Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak.

Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang beraneka-ragam yang ada di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan keleluasaan yang besar bagi penggunaannya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen keuangan tersebut.

Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melalui penawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepada institusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabila ditawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bila obligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek di negara lain.

Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluan negara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesia sehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut. Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah, permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah di Indonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi dan menjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit.

Abstrak :
Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACT
This study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels.

Abstrak :
Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah. ......One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal. SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

ABSTRACT
This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister.

Abstrak :
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. ......Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds.