Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dan huruf m dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt/2016. Notaris berkewajiban untuk melakukan pembacaan terhadap aktanya sebelum penandatangan dengan maksud agar para pihak mengerti dengan baik dan menyepakati isi dari akta tersebut. Selain itu, Notaris juga wajib mengeluarkan salinan aktanya baik diambil atau tidak oleh para pihak. Dalam Penelitian ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu yang pertama Bagaimana akibat akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/Pdt/ 2016. Lalu yang kedua 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang dialami penghadap yang dikarenakan tidak membacakan akta tersebut pada kasus Putusan Mahkama Agung Nomo 560K/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder hukum dengan alat studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bila notaris tidak membacakan aktanya maka akta tersebut akan berkekuatan menjadi akta di bawah tangan sedangkan bila Notaris tidak memberikan salinan, tidak akan berdampak pada akta. Notaris bertanggung jawab atas akta yang ia buat, bilamana Notaris tidak memberikan salinan akta maka Notaris dapat diberikan sanksi sedangkan dalam hal Notaris tidak membacakan akta, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka Notaris wajib untuk mengganti rugi. Perbuatan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, dan barang siapa yang menimbulkan kerugian atas suatu hal maka wajib untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan untuk aktanya, tidak serta merta batal demi hukum, harus dilakukannya pembatalan akta melalui Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTThis thesis research regarding the liability of a notary who did breach and negligence based on article 16 verse 1 letters d and letter m on the law of Notary rsquo s occupation Number 2 Year 2014, in the case supreme court rulling no. 560k pdt 2016. The Notary is obliged to conduct a recite of his or her act prior to signing with the intention that the parties understand and agree on the contents of the deed. In addition, the Notary is also required to issue Certified duplicate copy of the deed either taken or not by the parties. On this research, the author raised several main issues, the first is how is the effect of notarial deed which is not recited and not given certified duplicate copy of the deed based on the case of Supreme Court rulling Number 560K Pdt 2016. The second is what is the responsibility of the Notary towards the loss who suffered by the parties because of Notary did not recite the deed on the case of Supreme Court Ruling No. 560K Pdt 2016. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched. The result of this research, if the notary does not recite the deed will affect the deed become privately made deed or not an authentic deed. Whereas if the Notary does not give a certified copy of the deed, it will not affect the deed. Notary is responsible for the deed they made. As the responsible of the Notary who did not provide the certified duplicate copy of the deed Notary would get a sanction. whereas in the case that a Notary does not recite the deed and,if the deed incur losses, the Notary is required to indemnify. In this case, the judge cancels the deed and states that the Notary has committed an act against the law, but the judges does not provide any sanction for the Notary without any reasonable reason. As the author rsquo s opinion, the judges should grant a compensation claim of the litigant. Because the litigant has a right to receives compensation, since the notary has been found guilty of committing an act against the law"

"Notaris memegang peranan penting dalam aspek keperdataan masyarakat, baik individu kodrati maupun badan hukum. Dewasa ini fungsi dan tugas notaris berkembang tidak hanya pada bidang-bidang yang diketahui secara umum, seperti akta anggaran dasar perusahaan, namun juga telah berkembang sampai ke ranah industri minyak dan gas bumi, khususnya pembuatan surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri pada tender pengadaan barang dan jasa. Fungsi baru notaris tersebut lahir setelah diundangkannya revisi ketiga Pedoman Tata Kerja Nomor 007 tanggal 03 April 2013 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi notaris dan kegiatan tender pengadaan barang dan jasa yang mengandung pelanggaran notaris dalam membuat surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri bagi Perusahaan Nasional. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder dan hasil yang bersifat evaluatif analitis. Dalam praktiknya, absensi peningkatan pengetahuan terkait fungsi baru yang dimiliki notaries tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk pelanggaran baru oleh notaris.

---

A notary holds an important role in civil aspect of the society, both physical person and juridical person. Nowadays, the functions and duties of a notary evolved from not only being on the fields that are commonly known, such as article of association of a company, but also have evolved to the field of oil and gas industry, especially on the making of Domestic Company Statement Letter for the procurement of goods and services. This new function of a notary emerged after the enactment of the third revision of Work Procedure Guidelines to Supply Chain Management Number 007 dated April 3rd, 2013 by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKMIGAS). This research aims on finding out the legal implications to notaries and the activities of tender for procurement of goods and services that contain notary violation on the making of Domestic Company Statement Letter for National Company. According to the issues raised in this research, hence the research method will be juridical normative with a qualitative approach using secondary data and results with the nature of analytical evaluative. In practice, the absence of increased knowledge related to this new function of a notary will caused a new form of violation by a notary."

"ABSTRAKLembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang terpercaya, maka sebelum melakukan tugasnya Notaris harus bersumpah dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak dan merahasiakan serapatrapatnya mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta harus cermat, teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta untuk menghindari masalah di kemudian hari dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan.Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan studi kasus Putusan No.81/Pid.B/2007/PN.CBN. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kerja bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam kasus ini Notaris sebagai terdakwa terbukti bersalah telah melanggar sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris, karena Notaris tersebut menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana memalsukan surat kuasa khusus Nomor.3 Tahun 2004 sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa menawarkan, menjual, dan mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah dan bangunan tersebut. Dari keterangan yang telah diberikan oleh Notaris sebagai terdakwa kepada penyidik dan hakim maka pelaksanaan Hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah Jabatan Notaris terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris sebagai terdakwa, karena Notaris sebagai terdakwa sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etik Notaris.

---

ABSTRACTThe Institute of Notary came about from the need of associations within society that have the will; written or filled evidence for the person concerned. The Notary is seen by the public as a honorable functionary, which is considered to be honest and totally trustworthy. That's why before caring out they duties they have to swear a solemn oath and promise to do their work in the most honest and unbiased fashion and they must pledge to keep secrecy regarding the legal contents of any particular document which is prepared and made in front of the Notary.Notary as the public functionary is acknowledged by the goverment as a representative of the public for making legal documents. Notary must scrutinize all documents submitted by any client before making a legal document..,to avoid future problems and be guided by Indonesian law Nomor 30; year 2004 regarding the Notary's relevant function while in fact some Notaries do manipulate and break the law while on duty. Henceforth, any such legal document shall be cancelled by the court.This thesis presents the implementation of the right of denial related to the Notary's solemn oath in quidence with Indonesia law number 30; year 2004 with the decision from study case number 81/PID.B/2007/PN.CBN. The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is Yuridis Normatif.The result of research is poured in node of analistis evaluatif on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to Notary in Indonesia. In this case the Notary is proven to be the guilty party through breaking his solemn oath and code of Notary ethics. As the Notary has abused and misused his power by making a falsified power of attorney document number 3; year 2004 due to falsifying the power of attorney document, the Notary empowered his client and placed him a position to be able to sell the property and offer the house to another person. From the statement the Notary gave to the police and testimony infront of the judge he did not implement his right of denial related to a Notary's solemn oath."

"Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

---

The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the existing rules."

"Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah satunya yaitu dijadikan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang seperti yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 28 Januari 2010 No. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan Sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Akta PPJB digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai perjanjian pendahuluan akan jual beli. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri serta dapat pula menuntut di ranah hukum pidana.

---

Notary Deed is an Authentic Deed that made by or in the presence of Notary accordings to the form and manners that regulated by law as ruled in the Article 1 Subsection (1) Act Number 30 Year 2004 concerning Notary connected by Article 1868 Civil Code. In the Sale and Purchase Lawful Act, most of the parties are often make a Binding for Sale and Purchace Agreement as a preliminary agreement. But there are often of Misscounduct of the Notary in the practice, one of them is Binding for Sale and Purchace Agreement is used as a Collateral in Loan Agreement as did by Notary in Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 Number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision Of Notary West Java Region Supervisory Council Dated 12 March 2007 Number 129/MPW-Jabar/2007. Therefore Notary Supervisory Council hand down administrative sanctions that is temporary discharge.

The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. From the result of this research it is concluded that Binding for Sale and Purchace Agreement Deed that used as a Collateral in Loan Agreement is forbidden because it is not compatible with the purpose of the Binding for Sale and Purchace Agreement Deed made of that is as preliminary Agreement in Sale and Purchace Agreement. The Misscounduct of the Notary in the tort of the making Binding for Sale and Purchace Agreement Deed may be charged to administrative sanction based on Notary Act and Notary Code of Ethics and for the aggrivied parties can apply civil action to the Disctict Court and may also sue in criminal law."