Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pelayanan Publik di lembaga pendidikan formal dengan studi kasus pada SMP Negeri 161 Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Hal ini terbukti bahwa menurut Survei Political and Economi Risk Consultan (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, dan Indonesia berada di bawah Vietnam. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, tidak bisa tidak, harus disertai dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kulitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. SMP Negeri 161 Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) sejak tahun 2005. Saat ini, SMP Negeri 161 Jakarta sedang mempersiapkan untuk menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sebagai sekolah unggulan, sistem manajemen dan segala potensi sumberdaya dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana kinerja lembaga ini ditinjau menurut perspektif Balanced Scorecard. Desain penelitian ini adalah menggunakan pendekatan survei dengan analitik kausalitas dari metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan ditabulasi dan dianalisis mengggunakan skala likert yang meliputi kinerja keuangan, kinerja pelanggan, kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk menentukan rentang skala tiap aspek kinerja dilakukan analisis rentang kriteria yaitu menentukan rentang skor tertinggi dan terendah dengan cara mengalihkan jumlah sampel dengan bobot paling rendah dan paling tinggi. Berdasarkan, hasil analisa dan pembahasan, yang mengacu pada perspektif Balanced Scorecard, dari keseluruhan perspektif yang diukur diperoleh nilai yang cukup bervariasi dari cukup baik sampai dengan sangat baik. Perspektif yang paling menonjol adalah adalah kinerja keuangan, sedangkan perspektif yang mendapat skor paling kecil adalah perspektif Kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran. Dari Hasil perhitungan keseluruhan perspektif, maka kinerja SMP Negeri 161 Jakarta memperoleh skor 45 yang berada pada rentang skala 42.04 - 50.03. yang berarti sangat baik. Selain itu, dari hasil survei, terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan khususnya mengenai tingkat kerja pegawai, perlu mendapat perhatian, karena perspektif ini sangat diperlukan untuk mendorong suatu organisasi menjadi organisasi pembelajaran (lerning organization). ......This thesis studies Public Services in formal education institutions with the case study in SMP Negeri 161 Jakarta. This research surrounded that quality of education of Indonesia still low. It is proved by Political and Economy Risk Consultan’s (PERC) survey, that shows the quality of education in Indonesia stays at sequence ke-12 of 12 States in Asia, and Indonesia is below Vietnam, commitment of Government to increase quality of human research, as in UUD 1945, unavoidably, must be accompanied with the management of good education. Performance measurement is one of equipment of management applied to increase decision making quality and accountability. SMP NEGERI 161 Jakarta is one of formal education institute which has been specified as Sekolah Standar Nasional (SSN) since the year 2005. Now, SMP NEGERI 161 Jakarta is drawing up to be Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. As pre-eminent school, management system and all potencies sumberdaya is drawn up maturedly comprehensive and. This research tries to assess how far this institute performance evaluated according to in perpective of Balanced Scorecard. This research design is apply approach of survey analytically causality from quantitative method. Data collected from result of survey will be tabulation and analyzed by likert scale covering finance performance, customer performance, internal business process performance, and study performance and growth. To determine scale spread every performance aspect is done by criteria spread analysis that is determining low and highest score spread by the way of transferring number of samples with highest and lowest weight. Based on result of analysis and solution referring to in perpective of Balanced Scorecard, from in perpective entirety measured obtained by value that is enough varies from good enough up to very good. In perpective of which most uppermost is be finance performance, while in perpective getting smallest score is in perpective of growth and studies performance. From the result of calculation in perpective entirety, hence performance SMP Negeri 161 Jakarta obtains score 45 residing inat scale spread 4204 - 5003. It’s mean very either. Besides, from the result of survey, of the study aspect and growth especially about level of officer job (activity, requires attention, because this in perpective hardly is needed to pushs an organization to become organization of study (learning organization).

Abstrak :
Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Abstrak :
The discussion on the status and the role of women in our society has become a contoversial topic. Some have the opinion that women have to keep silence in piblic meeting and submit to their husbands...

Abstrak :
Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara. ......Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN). Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole. Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue.