Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Agustus 2017 Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Subdirektorat Pengendalian Konten Internet menciptakan layanan pengaduan masyarakat terkait konten negatif yang diberi nama Aduan Konten. Layanan Aduan Konten tersebut dibuat dengan mengedepankan segi transparansi setelah layanan pengaduan masyarakat sebelumya yaitu Trust Positif dan Lapor.go.id dianggap belum cukup efektif dan memenuhi dari berbagai aspek seperti transparansi dan laporan pemrosesan. Namun, setelah diimplementasikan layanan Aduan Konten ini juga memiliki berbagai permasalahan seperti aplikasi Aduan Konten yang sudah tidak dapat lagi digunakan sehingga saat ini layanan Aduan Konten hanya dapat diproses melalui web aduankonten.id, email, serta beberapa media sosial. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian yang bertujuan untuk menganalisis efektifivitas media sosial twitter @aduankonten dalam mendukung program Gerakan Nasional Literasi Digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix-methods melalui survey, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori Efektivitas Sistem Informasi oleh DeLone and McLean (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas media sosial twitter untuk mewujudkan program Gerakan Nasional Literasi Digital masuk ke dalam kategori efektif.

---

In August 2017 the Directorate of Information Application Control Sub-directorate of Internet Content Control created a public complaint service related to negative content called Aduan Konten. Aduan Konten was made by promoting transparency after the previous public complaint service, Trust Positive and Lapor.go.id, wasn’t considered yet effective enough and fulfilled various aspects such as transparency and report processing. However, after the Aduan Konten service is implemented, it has various problems such as the Aduan Konten’s application that can not longer be used so that the Aduan Konten service can only be processed through the web aduankonten.id, email, and some social media. These are the background of research that aims to analyze the effectiveness of social media Twitter @aduankonten in supporting the SiBerkreasi National Digital Literacy Movement program. This research used a quantitative approaches with data collection techniques mix-methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The main theory used is the Information Systems Effectiveness theory by DeLone and McLean (2003). The results showed that the effectiveness of the social media Twitter to realize the Digital Literacy National Movement program into the effective category"

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Penelitian ini dilatarbelakangi kompleksnya kendala yang dihadapi Divpropam Polri dalam implementasi inovasi Database Management System (DMS) yang merupakan hibah dari pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan, pada awal tahun 2024, inovasi ini sempat terhenti karena permasalahan sistem serta tidak adanya dukungan anggaran DIPA. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengembangan inovasi ”Database Management System (DMS) Divpropam Polri” serta faktor-faktor penghambatnya. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, konsep pengembangan inovasi, teori sistem, teori New Public Services, teori teknologi informasi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi "Database Management System (DMS) Divpropam Polri” dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisasi dari berpikir kreatif, menawarkan konsep rancangan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kedua, implementasi dimulai dengan membentuk kelompok kerja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, pengaturan sumber daya manusia, operasionalisasi dan sosialisasi serta pengawasan dan analisa secara berkala. Ketiga, proses kontinuasi dilandaskan pada semangat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan satu data Polri. Untuk faktor penghambat inovasi Database Management System (DMS) antara lain sosialisasi yang belum maksimal, tidak adanya dukungan anggaran operasional dan perawatan, keterbatasan kompetensi personel tingginya intensitas gangguan teknis serta kurangnya motivasi pimpinan untuk reward and punishment. Adapun untuk faktor pendukung meliputi program Polri Presisi, program satu data Polri, komitmen kuat jajaran pimpinan Divpropam Polri dalam peningkatan kapabilitas sumber daya pelayanan dan penanganan pengaduan penyimpangan anggota Polri, fungsi pengendalian kegiatan kepolisian yang terstruktur dan dukungan teknologi kepolisian yang terus berkembang di era police 4.0.

---

This research was motivated by the complex obstacles faced by the National Police Division in the implementation of Database Management System (DMS) innovation which is a grant from the United States government. In fact, at the beginning of 2024, this innovation was stopped due to system problems and the absence of DIPA budget support. Based on these conditions, this study is intended to determine the development of Database Management System (DMS) innovations of the National Police Divpropam and its inhibiting factors. The analysis knife in this study is innovation theory, innovation development concept, systems theory, New Public Services theory, information technology theory. This kind of research is a case study, and this research method is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Database Management System (DMS) innovation development of the National Police Divpropam is carried out through three stages. First, the process of initiation of creative thinking, offering concepts of design and decision making by the leadership. Second, implementation begins with establishing competency-based working groups, preparing supporting instruments, regulating human resources, operationalization and socialization as well as periodic supervision and analysis. Third, the continuity process is based on the spirit to improve public performance and services and to realize one National Police data. The inhibiting factors of Database Management System (DMS) innovation include socialization that has not been maximized, the absence of operational and maintenance budget support, limited personnel competence, the high intensity of technical disturbances, and the lack of leadership motivation for reward and punishment. Supporting factors include the Precision Police program, the National Police's one data program, the strong commitment of the leadership of Divpropam Polri in increasing the capability of service resources and handling complaints of irregularities by members of the Police, structured police activity control functions and police technology support which continues to develop in the police 4.0 era."

"Praktik kerja profesi di Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Bulan Maret 2018 bertujuan untuk memahami peran, tugas, tanggung jawab apoteker di Badan POM, dan memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Badan POM. Selain itu calon apoteker juga dapat memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan yaitu berjudul ldquo;Pengkajian Data Pengaduan Masyarakat Bulan Januari dan Februari Tahun 2018 rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus tersebut adalah untuk mengetahui tren pertanyaan/pengaduan masyarakat pada bulan Januari-Februari 2018 dan mengetahui data yang diperlukan untuk pembuatan katalog ULPK Badan POM. Badan POM berperan dan bertugas dalam menjamin teraksananya fungsi Badan POM di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Penulis telah mendapatkan kemampuan untuk memahami peran, tugas, wawasan dan tanggung jawab apoteker di pemerintahan.

---

Internship at Bureau of Public Relations and Leader Strategic Support of National Agency of Drug and Food Control Period March 2018 aims to understand the roles, duties and responsibilities of pharmacists and have knowledge of the main tasks and functions of the National Agency of Drug and Food Control. In addition, the pharmacist candidate can also have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical work in the government. The special assignment given is ldquo;Assessment of Public Complaint Data Period January and February 2018 rdquo;. The purpose of this special assignment is to find out the trend of public complaints and questions in January-February 2018 and find out the data needed to make the ULPK catalog. The National Agency of Drug and Food Control is tasked with ensuring the functioning of the Food and Drug Administration in the field of supervision of drugs and food circulating in Indonesia. The authors has gained the ability to understand the roles, duties, insights and responsibilities of pharmacists in government."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi inovasi fitur Panic Button On Hand dalam aplikasi Jogo Malang di wilayah hukum Polresta Malang Kota yang dilatar belakangi oleh masalah pelayanan pengaduan masyarakat yang diberikan kepolisian untuk mencari solusi permasalahan yang paling tepat dengan memanfaatkan kecanggihan. Penelitian ini berjuan untuk menganalisis strategi sosialisasi dari fitur Panic Button On Hand yang digunakan oleh Polresta Malang Kota kepada masyarakat Kota Malang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif penelitian ini akan mengambil sumber data dengan teknik pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam aplikasi Jogo Malang fitur Panic Button On Hand mewajibkan personel Polri untuk meningkatkan pemahaman terhadap teknologi informasi, dengan memanfaatkan fasilitas yang dikembangkan oleh instansi kepolisian. Melalui fitur Panic Button On Hand masyarakat apabila melihat potensi terjadinya tindakan kejahatan dapat segera melaporkan pada pihak berwajib sehingga dapat ditangani dengan segera. Adapun pendapat masyarakat terhadap fitur ini, sangat terbantu dengan menghemat biaya dan waktu, serta terkendala pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan sosialisasi yang dilakukan. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dengan berbagai transformasi dan penambahan fitur, serta membuat MOU dengan instansi terkait untuk sama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

---

This research is conducted to analyse the implementation of the innovative feature, called ‘Panic Button on Hand’ in Jogo Malang application in the jurisdiction of Malang City Police Resort, which is motivated by the problems of public complaints on services provided by the city police to find the most appropriate solutions to the problems by utilizing technological sophistication. The study aims to analyse the socialization strategy of ‘Panic Button on Hand’ feature used by Malang City Police Resort to people residing in Malang City as well as the factors that influence it. The author employs the qualitative approach and descriptive method. Data is obtained using observation, interview and document review techniques. The study uses data analysis in the form of data collection, data condensation, data presentation, and conclusions. In Jogo Malang application, ‘Panic Button on Hand’ feature requires police personnel to improve their understanding on information and communication technology by utilizing the facilities developed by the National Police. Using ‘Panic Button on Hand’ feature, public can immediately report a crime or the potential of an incident becoming a crime to the authorities so that it can be handled or prevented immediately. Based on the results of the research, it is known that the innovative feature is very helpful in the context of saving costs and time. However, it is hindered by the lack of public understanding on technology as well as the socialization carried out by the police. The author recommends Malang City Police Resort conducts the socialization strategy using various transformations and additional features as well as making MOUs with related agencies to jointly carry out the socialization to the community"

"ABSTRAKPerkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membuatnya menjadi satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Sektor pemerintah di Indonesia merupakan salah satu pihak yang telah mencoba memanfaatkan TIK dengan membuat sebuah situs untuk berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat (e-Governement) dalam bentuk LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Laporan yang disampaikan masyarakat bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk membantu pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode text mining untuk menganalisis data tekstual yang berupa opini atau keluhan dengan mengklasifikasikannya menjadi beberapa kelas dan kemudian data set setiap kelas akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa topik khusus (cluster). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan terkait kemiskinan memiliki jumlah terbanyak dengan topik mayoritas yang dibahas adalah mengenai beberapa jenis bantuan sosial seperti KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang tidak didistribusikan dengan baik atau tidak tepat sasaran

---

ABSTRACTThe rapid development of Information and Communication Technology (ICT) has made it as one important part in daily life. The government sector in Indonesia is one of those who have tried to use ICT in order to build such a two way communication site with citizens (e-governement) by creating LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). All kind of reports that conveyed by citizens could be an important input for the government to assist the development and improvement of public services. Hence, this reaserch analyze citizen’s textual reports data by using text mining method. The textual data will be classified into several classes and then the data set in each class will be clustered into several specific topics (clusters). The results showed that poverty is the most reported category with the majority of its topics are about some kind of social aids such as KPS (Kartu Perlindungan Sosial) and BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) that are not well distributed or reached out the wrong target."

"Penelitian ini membahas mengenai jalannya implementasi Citizen Relation Management sebagai layanan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud penerapan e-government dan manajemen pengaduan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi Citizen Relation Management telah berjalan secara efisien dan efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa di Kelurahan Susukan, aplikasi Citizen Relation Management telah digunakan sesuai fungsinya dengan baik dan dapat mempermudah penanganan laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar implementasinya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

---

This research discusses the implementation of Citizen Relation Management as Integrated Public Complaint Handling Services held by DKI Jakarta government as one of e-government implementation and public complaint management in performing public services. This research aims to analyze whether the implementation of Citizen Relation Management has worked efficiently and effectively. The research approach applied in this research is a qualitative approach that outlined descriptively by conducting in-depth interviews and library research as data collection methods. This research showed that in Susukan Subdistrict, Citizen Relation Management application has been used for its intended purpose and could simplify the public complaint handling through various integrated complaint channel within the application. However, some aspects must be improved so the implementation could work way better than before."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 14 kanal online dan offline Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai sistem pengaduan resmi yang saling terintegrasi. Seiring dengan munculnya pandemi Covid-19, pengaduan masyarakat terkait Covid-19 di DKI Jakarta meningkat. Pada tahun 2020, dari 137.776 pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem CRM, 14.581 diantaranya merupakan pengaduan Covid-19. Dengan meningkatnya aduan Covid-19 di DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Covid-19 pada sistem CRM DKI Jakarta menggunakan 12 dimensi dari teori best practice manajemen pengaduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam kepada 7 informan, dan mengolah 989 sampel aduan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen pengaduan Covid-19 sistem CRM DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik dengan memenuhi delapan dari dua belas dimensi yang ada. Terdapat tiga dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu create closure, pengaduan sebagai isu strategis, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, dimensi penghitungan biaya tindak lanjut aduan belum dilaksanakan pada sistem CRM DKI Jakarta karena pegawai menggunakan sistem shift kerja sehingga tidak ada biaya tambahan bagi pekerja lembur.

---

Cepat Respon Masyarakat (CRM) is an official complaint system owned by the DKI Jakarta Provincial Government which has 14 online and offline complaint channels that are integrated with each other. Along with the emergence of the Covid-19 pandemic, public complaints related to Covid-19 in DKI Jakarta have increased. In 2020, amongst 137,776 public complaints that entered the CRM system, 14,581 of them were Covid-19 complaints. With the increase in Covid-19 complaints in DKI Jakarta, this study aims to determine the management of Covid-19 complaints in the DKI Jakarta CRM system uses the best practice theory of complaint management use twelve dimensions. This study uses a post-positivist approach, data collection is carried out by literature study, in-depth interviews with seven informants and processing 989 complaints samples. The results of the study concluded that the Covid-19 complaint management of DKI Jakarta's CRM system had been implemented properly by fulfilling eight of the twelve existing dimensions. There are three dimensions that have not been implemented optimally, namely create closure, complaint as a strategic issue, and internal control system. In addition, the dimensions of calculating the cost of following up complaints have not been implemented in the DKI Jakarta CRM system because employees use a work shift system so that there are no additional costs for overtime workers."