Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan lembaga Paksa Badan sebagai upaya untuk menjamin debitur beritikad tidak baik melunasi hutang-hutangnya; mendeskripsikan dan menganalisis bentuk lembaga paksa yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia; mendekripsikan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan paksa badan terhadap seorang debitur yang telah dianggap lalai atas kewajiban hukumnya; mendeskripsikan dan menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan lembaga Paksa Badan sehingga dapat berjalan efektif; menganalisis bentuk lembaga paksa badan yang diperlukan untuk penyusunan hukum acara perdata nasional mendatang. Titik tolak penelitian ini adalah ilmu hukum, dengan memusatkan perhatian kedapa hukum sebagai hal yang normatif yakni dengan melakukan penelusuran aturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Menteri, dan putusan badan peradilan. Demikian pula dengan pandangan, gagasan, atau konsep yang bersifat normatif berkenaan dengan paksa badan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada pedoman wawancara.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan lembaga Paksa Badan sebagai upaya untuk menjamin debitur beritikad tidak baik melunasi hutang-hutangnya; mendeskripsikan dan menganalisis bentuk lembaga paksa yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia; mendekripsikan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan paksa badan terhadap seorang debitur yang telah dianggap lalai atas kewajiban hukumnya; mendeskripsikan dan menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan lembaga Paksa Badan sehingga dapat berjalan efektif; menganalisis bentuk lembaga paksa badan yang diperlukan untuk penyusunan hukum acara perdata nasional mendatang. Titik tolak penelitian ini adalah ilmu hukum, dengan memusatkan perhatian kedapa hukum sebagai hal yang normatif yakni dengan melakukan penelusuran aturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Menteri, dan putusan badan peradilan. Demikian pula dengan pandangan, gagasan, atau konsep yang bersifat normatif berkenaan dengan paksa badan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada pedoman wawancara.

Abstrak :
Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan lembaga paksa badan dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk menanggulangi kredit macet. Penerapan paksa badan tidak melanggar HAM karena dilakukan secara proposional dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum pengadilan mengambil putusannya. Penggunaan lembaga lain seperti hak tanggungan, gugatan perdata maupun kepailitan lebih ruwet dan banyak hambatannya baik menyangkut segi formil maupun materiilnya. Karena itu penerapan paksa badan memberikan harapan baru terutama bagi kreditor untuk dapat lebih efektif dapat menarik kembali hutang dari debitor, yang dapat dimanfaatkan membangun kembali perekomian Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan, penerapan, serta hambatan gijzeling dalam pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan penelitian berbentuk deskriptid analitis. Tata cara pelaksanaan gijzeling diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Perma No.1 Tahun 2000, Pasal 209 sampai 223 HIR dan Pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Penerapan gijzeling sampai saat ini belum efektif yang penyebab utamanya adalah ketidaksempurnaan serta ketidaklengkapan peraturan dan proses pelaksanaan gijzeling itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan satu peraturan khusus yang berbentuk undang-undang untuk mengatur mengenai gijzeling di Indonesia. Selain itu, arti penting gijzeling harus disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pihak yang dapat dikaitkan dalam kepalilitan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the procedure, implementation, and obstacles regarding gijzeling in bankruptcy estate settlement. This research used qualitative research methods that produce analytical descriptive study. The procedures for implementing gijzeling in Indonesia are regulated in UU No. 37 2004 which is the Regulation of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment Debts, Perma No.1 2000, Article 209 to 223 HIR and Article 242 up to 258 RBg. The application of gijzeling is still not effective, which caused by the imperfection and incompleteness of the regulation of the gijzeling in Indonesia itself. Therefore, a special legislation is required to regulate gijzeling in Indonesia. Other than that, the importance of gijzeling should be further disseminated to all parties who can be linked in this case.