Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memerlukan perlindungan hukum di dalam menjalankan jabatannya. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh negara ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk mengambil masalah yang diteliti dan hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis data yang dipakai dalam tesis ini ialah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan juga memerlukan penjelasan dari narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini ialah studi dokumen atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta atau adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal antidatum . Menurut Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila seorang notaris berstatus tersangka tetapi belum memperoleh putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap notaris tersebut masih berwenang membuat akta tetapi hal tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan jika notaris berstatus tersangka dan ditahan untuk sementara waktu sebaiknya notaris tersebut tidak berwenang membuat akta. Jika notaris tersebut dijadikan saksi maka notaris hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2014 perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam kasus pidana hanyalah apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin memanggil notaris ke dalam persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.Kata kunci: perlindungan terhadap notaris, peran majelis kehormatan notaris.

---

ABSTRACTNotary as a public official appointed by the state requires legal protection in the conduct of his her position. One of the forms of protection afforded by the state is by establishing the Honorary Council of Notaries. The form of research conducted in the writing of this thesis is law juridical normative research that is research by analyzing library materials related to research substance. The type of research in this thesis is a descriptive analysis that is useful to take the problem under study and the results of this study are then processed and analyzed to take conclusions. The type of data used in this thesis is secondary data obtained from the literature and also requires explanation from resource persons from academics and practitioners in related fields. The data collection tool used in this thesis is document study of secondary data. The result of this research is that the granting of consent to the investigator, public prosecutor or judge for the sake of the judicial process in the notarial calling, is done in the case of the alleged offense related to the Minutes of Notarial deed and or Notary 39 s Notaries, , The denial of the signature of one or more parties, the alleged deduction or addition to the Minutes of Deed or the alleged notary of the antidatum. According to Articles 12 and 13 of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Publication if a notary is a suspect status but has not yet obtained a court decision of a legal nature, the notary still has the authority to make a deed but it should not be executed if the notary is a suspect and is temporarily detained Time should the notary is not authorized to make deed. If the notary is made a witness then the notary is present to give testimony with the approval of the Notary Public Honor Council because in a criminal case sought is material truth. According to the Constitutional Court number 72 PUU XII 2014 the legal protection granted to a notary in a criminal case is only in the interest of the judicial process, the investigator, the public prosecutor or the judge wishing to call the notary to the proceeding with the approval of the Notary Honorary Board"

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang menjadi dasar pembatalan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 569 K/TUN/2019 jo. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini belum tercermin secara sempurna, dikarenakan di dalamnya masih terdapat pelanggaran pada aspek formal dan substansial dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai hasil tanggapan persetujuan atau penolakan tersebut berperan sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati dan cermat dalam memberikan penilaian, serta perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran aspek prosedural dalam Peradilan Tata Usaha Negara.......A Regional Notary Honorary Council Decree with inconsistent answers on the basis of the same object, subject, and application from the Investigator will certainly has fatal legal consequences for the notary and other related parties. This is because the Decree itself should always have a consistent answer in order to achieve legal certainty. The issues raised in this study are regarding the role of the Regional Notary Honorary Council in relation to the issuance of its Decree, as well as the violation of substantial and formal aspects in it, which became the basis for the cancellation of the Decree based on the Verdict Number 569 K/TUN/2019 jo. Verdict Number 13/G/2018/PTUN-TPI. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used along with an explanatory research type. The result of the analysis in this study is that the role of the Regional Notary Honorary Council in this case has not been perfectly reflected, because apparently there are still some violations in the formal and substantial aspects of the State Administrative Court. This happens even though, the issuance of the Regional Notary Honorary Council Decree as a result of the approval or rejection response plays a very important role as a form of legal protection for Notaries. Thus, the advice that can be given is that the Notary Honorary Council can provide more mature, and careful considerations in providing assessments, as well as the need for more in-depth judges considerations by not ignoring violations of the procedural aspects in State Administrative Courts. "

"Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Notaris Ev merupakan notaris yang dirugikan atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris beserta upaya hukum atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam kasus Notaris Ev. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil analisa menjelaskan bahwasanya harmonisasi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan notaris belum terlaksana secara seksama. Penelitian ini mencoba menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak berfungsi sebagai semestinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melalui gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penerapan asas fiktif positif yang dianut pemerintah semenjak penerapan perubahan Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014.......This study discusses the existence of the Notary Honorary Council. The Notary Honorary Council is an institution that provides guidance and guarantees legal protection for notaries. However, there are problems that show that the Notary Honorary Council does not carry out this function. The problem in this research is regarding the silence carried out by the Notary Honorary Council towards the request for a summons to a notary submitted by investigators, public prosecutors, or judges. Notary Ev is a notary who is harmed by the silence carried out by the Notary Honorary Council in the cases discussed in this study. This study will discuss the existence of the Notary Honorary Council along with legal remedies for the silence carried out by the Notary Honorary Council in the case of Notary Ev. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis was carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews. The results of the analysis explain that the harmonization between the Notary Honorary Council and law enforcement officers has not been carried out properly. So that the legal protection of the position of a notary has not been carried out thoroughly. This study will try to analyze the legal remedies that can be taken if the Notary Honorary Council does not function properly in providing legal protection for the position of a notary. The legal remedy in question is through a positive fictitious lawsuit to the State Administrative Court. Based on the application of the positive fictitious principle adopted by the government since the implementation of the amendment to the State Administration Law Number 30 of 2014."