Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Fathan Ali Mubiina, author

Hubungan kewenangan pusat dan daerah pada kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) = The Relationship between the central and regional authorities on the New Student Acceptance Zoning Policy (PPDB) / Fathan Ali Mubiina

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca...

2020

T55026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abet Sukoco Prasetyo, author

Prevalensi gejala insomnia dan faktor prediktif pada pegawai instansi pemerintah pusat di Jakarta = Prevalence of insomnia symptoms and predictive factors among the employees at central government / Abet Sukoco Prasetyo

ABSTRAK
Latar Belakang:Insomnia dapat terjadi pada pegawai perkantoran baik yang swasta maupun pemerintah. Instansi pemerintah pusat mempunyai peranan penting terhadap hal teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintah seperti hal aset negara dan inventarisasinya, dokumen-dokumen penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi gejala insomnia dan faktor ndash;faktor yang mempunyai hubungan dengan...

2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arif Susandi, author

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50324

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siwi Sulistyaningtyas, author

Kewenangan pusat dalam bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah = Central authority in order to the slum upgrading program on region

Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52783

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fathan Ali Mubiina, author

HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) = RELATIONSHIP ON CENTRAL AND REGIONAL AUTHORITY IN ZONATION POLICY OF NEW STUDENTS ADMISSION (PPDB)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wahyu Widhianto, author

Good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat masih menghadapi berbagai hambatan. Penerapan prinsip-prinsip good governance tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27984

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Edy Sutrisno, author

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia = Governor as the central government representative on the local government system in the unitary state of the Republic of Indonesia

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

D2076

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Ghitha Afifah Hurin, author

Analisis integrasi sistem pelaporan akuntansi di lingkup APBN pemerintah pusat = Analysis of integrated accounting reporting system in the scope of central government state budget

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nababan, R. Kemala, author

Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia = The authority of central government and local government in the framework of geothermal resources management for indirect use in Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64855

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

peranan dan kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan laut

kertas kerja pada acara seminar Hukum tentang masalah hukum batas laut indonesia yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN) 8-9 juni 200...

300 MHN 1:1 2006

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian