Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Yartika Savitri, author

Implementasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2007 oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta

LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Salman Al-Farisi, author

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budiati, author

Pembinaan Jenjang Karier Pustakawan di Pemda D.K.I. Jakarta

Salah satu faktor penting untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah pembinaan sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, pembinaan motivasi dan menciptakan rasa aman dalam bekerja. Pembinaan sumber daya manusia ini ditujukan pada individu/kelumpok dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing....

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendarin Ono Saleh, author

Proses kebijaksanaan publik di pemerintah Daerah Khusus Ibukota: studi terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: Da-11/23149/1972 tentang Ketentuan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real-estate/Perumahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK Maraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rambe, Evayanti Br., author

Analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan sebagai pemoderasi = The analysis of local government's follow up of audit recommendations from BPK on the local government s performance with monitoring role as moderating effect

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T45013

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas, author

Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi = Effects of governance and e government on corruption probability / Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas

Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T49722

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Darmansyah, author

Krisis pemerintahan daerah di Surakarta (1945-1950)

ABSTRAK Pada masa revolusi tahun 1945-1950, pemerintahan daerah di Surakarta mengalami proses pencarian jati diri bentuk pemerintahan daerah, apakah berbentuk suatu daerah istimewa atau berbentuk suatu karesidenan biasa. Proses ini dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi-organisasi politik yang memperebutkan hegemoni politik di Surakarta, ditambah lagi oleh suasana revolusi yang mengharuskan adanya perubahan...

1995

S12205

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Interpretasi Media Massa Terhadap Kinerja Pemda DKI Jakarta; Studi Kasus Radio 104.4 MS Tri FM Jakarta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S7660

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amir Farouk, author

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja staf pengajar tetap Akademi Keperawatan milik swasta dan Pemda di Propinsi Jambi tahun 2001 = Factors related to work satisfaction of permanent teaching stafe of private and regional government-owned nursing academies in Jambi Province Year 2001

Salah satu faktor yang menentukan mutu dari pendidikan keperawatan adalah faktor tenaga pengajar/dosen yang mengelola mata ajaran atau proses pendidikan secara keseluruhan. Jika dosen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diyakini kualitas pendidikan ditempat tersebut dapat meningkat. Kurang/tidak berjalannya fungsi dosen dapat disebabkan oleh beberapa faktor pula,...

Depok: Universitas Indonesia, 2001

T1773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana, author

Lembaga upaya administratif dan prosedurnya studi kasus dalam bidang kepegawaian pada 13 Departemen, 8 Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pemda DKI Jakarta, dan 6 BUMN

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu...

1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian