Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang dampak pembangunan jalan tol Jakarta ?Cikampek terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bekasi danKabupaten Karawang tahun 1980 ? 1998. Dalam penelitian ini, penulismenggunakan pendekatan sejarah sebagai metode penelitian yang terbagi dalamempat tahapan antara lain: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pembangunan jalan tol Jakarta ?Cikampek terdapat dinamika yang terjadi di masyarakat khususnya mengenaiganti rugi pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan toltersebut. Akan tetapi, pembangunan jalan tol juga memberikan dampak ekonomiterutama dalam meningkatkan sektor industri dan jumlah tenaga kerja bagimasyarakat di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang secara langsungdilalui pembangunan jalan tol tersebut.

---

ABSTRACTThis research discusses about the impact development of Jakarta ? CikampekHighway again economic life of society in the Bekasi and Karawang regency in1980 ? 1998. He authors used historical approach as method of research which isdevide into for stages include: Heuristics, Criticism, Interpretation, andHistoriography. The result of this research shows that in the process ofdevelopment Jakarta ? Cikampek Highway there are dynamics that occur in thesociety, especially regarding land acquisition compensation which is used for thedevelopment that?s Highway. However, the development of Highway also provideeconomic impact, especially in the increasing of industrial sector and the numberof workers for the people in Bekasi and Karawang regency which directly passedby development of that highway.;"

"Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi kriteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dan apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis melakukan kajian teoritis terhadap asas kepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan dan/atau jalan tol.

---

Public interest principle is one of the principles in the theory of law which is applied in the statutory regulation in a state. Public interest principle is applicable universally throughout states in the world, even though its application in concrete legal action is not always the same from one state to another.

This thesis endeavors to explain what become the criteria of public interest, how is the application of public interest principle in the provisions of positive law in Indonesia, wich legal issues are arising in the land acquisition for the construction of toll road, and whether toll road fulfills the criteria of public interest. To explain this matter, the writer has conducted theoretical study towards public interest principle, and analysis towards statutory regulations regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding road and/or toll road."

"Tesis ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol, cara para kreditur peserta sindikasi untuk memastikan bahwa hak pengusahaan atas jalan tol nantinya dapat dialihkan apabila Badan Usaha Jalan Tol BUJT dalam posisinya sebagai debitur wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat di antara kreditur peserta sindikasi dengan debitur dan pihak lain yang terlibat agen fasilitas dan agen jaminan , hubungan hukum dalam surat pernyataan letter of undertaking yang dibuat oleh pemegang saham debitur untuk menanggung segala kekurangan dana cash deficiency atau peningkatan biaya cost overrun sehubungan dengan pengusahaan jalan tol, serta hubungan hukum yang terjadi akibat pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan melalui kuisioner/pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dibandingkan dengan peraturan nasional untuk memastikan bagaimana hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi pembiayaan jalan tol, cara memastikan hak pengelolaan atas jalan tol dapat dialihkan, konsekwensi hukum dari surat pernyataan letter of undertaking , serta metode pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi.

---

This thesis discusses the legal relationships occurred between the parties in the syndicated loan transaction for building the toll road, the method used by syndicated creditors to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on toll road can be transferred assigned if Badan Usaha Jalan Tol BUJT is in default under the syndicated loan agreement between creditors, debtors and other relevant parties agent bank , legal relationships occurred under letter of undertaking given by the shareholder s or sponsor s of the borrower regarding to the undertaking of the shareholders or sponsors to inject fund into borrower if any cash deficiency or cost overrun occurs related to the exploitation of toll road, and also legal relationships occurred by the transferring or assigning of the commitment or loan in syndicated loan transaction.

This thesis uses descriptive research method by analyzing the result of research to build more wide resumes. The research has been done by interviewing the sources directly and questioner written question. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is compared with the national law or regulations to ensure the legal relationships occurred between the parties under syndicated loan for exploitation of toll road, the method to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on the toll road can be transferred assigned, the legal consequences of letter of undertaking, and also the method to assign transfer commitment or loan in syndication transaction."

"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kegiatan pengadaan tanah ini merupakan salah satu proses dalam tahap pembangunan jalan tol yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar nominatif yang didalamnya termasuk inventarisasi bangunan, tanaman, luasan tanah dan benda-benda lain yang berada diatasnya, musyawarah harga dan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) sampai dengan sertifikasi tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanan pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kinerja proyek pembangunan jalan tol terlambat. Disamping hal tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan jalan tol dimasa depan, dan dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Data primer perihal proses pengadaan tanah diperoleh melalui kuesioner dari petugas/pejabat yang berkompeten terhadap masalah pengadaan tanah, diantaranya adalah para pelaksana pengadaan tanah dan pejabat struktural Departemen Pekerjaan Umum serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dari sejumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 angket, didapatkan 42 angket yang digunakan sebagai sample yang layak untuk dilakukan analisis statistik. Dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai salah satu cara untuk mereduksi variabel bebas yang jumlahnya 39 variabel. Variabel bebas yang diproses lebih lanjut adalah variabel yang mempunyai nilai diatas rata-rata sebanyak 20 variabel. Berdasarkan hasil analisa data dan model regressi linier dengan bantuan tool SPSS Versi 13.00 menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kinerja waktu proyek pembangunan jalan tol terdapat 3 (tiga) variabel penentu yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja proyek pembangunan jalan tol, yaitu : proses Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari instansi yang memerlukan tanah berjalan lancar, ketentuan masalah tanah sisa yang sering diminta oleh pemilik tanah dapat diatasi, keterlambatan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dapat diatasi.

---

Land Acquisition for implementing development for public interest is in accordance with Presidential Decree No. 36 Year 2005 Jo. Presidential Decree No. 65 Year 2006 by trading, exchanging or other ways that has been voluntary agreed between the relevant parties. The activity of land acquisition is one of the processes for toll road development stage which requires time and lots of funding. Land acquisition process covers arranging activities of a nominative list which includes inventory of buildings, plants, the land scope and other items on the land, discussion in the price, the distribution of compensation and the land certification.This research is aimed to identify the inhibiting factors for the realization of land acquisition that cause the project of toll road development to be delayed. In addition, this research is expected to be able to contribute items of consideration for the relevant institutions that deliver highways and their further development in the future. Primary data concerning the process of land acquisition is obtained by questionnaire from the competent officers for land acquisition, for instance the executor of land acquisition and officers of the Ministry of Public Works organization structure as well as the Committee of Land Acquisition. From 60 distributed questionnaires, there were 42 questionnaires which are used as acceptable samples for statistical analysis. Analytic Hierarchy Process (AHP) as one of the methods was applied to reduce the 39 independent variables obtained from previous published references to 20 key independent variables for further analysis. Based on the results of data analysis and linear regression model with the support of SPSS version 13.00 tool, has produced 3 determining variables affecting time performance against delay of toll road development project namely: obtaining land development permits according to schedule from the relevant institutions, overcoming land acquisition balance demanded by land owners, andovercoming delay in payment to land owners for compensation of the land needed for the land acquisition process."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas tentang perencanaan awal dari suatu pembangunan jalan tol yaitu dengan melakukan survey mengenai ketertarikan seseorang terhadap jalan tol tersebut.Data-data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir ini diambil langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan survey kepada setiap responden.Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang ada, diperoleh data bahwa masyarakat yang berada di kawasan survey sangat menginginkan bahwa jalan tol Serpong - Bintaro - Ulujami segera dapat beroperasi atau dengan kata lain probabilitas pengguna jalan tol tersebut tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya probabilitas tersebut yaitu jenis perjalanan yang akan ditempuh. Untuk jenis perjalanan, ada beberapa jenis perjalanan yang ditanyakan dalam survey ini, namun yang dapat diolah hanya beberapa jenis perjalanan saja, antara lain perjalanan bisnis/kerja yang dibiayai sendiri, perjalanan santai/rekreasi yang dibiayai sendiri dan perjalanan datam kondisi keuangan terbatas.Dari analisa diperoleh kesimpulan bahwa seseorang akan sangat menghargai waktunya {saving time) sehingga dia reta untuk mengeluarkan sejumlah uang mendapatkan saving time yang lebih besar."

"Dalam penyelidikan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan tol di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, dilakukan dengan cara pengeboran di setiap titik rancangan tiang fondasi untuk mendapatkan nilai N-SPT dan sampel tanah. Nilai N-SPT digunakan untuk mengetahui tingkat kekerasan tanah, sedangkan sampel tanah digunakan untuk mengetahui klasifikasi tanah. Bagaimana pun dengan cara ini, penyelidikan tanah membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dengan hasil data hanya 1-Dimensi. Untuk mengatasinya, digunakan metode geofisika yang dapat memvisualisasikan bawah permukaan dalam bentuk 2 dimensi. Metode ini disebut Ground Penetrating Radar (GPR) yang mengandalkan gelombang radio untuk menembus lapisan bawah permukaan dan merefleksikan sinyalnya pada batas lapisan karena perbedaan konstanta dielektrik. Pengukuran GPR yang dilakukan membentuk lintasan sejajar melewati titik bor menggunakan alat radar Python-3 dengan frekuensi sebesar 25 MHz, agar lapisan bawah permukaan dapat diidentifikasi sesuai kedalaman data bor. Data bor digunakan sebagai data acuan dalam melakukan interpretasi. Dari hasil interpretasi data GPR disimpulkan bahwa lapisan tanah terdiri dari batuan lempung, lanau dan pasir dengan batuan dasar berada pada kedalaman 16,5 meter dengan kemiringan relatif datar dibawah permukaan tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data GPR terkorelasi dengan baik terhadap data hasil bor sebelumnya dengan tingkat resolusi terbatas

---

In soil investigation for highways construction needs in Kelapa Gading, Jakarta, it was carried out by drilling at each foundation piles design point to obtain N-SPT values and soil samples. The N-SPT value is used to determine the level of soil hardness, while the soil sample is used to determine soil classification. However in this method, soil investigation requires a lot of time and cost with only 1-Dimension data results. To overcome this, geophysical methods are used that can visualize subsurface in 2- dimensional form. This method is called Ground Penetrating Radar (GPR), which relies on radio waves to penetrate the subsurface layer and reflect signals at the boundary layer due to differences in dielectric constants. GPR measurements are carried out by forming a parallel path through the drill point using a Python-3 radar device with a frequency of 25 MHz, so that the subsurface layer can be identified according to depth of the drilling data. Drilling data is used as reference data in interpreting. From the interpretation result of GPR data is concluded that the soil layer consisted of clay, silt and sand with bedrock at a depth of 16.5 meters with a relatively flat slope below ground level. This study indicate that the GPR data is well correlated with the previous drilling data with a limited resolution level."

"Penelitian ini ingin melihat dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap pertumbuhan industri ritel, terutama ritel modern, dengan mengambil pembangunan jalan tol Trans Jawa di Indonesia. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Jawa di 7.656 desa yang dilalui jalan tol dalam periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan jalan tol Trans Jawa, tren peningkatan jumlah minimarket di desa yang dilalui oleh jalan tol Trans Jawa lebih besar 0.53 unit jika dibandingkan dengan daerah yang tidak oleh dilalui jalan tol Trans Jawa. Sementara itu, pengaruh jalan tol Trans Jawa terhadap jumlah warung/toko kelontong sebagai ritel tradisional tidak signifikan. Terlihat bahwa program pembangunan jalan tol cenderung membuka akses terhadap pertumbuhan industri ritel modern di Indonesia.

---

This study would like to see the impact of toll road development toward retail industry growth especially modern retail by taking the construction of the Trans Java toll road in Indonesia. Using a difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the effect of Trans Java Toll Road in 7.656 villages crossed by toll road from 2006 to 2018. The result shows that, on average, after Trans Java toll road program, the trend of increasing the number of minimarkets in villages crossed by the Trans Java toll road is 0.53 units larger compared to The villages that doesn't crossed by Trans Java toll road. But the results show that there is no significant effect of the Trans Java toll road on the number of traditional stores, namely the grocery store as traditional retail. It can be seen that toll road development programs tend to open up access to the growth of the modern retail industry in Indonesia."

"Pembiayaan infrastruktur seringkali tidak dapat ditampung oleh satu bank saja dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pembiayaan sindikasi syariah menjadi pilihan sumber dana pembangunan Jalan Tol X. Namun, pembiayaan sindikasi syariah murni yang tidak melibatkan bank non-syariah merupakan peristiwa pertama kalinya pada proyek ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah akad sindikasi syariah ini telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku, bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul ketika Jalan Tol X dibangun. Dalam melakukan penelitian, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Line facility Pembiayaan Sindikasi Syariah pada pembangunan Jalan Tol X ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimulai dari pre-mandate, post-mandate dan post-signing phase. Permasalahan yang muncul dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X ini adalah penarikan diri salah satu Entitas Sindikasi, keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol X dan pembebasan tanah wakaf dapat diselesaikan serta tidak mengganggu pembayaran angsuran pembiayaan.

---

Due to the magnitude of the costs involved, the infrastructure financing can not be accommodated by only one bank. Sharia syndicated financing is an option sources of toll road X construction funding. However, purely sharia syndicated financing that does not involve non sharia bank is a first time event on this project. Issues raised in this research are sharia syndication agreement complies with the applicable provisions of Islamic banking, procedures for the implementation of sharia syndicated financing and how the settlement of the problems that arise when Toll Road X be built.

In conducting the research, Authors conducted an analysis of the juridical principle approval of Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach. Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia starting from pre mandate, post mandate and post signing phase of procedures for syndicated financing implementation.

Problems arising from the Line Facility for Toll Road X by Murabaha Scheme are the withdrawal of one Syndicated Entity, the delay completion of Toll Road X construction and wakaf land acquisition can be completed and not interfere the payment of financing installment."

"Salah satu dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi adalah total suspended particulate (TSP), yang merupakan keseluruhan partikulat tersuspensi di udara dengan ukuran 100l¼m. TSP pada konstruksi ini diketahui dapat mengakibatkan berbagai efek kesehatan pada pekerja, termasuk efek karsinogenik, terutama yaitu pada pernapasan dan kardiovaskular. Oleh karena itu, dilakukan analisis risiko kesehatan pajanan TSP pada pekerja konstruksi jalan, dengan studi kasus Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran. Analisis risiko ini dibagi ke dalam risiko non- karsinogenik (realtime dan lifetime) serta risiko karsinogenik, dengan menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Nilai risiko non-karsinogenik (RQ) dianalisis dari perbandingan antara asupan dengan nilai referensi batas aman pajanan. Didapatkan secara kelompok (populasi) nilai RQ T1, baik pada pajanan realtime dan lifetime, dimana artinya tidak berisiko. Namun saat dianalisis secara individu, didapatkan 2 (2%) pekerja yang berisiko non-karsinogenik pada pajanan realtime dan 23 (27%) pekerja pada pajanan lifetime. Sedangkan, nilai risiko karsinogenik (ECR) dianalisis dengan mengalikan asupan dengan slope factor agen risiko. Secara kelompok (populasi) ataupun individu, didapatkan ECR > E yang artinya pekerja memiliki risiko kesehatan karsinogenik. Dengan adanya risiko tersebut, maka manajemen risiko perlu untuk dilaksanakan untuk meminimalisir dampak kesehatan pada pekerja di proyek. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan komunikasi risiko dengan edukasi/sosialisasi, pengurangan debu dengan penggunaan water suppression/on tool extraction, serta pemberian APD pada seluruh pekerja.

---

One of the environmental impacts resulting from construction activities is total suspended particulate (TSP), which is a whole particle suspended in air with a size of 100l¼m. TSP in construction is known to cause various health effects on workers, including carcinogenic effect, especially in respiratory and cardiovascular diseases. Therefore, a TSP exposure health risk analysis is carried out on road construction workers, with a case study of the Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Toll Road Construction. This risk analysis is divided into non-carcinogenic risks (realtime and lifetime exposure) and carcinogenic risk, using the Environmental Health Risk Analysis (EHRA) method. The value of non-carcinogenic risk (RQ) was analyzed from the comparison between intake and reference value of safe exposure limit. It is found that in group (population) the value of RQ < 1 in both in realtime and lifetime exposure, which means the risk is still acceptable. However, when analyzed individually, 2 (2%) of workers were at risk of non-carcinogenic to realtime exposure and 23 (27%) workers on lifetime exposure. Meanwhile, carcinogenic risk (ECR) values were analyzed by multiplying intake with slope factor of the risk agent. In group (population) or individuals, ECR > E-4 is obtained, which means workers have carcinogenic health risks. With this, risk management is needed to be implemented to minimize the health impact on workers on the construction project. Some ways that can be done is by communicating the risk with education/socialization, reducing the dust by using a water suppression/on tool extraction, and also providing PPE to all workers. "