Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang masih aktif dimana orang yang bersangkutan menggunakan nomor Surat Ketetapan pengangkatan palsu dalam membuat akta Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dari orang yang bersangkutan karena akta yang dibuat oleh orang yang bersangkutan menjadi akta yang tidak otentik dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal terkait hal tersebut tentu kita dapat melihat peranan Notaris yang namanya digunakan oleh orang yang bersangkutan terutama jika Notaris tersebut mengetahui penggunaan namanya dan tidak melakukan tindakan apapun atau bahkan bekerja sama dengan orang tersebut maka ia dapat dikenakan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai turut serta sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi dari segi Kode Etik karena telah berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan Oleh karenanya seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus patuh kepada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terutama untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris Kata kunci Notaris Notaris Pengganti Kode Etik Notaris

---

ABSTRACT
This thesis discuss the existence of someone who is claimed to be a Substitute Public Notary while The Public Notary is still active Which the person concerned is alleged to be using false numbers Decree in making deed It is certainly very detrimental to the public as costumers of the Public Notary that uses their services are concerned that the deeds are not authentic and legal actions contained were null and void it is unauthorized certainly to those as we can see that role of a Public Notary whose name were used by people alleged especially the Public Notary knows that her legal name were used and does not do anything about it or even cooperated with those unauthorize d subtitute Public Notary if it so then the Notary public can be subject to article 55 of the Criminal Law Code about participating sanctioned by law No 30 Year 2004 about Notary title and sanctions in terms of the Code because it has not inapropriate in accordance with the provisions Therefore a Notary Public in carrying out his must obey the provisions of Law No 30 Year 2004 concerning Notary and Code of Conduct a Notary primarily to always uphold the dignity of a Notary

Abstrak :
ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau kode etik profesi. Salah satu contoh kasus yang dilakukan notaris adalah sebagaimana kasus yang telah dibawa ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2179K/Pid/2009 tanggal 7 Februari 2011. Kasus ini melibatkan notaris sebagai pihak yang telah melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana penipuan. Semua perbuatan notaris tersebut, masuk dalam ranah pidana. Notaris dapat saja melakukan pelanggaran hukum perdata, hukum pidana, maupun melakukan pelanggaran kode etik notaris. Atas pelanggaran tersebut, notaris dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tanggungjawab notaris dalam hal telah melakukan pelanggaran hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tanggungjawab hukum yang diberikan kepada notaris yang melakukan tindak pidana penipuan, 2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris atas kerugian salah satu pihak akibat tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif – empiris dengan strategi pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data meliputi Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (field research). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACT
A notary is considered as an official where one can obtain reliable advice. Everything written as well as the stipulation is true, it is a powerful document maker in a legal process . Therefore, the position of notary independent and impartial, then the resulting certificate is a symbol and guarantee legal certainty for sure. But now it is extremely regrettable that many notaries who want to be dictated by its customers even have to conflict with legislation and/or codes of professional conduct. One example of a case that do want to be dictated by a notary public as customers and result in harming the interests of one of the parties is as a case that has been brought to the Supreme Court with the case number 2179K/Pid/2009. This case involves a notary as those who have committed or participated in the act on purpose to have the right to fight for something that is partly or wholly included items that belonged to someone else in his hand not because of crime. All the notary deed, into the criminal realm. Notaries may be in violation of civil law, criminal law, and violation of code of conduct notary. For the offense, a notary may be prosecuted to account for his actions. In connection with the above description, the writer is interested in conducting research on the responsibilities of a notary in the case has violated the law that has caused harm to the other party. Based on the above, the authors propose the following problems: 1. How legal responsibilities by the notary who committed crime of fraud and 2. How does legal sanction given to the notary who commited criminal fraud. This research was conducted with the normative legal approach - empirical strategy normative approach of applied problems . The data used in this study include primary data and secondary data. Data collection include research literature (library research) and field research. The data have been collected and then processed and analyzed with qualitative analysis with normative juridical approach.

Abstrak :
Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi, papan nama yang dibuat seperti billboard berwarna-warni dan lengkap dengan neon box, kemudian papan nama yang masih dipasang padahal Notaris yang bersangkutan telah pindah kantor, papan penunjuk jalan yang tidak sesuai ketentuan ukuran, isi dan radiusnya, bahkan ada Notaris yang tidak memasang papan nama. Urusan papan nama Notaris ini memang terkesan sepele namun bila dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan suasana persaingan tidak sehat antara sesama Notaris yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat/klien, sesama Notaris, dan citra baik profesi Notaris itu sendiri. Semaraknya pelanggaran penggunaan papan nama tersebut menandakan mandulnya Kode Etik sebagai landasan dan standar perilaku Notaris dan tidak berjalannya/tidak efektifnya pengawasan dan penerapan sanksi Kode Etik terkait penggunaan papan nama. Penyebab kurang efektifnya pengawasan tersebut adalah minimnya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap masa bodoh/tidak peduli dan anggapan yang menyepelekan masalah papan nama tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan sebagai pengawas dirasa kurang memiliki wibawa karena seringkali diliputi oleh perasaan tidak enak/segan untuk mengawasi/menegur sesama rekan Notaris atau bahkan rekan Notaris yang lebih senior. Hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Dewan kehormatan tersebut dengan Majelis Pengawas Notaris Untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini sebatas sanksisanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemecatan (onzetting), dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

The Code of Conduct requires Notary to install a signboard within his/her premises with a certain size, material, content and writing as well as its installation procedure. However, many breaches in respect of the Notary signboard are still found e.g. excessive size and material, colorful signboard which is equipped with neon box, signboard which still stand even though the notary already moved, signpost which is not in conformity with specifications in respect with size, contents and distance, in additions, some notaries not install signboard. This Notary signboard is a simple matter but it needs urgent solution to avoid unhealthy competition among notaries which may lead detrimental to client, other notaries and the Notary's good image. Abundant breaches in respect with usage of signboard signifies the ineffectually of the Code of Conduct as standard and foundation of the Notary's attitude and non performance of supervision and implementation the Code of Conduct Sanction in respect with the signboard usage. This is resulted from minimum report from public or other notaries as parties to the breach against the Code of Conduct due to ignoring toward the signboard issues. In addition, Honoring Board could not perform maximum role as it often experienced reluctant in supervising/giving reprimand to any other notaries or even to the more senior notaries. Besides, there is an overlapping between authorities of the Honoring Board and the Notary Supervising Council for any sanction imposed to the breach against Code of Conduct in respect with this Notary signboard which is limited only to sanctions which are organization in nature and not giving undaunted effect as it is set out in provision of article 6 of the Ethic Code that is warning, reprimand, suspension from member of the Association of Indonesian Notaries, termination (onzetting), and discharging from member of the Association of Indonesian Notaries.