Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Alhadid Endar Putra, author

Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)

Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52642

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yan Andriyanto Laksmono, author

Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007) = Juridical analysis of temporary stoppage of notary based on regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 years 2--4 : case study putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007

Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21776

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Victoria Amana Pendo, author

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika...

2017

T48589

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian