Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas masalah organisasi sosial masyarakat adat desa 'Udu Worowatu,suku bangsa Keo di Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Keunikan masyarakat ini terlihat dari sistem penataan stratifikasi sosialnya yang merujuk pada tiang rumah adat (deke) dan jenis keranjang adat (wati, gata, mboda) yang lazim digunakan untuk menghitung berat sumbangan wajib berupa nasi atau jagung pada saat penyelenggaraan suatu upacara adat. Setiap individuatau kelomppok telah memahami status masing-masing, baik sebagai pemangku tiang depan atau belakang, tiang timur atau barat, keranjang kecil (wati), keranjang menengah (gata) atau pun keranjang besar (mboda). Rujukan pada tiang (deke) dan keranjang (wati, gata)itu menyiratkan pula tatanan sosial setiap individu atau kelompok, baik sebagai pemimpin adat atau anggota biasa. Sistem pemerintahan desa yang secara seragam diterapkan di seluruh Indonesia berdasarkan UU no. 5 1979 dengan segala perangkatnya, merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap khasanah adat dan budaya lokal. Pemilihan dan pengangkatan perangkat pemerintahan desa yang tidak mempertimbangkan tatanan sosial adat itu telah memarjinalisasikan para pemimpin adat. Hal itu merupakan penerapan sistem sibernetik yang akhirnya bermuara pada kepemimpinan tanpa wibawa, tetapi yang memerintah secara otoriter, dan yang dapat menyebabkan kegagalan pelbagai proyek pembangunan.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dinilai telah tidak sesuai lagi, karena dapat mengancam kebebasan berserikat dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum serta demokrasi. Oleh karena itu, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui proses peradilan. Proses peradilan yang dinilai berkompeten untuk memutuskan pembekuan dan pembubaran adalah Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan fungsinya menafsirkan dan menjaga konstitusi. ......This thesis discusses the deactivation and dissolution of civil society organizations as a means of protection, respect, and fulfillment of state for the rights of citizens. Discourse of the dissolution of this civil society organizations emerged as a reaction to the various acts of violence carried out by civil society organizations. So far, deactivation and dissolution of civil society organizations in Indonesia are regulated by Law Number 8/1985 on Civil Society Organizations and Government Regulation Number 18/1986 on the Implementation of Law Number 8/1985, which have been regarded as no longer appropriate, because it can threaten the freedom association and not in accordance with the rule of law and democracy. Therefore, deactivation and dissolution of civil society organizations is not done by the government, but through the judicial process. Judicial process is considered competent to decide on clotting and dissolution of the Constitutional Court, in accordance with its function to interpret and to guardian of the constitution.

Abstrak :
Tingginya angka konflik sosial yang terjadi di sekitar kita merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Campur tangan kepolisian sebagai mediator dianggap suatu hal yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik, dengan melakukan mediasi diharapkan sebuah resolusi konflik akan muncul untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya berusaha menjelaskan bagaimana peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) versus ormas Pemuda Pancasila (PP) dari sudut pandang kriminologi, dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penggunaan konsep peran kepolisian, resolusi konflik, dan sedikit teori konflik menurut Weber, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan lebih baik.

---

The high number of social conflicts that occur around us is a problem that requires rapid and appropriate response. One of the social conflict that often occurs in society is the conflict between community organizations. Police intervened as mediator is considered a proper thing to resolve a conflict, with the mediation are expected a conflict resolution will appear to stop the conflicts that occur between community organizations. Based on these problems, this study further attempt to explain how the role of police in the conflict resolution organizations Forum Betawi Rempug (FBR) versus Pemuda Pancasila (PP) from the viewpoint of criminology, by using secondary data obtained from study of literature. The use of the concept the role of police, conflict resolution, and a bit of theory of conflict according to Weber, is expected to provide input to the parties concerned to further be used to resolve such conflicts better.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Artikel ini membahas mengenai kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarorganisasi masyarakat Forum Betawi Rempug FBR dan Pemuda Pancasila PP . Konflik antarkedua organisasi masyarakat ormas ini seringkali terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Depok dalam rentang tahun 2011 hingga 2016. Penulis berasumsi bahwa kekerasan kolektif yang terjadi dalam konflik antarormas FBR dan PP ini termasuk kedalam perilaku kolektif. Hasil analisa penulisan menunjukan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif dalam konflik antarkedua ormas ini. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor kondusifitas struktural berupa kemajemukan wilayah konflik dan penandaan wilayah kekuasaan; faktor ketegangan struktural berupa pertentangan ekonomi seperti perebutan lahan; faktor tumbuh dan berkembangnya keyakinan umum berupa anggapan ormas lawan adalah musuhnya dan adanya sifat kekerasan yang melekat dalam kedua ormas; faktor pencetus berupa pencopotan atribut ormas, perusakan posko ormas, adanya provokator, dan adanya emosi; faktor mobilisasi berupa konsolidasi ikatan-ikatan dalam kelompok dan ukuran kolektivitas sehingga terjadi kekerasan kolektif; dan pengoperasian pengendalian sosial yang bersifat formal dan non-formal.

---

ABSTRACT<>br> This article discusses the collective violence that occurred in the conflict between Forum Betawi Rempug FBR and Pemuda Pancasila PP community organizations. Conflicts between these two community organizations often occur in Jakarta, Tangerang and Depok areas from 2011 to 2016. The author assumes that the collective violence occurring in the conflict between FBR and PP organizations is included in collective behavior. The result of the writing analysis shows the factors that cause the collective violence in conflict between these two community organizations. These factors are the structural conduciveness factors in the form of territorial marking and the plurality of the conflict areas structural strain factor in the struggle for land due to economic factors growth and spread of a generalized belief factors in the assumption of opponent that mass organizations are enemies and the existing stereotype of the two organizations precipitating factors in the form of removing attributes of mass organizations, destruction of community organizations posts, the presence of provocateurs, and the emotions mobilization factor in the form of consolidation of bonds within the group and the collectivity measure so that collective violence occurs and the operation of formal and non formal social controls.

Abstrak :
Dalam kenyataan sekarang ini, Indonesia dilanda sebuah krisis, krisis ini bukan dilahirkan dari perhitungan keuangan negara ataupun pengaruh naik turunnya nilai rupiah terhadap dollar, tetapi diakibatkan oleh sebuah fenomena krisis yang dihadapi oleh pemerintah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. ketidakpastian politik nasional yang selalu digoncang dengan berbagai isu kejahatan para pejabat pemerintah. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat dipengaruhi oleh suhu politik yang ada di negeri ini. Selama perpolitikan tidak stabil, negara ini tidak bisa melakukan langkah pembangunan secara maksimal karena para elit bergulat dengan masalahnya sendiri-sendiri. yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat dilihat juga dari lahirnya ormas-ormas yang sering melakukan main hakim sendiri. Ormas ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan atau keamanan mereka sehingga mereka membentuk organisasi yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) adalah usaha mereka mempertahankan kepentingan golongan mereka. Keberadaan organisasi ini juga dapat dianggap sebagai "negara dalam negara", karena mereka melakukan tindakan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Karena hal tersebutlah Polri diwajibkan untuk berperan dalam hal penegakan hukum dan pengenaan sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kekerasan antar Ormas. ...... Today, Indonesia was hit by a crisis, the crisis is not born out of the country or the financial calculations influence the rise and fall of the rupiah against the dollar, but due to a phenomenon of the crisis faced by the government which resulted in public mistrust of the government's efforts. National political uncertainty that always shaken with crime issues government officials. The political conditions greatly affect the stability of both countries political, economic, social, and cultural strongly influenced by the political climate in this country. During the unstable politics, this country can not perform optimally development step because the elite grappling with the problem on their own. public distrust in government can be seen also from the birth of mass organizations often perform vigilante. This is a form of mass organizations would distrust the government. The Government considered can not accommodate their interests or security so that they form an organization that is considered to channel their aspirations.Organizations such as Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), and Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) is the effort they defend their class interests. The existence of these organizations can also be considered as a "state within a state", because they often do not act in accordance with legal procedures in Indonesia. This is where the Police Officers of Indonesian Republic step forward to enforce the laws and imposition of criminal sanctions under the Criminal Code for the actors involved in the violence between mass organization.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lingkungan usaha organisasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai satu organisasi nirlaba atau organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan mengusulkan suatu model pengukuran kinerja dengan pendekatan dan konsep Balanced Scorecard. Pengembangan rancangan Balanced Scorecard hanya akan dibatasi sampai pada perancangan Balanced Scorecard dengan ukuran kinerja dan inisiatif strategisnya. Penelitian ini akan memberikan analisa mengenai lingkungan organisasi, meninjau pernyataan visi, misi dan strategi ICW hasil rumusan perencanaan strategis pada awal tahun 2014 serta memberikan usulan perbaikannya dan perancangan Balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja ICW. Penelitian ini membuktikan bahwa pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard pada organisasi masyarakat sipil, seperti ICW adalah dapat diterapkan dengan beberapa penyesuaian pada perspektif-perspektif Balanced Scorecard. Peneliti menggunakan pendekatan dan konsep Balanced Scorecard untuk organisasi sektor publik menurut Niven, sebagai sumber referensi utama untuk mengembangkan Balanced Scorecard pada ICW. Agar penerapan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dapat berjalan dengan mudah, ICW perlu memenuhi syarat-syarat dasar sebagai berikut: (1) perlu menetapkan target yang jelas, terukur, attainable dan disepakati bersama, (2) mendapatkan dukungan dan melibatkan semua unsur organisasi, mulai dari pemimpin organisasi sampai kepada unit-unit kerja dan individu anggota organisasi ICW, dan (3) sumber data dan informasi harus valid, mudah diperoleh, relevan dan reliable. Manfaat penerapan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja adalah dapat menunjukkan akuntabilitas, membantu mengarahkan fokus strategi organisasi, melaksanakan rencana strategis, membantu organisasi dalam mengelola perubahan, meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi organisasi.

---

This thesis aims to explore and analyse the environment of Indonesia Corruption Watch, a civil society organisation or not-for-profit organisation in Indonesia and propose a model of performance measurement for Indonesia Corruption Watch using a Balanced Scorecard approach. The development of the Balanced Scorecard will be limited to the design of the performance measures and its strategic initiatives. This thesis will provide an analysis on the organisation environment, review on its vision, mission and strategy statement that was developed by Indonesia Corruption Watch in early 2014, and will propose the statements revisions and develop a performance measurement tools for Indonesia Corruption Watch using Balanced Scorecard approach. This thesis proves that the application of Balanced Scorecard for not-for-profit organisation like Indonesia Corruption Watch is doable with minor adjustments on the performance measurement perspectives. This thesis? main reference is Niven?s concept of Balanced Scorecard for public sector organisation. In order to ensure smooth implementation, Indonesia Corruption Watch should consider: (1) clear and attainable target setting agreed by relevant parties, (2) requires support and involvement of all organisation members, from top to bottom and across sections, and (3) ensure data and information is easily accessible, valid, relevan and reliable. The benefit of Balanced Scorecard implementation for performance measurement is it demonstrates accountability, helps the organisation to focus on strategies, implement strategic plan, manage change, and can increase public trust and organisation legitimacy.