Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Murabahah financing in syariah banking with trading principle, make syariah bank different compared to conventional banks. The difference has caused different understanding for Tax officials, regarding the Value Added Tax. Financing service is a bank service type that is not subject to Value Added Tax, in contrast, is a bank perform sell-purchase activities, which is not a banking business, is an object of Value Added Tax, since in a trading activities, transfer of good exists from a seller to a buyer. Understanding of Tax officer on murabahah transaction is a trade, contrary to the understanding of syariah banking practitioners, who consider murabahah transaction as a financing activity.Understanding of Tax officer regarding murabahah as a trade is based on the interpretation of Act No. 18 of 2000 regarding Value Added Tax, particularly in article 1 section 5 regarding the definition of service, article 1 section 12 regarding trading, article I section 15 regarding Taxable Entrepreneur (PKP) in the event of delivery of goods. This was confirmed by letter from the Director General of Tax No. S-10711PJ.5312003 dated 11 April 2003 and No. S-2431PJ.5312003 dated 3 October 2003.Understanding of syariah banking practitioners on murabahah as a bank financing service is based on the interpretation of the Act number 7 of 1992. which have been amended by the Act No, 10 of 1998 regarding banking, particularly in article 1 section 13 regarding the definition of syariah principles, article 6 section m regarding bank business based on syariah principles. The understanding was confirmed by the Government Regulation number 144 of 2000 regarding Types of Goods and Services not subject to Value Added Tax, particularly article 5 section d regarding banking services, including types of services not subject to Value Added Tax, Article 8 section a regarding types of banking according to the provision of the Act no. 7 of 1992 as has been amended by the Act no. 10 of 1998. The understanding was confirmed by the Act No. 18 of 2000 regarding Value Added Tax, in article 4A verse 3 section 4 regarding banking services that are not subject to Value Added Tax.Using method of comparison of prevailing laws, a legal analysis could be done. As a result of legal analysis, it is found that the Act of Value Added Tax and Banking contains inconsistency in regulating types of banking service. in their application by Tax officer, law may be superseded by a decision of the Directorate General of Tax, which has juridical power lower than the law.In order to strengthen the legal analysis, a scientific analysis should be done using standard statistical method. In identifying murabahah transaction as a syariah bank financing service, AHP method is used, which is aimed to determine the priority weight as the most dominant financing. Priority determination was done on 15 experts, and 7 of them could give consistent answers. Based on the AHP analysis, it was identified that murahabah transaction is a syariah bank financing transaction, with order of the most influencing condition criteria, as follows: need, quality of goods, benefit, purchase power, and periodic payment. Factors prioritized most in murabahah transaction in order are; profit margin, goods, price, and financing terms.Overall result of the analysis categorizes murahabah transaction as a financing transaction by syariah bank, either in legal manner, which is based on laws, or scientifically using AHP statistic method. Thus, murabahah is not a-i object of Value Added Tax despite the use of trading principles. Trading principles in murabahah is not the same as trading, which contains delivery of goods as is usually done by.Tax collection shall be made based on law, which shall act as guidance for Tax officer is performing their duties. Any provision made shall be based on law, it shall not contrary to prevailing laws. If necessary, amendment of law shall undergo phases already established.Analysis with AHP method relies on experts' opinion in determining weight of each predetermined hierarchical element. Selection of experts shall be appropriate and conform to their disciplines. Irrelevant and inconsistent expert will produce bias information, which may cause bias analysis."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh dan menemukan bukti empiris tentang kemungkinan masih terdapatnya sifat konvensional pada akad pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan apakah bentuk akad pada pembiayaan keperluan renovasi rumah telah menggunakan bentuk akad syariah yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi dokumen dan studi lapangan, dengan mengacu pada norma-norma hukum tentang akad syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bentuk akad Bai’ Bitsaman Ajil atau disebut juga murabahah pada transaksi pembiayaan renovasi rumah adalah tidak tepat."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplansi, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh antara variabel satu terhadap variabel lain. Variabel yang diteliti adalah variabel x yaitu risiko pembiayaan murabahah dan risiko pembiayaan musyarakah, sedangkan variabel y adalah profitabilitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria, diperoleh lima bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Secara parsial risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara simultan risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah."

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.......The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan laporan keuangan empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Desember 2018-Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan program Eviews. Variabel dependen adalah Pembiayaan Murabahah sedangkan variabel independennya adalah NPF, Inflasi, BI7DRR, DPK, FDR dan ROA. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.6218 > 0.05. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. BI7DRR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.5534 > 0.05. DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0000 < 0.05. ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0014 < 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dengan nilai probabilitas F Statistik sebesar 0.0000 < 0.05.......The data used in this study is quarterly data on the financial statements of fourteen Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period December 2018-December 2020. This study uses the panel data regression method using the Eviews program. The dependent variable is Murabahah Financing while the independent variables are NPF, Inflation, BI7DRR, DPK, FDR and ROA. This study uses panel data regression analysis with a Random Effects Model approach.The results of this study indicate that partially the NPF variable has no effect on Murabahah financing with a probability p-value of 0.6218 > 0.05. Inflation affects Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. BI7DRR has no effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.5534 > 0.05. DPK has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. FDR has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0000 < 0.05. ROA has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0014 < 0.05. The results showed that the variables of Non Performing Financing (NPF), Inflation, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return on Assets (ROA) had a significant effect. Simultaneous to the Murabahah Financing variable with a probability value of F Statistics of 0.0000 < 0.05"