Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit. Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK
The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law. The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office.ABSTRAK
Pinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit. Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK
The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law. The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik. ...... This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masa yang akan datang. Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalam lembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatu skemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off) antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah . Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni (Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACT
This study should be considered as a donation academic research primarily on Islamic mortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in the Islamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to further examine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners of Islamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future . Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that use sharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaian and the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of Government Regulation. Based on the description that has been stated above researchers interested in conducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies Of Establishment PT Pegadaian Syariah.

Abstrak :
ABSTRAK
Perum Pegadaian suatu lembaga milik pemerintah yang memberikan kredit gadai, dimana persyaratan bagi pihak peminjam harus memberikan barang sesuatu miliknya sebagai jaminan atas hutangnya yang berupa benda bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tuntutan yang bisa dilakukan oleh seorang nasabah apabila barang yang digadaikan musnah/hilang dan bagaimana di dalam praktik penyelesaian ganti rugi akibat barang yang digadaikan hilang? Bagaimanakah pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap kehilangan barang yang dijaminkan oleh nasabah? Permasalahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Tuntutan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta pemberian ganti rugi kepada Perum Pegadaian, dengan adanya klaim terlebih dahulu. Perum Pegadaian wajib membayar ganti rugi sebesar 125% dari taksiran barang jaminan. Namun, pada pelaksanaannya Perurn Pegadaian dapat membuat perhitungan lebih dari 125% apabila mendapatkan complain dari nasabah yang merasa tidak puas. Hal ini dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 4 butir H Undang-Undang No.8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap hilangnya barang yang digadaikan adalah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan keadaan dari jenis barang yang digadaikan, bukan mempertimbangkan dari jumlah hutang. Selain itu Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, apabila suatu saat dapat ditemukan kembali, maka harus mengembalikannya kepada pemilik barang dengan ketentuan pemilik barang mengembalikan uang ganti. Agar terdapat kepastian dalam penentuan jumlah penggantian ganti rugi, maka harus ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan berlaku bagi setiap nasabah, peraturan pelaksanaan ini harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada para nasabah.

---

ABSTRAK
Pawn Shop Public Corporation constitutes a government owned institution which gives a pawn credit, in which a borrower is required to provide goods of its own as security for its debt in the form of movable goods. Related to the above matter, the main problem is how may a customer submit its claims if the goods pawned are damaged and/or lost and how is compensation settlement practiced as a result of goods pawned are lost? How is the responsibility of Pawn Shop Public Corporation with respect to the loss of goods secured by the customer? The afore said problems are examined by normative judicial bibliographic research as secondary materials supported by interviews with competent authority. The claim which may be carried out by the customer is to ask for compensations to the Pawn Shop Public Corporation, based on a prior claim. The Pawn Shop Public Corporation shall be obliged to pay compensations as much as one hundred and twenty five percents (125%) of the appraisal of the secured goods. However, in practice the Pawn Shop Public Corporation may make a calculation of more than 125% if it receives complaints from a customer who is not too satisfied. This matter may be carried out by the consumer related to the regulation specified in the Article 4 point H Law No. B Year 1999 regarding Consumers Protection. The responsibility of the Pawn Shop Public Corporation regarding the loss of goods pawned is to give appropriate compensations by observing the condition and type of goods pawned, not by considering the amount of debt. In addition the Pawn Shop Public Corporation is responsible to the loss of the goods secured, if someday the goods may be found, the Pawn Shop Public Corporation must return it to the goods owner on condition that the goods owner must return the compensation money. In order to establish a certainty in specifying the amount of loss compensations, there must be clear rules of conduct and valid to all customers, these rules of conduct must be informed and socialized to customers.

Abstrak :
ABSTRAK
Sikap mental positip sesuai Pancasila sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan masih terdapat perbuatan ekonomi yang bertentangan dengan Pancasila seperti praktek riba dan rentenir. Untuk menangkal perbuatan merugikan ini dapat dengan cara lebih mendayagunakan dan menghasilgunakan Pegadaian. Pegadaian adalah Perusahaan Jawatan yang memegang hak monopoli usaha di bidang gadai. Telah berdiri sejak tahun 1901. Mempunyai tugas menyalurkan kredit dengan jaminan barang bergerak atas dasar hukum gadai, mencegah pegadaian gelap, ijon dan praktek riba serta membina pola perkreditan yang bersifat produktif. Tugas dan fungsinya berkaitan dengan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan pasang surut. Kendala yang dihadapi meliputi kelemahan yang berkenaan dengan citra, dana, penilaian barang gadai dan bunga pinjaman tantangan dari kegiatan ekonomi pihak lain problem yang bersumber pada mutu personalia, sikap pengelola, perundang-undangan, tolok ukur keberhasilan usaha, kerjasama antar instansi. Strategi yang dipenlukan agar perkembangan dan prospeknya lebih baik adalah : peningkatan fungsi, penyehatan birokrasi dan administrasi, pemberian kewenangan yang lebih besar dan pelaksanaan hukum fidusia.

Abstrak :
Perkembangan gadai emas syariah di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan, bank syariah memperoleh dasar hukum untuk dapat membuka produk gadai syariah pada praktik perbankan. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul fenomena di masyarakat mengenai metode gadai emas berjenjang yang disingkat gadai berjenjang. Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah berkebun emas merupakan suatu metode berinvestasi yang sering digunakan dalam produk gadai emas syariah pada perbankan syariah. Permasalahan yang timbul adalah apakah metode gadai berjenjang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lain yang timbul adalah metode gadai berjenjang atau berkebun emas ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil deskriptif analisis. Secara umum, dalam penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa penerapan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan antara lain metode gadai berjenjang tidak sesuai dengan prinsip syariah, metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek, dan metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan asumsi angka pinjaman dari bank syariah tetap. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan gadai emas berjenjang ini yahg sebelumnya kerap disebut sebagai investasi tanpa risiko sehingga perlu diketahui menjadi lahan investasi yang sangat berisiko untuk dilakukan. ......The development of shariah gold pawn in Indonesia is quite rapid. This is because that in 2008, precisely since the adoption of Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking, shariah banks obtain legal basis to open a shariah pawn product in the practice of banking. As it develops, another phenomenon appears in the society about the method of multilevel gold pawn, which is shortened to multilevel pawn. Multilevel gold pawn or usually known as "gold gardening" is an investment method that is often used in shariah product on the pledging of gold in shariah banking. The issue that arises is whether the multilevel pawn method is in accordance with the principles of shariah. Another issue that arises is that the multilevel pawn method or gold gardening is not free from weaknesses. The research method that is used in this research is a qualitative method by utilizing secondary data and produces an analytical descriptive result. Generally, in this research it concludes that the implementation of multilevel pawn method is not in accordance with the principals of shariah. This research also concludes that the implementation of multilevel gold pawn method in Bank Syariah Mandiri is not free from weaknesses, such as it is not in accordance with the principles of shariah, the multilevel pawn method/gold gardening is using a long term average statistic to justify short term objectives, and the multilevel pawn method/gold gardening is using the assumption of constant shariah bank loan rate. Those weaknesses consequentially causing this multilevel gold pledging to turn from, what is commonly known as an investment without any risk, into a risky investment.

Abstrak :
Kinerja perusahaan adalah suatu hal utama yang menjadi perhatian para stakeholders. Banyak metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kinerja ini. Begitu pula halnya dengan kinerja suatu BUMN, dalam hal ini Perum Pegadaian. Walaupun sebagai suatu BUMN yang tetap memiliki kewajiban sosial bagi masyarakat, namun Perum Pegadaian tetap mempunyai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Saat ini banyak BUMN termasuk Perum Pegadaian yang menggunakan nilai pengukuran menggunakan rasio-rasio keuangan seperti Return on Assets {RDA} atau Return on Investment (ROl). Dengan pertumbuhan yang terus meningkat seiama 10 tahun terakhir, maka tidak heran akan ditemui bahwa kinerja Perum Pegadaian yang diukur melalui rasio-rasio keuangan juga akan meningkat. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan hasil pengukuran kinerja adalah pemberian imbalan atas hasil usaha anggota perusahaan. Selama pengukuran kinerja hanya didasarkan pada ukuran keuangan seperti yang ada dalam laporan keuangan dan dicerminkan oleh rasio-rasio keuangan yang meningkat, maka hampir dapat dipastikan bahwa segenap karyawan akan selalu menikmati reward yang baik. Yang menjadi perhatian kita semua adalah bahwa diketahui adanya banyak keterbatasan dalam suatu laporan keuangan, diantaranya karena dalam laporan keuangan mengandung berbagai potensi distorsi yang ditimbulkan oleh standar akuntansi yang berbeda-beda. Atas dasar itulah mulai dipikirkan adanya suatu dasar penilaian kinerja yang baru, yang walaupun tetap menggunakan dasar dari laporan keuangan namun disertai dengan berbagai penyesuaian yang perlu agar diperoleh suatu nilai yang lebih dapat diandalkan. Dengan hadirnya konsep Economic Value Added (EVA) yang dapat pula digunakan dalam menilai kinerja perusahaan, maka diharapkan bahwa penilaian kinerja perusahaan akan menjadi lebih fair. Dalam konsep EVA, kinerja suatu perusahaan dikatakan baik apabila laba usaha meningkat tetapi bukan disebabkan oleh peningkatan modal. Jika ada peningkatan modal, maka modal tersebut dapat diinvestasikan ke dalam suatu proyek yang menghasilkan pendapatan melebihi biaya modal, maka hal ini juga akan dapat meningkatkan nilai EVA. Peningkatan EVA juga dapat terjadi bila modal dialihkan dari aktivitas usaha yang tidak meliputi biaya modal. Dan hasil penelitian atas kinerja Perum Pegadaian dengan konsep EVA ditemulan hasil bahwa untuk tahun 2002 sampai dengan 2005, nilai EVA menunjukkan nilai yang positif. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pada akhirnya, penelitian ini sesungguhnya ingin mencari kaitan antara kesesuaian antara standar yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kinerjanya dengan kondisi rill yang terjadi bila standar kinerja diukur menggunakan metode yang berbeda. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, adalah bijaksana bagi perusahaan untuk mempertimbangkan metode pengukuran kinerja lain yang sesungguhnya telah umum dan digunakan bahkan oleh para pesaing usahanya.

---

A company's performance is the main matter concerned by the stakeholders. Many methods are applicable to assess this performance. Similarly, this is true with the performance of a state-owned company (BUMN), or the state?s pawnshop (Perum Pegadaian), in this case. Although, being a state-owned company with social liability toward the people, Perum Pegadaian has it?s own target as determined by the government, in order to measure the company's performance. Presently, there are many BUMNs, including Perum Pegadaian, which incorporate their financial ratios as measurement value, such as ROA (Return On Assets) or ROl (Return On Investment). Through it's continuous increment of growth within the last 10 years, it's beyond doubt that some time in the future the performance of Perum Pegadaian, measured through financial ratios, will improve significantly. One thing related very much with the result of performance measurement is the indemnity upon the efforts of the company members. As long as the performance is measured based only on the financial achievements as provided in the financial reports and reflected by the increased financial ratios, then its almost certain that all employees are going to enjoy good rewards. What we all concern is that there found so many limitations in a financial report, some of those are because the report in question has potential distortion in it, due to different accounting standards applied. Based on this situation, a new performance evaluation base begins to be introduced where, though still based on financial reports; it's equipped with a number of adjustments needed in order to obtain more reliable values. With the presence of EVA (Economic Value Added) concept, which is also applicable for evaluating a company's performance, it's expected that the evaluation against a company's performance will be fairer In EVA concept, a company's performance is said to be good if its profit increases not because of capital increase. When there's increment in capital, then it may be invested in a project with revenue greater than the cost of capital, and this in turn will increase the EVA value. Increment in EVA can also take place if the capital is taken back from any business activity not involving cost of capital. Based on the study on the performance of Perum Pegadaian using the EVA concept, it 's found that for the years of 2002 until 2005, EVA values showed up positively. Out of this result, it's able to say that actually the company had succeeded create any added value. To conclude, this study actually wants to find the relationship between the adjusted standard implemented by a company in measuring its performance and the real condition taking place, should the performance standard has been measured using a different method In the middle of keep on stricter business competition, it's wise for a company to consider another method of performance measurement generally applied and even used by its business competitors.

Abstrak :
ABSTRAK
PT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACT
PT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers. The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method . Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan dan status hukum dari pengikatan jaminan deposito yang dijadikan jaminan kredit yang tidak memenuhi asas inbezitsetelling, (2) Eksekusi terhadap jaminan yang berupa deposito dalamperjanjian kredit back to back.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji hukum secara teoritik dan normatif yang lazim di kenal dengan law in books. Di samping itu peneliti juga mengakaji hukun dalam pelaksanaannya (law in action).Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengi katan deposito sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit back to back pada lembaga perbankan belum optimal atau belum sesuai dengan esensi gadai yang sebenarnya, karena masih adanya bank yang tidak menguasai objek jaminan yang berupa bilyet deposito yang menyebabkan gadai tersebut hapus, serta tidak dilakukannya analisis yang mendalam pada pengikatan deposit tersebut sebagai jaminan kredit. (2) Eksekusi terhadap jaminan yang berupa deposit dalam perjanjian kredit back to back tidaklah sulit bagi pihak perbankan apabila tidak ada pihak yang keberatan, akan tetapi apabila pihak suami/istri pemilik deposit keberatan maka pihak bank akan memintakan surat pernyataan persetujuan pencairan deposit oleh pihak suami/istri ya

---

ABSTRACT
This study aims to determine (1) implementation and the legal status and binding as a security deposit guarantee loans that do not meetthe principle inbezitstelling, (2) Cosmos execution guarantees in the foem of deposit in the credit agreement back to back. This stady is the Normatif yuridis theoretical and normative law commonly known as the law in books. In addition, yhis study examines the practice of law ( law in action). The result show that (1) binding of deposit as collateral in credit agreements object back to back on a banking institution is nit optimal or not in accordance with the actual essence of the pledge, because there is not a bank guarantee in the from of master objects bilyet deposits that cause such liens removed, and do not in-depth analysis on the binding of these deposits as loan collateral. (2) execution of the guarantee in the from of deposits in the credit agreement back to back is not difficult for the bank if no party objected, but when the husband/wife owner of the bank deposits would object to the waiver request approval of disbursement of deposits by husband/wife objection because it does not co-signed at the time of credit and surety bonding.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadai emas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbS tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakah pengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankan syariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodir kebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah. Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diatur pihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasa dirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACT
To stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold, Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29 February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and Syariah Business Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed to restore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. This thesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamic banking has been in accordance with the applicable legislation and how the legal protection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamic banking accompanied gold case. Research methods used in this study are normative juridical research, which the source can be obtained from the library and study the document, as well as the author of the interview to the speaker to add information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn gold Islamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently is basically already accommodate the needs clients for legal certainty towards the pawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies that regulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulations set forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrieved Islamic gold pawn transaction related.