Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Indonesia) menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP 50 Tahun 2012), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri PU No 05 / PRT / M / 2014), masih kurang aplikasi dan pemahaman, baik untuk pengguna layanan dan penyedia layanan (perencana, pengawas dan pelaksana). Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tugas dan tanggung jawab terkait Sistem K3 di masing-masing pihak masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di kementerian pekerjaan umum dan perumahan, dari mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan mengetahui proses sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini terbatas pada beberapa proyek konstruksi berisiko tinggi di kementerian pekerjaan umum dan perumahan. Data dikumpulkan dari hasil studi literatur dan peraturan terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian survei, studi literatur, disertai dengan adanya validasi dari para pakar. Dalam penelitian ini juga menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 dalam menganalisis data menggunakan Structural Equation Method (SEM). Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian PUPR.

---

Monitoring and Evaluation Results of Occupational Safety and Health (OSH) Management Systems in Ministry of Public Works and Housing (Indonesia) shows that the implementation of Government Regulation (PP 50 Tahun 2012), and Regulation of Minister of Public Works (Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014), is still lacking of application and understanding, both to service users and service providers (planners, supervisors and implementers). In addition, the results of monitoring and evaluation also concluded that the lack of understanding duties and responsibilities related to OSH Systems in each party is still lacking. This study aims to analyze stakeholders in occupational safety and health management systems in the ministries of public works and housing, from identifying stakeholders, and knowing the processes of occupational safety and health management systems.

The research is limited to some high-risk construction projects in the ministry of public works and housing. Data collected from the results of literature studies and related regulations in the implementation of construction projects. The research method used in this study is using survey research methods, literature studies, accompanied by validation from experts. In this study also uses SmartPLS 3.0 application in analyzing data using the Structural Equation Method. The result of this research is planning the involvement of these stakeholders in the process of occupational safety and health management system in the ministry of public works and housing."

"This paper discusses about distribution , potential and also fishiries aspect of economically important prawns and shirps. Due to the illegal logging and over exploitation of those shrimps, we need more information to know the fishiries regulations, especially the catch management and culticvation in an environmentally friendly area."

"Tesis ini membahas tentang gender mainstreaming terhadap kasus-kasus tindak pidana pornografi dan pemetaan para pemangku kepentingan UU Pornografi. Setelah RUU Pornografi disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka secara langsung UU Pornografi berlaku dalam masyarakat. Substansi UU Pornografi yang tidak berperspektif gender pada penerapannya telah mengkriminalkan perempuan. Hal ini diperkuat dengan realitas bahwa sebagian besar pemangku kepentingan terhadap proses dan implementasi UU Pornografi tidak memiliki perspektif gender. Semua hal ini kemudian menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design studi dokumen. Data diperoleh dari pengumpulan kasus-kasus pornografi di media, wawancara, dan observasi. Peneliti menyarankan agar penerapan UU Pornografi lebih adil terhadap perempuan maka aparat penegak hukum hendaknya memiliki perspektif gender dan mengembangkan kasus pornografi sampai pada jaringannya. Kasus-kasus pornografi yang melibatkan perempuan didalamnya, hendaknya diproses melalui unit perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi yang efektif juga harus dilakukan terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

---

This study discuss about gender mainstreaming on pornography cases and stakeholders maping in pornography law. Pornography law automatically implemented after pornography bill passed become a law. Substance of pornography law has no gender perspective so criminalize women and majority stakeholders in process and implementation doesn?t have gender perspektif also. All these thing created unjustice law for women. This reasearch is qualitative research. The data where collected by means of media monitoring, interview, and observation. The researcher suggests that implementation of pornography law more fair on women though law enfocer who have gender perspective and develop cases to reach the networking of pornography. Pornography case should be prossed in women and child protection unit (women desk) if the case of pornography involved women in it. Effective socializatio must be taken for law enfocer dan society."

"

Kebijakan Kampus Merdeka sebagai kebijakan baru membutuhkan dukungan dan komitmen dari stakeholder yang terlibat. Kurangnya pemahaman stakeholder yang diperlihatkan dengan adanya pro dan kontra dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Pengelolaan stakeholder communication yang tepat diperlukan guna menumbuhkan pemahaman sehingga tercipta dukungan dan komitmen dari stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivistik, pendekatan kualitatif, dan strategi penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka belum optimal dilihat dari analisis stakeholder yang belum dilakukan secara mendalam. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka lebih bersifat informatif. Strategi persuasif juga sudah diterapkan untuk menumbuhkan pemahaman stakeholder, sementara strategi dialog belum diterapkan secara maksimal.

 

---

Kampus Merdeka as new policy requires the support and commitment of stakeholders who involved. Lack of stakeholders understanding can cause the implementation of the policy not running optimally. Stakeholder communication needs to be done by organization approriately in order to foster understanding so as to create support and commitment from stakeholders. This study aims to analyze the management of stakeholder communication in the implementation of Kampus Merdeka policy. This study uses a post positivism paradigm, a qualitative approach, and a case study as research strategy. Data collection techniques through interviews and document studies. The results showed that management of stakeholder communication in the policy implementation was not optimal, as seen from stakeholder analysis that had not been done in depth. Government public relations are more likely to use informative strategy in implementing Kampus Merdeka policy. Persuasive strategy has also been implemented to foster stakeholder understanding, while the dialogue strategy has not been implemented maximally.

 

"

"Pengelolaan ekosistem terumbu karang membutuhkan pemahaman yang akurat dari pemangku kepentingan sehingga dapat tercapainya tujuan perlindungan ekosistem dan pemanfaatannya secara lestari. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah analisis perbedaan dan persamaan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kelurahan Pulau Panggang. Analisis pemangku kepentingan sekurang-kurangnya dapat memberikan jawaban siapa yang harus dilibatkan dalam pengelolaan dan kenapa mereka harus dilibatkan. Pengelolaan terumbu karang di Kelurahan Pulau Panggang melibatkan 26 pemangku kepentingan. Sebanyak 24 diantaranya adalah pemangku kepentingan kunci. Permasalahan keuntungan finansial menjadi perhatian sebagian besar pemangku kepentingan. Konsep keberlanjutan lebih dapat diterima oleh pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang dibandingkan dengan konsep konservasi."

"Penelitian ini membahas mengenai persepsi pemangku kepentingan Taman Bacaan Masyarakat TBM , yang terdiri dari pemilik, pengelola dan pengguna, terhadap TBM yang berlokasi di Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemilik dalam mendirikan TBM, mengetahui persepsi pengelola dalam mengelola atau mengoperasikan TBM, serta mengetahui persepsi pengguna terhadap eksistensi TBM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing pemilik memiliki jenis TBM yang berbeda-beda yang menimbulkan pengelolaan dan jenis pengguna yang berbeda. Setiap TBM bertahan dengan kekuatannya masing-masing. Rumah Pintar Bhara Cendekia I bertahan karena terikat dengan instansi POLRI yang masih mempertahankan TBM-nya, TBM Bina Kreasi bertahan karena PKBM Bina Kreasi masih terus berjalan, sementara TBM Alfabet bertahan karena kesadaran diri dan tekad yang kuat dari pemilik dan pengelola.

---

This research discusses about the perception of TBM 39 s stakeholders, which involve the owners, the keepers and the users, towards TBMs which are all located in Depok. The purposes of this research are to find out the owner 39 s perception in establishing TBM, the keeper 39 s perception in taking care or operating TBM, and the user 39 s perception towards TBM existence. This research is a qualitative research with a case study method.

The result of this research indicates that each owner has a different type of TBM, which leads to different management and different types of users from all three TBMs. Three TBMs could survive using their own powers. Rumah Pintar Bhara Cendekia I could survive since it 39 s tied to POLRI which still maintains its TBM, TBM Bina Kreasi would always exist as long as PKBM Bina Kreasi exists, and TBM Alfabet could still survive after all this time because of self awareness and strong determination that the owner and keeper have."

"Belakangan ini transportasi barang perkotaan (Urban Freight Transport) memiliki berbagai macam masalah, termasuk kemacetan yang diakibatkannya. Sistem transportasi barang dituntut untuk menghasilkan biaya yang rendah. Pada dasarnya untuk mencapai tujuan tersebut, konsep Green Urban Freight adalah jawabannya. Konsep ini didesain bukan hanya untuk ramah lingkungan, tetapi juga berfungsi ekonomis. Paper ini bertujuan untuk menganalisa tingkat pengetahuan dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap Green Urban Freight Transport(GUFT). Metode yang digunakan adalah melalui survey wawancara untuk berbagai tema terkait GUFT kepada pemangku kepentingan seperti residents di wilayah Pulo Gadung, Tanjung Priok dan Kelapa Gading. Pemangku kepentingan lainnya adalah freight carriers di Indonesia. Hasil dari paper ini adalah secara umum tingkat kesadaran dari residents lebih tinggi dibandingkan tingkat pengetahuannya, tetapi pada pemangku kepentingan freight carriers tingkat pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan tingkat kesadarannya. Terdapat korelasi yang cukup signifikan antar berbagai tema GUFT dalam hal tingkat pengetahuan dan kesadaran. Hal ini memberikan makna bahwa tema-tema dalam GUFT sudah cukup diketahui dan disadari keterhubungannya.

---

These days, there are various problems regarding urban freight transportation, one of which is traffic congestion. The transportation system is expected to have a small cost. The solution to these problems is the Green Urban Freight Concept. This Concept is designed not only to be environmentally friendly, but also economical. This paper analyzes the level of knowledge and awareness of certain stakeholders regarding Green Urban Freight Transport, or GUFT. The method that is used to collect information is a survey that involves topics related to GUFT. The survey is spreaded to certain stake holders such as residents residing in Pulo Gadung, Tanjung Priok, and Kelapa Gading. Freight carrier companies are also accounted as stake holders that affect the urban freight transportation. The result of this paper is that, in general, the level of awareness of residents, residing in said locations, is higher than their level of knowledge regarding GUFT, Whereas in freight carrier companies, their level of knowledge is higher that their level of awareness regarding GUFT. There is significant correlation about the level of awareness and knowledge in various GUFT topics. This reveals that the topics in GUFT are well known and are correlated."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Badan T” belum efektif dalam menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun telah cukup baik dalam hal transparansi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya kinerja manajemen dan menghambat pencapaian tujuan organisasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Dengan mempertimbangkan Peserta sebagai pemangku kepentingan utama maka aktivitas yang dilakukan oleh organisasi menjadi fokus untuk memberikan value kepada Peserta. Peserta akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Undang- Undang tentang Tabungan Perumahan dibandingkan pada saat menjadi Peserta di “Badan B”. Selain itu tersedianya saldo awal Peserta eks “Badan B” yang akurat dan akuntabel pada hari pertama “Badan T” beroperasi penuh, dapat berpengaruh terhadap keputusan Peserta eks “Badan B” dalam menilai kinerja pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”.

---

This study aims to analyze how the accountability and transparency of the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. The data used in this study was obtained from interviews and review of documents, and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that “Badan T” has not been effective in applying the principle of accountability even though it is quite good in terms of transparency. This condition results in suboptimal management performance and hinders the achievement of organizational goals and affects the level of stakeholder confidence in the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. By considering the participants as the main stakeholders the activities undertaken by the organization to focus on to give value to the Participant. Participants will get better benefits as mandated in the Law on Housing Savings than when they become Participants in “Badan B”. In addition, the availability of an accurate and accountable initial balance of the former “Badan B” Participant on the first day “Badan T” is fully operational, may affect the decision of the former “Badan B” Participant in assessing the performance of Housing Savings management in the transition from “Badan B” to “Badan T”."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keselarasan Rencana Strategis (Renstra) PPATK 2020–2024 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, menganalisis kontribusi program kerja terhadap SDGs, serta menyusun peta kontribusi program kerja PPATK yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap 10 narasumber internal PPATK, hasil penelitian menunjukkan bahwa Renstra PPATK telah sejalan dengan SDGs dan RPJMN. Kontribusi signifikan terlihat pada SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, dan 17.17 melalui program pelatihan, perlindungan tenaga kerja, tata kelola global, lembaga yang transparan dan akuntabel, keterbukaan informasi, peningkatan penerimaan negara, dan kemitraan strategis. Namun, beberapa target seperti SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, dan 16.7 memerlukan penguatan lebih lanjut, sementara tantangan signifikan ditemukan pada SDGs 8.7, 16.2, dan 14. Penelitian ini juga menyusun peta kontribusi program kerja PPATK terhadap SDGs yang relevan sebagai referensi strategis. Penelitian merekomendasikan integrasi program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT ke dalam RPJMN 2025–2029, penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan big data dan AI, serta percepatan regulasi seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Hasil penelitian ini menjadi dasar strategis bagi PPATK untuk meningkatkan tata kelola keberlanjutan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi lembaga pemerintah lainnya.

---

This study evaluates the alignment of PPATK's Strategic Plan (Renstra) 2020–2024 with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024, examines the contributions of work programs to the SDGs, and develops a contribution map of PPATK's relevant programs. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis and semi-structured interviews with 10 internal PPATK informants. The findings indicate that the PPATK Strategic Plan aligns with the SDGs and RPJMN 2020–2024. Significant contributions were observed in SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, and 17.17 through initiatives such as training programs, labor protection, global governance, institutional transparency and accountability, information openness, increased state revenue, and strategic partnerships. However, certain targets, including SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, and 16.7, require further strengthening, while SDGs 8.7, 16.2, and 14 present notable challenges. The study also developed a contribution map to guide more targeted policymaking. Recommendations include integrating Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs into RPJMN 2025–2029, enhancing cross-sectoral collaboration, utilizing big data and AI, and accelerating regulations like the Asset Forfeiture Law. These findings offer a strategic foundation for PPATK to strengthen sustainability governance and contribute to sustainable development while serving as a model for other government institutions."

"Sensor film di Indonesia telah hadir dari sejak zaman Hindia Belanda, dan selama itu pula sensor telah menjadi pertarungan berbagai pemangku kepentingan perfilman. Pandangan terhadap sensor film tidak tunggal karena terdapat perbedaan nilai di antara para pemangku kepentingan perfilman. Penelitian ini berusaha melihat pertarungan wacana sensor film dalam perfilman Indonesia melalui perspektif sosiologi komunikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan media mengenai empat film yang terkena kasus sensor setelah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disahkan yaitu The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara dan Kucumbu Tubuh Indahku serta mewawancarai empat orang pemangku kepentingan perfilman dari empat bidang yang berbeda yaitu pihak bioskop alternatif, pihak Lembaga Sensor Film (LSF), pihak Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang dulu terlibat dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI), serta sutradara sekaligus aktor film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni antara para pemangku kepentingan perfilman akibat perbedaan nilai dan norma yang pada akhirnya memicu terjadinya pertarungan wacana sensor film.

---

The practice of film censorship has been in Indonesia since the Dutch East Indies era, and since then has always been the battleground for film stakeholders. The different values and norms among the film stakeholders generate multiple views on film censorship. This research tried to look on the discursive contestation of the film censorship in Indonesia through the perspective of the sociology of communication. This research used the constructivist paradigm and the case study method. Data collection was done through collecting media reports on four films that stumbled upon the censorship issue after the enactment of the 2009 Film Law, which are The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara and Kucumbu Tubuh Indahku, as well as interviewing four different film stakeholders, which are a manager of an alternative cinema, a representative of the Indonesian Film Board (BPI) who used to be involved in the Indonesian Film Society (MFI), and a film director-actor. The research results indicated that disharmony among the film stakeholders happened as they value different values and norms, which resulted in the emergence of the discursive contestation of film censorship."