Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMetode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat menurunkan fertilitas diIndonesia serta menurunkan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Oleh karenaitu, pemerintah membuat Renstra 2015-2019 dan menargetkan capaian persentasepeserta KB aktif MKJP tahun 2017 menurut yaitu 21,7%. (BKKBN,2015). Pemakaiankontrasepsi di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2017masih didominasi oleh pengguna non MKJP yaitu sebesar 94,46 sementara penggunaMKJP hanya 5,44%. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis hambatan keikutsertaanMetode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Semparuk Kabupaten SambasKalimantan Barat Tahun 2019. Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintangmerupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkanumur dan dukungan suami tidak ada hubungan dengan keikutsertaaan menggunakanMetode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pendidikan (p-value=0,039, POR=6,234,CI=1,279-30,396), pengetahuan (p-value=0,002, POR=6,682, CI=2,186-20,426),jumlah anak (p-value=0,024, POR=0,270, CI=0,092-0,792), keterpaparan informasi (pvalue=0,028, POR=3,593, CI=1,226-10,533, dan ketersediaan alat kontrasepsi (pvalue=0,049, POR=3,916, CI=1,090-14,067 mempengaruhi keikutsertaan menggunakanMKJP. Saran penelitian yaitu untuk BKKBN dapat melakukan pengadaan PLKB yangsebagai perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyampaikan informasi tentangkontrasepsi dimasyarakat. Untuk PLKB memberikan informasi kepada pasangan usiasubur tentang efek samping alat kontrasepsi, cara mengatasi efek samping, waktu danjadwal KB, dan Cara menggunakan/pemasangan alat/cara KB. Untuk PenelitianSelanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif tentang keikutsertaan MKJP agarbisa mengetahui lebih mendalam tentang alasan ketidakikutsertaan MKJP. Variabelnyadapat ditambah dengan efek samping kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yangdiinginkan, kompetensi bidan dalam pemasangan MKJP dan lain sebagainya.

---

ABSTRACTLong-acting reversible contraceptive methods are expected to reduce fertility inIndonesia and reduce maternal mortality rates which are still quite high. Therefore, thegovernment made the 2015-2019 Strategic Plan and targeted the achievement of thepercentage of active LARC family planning participants in 2017 according to 21.7%.(BKKBN, 2015). The use of contraception in the District of Semparuk, SambasRegency, West Kalimantan in 2017 is still dominated by non-LARC users, whichamounted to 94.46 while LARC users were only 5.44%. The aims of this study is toanalyze the barriers to the participation of the Long-Term Contraception Method inSemparuk Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan in 2019. Quantitative researchwith the cross-sectional design is the method used in this study. The results of the studyexplained the age and support of the husband there was no relationship withparticipation using long-term contraceptive methods while Education (p-value = 0.039,CI = 1.2799-30396, POR = 6.234), knowledge (p-value=0,002, CI=2,186-20,426,POR=6,682), number of children (p-value=0,024, CI=0,092-0,792, POR=0,270,),Information exposure (p-value = 0,028, CI = 1,226-10,533, POR = 3,593), andAvailability of contraception (p-value = 0,049, CI = 1.090-14.067, POR = 3.916) affectsparticipation using LARC. Suggestions for research are that the BKKBN can carry outPLKB procurement which is an extension of the BKKBN for convey information aboutcontraception in the community. For the PLKB provide information to couples ofchildbearing age about the side effects of contraceptives, how to deal with side effects,time and schedule of family planning, and how to use/install a family planning device.For Research Next, conduct research qualitatively about LARC participation so thatthey can discuss further about the reasons for LARC's participation. The variables canbe added to the side effects used, the number of children desired, the competence ofmidwives in the installation of LARC and so on."

"Abstrakhis study aims to evaluate bureaucratic reform strategies in organizational units within the Coor- dinating Ministry of Politics, Law and Secutiry (Kemenko Polhukam). Bureaucratic Reformation has the main objective of realizing world-class governance characterized by the implementation of effective, efficient, accountable, transparent governance, clean from collusion, corruption and nepo- tism practices or clean government, so that can ultimately improve employees performances related to the tasks and functions of the Kemenko Polhukam which are synchronization and coordination of planning, drafting and implementing policies in the fields of politics, law and security. One area of reform that is quite important to improve is public services, especially in the current era of regional autonomy which provides opportunities for regions to innovate, creative, and create the best models for achieving quality improvement for the community. The research methodology used in this study was qualitative research that resulted descriptive data by using the CIPP (Contexts, Input, Process and Product) evaluation model. The results showed that bureaucratic reform in the Coordinating Ministry for Politics and Security was quite good, which increased from the previous year as much as 6.1%. Several bureaucratic strategies were implemented between changing the management, ar- ranging the laws, arranging organization and governance, structuring the HR management system, strengthening supervision, strengthening public accountability teams, improving the quality of public services, monitoring and evaluating the related units."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Penelitian ini menganalisis potensi kendala dan penyebabnya dalam proses pengurusan izin kerja bagi pekerja tambang dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode FMEA merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis mode kegagalan. Nilai Severity, Occurrence, dan Detection akan dikalikan untuk mendapatkan RPN (Risk Priority Number). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengajuan izin kerja disebabkan oleh kesalahan dokumen yang dipersyaratkan. Mayoritas penyebab potensial terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembuatan rekomendasi perbaikan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pengajuan izin kerja bagi pekerja pertambangan. Hasil FMEA dari sumber hambatan dalam pengajuan izin kerja selanjutnya akan dipetakan ke dalam matriks Criticality. Setelah mengetahui sumber kendala yang memiliki nilai kritis, penulis merancang rekomendasi perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari para ahli di tabel PICA. Berdasarkan hasil diskusi perbaikan dengan para ahli, ditemukan bahwa perusahaan sebaiknya memberikan modul dan pelatihan kepada admin yang bertugas mengurus izin kerja, menambah tenaga kerja untuk PJO, P&C, dan Safety Operation, memberikan contoh pengisian dokumen yang benar, dan sediakan satu atau dua ponsel dengan kamera yang memiliki resolusi baik.

---

This study analyzes potential obstacles and its causes in the process of applying for work permits for mining workers using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. The FMEA method is a method that aims to determine, classify, and analyze failure modes. The values of Severity, Occurrence, and Detection will be multiplied to obtain an RPN (Risk Priority Number). From this research it can be seen that the problems that often occur in the process of submitting a work permit are caused by errors in the required documents. The majority of potential causes occur due to lack of human resources. Therefore, making recommendations for improvement are needed in overcoming problems in the process of submitting work permits for mining workers. FMEA results from sources of obstacles in applying for work permits will then be mapped into the Criticality matrix. After knowing the sources of obstacles that have critical value, the authors design recommendations for improvement based on input and suggestions from experts in the PICA table. Based on the results of repair discussions with experts, it was found that the company should provide modules and training to the admin in charge of applying for work permits, add manpower for PJO, P&C, and Safety Operations, provide examples of correct document filling, and provide one or two mobile phones with a camera that has good resolution."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Although with the help of mobility aid and the use of other senses, people with visual impairment still experience some difficulty when they navigate on the pavement due to the presence of obstacles. This condition happens because they do not rely on the sense of vision. This problem can cause reduction in travel frequency and furthermore may result in social isolation. Based on that, this study aims to understand the safety concern of blind and partially blind pedestrians in pedestrian environments, to understand the relationship between socio-demographic data with safety concern choices and to identify interventions to diminish the danger associated with the pavement based on the need from visually impaired pedestrian. The methods used in this study are Henry Garret's ranking method, the Fisher- Freeman-Halton exact test, and thematic analysis. The result from this study shows that 48% of the respondents feel unsafe when walking on the pavement, partially-sighted and blind pedestrian have different safety concern related to obstacles when walking on pavements, the visual impairment category and O&M training variables have relationship with the selection of safety concerns related to obstacles, six themes for interventions desired by visually impaired pedestrians to feel safe when walking on pavements were identified.

---

Meskipun dengan bantuan alat bantu mobilitas dan penggunaan indera lainnya, penyandang tunanetra masih mengalami kesulitan saat menavigasi di trotoar karena adanya rintangan. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak mengandalkan indera penglihatan. Masalah ini dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi perjalanan dan lebih jauh lagi dapat mengakibatkan isolasi sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kekhawatiran keselamatan pejalan kaki tunanetra di lingkungan pejalan kaki, memahami hubungan antara data sosio-demografi dengan pilihan kekhawatiran keselamatan dan mengidentifikasi intervensi untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan trotoar berdasarkan kebutuhan pejalan kaki tunanetra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemeringkatan Henry Garret, uji eksak Fisher-Freeman-Halton, dan analisis tematik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 48% responden merasa tidak aman ketika berjalan di trotoar, pejalan kaki dengan penglihatan sebagian dan tunanetra memiliki masalah keamanan yang berbeda terkait dengan rintangan ketika berjalan di trotoar, kategori gangguan penglihatan dan variabel pelatihan O&M memiliki hubungan dengan pemilihan masalah keamanan yang terkait dengan rintangan, terdapat enam tema untuk intervensi yang diinginkan oleh pejalan kaki tunanetra untuk merasa aman ketika berjalan di trotoar.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan empiris antara hambatan bisnis dengan probabilita keputusan suap perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Indonesia dengan menggunakan data hasil survei World Bank tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan signifikan positif antara pertemuan pejabat pajak dengan probabilitas terjadinya suap. Akan tetapi, belum memberikan bukti empiris bahwa hubungan signifikan positif antara hambatan bisnis dengan keputusan suap perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peluang dapat memungkinkan terjadinya fraud. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan terkait perpajakan.

---

This paper aims to study the empirical relationship between business obstacles and the probability of corporate bribery decisions. This paper uses a sample of companies in Indonesia using data from the 2015 World Bank survey. The results of this paper indicate that there is a significant positive relationship between tax official meetings with the probability of bribery. However, it has not provided empirical evidence that there is a significant positive relationship between business barriers and corporate bribery decisions. This indicates that an opportunity may allow fraud to occur. The research results are expected to provide input to regulators as a consideration for making tax-related policies."

"Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS."

"Skripsi ini menganalisis hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi Indonesia dari perspektif kontraktor. Industri konstruksi merupakan kontributor signifikan terhadap masalah lingkungan selama meningkatnya perhatian lingkungan yang disebabkan oleh urbanisasi yang tidak teratur dan ekspansi industri yang cepat. Pemasok hijau dalam konstruksi berkelanjutan memperkenalkan metodologi yang bertujuan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan dan memfasilitasi integrasi praktik konstruksi berkelanjutan di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi di Indonesia, sebagaimana dipersepsikan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan dua metode: RII untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian pertama dan AHP untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian kedua. Penelitian ini menganalisis hambatan yang dihadapi kontraktor saat mengadopsi praktik pemasok hijau, menggunakan metodologi Indeks Kepentingan Relatif (RII). Hambatan-hambatan ini mencakup hambatan ekonomi, teknologi, kesadaran, dan pemerintah. Evaluasi kriteria pemilihan pemasok hijau dari metode AHP didasarkan pada karakteristik perusahaan, tawaran teknis dan komersial, serta aspek sosial-ekonomi. Hasil penelitian mendapatkan pentingnya kriteria ini dalam mempromosikan metode konstruksi berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan dalam industri konstruksi di Indonesia.

---

This undergraduate thesis analyzes obstacles and criteria for green supplier selection in the Indonesian construction industry from a contractor's perspective. The construction industry is a significant contributor to environmental issues during increased environmental concern resulting from unregulated urbanization and rapid industrial expansion. Green suppliers in sustainable construction introduce methodologies that aim to address negative environmental effects and facilitate the integration of sustainable construction practices in the future. The primary aim of this study is to find out the obstacles and criteria for selecting green suppliers in the construction industry of Indonesia, as perceived by contractors. This research employs two methods: RII for solving research question 1 and AHP for solving research question 2. The research analyzes the obstacles that contractors face while adopting green supplier practices, using the Relative Importance Index (RII) methodology. These challenges include economic, technological, awareness, and government obstacles. The evaluation of green suppliers' selection criteria from AHP method is based on firm characteristics, technical and commercial bids, and socio-economic aspects. The results highlight the significance of these criteria in promoting sustainable construction methods and minimizing environmental impacts in Indonesia's construction industry."

"Dalam banyak cara, banyak perusahaan international sudah menganut penggunaan tim virtual pada beberapa waktu lalu. Adad beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan tim virtual, dengan perbandingan terhadap tim tradisional. Contohnya, tim virtual tidak mempunyai lingkungan kerja pada kantor fisik. Perluasan fasilitas geografis dan pekerja membawa beberapa perbedaan, secara kultur dan sebaliknya, contohnya seperti perbedaan pendapat, tujuan, cara menyelesaikan projek, bahasa, gaya manajemen, sumber daya alam dan rantai pasokannya, alur dalam praktek bisnis yang efektif, perilaku, dan juga perpektif politik di negara asing (Mankin & Cohen, 2004).

---

In many ways, several international companies have embraced virtual teams in the past decades. There are numbers of differences in managing virtual teams, in comparison to traditional teams. For example, virtual teams do not experience the work environment in the physical office. The geographical expansion of facilities and people brings enormous diversity, cultural and otherwise, such as different perspective, goals, means of doing projects, language, management style, natural resources and its supply chain, channels in effective business practice, attitudes, and also political perspective in host countries (Mankin & Cohen, 2004)."