Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"Pimpinan puncak Badan POM telah menyadari pentingnya sosialisasibudaya oranisasi ke seluruh pegawai, yaitu Kredibilitas, Kecepatan, Kexjasamatim dan Profesionalisme, sehingga panting untuk mcngembangkan intnunent yangbenar untuk mengukur dan mengevaluasi budya organisasi di Balai / Balai BesarPOM di Indonesia.I-Iasil analisa rata - rata situasi saat ini pada budaya organisasi Balai / BalaiBesar POM adalah 3,16 dengan nilai rata-rata yang tinggi pada profesionalismeyaitu 3,24 dan kecepatan yaitu 3,24 sedangkan nilai rata -rata terendah adalahketja sama tim dengan nilai 3,06. Dapat diunltkan kuamya budaya organisasiBadan POM saat ini adalah profesionalisme = kecepatan > kredibilitas > kerjasama tim. Dari hasil estimasi interval dapat dilihat bahwa 95% diyakini rata -ratasitusasi saat ini budaya organisasi Balai /Balai Besar POM adalah diantara 3,13Sampai dengan 3,l9.Budaya organisasi yang berlaku di Balai / Balai Besar POM di Indonesiatidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, pendidikan, lama kelja, umur. BudayaOrganisasi tersebut dipengaruhi oleh status pemikahan dan jabatan. Instrumenpenelitian yang digunakan untuk mengukur Budaya Organisasi Badan POM diBalai / Balai Besar POM di Indonesia adalah instrumen penilaian yang valid danreliable.

---

Top management in The National Agency of Drug and Food Conn-ol

realized the importance of socialized organization culture to all its member, which

are Credibility, Speed, Team Work, and Professionalism, therefore it’s necessary

to develop correct instruments to assess and evaluate organization culture in

Provincial Agency of Drug and Food Control. For these above purpose, study in

focus of instruments development of organization culture in some of Provincial

Agency in Indonesia became necessary.

Average result value of this organization culture research in Provincial

Agency is 3,l6, categorized strong organizational culture, with highest average

value are in Professionalism (3,24), and Speed (3,24), while the lowest average

value is Team Work (3,06). This result in sequence is Professionalism = Speed >

Credibility > Team Work. The lowest organization culture has value 1,83 while

the highest has value 4. From analysis Of interval estimation of 95%, could be

quantifiable concluded that organization culture of Provincial Agency is between

3,13 unti13,l9.

There is no significant level in Education factor, Sex factor, Age factor,

and also in Working Duration factor. There is significant level in organization

culture between Structural Position and General Functional Position. The marriage status has significant influence in organization culture. Final conclusion

of this research is that the instruments of research which be used in this study to

measure organization culture are valid and reliable."

"Selama ini yang menjadi masalah di Subdit Inspeksi Produk II, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisiona1, Kosmetik dan Produk Komplemen unt-uk kegiatan pengawasan kosmetik yang ada di peredaran adalah tidak adanya basis data kosmetik terdaftar yang lengkap dan cepat bila diperlukan sewaktu-waktu untuk proses tindak lanjut atau pemberian sanksi kepada produser distributor importir yang melanggar. Juga belum adanya basis data kosmetik yang diuji sehingga tidak ada data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat baik tidak memenuhi syarat mutu maupun tidak memenuhi syarat penandaan.Kegiatan pengawasan kosmetik sangat didukung oleh sistem informasi yang 1engkap, cepat dan tepat. Dengan adanya prototype sistem informasi pengawasan kosmetik di Subdit Inspeksi Produk II ini diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini.Prototype ini selain menghasilkan basis data kosmetik terdaftar, basis data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, data monitoring juga dapat menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan kosmetik berupa indikator pengawasan untuk laporan bulanan, triwulan atau tahunan. Manfaat dari prototype sistem informasi pengawasan kosmetik ini diharapkan dapat mendukung keiancaran dalam proses pengawasan kosmetik yang ada di peredaran, yaitu di Subdit Inspeksi Produk II.

---

During the time becoming the problem in Sub Directorate of Inspection Product II, Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicine, Cosmetic and Product Complement for cosmetic control on the market is the cosmetic registration of data bases inexistence, complete and quickly when needed at any times in process of follow-up action or give of sanction to the company/distributor/importer which not complying. Also there is no the cosmetic analyze data bases, so that there is no the cosmetic data for cosmetic is compliance and the cosmetic data for cosmetic is not compliance for quality requirements and also labeling requirements.

Activity of the cosmetic control is very supported by complete information system, quickly and correct. With existence of information system prototype of the cosmetic control in Sub Directorate of Inspection Product II that hoped as solution for the solving of problems that happened during the time.

This prototype unless produces the cosmetic registration data basis, cosmetic data basis of compliance and not compliance, monitoring data but also it can produce output the result of cosmetic control of control indicator for report every month, three months or year. Benefit of information system prototype of this cosmetic control is expected can support fluency in process of cosmetic control to the market in Sub Directorate of Inspection Product II."

"Tenaga Kefarmasian melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di industri farmasi obat, apotek, rumah sakit, ataupun pada pemerintahan seperti di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui proses pengujian sampel QC serta mengetahui kebutuhan biaya analisa sampel di laboratorium Departemen Quality Control pada PT. Soho Industri Pharmasi selama periode Juli – Agustus 2021; diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para calon Apoteker sehingga dapat memahami pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM, serta berkontribusi sebagai seorang apoteker di lingkungan masyarakat; untuk mengetahui kesesuain resep pasien baik kajian administratif, farmasetik, dan klinis, serta untuk melaksanakann praktik kefarmasian berupa konseling obat terhadap pasien di Apotek Roxy Poltangan, Jakarta Selatan periode 01 – 30 November 2021. Pengambilan data diperoleh dari dokumen prosedur tetap setiap produk finished goods dan raw material and packaging; diperoleh dari seluruh UPT di Indonesia yang diakses melalui SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu); resep diperoleh dari pengunjung yang melakukan penebusan resep di Apotek Roxy Poltangan. Hasil penelitian diperoleh yakni kegiatan kefarmasian di PT. Soho Industri Pharmasi khususnya pada quality control telah sesuai dengan penerapan CPOB dan GMP untuk memastikan hasil produk yang konsisten sesuai persyaratan kualitas, keamanan, dan kemanjuran; Badan POM bertugas untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Presiden; Apotek Roxy Poltangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaksanaan penyiapan dan pelayanan resep yang diawali dengan skrining resep secara administratif, farmasetik dan klinis, kemudian dilanjutkan dengan dispensing obat.

---

Pharmaceutical fields carry out Pharmaceutical Work in the pharmaceutical industry, pharmacies, hospitals, or in government such as the Food and Drug Administration. This study has several objectives, to determine the process of testing QC and the cost of analysis in the laboratory of the Quality Control Department at PT. Soho Industri Pharmasi during the period July – August 2021; increase the knowledge and experience of prospective Pharmacists so that they can understand the supervision of Drugs and Food carried out by BPOM, as well as contribute as a pharmacist in the community; determine the suitability of patient prescriptions for administrative, pharmaceutical, and clinical studies, as well as to carry out pharmaceutical practices in the form of drug counselling to patients at the Roxy Poltangan Pharmacy, South Jakarta for the period 01 – 30 November 2021. Data were obtained from the standard procedure documents for raw materials and packaging finished goods products; obtained from all UPTs in Indonesia which are accessed through SIPT (Integrated Monitoring Information System); prescriptions are obtained from visitors who redeem prescriptions at the Roxy Poltangan Pharmacy. The results obtained are pharmaceutical activities at PT. Soho Industri Pharmasi, especially in quality control, has complied with the implementation of GMP and GMP to ensure consistent product results according to quality, safety, and efficacy requirements; BPOM Agency is in charge of supervising Drugs and Food by the provisions of the legislation, in coordination with the Minister of Health and is responsible to the President; Roxy Poltangan Pharmacy carries out pharmaceutical work that is by applicable laws and regulations, through the preparation and service of prescriptions, beginning with administrative, pharmaceutical and clinical prescription screening, followed by the drug dispensing."

"Penelitian ini membahas peredaran antibiotik tanpa resep dokter atau dokter gigi sebagai upaya mencegah resistensi antimikroba yang mengancam kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dapat memicu resistensi antimikroba, sehingga bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum terkait peredaran serta pengawasan antibiotik. Meskipun kebijakan mengenai penggunaan antibiotik telah tersedia, implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap pengaturan tersebut masih lemah. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter tetap menjadi permasalahan utama yang berkontribusi pada peningkatan kasus resistensi antimikroba. Melalui analisis Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, ditemukan adanya praktik peredaran antibiotik tanpa resep dokter. Kasus tersebut menunjukkan penjualan antibiotik secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk di warung yang bukan merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memperkuat pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi antibiotik. Pengawasan ini harus mencakup penjualan antibiotik di luar fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah resistensi antimikroba yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

---

This research discusses the circulation of antibiotics without a doctor or dentist's prescription as an effort to prevent antimicrobial resistance that threatens public health. The research uses doctrinal method with descriptive research type. The irrational use of antibiotics can trigger antimicrobial resistance, making bacteria resistant to treatment and increasing the risk of serious complications. This research analyses the legal arrangements related to the circulation and supervision of antibiotics. Although policies on antibiotic use are in place, the implementation and effectiveness of supervision are weak. The sale of antibiotics without a doctor's prescription remains a major problem that contributes to the increase in antimicrobial resistance cases. Through the analysis of Decision Number 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, it was found that there was a practice of distributing antibiotics without a doctor's prescription. The case shows the free sale of antibiotics by parties who do not have the expertise and authority, including in stalls that are not pharmaceutical service facilities. Based on the results of the study, it is recommended that the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Ministry of Health, the health department, and law enforcement officials, including the police, improve supervision and regulation of antibiotic distribution. This supervision should include the sale of antibiotics outside health care facilities to ensure compliance with regulations and prevent antimicrobial resistance that can endanger public health."

"ABSTRAKIndonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Badan POM bertujuan untuk memahami tugas, fungsi, serta ruang lingkup kegiatan dari institusi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, khususnya di Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dengan demikian calon Apoteker dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata mengenai pekerjaan pemerintahan di Badan POM.

---

ABSTRACT Indonesia should have an effective and efficient drug and food control system with capability to detect, prevent and control such products in order to protect the consumers security and health. Therefore, National Agency of Drug and Food Control is established with a networking, authority to conduct law enforcement and highly credible professionalism. The internship at NA-DFC was aimed to understand the duties, functions, and roles of NA-DFC, specifically at Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Therefore, the pharmacist would have extensive knowlege, insight, and good practical experience of NA-DFC. "

"ABSTRAKPermasalahan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki lingkup yang luas serta berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. BPOM menyediakan beberapa akses media sosial untuk menggalang peran aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat secara selaras dan terarah belum memenuhi harapan sehingga dibutuhkan sebuah strategi dalam pemanfaatan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan sebuah strategi formal berupa strategi media sosial sebagai upaya meningkatan partisipasi masyarakat dalam komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi kegiatan pengawasan obat dan makanan BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian applied research yang mengambil studi kasus pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave digunakan sebagai kerangka kerja dalam penyusunan strategi media sosial. Data dianalisis secara kualitatif yang dikumpukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan para pakar media sosial yang kemudian dianalisis dengan metode Thematic Analyis, observasi pengelolaan media sosial yang dimiliki BPOM saat ini, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.Penelitian ini menghasilkan 9 daftar kekuatan dan 9 daftar kelemahan yang diidentifikasi dari faktor internal serta menghasilkan 10 daftar peluang dan 9 daftar ancaman yang diidentifikasi dari faktor eksternal. Melalui matriks TOWS, dihasilkan 19 strategi pemanfaatan media sosial yang selaras dengan 4 sasaran strategis media sosial bagi BPOM.

---

ABSTRACTThe problems of food and drugs which under the authority of Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM has a broad scope and as well as the implications for public health and the nation 39 s economy. BPOM provide some access to social media to increase people 39 s active participation, but participation in a harmonious and focused not met expectations and so we need a strategy in the use of social media. This study was conducted to formulate a formal strategy in the form of a social media strategy as an effort to increase community participation in communication, information dissemination and education of BPOM rsquo s food and drug control activities.This research is applied research that takes a case study on Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave is used as a framework in the preparation of a social media strategy. Data were analyzed qualitatively that collected through interviews with stakeholders and experts of social media which is then analyzed by Thematic Analyis, observation of social media management owned BPOM today as well as other supporting documents.This study resulted in 9 list of strengths and 9 list of weaknesses that identified from internal factors as well as generate 10 list of opportunities and 9 list of threats that identified from external factors. Through the TOWS matrix, generated 19 social media strategy implementations that is consistent with the four strategic objectives of social media for BPOM."

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Ethica Industri Farmasi bertujuan agar calon Apoteker mengerti dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di industri, serta mengetahui penerapan CPOB di industri farmasi, dan memiliki keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri. Tugas khusus yang diberikan adalah mengenai perencaan implementasi sistem serialisasi 2D barcode untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat. Tujuan pembuatan tugas khusus tersebut adalah agar calon apoteker mengetahui tata cara implementasi sistem pengawasan obat berbasis digital yang terbaru, serta untuk dijadikan dasar penyusunan Standard Operational Procedure.

---

ABSTRACTInternship at PT. Ethica Industri Farmasi aims to enable pharmacists to know and understand the roles, duties and responsibilities of pharmacists in industry, and to know the implementation of CPOB in the pharmaceutical industry, and also to have the skills and practical experiences to do pharmaceutical work in industry. Specific tasks are given regarding planning the implementation of 2D barcode serialization system to improve the effectiveness of drug control. The purpose of making this special task is, so that pharmacists have knowledge and know the procedures for implementing the latest digital-based drug control system and later this special task will be used as the basic for the preparation of future Standard Operational Procedure."