Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hingga saat ini, belum ada kasus perdagangan orang dalam yang masuk ke dalam proses peradilan dikarenakan adanyaberbagai kendala. Hal ini menimbulkan usaha melegalkan perdagangan orang dalam. Sebagai antisipasi terhadap usaha melegalkan perdagangan orang dalam, diperlukan cara menangani perdagangan orang dalam yang efektif, misalnya dengan menerapkan misappropriation theory.

---

This is a literature research which focusing in insider trading issue in Indonesian capital market. Insider trading is securities trading which is done by insider, based on a violation to the principle of disclosure or the existence of material non public information. Since Law No. 8 of 1995 on the Capital Market was regulated until now, there is no insider trading case brought to the court because of a lot of obstacles. The obstacles in practice make efforts from some people to legalize insider trading. As the anticipation against efforts to legalize insider trading, effective ways to handle insider trading cases are needed, for example with the implementation of misappropriation theory."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kejahatan perdagangan orang dalam Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan Insider Trading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippees. Upaya yang dilakukan SEC selaku Badan Pengawas Pasar Modal Amerika dalam menangani insider terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Adanya pembahasan kasus Raj Rajaratnam dimana Rajaratnam merupakan Tippees,apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, Rajaratnam tidak akan terjerat hukum karena Tippees tidak diatur dalam UUPM Indonesia. Dalam penyelidikan dugaan insider trading, pembuktian oleh Bapepam sangat sulit dilakukan karena UUPM yang sudah ketingggalan zaman dan ketentuan pembuktian yang tidak ada pada UU tertulis. Serta Metode Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Metode Kepustakaan.

---

The Focus to this study is to analyze the comparison between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia, regulation of Tippee still not regulated. SEC?s Effort of handling insider trading consist of preventive and represive action. This study also analyze Raj Rajaratnam Case which Rajaratnam is considered being Tippees. If that case is happened in Indonesia, Rajaratnam will be out of law because Tippe is not regulated in Indonesia Securites Law. Bapepam when investigation in allegation of insider trading will be too hard for proofing insider trading. Since our Securities Act is outdated and rule of proofing doesn?t based on written rules. This study using literature methods for research."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap peran Insider dalam terjadinya suatu kegiatan Insider Trading yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, dengan melakukan perbandingan terhadap penegakan hukum di Pasar Modal di Indonesia dengan di Singapura. Pengaturan yang berlaku saat ini mengenai Insider Trading di Indonesia belum pernah mengalami perubahan seperti layaknya pengaturan yang berlaku mengenai Insider Trading di Singapura, menyebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan Insider Trading di Indonesia, dan besarnya peran Insider terhadap suatu kegiatan Insider Trading dapat ditindak sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Adanya pembahasan kasus terhadap Vincent Rajiv Louis dimana Vincent Rajiv Louis merupakan seorang pelaku Insider Trading yang memiliki inside information dan melakukan transaksi namun bukan merupakan Insider maupun Tippee, ketika diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terjerat hukum, karena Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tidak mengatur penegakan hukum terhadap pihak pelaku transaksi yang bukan merupakan Insider. Sementara, Securities and Futures Act di Singapura dapat menghukum Vincent Rajiv Louis, dalam bentuk Civil Penalty yang dikenakan oleh MAS. Dalam penegakan hukum terhadap Insider Trading, Undang-Undang Pasar Modal belum bisa memfasilitasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas penegak hukum karena sudah ketinggalan zaman dan tidak mengandung asas yang tepat agar dapat membuat undang-undang itu dijalankan secara efektif oleh OJK.

---

This study discusses concerning the legal perspective on the role of Insider in Insider Trading activities that violates the prevailing laws and regulations in the Securities Law, by comparing the law enforcement in Indonesia and Singapore in the Capital Market. The current prevailing securities law in Indonesia has not been modified and revised like the prevailing securities law in Singapore, resulting in the limited scope of the regulations concerning Insider Trading in Indonesia, and a big role of Insider in regards to whether an Insider Trading activity can be punished as a violation of law or not. The analysis on the Vincent Rajiv Louis case, in which Vincent Rajiv Louis is a culprit of Insider Trading, however he is not an Insider nor a Tippee, when analyzed by the prevailing laws and regulations in Indonesia cannot be punished, because the Securities Law in Indonesia does not regulate regarding violations conducted by parties other than Insiders. Meanwhile, Securities and Futures Act in Singapore was able to punish Vincent Rajiv Louis in form of Civil Penalty, carried out by MAS. In law enforcement against Insider Trading, the Securities Law in Indonesia has yet to be able to facilitate the Otoritas Jasa Keuangan as the law enforcement authority because it is out of time, and does not consist of the up-to-date principles that will be able to make the securities law effectively carried out by OJK."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang penerapan audit internal sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan keuangan yang dilakukan karyawan Bank X. Pencegahan ini dibuat untuk memberikan pengawasan internal dalam menutupcelah bagi calon pelaku, yang melakukan tindak kejahatan melalui akses pekerjaanya. Tulisan ini berfokus pada tahapan proses audit internal Bank X dalam mengawasi seluruh aktivitas yang berisiko memiliki ancaman terhadap asetperusahaan Bank X. Temuan data ini akan dianalisis berdasarkan indikator pencegahan kejahatan situasional yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen.Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa audit internal Bank X berperan sebagai pencegah kejahatan berbasis situasional yang terdiri dari tiga indikator. Pertama, meningkatkan upaya pelaku yaitu tim audit internal Bank X berusaha menyulitkan ruang gerak pelaku dan memberikan penguatan target. Kedua, meningkatkanrisiko terdeteksi yaitu tim audit internal Bank X berusaha meningkatkan pendeteksian terhadap segala aktivitas yang terjadi di Bank X. Ketiga, menghapus keuntungan pelaku yaitu audit internal Bank X berusaha mengurangi penghargaanpelaku akibat perbuatannya. Tiga indikator tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan keuangan oleh karyawan Bank X.

---

This final project discusses the implementation of internal audit as one of

the prevention of financial crime by employees at Bank X. The prevention is made to provide internal control in closing the gap for potential perpetrators, who commit crimes through access to their profession. This paper focuses on the stages of Bank X's internal audit process in supervising all activities that risk

having a threat to Bank X's company assets. The findings of this data will be analyzed based on the situational crime prevention indicators modified by Benson and Madensen. The results of this paper indicate that Bank X's internal audit acts as a situational-based crime prevention consisting of three indicators. First,

increase the effort, namely the internal audit team of Bank X trying to make it difficult for the perpetrators to move and provide target hardening. Second, increase the risk of detection, namely the internal audit team of Bank X trying to increase the detection of all activities that occur in Bank X. Third, removing the reward, namely the internal audit of Bank X trying to reduce the reward of perpetrators due to their actions. So that these three indicators are one of the ways that can be used to minimize the occurrence of financial crime by Bank X

employees."

"Penelitian ini berusaha memanfaatkan keberadaan berbagai rezim yang mengatur praktik insider trading  di seluruh dunia untuk menginvestigasi bagaimana praktik insider trading  dapat memengaruhi pasokan informasi yang diberikan oleh orang dalam perusahaan kepada para investor eksternal. Peluang untuk melakukan insider trading  yang menguntungkan mendorong orang dalam perusahaan untuk mengurangi pasokan informasi bagi para investor eksternal dengan cara menyembunyikan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini dicapai para manajer dengan melakukan manajemen keuntungan atau praktik pemerataan laba. Dengan menggunakan data dari 41 negara dalam periode 2013 hingga 2018, peneliti menemukan terjadinya penurunan tingkat pemerataan laba secara signifikan seiring dengan penegakan hukum insider trading  pada negara yang penegakan hukumnya tergolong kuat. Efek ini diperkuat oleh undang-undang insider trading  yang ketat, kepemilikan tertutup saham perusahaan yang rendah, dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi.

---

This paper seeks to exploit the existence of various regimes that regulate insider trading practices throughout the world to investigate how insider trading practices can influence the supply of information provided by insiders to external investors. Opportunities for profitable insider trading encourage insiders to reduce the supply of information to external investors by hiding the company's true financial performance. This result is achieved by managers by doing earnings management or earnings smoothing practices. Using data from 41 countries during the period of 2013 until 2018, researcher found a significant reduction in the level of earnings smoothing in line with insider trading law enforcement in countries where law enforcement is strong. This effect is reinforced by the strictness of insider trading laws enforced, low level of closely held shares, and high level of growth."

"Perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam merupakan kejahatan pasar modal yang apabila tidak diatasi dengan benar, dapat membahayakan kesehatan pasar modal, dan juga dapat menghilangkan kepercayaan investor maupun masyarakat umum terhadap pasar modal itu sendiri. Namun pada nyatanya, penegakan hukum pada perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Indonesia masih lemah dikarenakan Indonesia masih menerapkan person connected approach dalam peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal. Person-connected approach sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara pelaku perdagangan efek berdasarkan informasi material dengan perusahaan maupun pemilik informasi material non-publik, sehingga secara umum sulit untuk memperluas person-connected approach ke orang-orang yang tidak ada di perusahaan, dan dikarenakan hal tersebut, penting untuk menerapkan information-connected approach pada peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam. Skripsi ini membahas pentingnya penerapan information-connected approach pada kasus perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Pasar Modal Indonesia yang dapat memperkuat penegakan hukum mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan pengaturan perundang-undangan terkait perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia, yaitu pada Pasal 97 ayat (2), dikarenakan pada pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk kepada kategori penerima informasi adalah para pihak yang “berupaya” untuk mendapatkan informasi orang dalam tersebut, baik secara melawan hukum atau tidak. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu metode penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari tiga negara dibandingkan, dengan mengacu pada penegakan hukum perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam yang ada pada Singapura dan Australia sebagai perbandingan.

---

Trading securities based on insider information is a capital market crime which, if not handled properly, can endanger the health of the capital market, and can also reduce the confidence of investors and the general public in the capital market itself. But in fact, law enforcement on trading securities based on insider information in Indonesia is still weak because Indonesia still applies the person connected approach in regulations regarding trading securities based on insider information in the capital market. The person-connected approach itself is an approach that focuses on the relationship between securities traders based on material information with companies and owners of material non-public information, so that in general it is difficult to extend the person-connected approach to people who are not in the company, and because In this regard, it is important to apply an information-connected approach to regulations regarding trading securities based on insider information. This thesis discusses the importance of implementing an information-connected approach in cases of trading securities based on insider information in the Indonesian Capital Market which can strengthen law enforcement regarding trading securities based on insider information in the Indonesian capital market. This is due to weaknesses in the laws and regulations related to trading securities based on insider information in the Indonesian capital market, namely in Article 97 paragraph (2), because in that article it is stated that those who are included in the category of recipients of information are parties who "try" to obtain information. insider information, whether unlawfully or not. The author uses the comparative law method, which is a research method in which the laws and legal institutions of the three countries are compared, with reference to insider information trading securities law enforcement in Singapore and Australia as a comparison."

"Kejahatan di Pasar Modal Indonesia saat ini sudah sangat merajalela. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan peranan yang sangat luas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menghadapinya. Salah satu kewenangan Bapepam yang diberikan dalam UUPM adalah berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peranan yang sangat luas tersebut di atas akan menjadi tidak effektif dan dapat disalah-gunakan, apabila tidak dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Dalam tesis ini akan dianalisa dan dibahas sebuah studi kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUPM. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 95 UUPM diatur berdasarkan Pasal 104 UUPM dan penjelasannya. Terhadap kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., Bapepam hanya merekomendasikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM. Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UUPM mengandung pengertiannya yang terlalu luas, hal ini dapat memberi kesan bahwa Bapepam tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Bapepam harus segera membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci dari Pasal 101 ayat 1 tersebut. Secara keseluruhan isi dari tesis ini bersifat normatif dan merupakan suatu studi kepustakaan, dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan effektifitas Bapepam dalam menghadapi kejahatan di Pasar Modal Indonesia."