Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2019, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan dengan Anang Hermansyah sebagai inisiator. RUU tersebut pun menyita perhatian masyarakat, dan terdapat kelompok masyarakat yang menolaknya. Penelitian ini membahas bagaimana strategi-strategi gerakan resistensi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KolNas) pada Tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi KolNas sebagai gerakan sosial menggunakan konsep Mario Diani, serta menganalisis mobilisasi sumber daya gerakan KolNas dengan teori mobilisasi sumber daya oleh Bob Edwards dan Patrick F. Gillham. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KolNas sebagai gerakan sosial, berhasil menekan DPR RI untuk menarik RUU Permusikan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam demi memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Dalam menjalankan strateginya, gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya terhadap lima jenis sumber daya, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya dengan tiga acara akses, yaitu swadaya atau memproduksi sendiri sumber daya yang dimiliki, mengooptasi sumber daya dan mengagregasi sumber daya.......In 2019, Commission X of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) issued The Draft Bill of Music Law with Anang Hermansyah as the initiator. This study discusses how the strategies of the National Coalition to Reject the Draft Bill of Music Law (KolNas) resistance movement in 2019. The result from this study indicates that KolNas as a social movement, using a resource mobilization strategy, succeeded in pressuring the Indonesian House of Representatives to withdraw the Draft Bill on Music Law from the National Legislation Program (Prolegnas) in 2019. This research identifies KolNas as a social movement using Mario Diani’s concept, and analyzes the resource mobilization of the KolNas movement with the theory of resource mobilization by Bob Edwards and Patrick F. Gillham. This research uses a qualitative method using in-depth interview techniques to obtain primary data, and collect secondary data through online websites or social media. In carrying out their strategies, the KolNas movement mobilizes five types of resources, which are moral resources, cultural resources, social-organizational resources, human resources, and material resources. The KolNas Movement mobilizes resources with three ways of access, which are self-producing resources, co-opting resources and aggregating resources."

"Ideologi radikal seringkali dianggap sebagai gagasan utama di balik perkembangan organisasi teroris, mengabaikan peranan dari mobilisasi sumber daya yang cepat dan stabil sebagai salah satu faktor yang membuat organisasi teroris dapat bertahan dan berkembang. Mobilisasi sumber daya dalam penelitian ini adalah bentuk tenaga kerja, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pendukung organisasi teroris. Melalui wawancara mendalam dengan YZ, seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah, penelitian ini secara kualitatif menjelaskan peranan dari militant extremist dalam mengembangkan organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2006 hingga 2010. Data primer dianalisis dengan menggunakan resource mobilization theory, dan penelitian menemukan bahwa peranan YZ dalam salah satu agenda organisasi, yaitu pelatihan militer di Jalin Jantho pada tahun 2010, memberi kontribusi terhadap aliran mobilisasi sumber daya yang membantu organisasi teroris seperti Jamaah Islamiyah untuk mewujudukan tujuan taktis (jihad), bertahan, dan berkembang....... Radical ideology is oftenly seen as the fundamental reason behind the development of terrorist organization, neglecting the role of fast and stable resource mobilization as one of the contributing factor that makes terrorist organization survives and flourish. Resource mobilization in this research refers to a form of manpower, knowledge, and skills owned by terrorist supporters. Through in-depth interview with YZ—an ex-member of Jamaah Islamiyah—this research qualitatively explains the role of militant extremist in Jamaah Islamiyah development from the year of 2006 to 2010. Primary data were analyzed using resource mobilization theory. Final result shows that YZ’s role in one of the organization’s activity, Jalin Jantho military training in 2010, contributed to the flow of resource mobilization that helps terrorist organization like Jamaah Islamiyah to achieve tactical goals (jihad), to survive, and to flourish."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial anak muda yang bernama Green Welfare Indonesia memanfaatkan media sosial dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Studi terdahulu fokus pada kehadiran internet terutama media sosial bagi anak muda dalam mengekspresikan suaranya melalui media sosial yang menjadi arena baru bagi gerakan sosial, seperti gerakan Fridays for Future. Namun, terdapat studi terdahulu yang berfokus pada lemahnya gerakan sosial yang didukung oleh internet karena partisipasi dari gerakan sosial tersebut dinilai lemah dan tidak cukup merepresentasikan perjuangan gerakan dalam mengatasi isu tertentu. Peneliti berargumen bahwa arena digital sebagai arena baru bagi anak muda dalam menyuarakan suaranya dapat menciptakan perbedaan dalam memanfaatkan kekuatan media sosial dan cara anak muda dalam memobilisasi sumber daya. Hasil penelitian ini melihat bahwa para aktor Green Welfare Indonesia memiliki berbagai platform media sosial yang dimanfaatkan dengan strategi tertentu. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa Green Welfare Indonesia dapat mencari serta memobilisasi sumber daya dengan baik sehingga membantu gerakan untuk mencapai tujuannya. Adapun hasil ini terefleksi dari kanal media sosial dan program kerja yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam dan observasi digital terhadap konten-konten media sosial dari Green Welfare Indonesia.......This research aimed to analyze how a youth social movement called Green Welfare Indonesia utilized social media and resources to achieve their objectives. Prior studies focused on the existence of the internet, especially social media that is being utilized by youth to express their concern in social media, such as Fridays for Future. Prior study also focused on the weakness of social movement that plays a role in the digital arena due to lack of participation and effort to solve the issue that is carried by the movement. This research argues that the digital arena as a new arena for youth can create a difference in utilizing social media power and how youth mobilize resources that exist. The result of this research is that actors from Green Welfare Indonesia are able to search and mobilize resources. The results are reflected in both social media and events that they held. This research is using qualitative methods with in-depth interviews and digital observation of Green Welfare Indonesia’s Instagram content to collect data."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena Aksi Bela Islam yang terjadi pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Aksi yang juga diikuti oleh warga atau eksponen dari Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar Islam di Indonesia. Penelitian ini menganilisa keterlibatan sumber daya dari Muhammadiyah dalam Aksi Bela Islam. Menggunakan kerangka konsep civil society dan gerakan sosial, serta teori mobilisasi sumberdaya, ditemukan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu civil society di Indonesia ikut berperan secara tidak langsung bagi kesuksesan Aksi Bela Islam. Ditemukan beberapa sumber daya material dari Muhammadiyah yakni massa dan fasilitas, lalu sumber daya non-materialnya berupa legitimasi, ketokohan, media komunikasi dan jaringan, serta komitmen moral dari warga Muhammadiyah yang terlibat dalam Aksi Bela Islam.......This thesis discusses Aksi Bela Islam movement from 4 November 2016 to 2 December 2016. The action also involved members of Muhammadiyah as one of largest Islamic organizations in Indonesia. This research analyses the mobilization of resources mobilization of the Muhammadiyah in Aksi Bela Islam. That Muhammadiyah as one of civil society power in Indonesia plays a significant role for Aksi Bela Islam success. Resources of the Muhammadiyah such as mass and facilities, and then non-material resources such as legitimacy, leadership, communication media, network and moral commitment of the Muhammadiyah’s member contributed largely to the Aksi Bela Islam."

"ABSTRAKPotensi sumber daya air mendorong pemerintah Brazil untuk membangun proyek bendungan di kawasan Amazon. Akan tetapi, pembangunan bendungan menyebabkan gerakan sosial dari aktor penentang. Skripsi ini akan melihat efektivitas dari gerakan sosial dalam pembangunan Bendungan Belo Monte di Brazil dengan melakukan studi komparasi pada dua kurun waktu. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh Edwards dan Gillham dan teori struktur kesempatan politik oleh Sidney Tarrow. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor perbedaan efektivitas dari gerakan sosial pada kedua kurun waktu disebabkan oleh faktor internal gerakan sosial, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya sosial-organisasional, serta faktor eksternal dari gerakan sosial, yaitu keterbukaan akses, penyusunan kembali dalam pemerintah, perpecahan elite-elite politik, dan ketersediaan sekutu yang berpengaruh.<

---

ABSTRACTThe potential of water resources encourages the Brazilian government to build dam projects in the Amazon region. However, dam construction has caused social movements from opposing actors. This thesis will look at the effectiveness of social movements in the construction of the Belo Monte Dam in Brazil by conducting comparative studies at two time periods. This study uses resource mobilization theory by Edwards and Gillham and political opportunity structure theory by Sidney Tarrow. By using qualitative methods through literature studies, the findings of this thesis show that the factors of differences in the effectiveness of social movements in both periods are caused by internal factors of the social movement, namely moral resources, cultural resources, human resources, material resources, and social-organizational resources, as well as external factors of the social movement, namely increasing access, shifting alignments, divided elites, and influential allies."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis penyebab strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah perolehan kursi oleh partai buruh di parlemen nasional, terjadi faksi-faksi dalam internal partai, renggangnya hubungan antara organisasi gerakan buruh dengan partai, partai tidak mampu memperluas basis dukungan dan juga belum mampu mengakomodir isu-isu kebijakan nasional lainnya. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada sumber data-data sekunder. Analisis skripsi ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Collins. Menurutnya, terdapat dua aspek yang menentukan sebuah gerakan agar dapat membentuk partai politik yang berhasil dalam politik elektoral. Kedua aspek tersebut yaitu kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan. Pada kasus strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan, penulis berargumen bahwa terdapat hambatan pada kedua aspek tersebut. Kesempatan politik yang terjadi pada era demokrasi di Korea Selatan belum menguntungkan bagi gerakan buruh. Mereka pun juga mengalami permasalahan dalam mobilisasi sumber daya. Akibatnya strategi politik elektoral mereka yang sempat tergolong berhasil pada tahun 2004, kemudian cenderung menjadi tidak efektif.

---

ABSTRAKThis thesis aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the South Korean s labor movement tend to be ineffective after 2004. It can be seen by the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor movement and the party, and the party is unable to expand its support base and to accommodate other national policy issues. This thesis uses a qualitative methods and the secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research conducted by Collins. She stated that there are two aspects that determine a movement in order to form a successful political party in electoral politics. The two aspects are the political opportunity and resource mobilization undertaken by the movement. In the case of electoral political strategies of the labor movement in South Korea, I argue that there are obstacles in those two aspects. The political opportunity during the democratic era in South Korea has not been favorable for the labor movement. They also encountered problems in the resource mobilization. This made their electoral political strategies that were considered successful in 2004 tended to be ineffective afterwards."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.......This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party. The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber....... This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"ABSTRAKKaum muda di Indonesia masih tereksklusi dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR . PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR dengan memobilisasi sumberdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mememahami bagaimana PKBI memobilisasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Untuk memahami Peran PKBI dalam memobilisasi gerakan kaum muda, penelitian ini menggunakan teori tipologi organisasi masyarakat sipil, teori tipologi LSM serta teori mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda dengan memobilisasi sumberdaya internal dan eksternal. Hasil penelitian ini memperlihatkan tipologi PKBI sebagai LSM cenderung mengalami perubahan pada setiap era. Penelitian ini juga menemukan isu kunci yang memperlemah gerakan kaum muda yaitu kapital sosial antar aktor internal dan eksternal serta belum optimalnya penguatan agency aktor gerakan.

---

ABSTRACTYoung people in Indonesia are still excluded from the fulfillment of sexual and reproductive health and rights SRHR . PKBI facilitates the youth movement for the fulfillment of SRHR by mobilizing resources. The purpose of this study is to understand how PKBI mobilizes the youth movement for the fulfillment of HKSR. This study uses a qualitative methodology. To understand the role of PKBI in mobilizing the youth movement, this research uses theory of civil society organization typology, theory of NGO typology and theory of resource mobilization. This research shows that PKBI facilitates the youth movement by mobilizing internal and external resources. The results of this study show the typology of PKBI as an NGO tended to change in each era. The study also found key issues that weaken youth movement, there is social capital between internal and external actors and agency of movement actor."

"ABSTRAKFokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mendeskripsikan mobilisasi sumber daya manusia Gerakan Fethullah Gülen pada periode 1990-2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa local circles memiliki peran dalam memobilisasi sumber daya manusia melalui edukasi publik dan pelayanan langsung. Local circles adalah kelompok mentoring yang sebagian besar terdiri dari pengusaha, profesional, dan pekerja di Turki Kegiatan tersebut memberikan pemahaman akan pentingnya pelayanan (hizmet) kepada masyarakat dan mendorong adanya aksi kolektif. Pelayanan mereka terfokus dalam bidang pendidikan, media massa, dan dialog antarumat beragama.

---

ABSTRACTThis paper examines the mobilization of human resources within Fethullah Gülen Movement especially in the period of 1990-2000. This study uses qualitative method and finds that local circles have roles in mobilizing human resources by giving public education and direct service. Local circles are mentoring groups in which the participants are businessmen, professionals, and workers in Turkey. Local circles enable them to understand the importance of service (hizmet) to society that also pushed them to make collective action exists. Their services mainly focus on education, mass media, and interfaith dialogue."