Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"[ABSTRAKSelama ini para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetakkopi film sebagai Nilai Pabean. Pada saat DBC melakukan audit terhadapbeberapa perusahaan importir film, ditemukan bahwa importir tersebut memilikiutang pajak terhadap royalti atas pembayaran ke luar negeri kepada produsen filmdi luar negeri. Utang pajak tersebut timbul karena terdapat perbedaan persepsimengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh importir filmkepada produsen film di luar negeri. Permasalahan yang dibahas dalam tesis iniadalah apa yang menjadi latar belakang dibuatnya Peraturan Menteri KeuanganNomor 102/PMK.011/2011 mengenai pajak film cerita impor dan bagaimanapengenaan pajak pertambahan nilai film cerita impor sebelum dan sesudahberlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011. Penelitianini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptifanalitis, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan primer,bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan dan wawancara, analisis data secara kualitatif. Latar belakangdikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadaproyalti yang dibayarkan oleh para importir film kepada produsen film di luarnegeri. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu penggunaan nilai lain sebagai dasarpengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah dari perkiraan hasil rata-rataper judul film. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 102/PMK.011/2011 adalah berdasarkan nilai lain sebagai dasarpengenaan pajak yaitu sebesar Rp12.000.000 per copy Film Cerita Impor baikatas impor Film Cerita maupun Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importirkepada Pengusaha Bioskop.

---

ABSTRACTDuring this time the importer only report tax obligations for print copies ofthe film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movieimporter company, found that the importers have tax debts against royalties overpayments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is adifference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by theimporter of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed inthis thesis is what becomes the background of establishing the regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how theimposition of value added tax of imported films before and after the enactment of theregulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011. This research usesresearch methods with normative descriptive research analytical properties, the dataused are secondary data composed of primary materials, secondary materials andmaterials tertier. Data collection is done with the study of librarianship andinterviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perceptionabout the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film tothe producers of the film abroad. The imposition of value added tax based on theregulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use ofother values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film'sstory is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added taxbased on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 wasbased on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well asOver the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema, During this time the importer only report tax obligations for print copies ofthe film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movieimporter company, found that the importers have tax debts against royalties overpayments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is adifference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by theimporter of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed inthis thesis is what becomes the background of establishing the regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how theimposition of value added tax of imported films before and after the enactment of theregulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011. This research usesresearch methods with normative descriptive research analytical properties, the dataused are secondary data composed of primary materials, secondary materials andmaterials tertier. Data collection is done with the study of librarianship andinterviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perceptionabout the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film tothe producers of the film abroad. The imposition of value added tax based on theregulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use ofother values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film'sstory is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added taxbased on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 wasbased on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well asOver the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema]"

"Penelitian ini memberikan analisis relevansi nilai pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan Feltham & Ohlson?s price model dalam mengukur relevansi nilai pada perusahaan yang listing. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan bentuk-bentuk pajak tangguhan lainnya. Analisis menunjukkan bahwa hanya aset pajak tangguhan yang memiliki relevansi dalam menilai suatu perusahaan. Kesamaan antara pembukuan dan pajak terbukti semakin memperkuat relevansi nilai dari pajak tangguhan. Analisis sensitivitas pada setiap negara menunjukkan bahwa relevansi nilai pajak tangguhan pada setiap negara berbeda-beda yang diduga karena perbedaan pandangan investor dimana investor yang mempunyai pandangan ke depan menganggap informasi pajak tangguhan tidak relevan.

---

This study provide value relevance analysis of deferred taxes on manufacture companies in five of ASEAN country which is Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, and Thailand. This study uses Feltham & Ohlson?s price model in order to regress the value relevance of the listed companies. Independent variable that used in this study are deferred tax assets and liabilities and other components of deferred tax. The analysis shows that only deferred tax assets that has relevant information for assessing firm value. Book tax conformity proved strengthen the relevance of deferred taxes. The sensitivity analysis about per country regression found that the relevance of deferred taxes in each country is differs allegedly because of differences in investors' view that investors who had forward looking about deferred tax information will conclude that deferred taxes information are not relevant."

"Skripsi ini membahas permasalahan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Hotel 1 kapak pada bisnis hotel secara umum, dan analisis Pajak Masukan, perlakuan akuntansi terhadap PPN dan Pajak Hotel serta kemungkinan untuk menciptakan praktik pajak berganda disini. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan. Apabila fasilitas dan pelayanan tidak terintegrasi dengan pengelolaan hotel, pajak yang dikenakan adalah PPN atau pajak daerah lainnya. Sebaliknya jika fasilitas dan pelayanan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan hotel, maka harus dikenakan Pajak Hotel. Juga objek kena pajak seperti sewa kamar untuk usaha di bawah PPN. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam hal ini hanyalah Pajak Masukan yang dalam hal pembayarannya merupakan pengurang PPN. Pada titik ini kemungkinan terjadinya pajak berganda atau tumpang tindih antara PPN dan Pajak Hotel sudah jelas, yang harus dihindari dengan pemisahan antara transaksi jasa hotel sebagai objek PPN dan yang dikenai Pajak Hotel......This thesis looks into the issue of application of Value Added Tax (PPN) and Hotel 1 ax to hotel business in general, and analysis Input Tax, accounting treatment to PPN and Hotel Tax as well as the possibility to create double tax practice here. Method of this study is literature study, using descriptive analytical technique. Conclusion of this thesis points out. If the facilities and services are not integrated into the hotel management, tax to be imposed shall be the PPN or other regional taxes. On the other hand, if the facilities and services are part of the hotel management, they should be subjected to Hotel Tax. Also a taxable object of such as room rent for business under PPN. The Input Tax creditable in this case is only Input Tax which, in the event of payment, is PPN deductable. At this point, possibility of double or overlapping tax between PPN and Hotel Tax is obvious, which should be avoidable by separation between transaction of hotel services as object of PPN and the one subjected to Hotel Tax."

"Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, termasuk sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional oleh masyarakat dan dunia usaha.Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak serta melakukan pembenahan peraturan dan perangkat perpajakan yang ada. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat khusus, di antaranya adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tingkat tarif tertentu yang besarnya tarif berbeda-beda tergantung pada jenis objek Pajak Penghasilannya.Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan efek di bursa efek terhadap perlakuan biaya dan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, penulis melakukan penelitian terhadap PT. X Securities.Selain melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan PT. X Securities, terutama yang berkaitan dengan praktek akuntansi dan perpajakan pada perusahaan.Sebagai salah satu kesimpulan dari tesis ini adalah pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham mempengaruhi pengakuan biaya yang dapat dibebankan menurut aturan fiskal, yang selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan suatu perusahaan perantara pedagang efek, yang penghasilannya terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final."