Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah hak milik non pertanian merupakan salah satu sumber utama yang diperlukan yang diperuntukkan untuk perumahan,. Pembatasan kepemilikan tanah hak milik non pertanian khususnya yang ditentukan dalam dalam pasal 7 dan pasal 17 UUPAyang mempunyai tujuan agar tanah tidak tidak tertumpuk pada satu golongan atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi sampai saat ini belum terdapat batas maksimum kepemilikan terhadap tanah non pertanian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 17 UUPA dimana agar segera mengatur mengenai pembatasan khususnya pembatasan mengenai hak milik non pertanian. Tetapi disatu sisi BPN menyatakan bahwa pembatasan hak milik non pertanian telah di atur dalam Keputusan KBPN No. 6 Tahun 1998. Tetapi dengan alasan belum adanya payung hukum maka BPN tidak melakukan pengawasan terhadap batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian. Mengenai sanksi terhadap dilanggarnya batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian Keputusan KBPN No. Tahun 1998 tidak mengatur, sanksi mengenai batas maksimum tanah hak milik non pertanian pertanian terdapat pada pasal 11 Undang Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dimana peraturannya sampai saat ini belum ada atau belum diatur.

---

Non-agricultural land property rights is one of the major sources are required to cater for housing. Restrictions on land ownership, especially non-agricultural property specified in article 7 and article 17 UUPA have goals that are not stacked on the ground no one group or certain parties only, but as yet there is a maximum limit of ownership of non-agricultural land as a has been mandated in Article 17 UUPA in which to immediately set about restrictions, especially restrictions on non-agricultural property. But one side BPN stated that the restrictions of nonagricultural property has been set in Decree No. KBPN. 6 of 1998. But by reason of the absence of legal protection is not to supervise the BPN maximum limit of land ownership rights of non-agricultural property. Regarding sanctions against the violation of the maximum limit of land ownership rights of nonagricultural property Decision No. KBPN. Year 1998 is not set, the maximum penalty on non-agricultural land agricultural property rights contained in article 11of Law No.. 56 Prp. Where the rules of 1960 until now there is no or not yet regulated."

"Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu sektor penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun kontribusi yang besar dari sisi makro juga tidak memberikan kontribusi yang besar dari sisi mikro. Banyak keluarga petani masih bergantung pada sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat sedikit penelitian tentang dampak pendapatan non-pertanian terhadap kegiatan pertanian, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan non pertanian terhadap produktivitas dan pembelian input pertanian. Dengan menggunakan metode two-stage least square (2SLS), dimana akses air leding dan kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai variabel instrumen, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dan partisipasi di sektor non pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pembelian kendaraan bermotor. input pertanian pada keluarga petani padi sawah. di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan sektor non pertanian bagi petani, selain sebagai sumber pendapatan, juga mampu mendukung sektor pertanian.

---

Agriculture provides an important contribution to the Indonesian economy as one of the sectors contributing to GDP and the largest employment in Indonesia. However, the big contribution from the macro side also did not make a big contribution from the micro side. Many farming families still depend on the non-agricultural sector to meet their needs. There has been very little research on the impact of non-agricultural incomes on agricultural activities, particularly in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how non-agricultural income affects productivity and agricultural input purchases. By using the two-stage least square (2SLS) method, where access to piped water and ownership of motorized vehicles were included as instrument variables, this study found that income and participation in the non-agricultural sector were able to increase productivity and purchase of motorized vehicles. agricultural input in lowland rice farmer families. in Indonesia. This emphasizes the importance of developing the non-agricultural sector for farmers, apart from being a source of income, also being able to support the agricultural sector."

"Terdapat dua cara peningkatan infrastruktur transportasi memengaruhi perekonomian. Pertama, melalui berkurangnya biaya transportasi. Kedua, menciptakan kegiatan ekonomi di daerah dengan infrastruktur yang lebih baik. Menggunakan data yang berasal dari Podes untuk tingkat desa di Indonesia. Studi ini berusaha menjawab seberapa besar pengaruh kualitas jalan terhadap aktivitas perdagangan di suatu daerah. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode regresi, terdapat pertumbuhan aktivitas ritel kecil di wilayah perdesaan dengan kualitas jalan lebih baik. Sehingga, kualitas jalan dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi.

---

There are two ways the improvements from transportation infrastructure influence economic outcomes. First, through the reduction of transportation cost. Second, creating economic activity in regions with better infrastructure. To investigate the latter benefits of transportation infrastructure we measure what is the impact of better road quality in the village level in Indonesia using data from Podes. Based on the regression results, there is an increasing number of small retail activities in rural areas with better road quality. Thus, the increasing road quality can help the village in rural areas improve economic activities."

"Studi ini menganalisis determinan partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian di perdesaan Indonesia, dalam upaya mengurangi kemiskinan di perdesaan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Menggunakan data Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) dan Pendataan Potensi Desa 2014 (Podes 2014), dengan metode regresi logistik biner, studi ini menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan usaha pertanian, namun juga dipengaruhi faktor-faktor demografi sosial dan ekonomi dari karakteristik rumah tangga pertanian tersebut, seperti jumlah, umur dan pendidikan tenaga kerja, jumlah balita, anak 5-14 tahun, dan petani lansia, luas lahan pertanian dan jenis usaha pertanian utamanya, serta akses ke fasilitas dan kegiatan ekonomi.

---

This study analyzes the determinants of participation of agricultural households in non-farm employment in rural Indonesia, in an effort to reduce poverty in rural areas while maintaining food security. The study used data from Farm Income Survey 2013 (SPP 2013) and Village Potential 2014 (Podes 2014). By using binary logistic regression method, this study revealed that the participation of agricultural households in non-farm employment is not only caused by low farm income, but also influenced by demographic social and economic factors of agricultural households characteristics, such as the number, age and education of the workforce, the number of infants, children 5-14 years old, and elderly farmers, agricultural land and main comodity, as well as access to economic facilities and economic activities."

"Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut."

"Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa.

---

Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households."

"Mayoritas rumah tangga petani khususnya petani padi sawah di Indonesia adalah rumah tangga petani berlahan sempit, yang hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan lahan yang demikian sempit, mereka hanya memperoleh pendapatan usahatani setara di bawah garis kemiskinan. Pendapatan off-farm, khususnya dari pekerjaan non-pertanian, dapat membantu rumah tangga petani berlahan sempit keluar dari kemiskinan. Di sisi makro peningkatan produktivitas sektor pertanian dan non-pertanian membawa implikasi terbukanya lapangan kerja sektor non-pertanian. Pertanyaannya kemudian, apakah peningkatan lapangan kerja sektor non-pertanian di level makro ekonomi mampu mendorong peningkatan kapasitas petani mengakses pekerjaan tersebut, dan mampu menjadi katalis peningkatan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dengan menggunakan data rumah tangga petani hasil survei Kementerian Pertanian tahun 2016 (data Patanas 2016).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya lapangan kerja sektor non-pertanian di level makro ekonomi tidak mampu meningkatkan probability petani lahan sempit di pedesaan bekerja di sektor tersebut, dan tidak mampu menjadi katalis peningkatan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit; dibanding rumah tangga petani lahan luas. Agar akses pekerjaan non-pertanian dan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit meningkat diperlukan kebijakan yang dapat mendorong: peningkatan pendidikan/ketrampilan golongan petani lahan sempit; serta hadirnya industrialisasi pertanian di pedesaan yang kompatibel dengan produk unggulan desa setempat.

---

Most of the Indonesian farmer households in particular paddy rice farming own less than 0.5 hectare of land with on-farm income equivalent to below the poverty line. The off-farm income particularly the non-farm jobs could lead the smallholder farm households above the poverty line. On the macro level the increasing productivity of agriculture and non-agriculture sector could generate the non-agricultural sector employment. The question is then, whether the increase in non-agricultural sector employment at the macroeconomic level is able to boost the capacity of the farmer to access the jobs, and be able as a catalyst for increasing the off-farm income of the smallholder farmer households in particular. This dissertation aims to answer those research questions by using the farming household`s data from the survey carried out by the Ministry of Agriculture in the 2016 (2016 Patanas Data).The results show that increasing non-agricultural sector employment does not able to boost the probability of smallholder farm households to access the non-farm jobs, and increase their off-farm income; compare to the large size land of farm households. To improve those conditions, policies that able to increase the education of small farm household members; and able to promote the rural industrialization in particular the agro-industries that compatible with the local agriculture products; are the utmost one."

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."