Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hak pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 55, Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu dan adanya hubungan kausalitas.Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena perlakuan rumah sakit yang sering merugikan konsumen. sehubungan dengan perlindungan maka tidak akan terlepas dari tanggung jawab rumah sakit tersebut. Sistem tanggung jawab yang ada di rumah sakit berdasarkan bidang masing-masing, dalam hal rumah sakit sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ekonomi maka berlaku tanggung jawab sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Rumah Sakit juga bertanggung jawab terhadap karyawan atau bawahan yang melakukan kesalahan sesuai dengan doktrin vicarious liability atau corporate liability. Pemberlakuan klausul-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersebut berisi pembebasan tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan pihak rumah sakit adalah melalui jalan peradilan atau luar pengadilan yang menggunakan lembaga BPSK dan dapat juga menggunakan cara mediasi, pihak ketiga sebagai mediator, seperti YLKI atau YPKKI. Bagi dokter juga diselesaikan oleh MKEK IDI atau MDTK."

"Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, mendorong profesi perawat untuk lebih memahami dan menyadari terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan desain cross sectional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara karaktersitik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria inklusi adalah 106 perawat pelaksana. Analisa hubungan variabel dilakukan melalui uji koefisien korelasi Pearson dan t test.Hasil penelitian di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi menunjukkan, pemenuhan hak-hak pasien sudah baik; perawat pelaksana mayoritas berusia produktif, berpendidikan DIII Keperawatan, jenis kelamin perempuan, dan mempunyai lama kerja rata-rata 7,35 tahun; pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan masih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat pelaksana melalui, pelatihan tentang hak-hak pasien, evaluasi sistem penilaian kerja, dan supervisi terhadap perawat laki-laki. Meningkatkan pemahaman dan penerapan aspek hukum praktik keperawatan melalui penerapan berbagai aspek hukum praktik keperawatan, pelatihan aspek hukum, pendidikan berkelanjutan, dan melengkapi fasilitas perpustakaan. Disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek legal praktik keperawatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak pasien melalui metode observasi langsung dan melibatkan pasien sebagai responden.

---

Increasing of public awareness to the rights to get a quality health service pushes a nurse profession to be more comprehensive and realize of various law aspects which arranging nursing practice. This research is a descriptive research by a cross sectional design which aiming to get describing of relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspect of nursing practice and accomplishment of patient rights at inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi. These research populations are all nurses providers at inpatient room. Amount of samples in this research which fulfill inclusion criterion are 106 nurses providers at inpatient room. Analysis of variable relationship was done by coefficient test of Pearson correlation and t-test.Research result of inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi indicated that accomplishment of patient rights was satisfied; majority of nurses providers were productive age; education of Nursing Diploma III, woman gender, and mean of job period was 7,35 years; knowledge of nurse provider concerning law aspects of nursing practice were still low. This research concluded that there was no relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspects of nursing practice and accomplishment of patient rights. Recommendation on improve accomplishment of patient rights of nurses providers by training of patient rights, system evaluation of job performance and supervising of man nurse. Improving understanding and implementing law aspects of nursing practice by implementation various aspects of nursing practice, law aspects training, continue education and equipping library facility. It was suggested for researching factors which effected growth of legal aspect of nursing practice and the other factors which effected accomplishment of patient rights by observation method directly and participating patient as respondent."

"Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan identitas Pasien01 dan Pasien 02. Segala informasi mengenai pandemi COVID-19 merupakan informasi publikyang wajib diumumkan oleh Pemerintah untuk pemenuhan hak warga negara atas informasidan juga dapat turut melindungi masyarakat dari virus COVID-19. Meski informasi mengenaiCOVID-19 merupakan informasi yang wajib diumumkan, tetap terdapat batasan informasiyang harus dijaga kerahasiaannya termasuk Identitas Pribadi Pasien. Identitas Pribadi Pasienmerupakan data rahasia kedokteran yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundangundanganTerdapat kebocoran data pribadi Pasien COVID-19 01 dan 02 dengan tersebarnyanama, alamat pribadi, pekerjaan dan informasi pribadi lainnya mengenai kedua pasien. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penerapan keterbukaan informasipublik di masa pandemi dan juga pemenuhan hak atas perlindungan data pribadi pasien dalamkasus Pasien 01 dan 02. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil daripenelitian adalah terdapat kebocoran data pribadi Pasien 01 dan 02 yang menunjukan adanyapelanggaran atas informasi yang seharusnya dikecualikan untuk dibuka dan juga pelanggaranhak perlindungan atas data diri pribadi Pasien. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulisyakni kebocoran data pribadi Pasien 01 dan Pasien 02 jelas melanggar peraturan perundangundanganyang berlaku baik dari segi keterbukaan informasi publik maupun hak pasien.Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Pemerintah Indonesia khususnyaKementerian Kesehatan diharapkan agar memberikan sanksi kepada pihak yang terbuktimembocorkan data pasien serta memberikan bantuan hukum kepada Pasien 01 dan Pasien 02untuk menindaklanjuti pihak yang dirasa merugikan kedua pasien

---

The first confirmed cases of COVID-19 in Indonesia were 2 cases on March 2, 2020 with the

identities of Patient 01 and Patient 02. All information regarding the COVID-19 becomes

public information that must be announced by the Government in order to fulfill citizens rights

to access information and protect the public from the virus. Even though information about

COVID-19 is information that must be announced, there are still limitations to that need to be

disclosed, including the Personal Identity of Patients. Patient's personal identity is medical

confidential data that is protected by various laws. There is a leakage of the patient's 01 and

02 personal data with the spread of names, addresses, occupations and other personal

informations. The research method used is juridical normative. The result of the research is

there is a violation of information that should be excluded from disclosing and also a violation

of the right to protect the patient's 01 and 02 personal data. The conclusion that can be drawn

by the author is that the leakage of Patient 01 and Patient 02's personal data clearly violates

applicable laws and regulations both in terms of public information disclosure and patient

rights. Furthermore, the suggestions given by the author, namely to the Government of

Indonesia, especially the Ministry of Health, are expected to impose sanctions on parties

proven to leak patient data and provide legal assistance to Patient 01 and Patient 02 to follow

up on parties who are deemed to be detrimental to both patients"