Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan ada/tidaknya perbedaan psychological well-being antara lansia pemilik dan lansia non-pemilik hewan peliharaan. Psychological well-being diukur menggunakan adaptasi alat ukur Scale of Psychological Well-Being (Ryff, 1995). Partisipan pada penelitian ini adalah 62 lansia yang terdiri dari 31 lansia pemilik dan 31 lansia non-pemilik hewan peliharaan.Hasil utama penelitian ini menunjukkan meskipun tidak terdapat perbedaan psychological well-being yang signifikan, terdapat perbedaan yang signifikan pada salah satu dimensinya, yakni purpose in life, antara lansia pemilik dan lansia non-pemilik hewan peliharaan (t = 3,776; p = 0,000, signifikan pada L.o.S 0,01). Artinya, kepemilikan hewan peliharaan diikuti dengan purpose in life yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan upaya upaya peningkatan psychological well-being pada lansia.

---

This research was conducted to examine the differences in psychological well-being between older adults pet owner and non-pet owner. Psychological well-being was measured using an adaptation of instrument named Scale of Psychological Well-Being (Ryff, 1995). The participants of this research were 62 older adults of 31 pet owners and 31 non-pet owners.

The main results of this research showed that while there is no difference in psychological well-being, there is significant diference in one of its dimensions, purpose in life, between older adults pet owner and non-pet owner (t = 3,776; p = 0,000, significant in L.o.S 0,01). That meant owning pet would be followed with higher purpose in life. This result may be taken for consideration when developing ways to promote psychological well being in older adults."

"ABSTRAKNama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACTName MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh berbagai tuntutan akademik dimana tuntutan tersebut melebihi kapasitas kemampuan diri individu. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa perlu melakukan manajemen stres dan mengetahui sumber kopingnya. Salah satu contoh sumber koping adalah hewan peliharaan. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai perbedaan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa kesehatan. Sampel penelitian ini adalah 138 mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan, menggunakan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling dan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan instrumen SLSI (r = 0,904) yang dianalisis menggunakan analisis bivariat dengan uji t independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan antara kepemilikan hewan dengan tingkat stres akademik yang artinya terdapat perbedaan stres akademik antara mahasiswa yang memelihara hewan dengan mahasiswa yang tidak memelihara hewan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hewan peliharaan memiliki berbagai macam manfaat bagi kondisi kesehatan jiwa. Hewan peliharaan dapat dijadikan sebagai sumber koping untuk mengurangi atau mengatasi stres akademik yang dirasakan.

---

Academic stress is stress caused by various academic demands where these demands exceed the capacity of the individual's abilities. To overcome this, students need to do stress management and know the source of coping. One example of a source of coping is a pet. However, few studies that discuss differences in the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in college students. This study aimed to compare the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in health students. The sample of this study was 138 students of the Health Sciences Cluster, using the Accidental Sampling technique and using a cross-sectional research design. This study used the SLSI instrument (r = 0.904) which was analyzed using bivariate analysis with an independent t-test. This study indicates a negative and significant relationship between animal ownership and academic stress levels, which means that there is a difference in academic stress between students who raise animals and students who do not. This research shows that pets have a variety of benefits for mental health conditions. Pets can be used as a source of coping to reduce or overcome perceived academic stress."

"Setiap individu berisiko untuk mengalami stres, salah satunya adalah mahasiswa. Stres yang dialami mahasiswa yaitu stres akademik. Stres akademik adalah respon individu terhadap suatu tekanan yang berasal dari tuntutan akademik seperti beban tugas dan ujian, persaingan antar mahasiswa dan tuntutan untuk berprestasi. Untuk mengurangi dampak negatif dari stres, individu diharapkan dapat melakukan manajemen stres. Salah satu manajemen stres yang dapat dilakukan adalah strategi koping. Contoh strategi koping yang dapat digunakan yaitu memelihara hewan peliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa non-kesehatan Universitas Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini sebanyak 118 mahasiswa dari 9 fakultas non-kesehatan di Universitas Indonesia, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres akademik yaitu Perception of Academic Stress Scale (PASS). Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis data univariat untuk karakteristik responden dan analisis data bivariat menggunakan chi-squared. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan tingkat stres akademik yang signifikasi antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa non-kesehatan (p = 0,207; α = 0,1). Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa lebih sadar dan peduli terhadap stres yang dialami serta melakukan manajemen stres sesuai dengan pilihan dan sumber daya masing-masing. Menjadikan hewan peliharaan sebagai strategi koping dapat membantu mengurangi tingkat stres. Namun, hal tersebut dipengaruhi seberapa erat kelekatan antara pemilik dengan hewan yang dipelihara.

---

Every individual is at risk of experiencing stress, one of which is students. The stress experienced by students is academic stress. Academic stress is an individual's response to pressure originating from academic demands such as assignments and exams, competition between students and demands for achievement. To reduce the negative impact of stress, individuals are expected to be able to carry out stress management. One stress management that can be done is a coping strategy. An example of a coping strategy that can be used is keeping a pet. This study aims to determine the difference in academic stress levels between pet owners and non-pet owners among non-health students at the University of Indonesia. The design used in this research is descriptive comparative with a cross sectional approach. The sample in this study was 118 students from 9 non-health faculties at the University of Indonesia, using accidental sampling techniques. The instrument used to measure the level of academic stress is the Perception of Academic Stress Scale (PASS). Data analysis in this study consisted of univariate data analysis for respondent characteristics and bivariate data analysis using chi-squared. The results of this research are that there is no significant difference in the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in non-health students (p = 0.207; α = 0.1). Through this research, it is hoped that students will be more aware and care about the stress they experience and carry out stress management according to their individual choices and resources. Keeping pets as a coping strategy can help reduce stress levels. However, this is influenced by how close the attachment is between the owner and the animal being kept."

"Surat kabar merupakan lawan nyata atau musuh penguasa mapan, seperti pemerintah yang diktator. Keadaan seperti ini mencontohkan kemampuan surat kabar untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat. Pola hubungan pers semacam itu pernah dirasakan di Indonesia pada masa pemerintahan terdahulu (Orde Baru). Namun dalam beberapa mass pemerintahan terakhir terjadi beberapa perubahan yang sangat berarti di dunia pers, yaitu ketika dihapuskannya SIUPP dan dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen). Hegemoni pemerintahan pun memudar. Memudarnya hegemoni pemerintah tidak dengan serta merta memberikan kebebasan kepada media dalam menentukan arah, isi, dan bentuk pemberitaan. Karena ia pun harus berhadapan dengan kekuatan lain, yaitu pemilik atau pemodal, dan pasar. Kepemilikan media dan kepentingan si pemilik media menjadi fenomena yang menarik dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh pada Desember 2004, dengan keikutsertaan pemilik Surat Kabar Media Indonesia (MI) Surya Paloh. Pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, Surya Paloh yang pada saat itu menduduki posisi Pemimpin Umum Harian Umum Media Indonesia sekaligus pemilik, turut serta dalam penanggulangan bencana.Dalam beberapa edisi Media Indonesia, Surya Paloh diberitakan melakukan berbagai kegiatan yang terkait pada penanggulangan bencana. Tidak kurang enam hari (edisi 28 Desember 2004 hingga 2 januari 2005), pemberitaan Harian Umum Media Indonesia didominasi oleh berita dan foto bencana gempa dan tsunami di Aceh. Dari rata-rata 20 halaman berita setiap edisi, sebanyak 16 halaman digunakan untuk halaman khusus "Indonesia Menangis". Otomatis selama enam hari itu, banyak halaman regular yang dihilangkan. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, khususnya pada kasus bencana gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004. Untuk memahami permasalahan tentang pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, diperlukan berbagai teori dari berbagai kajian tentang media massa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari realitas. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tidak dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan kuantitatif, melainkan berdasarkan deskripsi cermat atas realitas.Peneliti memusatkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya. Dalam melaksanakan tugas keredaksionalan tentunya ada pola-pola tertentu yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan redaksional Surat Kabar Media Indonesia. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti adalah untuk mengamati pola hubungan yang terbentuk antara redaksi dan pemilik media, terkait pemberitaan gempa dan tsunami di Aceh. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pers bersikap saat berhadapan dengan kepentingan pemilik media.Berdasarkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya, terlihat bahwa kebijakan redaksional di Media Indonesia masih dikuasai oleh elit dominan, dalam hal ini Surya Paloh sebagai pemilik media.Keterlibatan pemilik media, meski hanya berupa arahan, tentunya juga berpengaruh pada proses produksi dan pola pemberitaan. Harian Umum Media Indonesia sebagai institusi pers harus tetap menjaga integritas dengan menjaga mutu dan bobot beritanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan khalayak pembaca dengan tampilan harian umum yang tetap mengedepankan etika jurnalistik yang berlaku.Secara akademis, penelitian ini bisa menjadi pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus-kasus tertentu. Di masa sekarang ini, di mana pemilik media menjadi salah satu kekuatan yang dihadapi media massa, pers diharapkan bisa bersikap lebih tegas mengedepankan etika jurnalistik."

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap volume saham perda gangan diluar normal. Untuk mengetahui apakah adanya hubungan atau tidak, terlebih dahulu meneliti pengaruh pengungkapan tanggung sosial terhadap faktor-faktor tanggung jawab sosialnya, yaitu sebagai variable independennya seperti : Profitabilitas, Umur, Earning per Share, Ukuran Perusahaan/Size, Profile, Kepemilikan Publik, keter gantungan Terhadap Hutang, dan Ukuran Dewan Komisaris. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006 sampai dengan 2008. Pengujian yang digunakan dalam perhitungan adalah pengujian regresi berganda dan hipotesis. Dari hasil pengujian simultan ini ternyata tidak ada pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap volume saham perdagangan diluar normal dimana pengung kapan tanggung jawab sosialnya terdapat pengaruh tiga variable independen dari delapan variable independen. Kata Kunci : Profita bilitas, Umur, Earning per Share, Ukuran perusahaan/ Size, Profile, Kepemilikan Publik, keter gantungan Terhadap Hutang, dan Ukuran Dewan Komisaris, Pengung kapan Tanggung Jawab Sosial, dan Volume Saham Perdagangan diluar Normal.

---

The purpose of this research is to reveal the influence of corporate social responsibility disclosure against the volume of stock of trade which is not normal. Before finding out the influence, the researcher must doing research on the corporate social responsibility disclosure against its social responsibility favtors that serve as independent variables such as. The purpose of this research is to reveal the influ ence of corporate social responsibility disclosure over the volume of trade stock which is out of normal. Before finding out the influence, the researcher must do research on the corporate social responsi bility disclosure over its social responsibility factors serving as inde pendent variables such as : Profitability, Age, Size, Profile, Public Owners, Leverage, and Board Commissioners. The sample of the research are the corporations listed in the stock exchange of Indo nesia from 2006 until 2008. The test uses double regression and hy pothesis counting system. The results of the counting reveals that there is no corporate social responsibility disclosure over the volume of trade stock which is out of normal. This disclosure is influenced by 3 of 8 independent variables."

"Dokumen kontrak antara kontraktor dan pemilik proyek adalah pedoman dan pengendalian selama masa pelaksanaan konstruksi. Selama masa pelaksanaan, seringkali terjadi perubahan yang harus dilakukan karena ketidaksesuaian antara yang tertera dalam kontrak dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, pihak kontraktor berhak mengajukan klaim biaya sebagai kompensasi dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Skripsi ini meneliti kejadian yang menyebabkan kontraktor mengajukan klaim biaya ke pemilik proyek pada beberapa proyek gedung bertingkat di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya klaim biaya dari kontraktor ke pemilik proyek berasal dari pemilik proyek, kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, gambar kontrak yang tidak tepat, serta keadaan bawah tanah yang tak terlihat.

---

Contract made by the contractors and project owners have a role as a guidance and control during the implementation of the construction. During the implementation, there are often changes that must be done because of the inconsistency between the written contract with the fact that in the field. Therefore, the contracting parties have the right make a claim cost as compensation from the impact caused by these changes. This essay examines the events are causing the contractor to make a claim the cost of the project owner on several highrise building project in Jakarta. Results of research show that the cause of the cost of a claim from the contractor to the project came from the owner himself, the government policy in the monetary regulation, the picture is not exactly a contract, and unforeseenable Condition."

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBGR. Notaris dihadapkan dengan fakta hukum bahwa telah dilakukannya pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal demikian berakibat pada terbentuknya P3SRS tandingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustakan dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib memeriksa dan memperhatikan secara cermat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3SRS dalam rangka pembuatan penyelenggaraan rapat dan lebih lanjut pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karenanya, rapat umum lanjutan pada tanggal 5 Mei terbukti tidak melalui tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi keperdataan menurut KUHPerdata yang dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Terkait akibat hukum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum P3SRS yang tidak memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan akta.

---

Notary is a profession that has an authority in making authentic deeds in order to make a civil evidence. As notary conducting its profession, Notary is bound by the law of profession and notary’s code ethics. Notary often facing problems especially regarding the making of deed of statement of meeting resolution’s general meeting of owners and tenants condominium units association. One of the case that discussed in this thesis is Bogor City Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBGR, Notary often facing the legal facts that election and appointment of owners and tenants condominium association are not the accordance of statutory provisions and laws. This resulted in the dualism of the association. This research uses doctrinal approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are notary obliged to examine and furtherly check all documents regarding the party in order drafting the deed of statement of general meeting. On that behalf, general meeting of the association conducted on 5 of May evidently does not meet the requirement of board’s election procedure. It is concluded in this thesis that the deed of statement of the decision of the association’s general meeting is invalid and the notary may be liable in the form of sanctions from the Notary Regional Supervisory Board and may also be liable in the form of reimbursement of costs, compensation and/or civil interest if the aggrieved party submits civil submit suit to the court and prove it before the court. The suggestion proposed is that the Notary should always acts carefully in receiving and examining documents related to the deed he will make. In addition to this, the notary should be able to carry out the counseling function in advance if there are mistakes in order to provide a view as a neutral party."

"Penelitian ini menganalisis peraturan hak kebendaan atas kapal yang disewakan dan kemudian dirampas oleh negara karena menjadi sarana bagi pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pemilik kapal tersebut. Penelitian ini disusun menggunakan metode doktrinal. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai hak kebendaan kapal dan barang yang dirampas oleh negara, kemudian menganalisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PBR, dan Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur bahwa kapal yang didaftarkan akan memperoleh grosse akta yang bertindak sebagai bukti hak milik. Dalam analisis kasus, kapal MT. Yosoa sah secara hukum milik Perseroan Terbatas (PT.) Dua Mitra Oil, tetapi kapal tersebut tetap dirampas oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal yang kapalnya dirampas akibat tindak pidana pihak ketiga belum diatur secara tegas di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk membuat dan/atau menambahkan aturan mengenai perlindungan hukum pemilik kapal yang kapalnya dirampas oleh negara akibat tindak pidana pihak ketiga. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penelitian secara komprehensif mengenai hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sebelum dilakukan perampasan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang sah secara hukum adalah pemilik kapal dan bukan pelaku tindak pidana.

---

This paper analyzes regulations of property rights over ships leased and then forfeited by the state because they became a means for third parties to commit criminal actions, and also analyzes the legal protection for shipowners. Employing doctrinal legal research, this paper describes the general provisions regarding property rights over ships and assets forfeited by the state, and analyzes Court Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Appeal Verdict Number 200/PDT/2020/PT PBR, and Cassation Verdict Number 2809 K/Pdt/2021. According to Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 on Shipping, a registered ship will obtain a grosse deed, which serves as proof of ownership. In this case analysis, MT. Yosoa (the ship) legally belongs to PT. Dua Mitra Oil but was still forfeited by the state. In Indonesia, there are no regulations providing legal protection for shipowners whose ships are forfeited due to third-party criminal actions. This research recommends that the Indonesian government establish or add regulations to protect shipowners whose ships are forfeited by the state due to third-party criminal actions. Comprehensive research on property rights before forfeiture is necessary to provide legal certainty and protection for legitimate shipowners that weren’t involved in criminal actions."