Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Beberapa kewenangan MPR dikurangi dan tidak lagi berposisi sebagai lembaga tertinggi negara (supreme body) tetapi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini terkait dengan perubahan tersebut antara lain: pertama, bagaimana eksistensi prinsip musyawarah-mufakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945?; kedua, bagaimana Pelembagaan Prinsip Musyawarah-mufakat Setelah Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi historis dan komparatif dengan spesifikasi penelitian descriptif analitis. Pencarian data berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang dibutuhkan dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk ditarik kesimpulan deskriptif yuridis. Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut; pertama sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara, prinsip musyawarah mufakat senantiasa ada dalam lembaga permusyawaratan, baik secara kelembagaan sebagaimana dalam MPR, perwakilan permusyawaratan (anggota DPR dan anggota DPD) yang dipilih dalam pemilihan umum, materi permusyawaratan sebagaimana terlihat dalam kewenangan MPR dan mekanisme pengambilan keputusan; dan kedua, pelembagaan prinsip permusyawaratan setelah amandemen dapat dilihat dalam MPR dengan formasi dari dua sistem perwakilan yakni perwakilan partai politik (DPR) dan perwakilan daerah (DPD) . Proporsi kewenangan yang tidak berimbang serta sistem keanggotaan dalam MPR menyebabkan kekuataan yang tidak berimbang pula dalam mengambil berbagai keputusan sehingga sistem permusyawaratan perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk sistern yang unik, apakah tiga kamar, dua kamar atau satu kamar."

"Based from researches about megalithic traditions remains , the archaelogist can find such kind of ideal normas likes the spirit of the unity and diversity, networking and spirit servant and saluted to the leader...."

"ABSTRAKNilai peralatan tradisional dipakai pada upacara adat di daerah Lampung pepadun Tulangbawang ternyata dapat dikaji dalam sistem budaya fisik sebagai bagian dari tiga ujud kebudayaan. Peralatan upacara adat yang dipakai ternyata mempunyai bentuk, fungsi dan makna tersendiri. Dan dipakai oleh manusianya melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan norma peraturan adat yang berlaku. Peraturan adat Lampung ini dijabarkan dalam benda-benda peralatan upacara adat, yang mempunyai atribut-atribut sebagai lambang individu penyelenggara dalam ikatan kekerabatan Marga Empat tersebut. Dapat bertahannya peralatan tradisional terhadap pengembangan tehnologi, waktu dan situasi yang ada dapat dipelajari kemungkinan-kemungkinannya didalam skripsi tentang etnis Lampung ini, khususnya Lampung Pepada Tulangbawang Marga Empat."

"BMT PSU Malang sebagai salah satu Lembaga keuangan mikro yang merupakan badan hukum menghadapi banyak masalah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT PSU Malang adalah pengelolaan manajemen yang tidak sistematis, adanya sumber daya manusia yang tidak profesional, produk yang tidak memiliki inovasi, tidak memaksimalkan peran digital di dalamnya, banyaknya nasabah yang tidak produktif, pengelolaan manajemen produk yang menyimpang, kendala modal dan manajemen keuangan yang tidak dapat dilaksanakan di lapangan, dan adanya kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah Atas Hutang Tak Terbayar pada Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridus sociolegal research. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data skunder dan Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi dengan sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah, pengurus, dan donatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT PSU Malang menyelesaikan pembiayaan tak terbayar dengan cara musyawarah melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) konsultasi ke Dinas Sosial kota Malang, (2) Rapat dengan beberapa pihak yaitu: korban, karyawan, pengurus, komponen masyarakat, dan MT PSU Malang, (3) Mendata aset-aset koperasi BMT-PSU barang bergerak dan barang tidak bergerak, (4) Menarik/menagih kreditur yang mempunyai pinjaman di Koperasi BMT-PSU, (5) mencairkan dana bagi nasabah sebesar 10% berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah, dan (6) pengurus baru membubarkan koperasi BMT-PSU, setelah membayar para nasabah sebagai korban

---

BMT PSU Malang, as one of the microfinance institutions a legal entity, faces many problems. The problems faced by BMT PSU Malang are unsystematic management, unprofessional human resources, products that do not have innovation, do not maximize the role of digital in them, many unproductive customers, deviant product management, capital constraints and financial management that can not be implemented in the field, and bad debts. This study aims to analyze the resolution of disputes through deliberation over the unpaid Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang debt viewed from the perspective of Islamic law. This study is a descriptive-analytical study with a sociolegal research juridical approach. The types of data in this study include secondary data and data collection tools using interview techniques and documentation techniques with primary data sources sourced from the results of interviews with customers, administrators, and donors. The results of the study show that BMT PSU Malang resolved unpaid financing through deliberation through the following steps: (1) consultation with the Malang City Social Service, (2) Meetings with several parties, namely: victims, employees, administrators, community components, and MT PSU Malang, (3) Recording the assets of the BMT-PSU cooperative, movable and immovable goods, (4) Collecting/collecting creditors who have loans at the BMT-PSU Cooperative, (5) disbursing funds for customers of 10% based on the results of the agreement in the deliberation, and (6) the new administrators disbanding the BMT-PSU cooperative, after paying the customers as victims."

"Darul Arqam (DA) , Negara Islam Indonesia (NII) and hizbut Tahrir Indonesia (HTI) are the Islamic movement (Harakah Islamiyah) which posses its own view on democration and deliberation, clearly distinctive from the view of common Indonesian and world people...."

"How many citizens take part in moral and political decisions concerning the results obtained by the contemporary life sciences? Should they blindly follow skilled demagogues or false and deceptive leaders? Should they adhere to the voice of the majority, or should they take a different decisional path? Deliberative democracy answers these questions, but what is deliberative democracy? Can we really deliberate if we are completely ignorant of the relevant issue? What about ethical or political expertise, is it strictly necessary? Finally, and most significantly, can a deliberative process take place if we ignore the techniques governing it; that is, the techniques required to be minimally skilled in rational argumentation?Giovanni Boniolo goes back to the historical and theoretical foundations of deliberation showing us, with some irony, that deliberation is a matter of competence, and not just a matter of a right to decide. His conclusion might not delight everyone: “anyone who is not sufficiently acquainted with the subject matter or lacks the sufficient deliberative competence ought not be admitted to deliberative discussions. This restriction makes both good deliberation and a proper deliberative democracy possible, otherwise debate degenerates into demagogy and hypocrisy”."

"Tesis ini membahas mengenai Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Bandesa Adat Di Bali Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, dengan menggunakan Pendekatan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di Bali. Peneliti menggunakan penelitian empiris, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum Sosiologis (Socio Legal Research), dan di dalam penelitian ini juga didukung dengan wawancara dari beberapa sumber. Pendekatan dengan menggunakan Teori Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny. Tujuan tesis ini adalah menguraikan sistem musyawarah mufakat yang digunakan dalam pemilihan Bandesa Adat di Bali, dan dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan mengetahui jika dalam proses pemilihan Bandesa Adat di Bali yang menggunakan sistem musyawarah mufakat tidak ditemukannya kata sepakat (deadlock). Bali memiliki dualitas desa yang membuat keberadaannya saling melengkapi dan saling mendukung sesuai dengan kewenangan dan bidang kemasyarakatan yang ditanganinya, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Konsep yang digunakan adalah Kearifan lokal yang merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. pemilihan Bandesa Adat di Bali menggunakan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dan juga menggunakan prinsip-prinsip musyawarah mufakat yang sudah turun temurun yaitu Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, parasparo sarpanaya, saling asah, saling asih, saling asuh, yang berarti bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembug dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong.

---

This thesis discusses Consensus and Democracy in Election of Bandesa Adat in Bali According to Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Concerning Traditional Villages in Bali, using the approach of local wisdom that lives and grows in Bali. Researchers use empirical research, to analyze law seen as patterned community behavior in people's lives that always interact and relate in social aspects, hereinafter referred to as Socio Legal Research, and in this study also supported by interviews of several source. The approach using the Historische Rechtsschule by Friedrich Carl Von Savigny. The purpose of this thesis is to describe the Consensus and Democracy of Traditional Bandesa in Bali, and to be included in the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali, and to find out if the process of selecting Traditional Bandesa in Bali uses the Consensus and Democracy. the absence of a deadlock. Bali has a village duality that makes its existence complementary and mutually supportive in accordance with the authority and social fields it handles, namely Desa Dinas and Desa Adat. The concept used is local wisdom which is a view of life and knowledge as well as various life strategies in the form of activities carried out by local communities in answering various problems in fulfilling their needs. The selection of Bandesa Adat in Bali uses local wisdom that lives and grows and also uses the principles of consensus and Democracy that have been passed down from generation to generation, namely Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paro sarpanaya, saling asah, saling asih, saling asuh, which means united in love- grief and facing danger, discuss and deliberate (respect the opinions of others), remind each other, love each other, and help each other."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor yang dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut melibatkan aktor pemerintah, yaitu Kepala Desa dan non-pemerintah, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008. Terdapat 8 dimensi yang digunakan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penelitian ini, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor akan tetapi belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa dimensi yang belum terpenuhi terutama mengenai transparansi. Oleh karena itu, Kepala Desa dan BPD dapat meningkatkan transparansi seperti memaksimalkan penggunaan website desa.

---

This research aim to analyze the implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur, Bogor Regency which is carried out through village deliberations. The village deliberations involve government actor, namely the Village Head and non-government actors, namely the Village Consultative Council (BPD) and the society. The theory used in this research is collaborative governance proposed by Ansell and Gash in 2008. There are 8 dimensions used to analyze the implementation of collaborative governance in this study, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that there is an implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur Village, Bogor Regency, but it has not been fully implemented properly because there are several unfulfilled dimensions, especially transparency. Therefore, Village Head and BPD can increase transparency such as maximizing the use of village websites."