Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Sudiman, author

Netralitas birokasi dalam politik: Studi kasus tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan tahu 2007 dan Banten tahun 2006

Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami Huktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mcndukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

D978

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Yogi Indra Pramono, author

Masalah netralitas birokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kota Kediri Jawa Timur

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S5379

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Netralitas birokrasi dalam pemilu legislatif 2009: Studi di kabupaten Labuhan Batu

KAJ 15:4 (2010) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muhamad Akil Fariabi, author

Perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya = Comparison of the neutrality of the supervisory organ of the land deed making officer with the supervisory organ of notary in performing its function / Muhamad Akil Fariabi

ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang...

2019

T53423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diyauddin, author

Politisasi institusi intelijen Indonesia di masa pemerintahan orde baru = Politicization of Indonesia intelligence agencies in the new order government

[ABSTRAK
Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Hilman, author

Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Koin Emas Dinar = Analysis Of Value Added Tax On Delivery Of Gold Dinar Coins

Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S47140

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Jhon Frans, author

Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Pesawat Terbang Dari Luar Daerah Pabean Oleh Perusahaan Penerbangan Niaga Nasional = Policy Analysis of Value Added Tax on Lease of Aircraft from Foreign Country By the National Aeronautics Company

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi perubahan kebijakan fasilitas PPN kepada Penerbangan Angkutan Niaga Nasional dan menganalisis perbedaan perlakuan antara sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri dilihat dari asas netralitas. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. ...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alfan Yusuf Romadhon Pamungkas, author

Pemblokiran akses layanan over-the-top oleh ISP menurut hukum telekomunikasi dan doktrin netralitas internet = The blocking of over-the-top service access by ISP's under telecommunications laws and net neutrality doctrine

Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sitompul, Yulius Amos Taruli Ferdinand, author

Analisis kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis sigaret kretek tangan filter (suatu tinjauan dari prinsip netralitas)

Skripsi ini membahas tinjauan prinsip netralitas atas penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF. Pola kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha dengan cara membedakan skala cukai berdasarkan tingkat produksi dan jenis hasil tembakau. Pola kebijakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dina Pangestu Rini, author

Konsep netralitas dalam kebijakan politik Luar Negeri Malysia pada tahun 1968-1971 : studi kasus Zopfan (zone of peace, freedom, and neutrality)

Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik luar negeri Malaysia dalam usaha menerapkan konsep netralitas. Pada tahun 1968-1971 merupakan periode dimana Malaysia mendayausahakan konsep netralitas ini dapat diterima sebagai kebijakan politik luar negeri. Sebelumnya, Malaysia merupakan negara yang menganut konsep pro-Barat dan anti-komunis dalam kebijakan politik luar negerinya. Namun karena situasi...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2010

S12211

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian