Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
Raymond Ali, author
Isu tentang pidana mati sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan. Banyak sarjana yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Akan tetapi banyak pula sarjana lainnya yang menyatakan bahwa dikarenakan masyarakat dalam sebuah negara telah berkonsensus melalui sarana legislasi bahwa terhadap sebuah perilaku (baik berbuat maupun tidak berbuat)...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14589
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Carlo Rubio, author
ABSTRAK
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yang
diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk
menegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan tersebut termasuk untuk
menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 ayat (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menentukan denda administratif...
2016
S64719
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ramdhani, author
Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Pensra, author
Penelitian ini akan mengkaji pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, dimana di Indoensia pidana mati masih diberlakuakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang lain serta RUU KUHP yang memuat pidana mati. Pada sisi lain Indoensia pun telah merativikasi peraturan internasional yang menerapkan perlindungan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20704
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
New York: CRC Pres, 2008
345.730 DEA
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Edita Elda, author
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati (retentionist country), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP; 2) Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3) Apa yang menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26065
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hendra Kurniawan, author
ABSTRACT
This study discusses the policy of the fine payment by the Indonesian Government for the death penalty case against Indonesia's labor in Saudi Arabia. The results of this research is an analysis of description about public perception among the public case against Indonesia Diyat payment system that charged to Government...
Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI), 2017
300 MEIS 4: 2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dedyng Wibiyanto Atabay, author
Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negaranya dari segala ketidaknyamanan dan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan membentuk manusia seutuhnya baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pelaksanaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15546
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ria Eva Lusiana, author
Indonesian tax ratio shows that government revenue from tax is not imposed optimally yet. So that, government enacts a policy called tax amnesty. Tax amnesty is administrative tool to get some revenue and induce compliance. If government can make an appropriate program of amnesty, compliance and the revenue from tax...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nilam Cahaya, author
Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
