Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia. Sehingga lingkungan hidup terus dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pemanfaatan lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlunya perlindungan dan perlestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pajak lingkungan.

---

Environment as an important element in supporting human life. So that the environment continues to be used by humans to meet their needs. Not infrequently the use of environmental negative impact on the environment. To the need for environmental protection and perlestarian by the government. One form of government policy in preserving and protecting the environment is by implementing environmental taxes.

Abstrak :
Investasi yang ada di dalam suatu negara dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan investasi agar terarah dan terdapat kepastian hukum. Pada skripsi ini akan membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadi bagian dari kewajiban pada perusahaan baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari kegiatan investasi adalah adanya ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup (biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digunakan dana reboisasi dalam bidang kehutanan sebagai analisis pajak lingkungan. Analisis terhadap dana reboisasi, menghasilkan bahwa terjadi penyalahgunaan fungsi dana reboisasi, untuk itu disarankan menggunakan pajak lingkungan sebagai pengganti mekanisme pencegahan kerusakan hutan. ...... Existing investments in one country can be an indicator of economic growth. Therefore government establishing a legislation to regulate investment activities to be directed and there is legal certainty. In this mini-thesis (skripsi) will discuss how the idea of environmental taxes to be part of the obligation on investment companies both foreign and domestic. As we know the negative impact of the investment activity is a threat to damage the environment (external costs). As comparison, the use of reforestation funds in forestry as the analysis of environmental taxes. Analysis of the reforestation fund, generating functions that occur misuse of reforestation funds, it is advisable to use environmental taxes as a substitute mechanism of prevention of forest damage.

Abstrak :
ABSTRAK
Sub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACT
Transportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia.

Abstrak :
Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah. ......A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax.

Abstrak :
[ABSTRAK
Indonesia terletak di wilayah geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun intensitas energinya terus menurun, namun konsumsi energi dan emisi karbon terus meningkat. Sehingga diduga terdapat fenomena rebound effect. Studi ini menggunakan model keseimbangan umum (CGE) untuk menganalisis fenomena rebound effect di Indonesia, serta dampak pengurangan subsidi energi dan pengurangan pajak pendapatan terhadap rebound effect dan perekonomian. Hasil simulasi menjunjukkan bahwa di Indonesia terdapat fenomena rebound effect, dimana pengurangan subsidi energi dapat menurunkan rebound effect secara efektif, serta berdampak positif terhadap perekonomian. Meskipun dapat menurunkan rebound effect, penerapan pengurangan pajak penghasilan berdampak negatif bagi perekonomian.;

---

ABSTRACT
Indonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climate change. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption and carbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effect phenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) to analyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impact of energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect and the economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon is exist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce the rebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Although it may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reduction has negative impact to the economy., IIndonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climate change. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption and carbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effect phenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) to analyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impact of energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect and the economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon is exist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce the rebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Although it may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reduction has negative impact to the economy.]

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu penerimaan pajak yang kurang signifikan di Kabupaten Bogor. Pengoptimalisasian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya satu dari lima kriteria. Kriteria yang belum terpenuhi adalah kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Sedangkan yang telah memenuhi adalah kriteria perataan. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan daerah untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

---

ABSTRACT
Non Metal Minerals and Rocks Tax is none significant tax revenue in the Regency of Bogor, West Java. The optimization of Non Metal Minerals and Rocks Tax has caused severe environmental damages. This study is aimed to analyse the evaluation of Non Metal Minerals and Rocks Tax policy in the Regency of Bogor. This study is based on quantitative approach using several methods like data collecting and indepth interview with main sources. The study shows that Non Metal Minerals and Rocks Tax policy does not work well as it does not meet its one of five main criterias. The criterias that does not work well is effectiveness, adequacy, responsiness and appropriateness. The one that work well and meet the criteria is equity. It rsquo s need further study about Governor Regulations that organize about the implementation od Non Metal Minerals and Rocks Tax.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh role stress terhadap kinerja pegawai menggunakan metode regresi linier dan multivariate GLM dengan melibatkan 192 responden yang bertugas sebagai Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus. Role stress diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rizzo, House, dan Lirtzman pada tahun 1970, Beehr, Walsh, dan Taber pada tahun 1976, serta Price pada tahun 2001, sedangkan kinerja pegawai diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Williams dan Anderson pada tahun 1991 serta Motowidlo dan Scotter pada tahun 1994. Penelitian ini membuktikan bahwa role stress tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, begitu pula dengan role conflict dan role overload. Namun demikian, salah satu dimensi dari role stress, yaitu role ambiguity, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh negatif dari role ambiguity ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan, petunjuk, prosedur kerja, dan alokasi waktu dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif ini, peran organisasi sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peraturan yang ada untuk mendukung kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. ...... This study aims to analyze the effect of role stress on employee performance using linear regression and multivariate GLM with 192 respondents who served as Account Representatives and Functional Tax Auditors at the Large Tax Office and Specific Jakarta Tax Office. Role stress was measured with an instrument developed by Rizzo, House, and Lirtzman (1970), Beehr, Walsh, and Taber (1976), and Price (2001), while employee performance was measured using instruments developed by Williams and Anderson (1991) and Motowidlo and Scotter (1994). This study found that role stress does not affect employee performance, nor does role conflict or role overload. However, role ambiguity has a significant negative impact on employee performance. This negative effect is due to the remaining confusion and uncertainty in regulations, instructions, procedures, and time allocation in the workplace. Therefore, to mitigate this negative impact, it is crucial for the organization to improve existing policies and regulations to support both employee performance and the organization as a whole.