept of res IPSA loquitur applied in cases of alleged malpractice occurs when a doctor's negligence to patients within the scope of the criminal law?. This study examines and analyzes of secondary data and also uses primary data as supporting data. The results of this study showed that the attitude of the police can arbitrarily overrule the decision MKDKI that in fact, just an ordinary data although the report states the absence of the alleged malpractice. Failure to use the report as evidence MKDKI early in the preadjudication process, do not eliminate the essence of the report, because when entered in the adjudication process MKDKI report is the result of a doctor's statement as a defense and proof systems associated action when doctors used the concept of negligence resulting in res IPSA loquitur then MKDKI report is an integral part of the doctor's statement in court later. Res IPSA loquitur as physicians used the method used in the filed evidence and facts revealed actions that result in disability or death.