Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini, penentuan status kekayaan negara di dalam BUMN Persero negara Indonesia diatur oleh dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Terdapat kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero merupakan bagian dari keuangan negara. Sedangkan, terdapat juga kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Adanya dualisme hukum yang mengatur tentang status hukum kekayaan negara di dalam BUMN Persero , senyatanya menghambat ruang gerak BUMN Persero dalam bersaing untuk memperoleh keuntungan. Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang status kekayaan negara di dalam SOE negara Singapura kompak untuk tidak mengkategorisasikan kekayaan SOE sebagai bagian dari keuangan negara. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif regulasi tentang penentuan status kekayaan negara di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa, regulasi yang berlaku di SOE Singapura memberikan dampak positif berupa, adanya kedudukan yang setara dengan perusahaan swasta untuk memperoleh laba sehingga, SOE mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kinerja BUMN Persero , pemerintah Indonesia perlu merujuk dan belajar dari regulasi yang mengatur tentang penentuan status kekayaan negara di dalam SOE di Singapura.

---

ABSTRACTNowadays, the determination of state property rsquo s status in BUMN Persero are governed by the two groups of conflicting regulations. There is a group of regulations which determines that, the property rsquo s of BUMN Persero are part of the state finance. Meanwhile, there is also a group of regulations whichdetermines that, the property rsquo s of BUMN Persero aren rsquo t part of the state finance. In fact,this kind of the dualism of law obstruct the roles of BUMN Persero to get the levelof playing field, in order to gain profit. On the other hand, the regulations of the determination of state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE aren rsquo t categorized the property rsquo s of SOE as a part of state finance. This thesis attempts to research the regulations about the determination of state property rsquo s both in Indonesia dan Singapore normatively. The result of the research in this thesis shows that, the regulations which applied for Singapore rsquo s SOE create positive impacts in the form of the level of playing field, in order to gain profit, so that SOE can support the state income optimally. In order to ameliorate and improve the performance of BUMN Persero ,the government of Indonesia need to refer and learn from the regulations which governed the state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kebijakan fiskal berupa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham di Indonesia periode 2015 s.d. 2019. Selanjutnya dalam uji pengaruh secara parsial, pendapatan negara dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Temuan lainnya adalah, bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan metode analisis dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of fiscal and monetary policies projected by variables of state revenue income, government spending, inflation rates, and interest rates on the projected rate of return on stocks in Indonesia through returns or returns on the JCI. The data used is secondary data taken from various source in the form of monthly data from 2015 to 2019. The analytical method used in this study is multiple regression analysis to see the effect of all the independent variables on the dependent variable. The results of the study show that the variables of fiscal policy in the form of state income, government spending, inflation, and interest rates together can explain the rate of return on stocks in Indonesia in the period from 2015 to 2019. Furthermore, in a partial effect test, state income and interest rates have a negative and significant effect on stock expenses. Another finding is that government spending and inflation partially have no significant effect on stock returns. Considering the limitations of this study, further research is needed to improve the method of analysis and explore other variables that can affect stock returns in Indonesia."

"Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara Republik Indonesia selama pandemi Covid-19 periode tahun2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemiCovid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 tumbuh negatif 16,53% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp323,61triliun bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bila realisasi pendapatan negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tumbuh negatif19,67% dan realisasi PNBP-16,42% dibanding tahun 2019."

"Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP.

---

Indonesia carries out the implementation of national development to create a

prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The

implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by

the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of

Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is

necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of

the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the

types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative

juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies

various principles, and uses related information to answer the problems. The

conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should

be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be

ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in

PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery

during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing

PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space

for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the

government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP

governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Makalah ini memiliki topik tentang ekonomi Arab Saudi yang berjudul “Investasi Jangka Panjang Arab Saudi Dalam Visi Saudi 2030”. Tujuan penelitian makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah Arab Saudi dalam menerapkan investasi jangka pangjang pada Visi Saudi 2030. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah teknik penelitian studi pustaka. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah Arab Saudi dalam investasi jangka panjang yang telah direncanakan pada Visi Saudi 2030. Terdapat empat poin rencana bidang ekonomi dalam Visi Saudi 2030, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, melakukan investasi jangka panjang, pembukaan sektor bisnis baru, dan optimalisasi posisi strategis wilaya Arab Saudi.

---

This paper has topic about Saudi Arabia’s Economic that has title is “Long-Term Investment of Saudi Arabia on Saudi Vision 2030”. Purpose of this paper is describe steps of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. In this paper, the methode that used is qualitative methode. The research technique used in this paper is literature study research techniques. This paper describes steps and strategics of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. There are four plans economic sector on Saudi Vision 2030: increasing public participation in the economy, making long-term investments, opening new business sectors, and optimizing the Saudi Arabian strategic position."

"Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan.

---

This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde)."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuanganKementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."