Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km2 atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiimpah mempakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan t¢lu1< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya. Tcrcatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tcrs¢but belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarakat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoiahan sumber daya alam. Penelitian ini mencoba mengungkapkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _iuga menjadi kqiian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan rnasyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmberi peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal. Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-:tor internal m¢liputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclikan rata-rata SD atau tidak tampat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali pcluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat Iokal tidak dapat menunj ang partisipasi masyarakal dalam pengolahan sumbcr daya alam. Begitu pula dengan stmktur sosial yang tumbuh dan dipcrtahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan pcran Kcpala Klcn atau Kcrct dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kchadiran porusahaan moderen. Lembaga Musyawmah Adat Masyarakat Teluk Bintunj (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakal dikawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan bcrperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan amara rakyat dongan pcmsahaan dan sekaligus dapat memalisasikan kepurusan Gubemur Pfopinsi lrian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tcntang Standar Pembenan Kompcnsasi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya mcrangkul kelompok masyarakat yang masih m 2k3Il keberadaan LMAM`H3 msnjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan unruk pempexjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor ekstema! yaitu falclor yang berasal dari Iuar masyarakat yang meliputi Kebiiakan pemcrintah berupa UU /PP yang mcmberikan saluran dan peluang bagi masyarakat unluk ikut terlibat masih tcrsumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemelintahan Daerah sebagai penjabaran dari pasai 18 UUD 1945 temyata tidak ada salu pasal pun yang secara tegas menjelasl-can tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bag masyarakat untuk bcrperan serta dalam berbagai aktifim di biclang sosial, ckonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untulg mcnunjang atau mendorong keteflibatan masyarakat lokal masih sangat rerbatasf dan seballknya perusahaan lcbih berorientasi kepada clit penguasa karcna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengoiallan sumbcr daya alam membcxikan hak kepada Pemerintah unruk monopoli Dapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor ekstemal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal clalam pcngolahan sun-uber daya alam di kawasan tcluk Bintuni. Sam-sam cara yang bisa mendongkrak masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumbcr daya melalui proscs belajar baik secara bezjanjang maupun melalui pclatihan kelrampilan. Sclain ilu, saluran~saluran yang selama ini tersumbat periu dibuka schingga masyarakat ikut tcrlibat dalam bcrbagai kegiatan sosial , ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah panisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa pcrusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendckatan yang scmula dcngan beroxientasi kepada clit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini tentang pengelolaan sumber daya madu hutan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Keliling Semulung, Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang pengelolaan sumber daya madu hutan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, pengamatan partisipasi dan wawancara. Penelitian saya menunjukkan bahwa terdapat tiga sumber daya madu hutan yaitu repak, lalau dan tikung. Pada ketiga sumber daya madu hutan tersebut terdapat tiga unsur sumber daya yaitu, tanah, pohon dan sarang lebah. Pengelolaan pohon dan tanah dan sarang lebah pada repak, lalau, dan tikung, dilakukan dengan cara berbeda. Adapun hak kepemilikan sarang lebah pada repak, lalau, tikung adalah sama yaitu sebagai pemilik, sedangkan hak kepemilikan pada tanah dan pohon berbeda. Pengelolaan tanah, pohon dan sarang lebah pada ketiga sumber daya madu tersebut dilaksanakan sesuai dengan pranata yang berlaku di masyarakat dan pranata yang berlaku merupakan aturan adat. Pranata ini memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya maduhutan. ...... This research is about the management of forest honey resources in Keliling Semulung. This study used a qualitative approach to get a description of forest honey resource management. The data was collected by the method of literature, participation observations and interviews. My research shows that there are three resources of forest honey that are repak, lalau and tikung. On the third of the forest honey resource, there are three elements of resources, that are land, trees and honeycomb. Management of land and trees and honeycomb on repak, lalau, and tikung, carried in a different way. The ownership rights honeycomb on repak, lalau, tikung are the same being as the owner, while the land and tree tenure is different, Management of the soil, tree and honeycomb on all three honey forest resources is implemented according with the institutions who prevailing in society and institutions which applicable constitute customary rules. This instituions holds an important role in the management of forest honey resources.

Abstrak :
Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam.

Abstrak :
Studi ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor pcnyebab dan akibat dari kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya air sekaligus memperkenalkan program korporatisasi pengelolaan sumber daya air pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu pendekatan baru di bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sebagai upaya awal dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dana pemerintah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh instansi tersebut sepenuhnya memperoleh biaya dari pemerintah, baik yang berasal dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Melalui Undang-Undang No. 22 tahun |999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya air termasuk penggalian dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah. Penyerahan wewenang tersebut memerlukan Waktu dan persiapan dalam banyak hal, terutama persiapan mengenai sumber daya manusia di daerah, yang secara kualitatif` relatif masih rendah. Studi ini merupakan studi kasus pada Balai PSDA Ciujung -Ciliman,yaitu Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang mendapat bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Bantuan pinjaman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga menimbulkan sikap kurang bahkan tidak mampu untuk menggali dana dari sumber lain, kecuali dari sumber pinjaman tersebut. Ketergantungan ini merupakan kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air,yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pernguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam menganduug makna sebagai suatu kewenangan nsgara untuk mengelola. yaitu mengatur, membina dan mengendalikan pemanfaatannya. Kewenangan tersebut harus berada dalam kerangka upaya menciptakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat atas dasar prinsip keadilan. Ini berarti, bahwa pengelolaan Sumber daya air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan keuangau secara profesional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan demikian dimaksudkan sebagai upaya menggali potensi dan dana dari masyarakat, swasta dan dunia usaha. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya pebelajaran dalam rangka memperdayakan organisasi dan masyarakat di sekilarnya. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupn kuisioner yang dibagikan kepada semua pegawai Balai PSDA melalui skala-skala sikap terhadap korporatisasi pengelolaan sumber daya air. Studi ini menemukan hasil~hasil sebagai berikut;(l). Sikap terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama pada pegawai tingkat pelaksana. yang umumnya berpendidikan relatif rendah menyatakan, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah hanya merupaikan tugas pemerintah. (2 ) Sikap terhadap penyediaan dana untuk pengelolaan sumbcr daya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah. (3) Kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air. kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang merata pada semua tingkatan pegawai dan kebiasaan mereka selama bertahun-tahun selalu tergantung pada angggaran pemerintah. lni terbukti. bahwa umumnya pegawai pada lapisan bawah menyatakan, bahwa penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air merupakan merupakan tanggung jawab pemerintah.(4)Kecuali pada level pimpinan Balai PSDA, ternyata konsep mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, belum banyak dikenal. Saran-saran yang, dapat diajukan adalah ; (1) Perubahan sikap mengcnai pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan lebih merata pada semua tingkatan pegawai, antara lain melalui pelatihan. (2) Korporatisasi pengelolaan snmber daya air sebagai salah satu alternatif pendekalan baru dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya, perlu disosialisasikan kepada semua jajaran pegawai Balai PSDA melalui berbagai bentuk dan metoda pelatihan.(3).Pelatihan mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, perlu didukung oleh perubahan dan atau penyesuaian organisasi Balai PSDA yang dapat mengakomodasi kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menghimpun dana dari pemakai air dan sumber daya air. (4) Program pelatihan tersebut harus dikaitkau dengan sistem pengembangan pegawai termasuk sistem penilaian untuk kerja dan imbal jasa yang adil.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai hubungan bisnis dan politik dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Dengan kasus pemanfaatansumber air Sigedang Kabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama-Danone. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha di tingkat Kabupaten Klaten yang mempengaruhi pengelolaan sumber air Sigedang. Penelitian ini akan menjelaskan sebab akibat bekerjanya hubungan bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha sebagai dasar dari keputusan penyerahan aset Sigedang kepada PT. Tirta Investama-Danone. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terbesar dari proses pengalihan aset sumber air Sigedang kepada PT.Tirta Investama-Danone adalah hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan elit politik di Kabupaten Klaten pada tingkat eksekutif, legislatif, dan pemerintahan desa. Gerakan penolakan dilakukan oleh petani melalui Koalisi Rakyat Klaten Untuk Keadilan yang mendapat dukungan kelompok birokrat reformis, namun gerakan tersebut tetap masih belum mampu mencapai tujuannya yaitu kajian ulang terhadap keputusan pengalihan aset sumber air Sigedang. Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi teori memperlihatkan bekerjanya hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan penguasa didasarkan pada pencapaian kepentingan pribadi dari kedua belah pihak. Hubungan bisnis dan politik yang berpusat pada Bupati dan perusahaan akhirnya ?menyandera? pemerintah yang tidak dapat bersikap tegas atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan kelompok bisnis yang berupaya ?menyandera? birokrasi dalam bekerjanya pihak swasta pada sebuah kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy;This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy, This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy]

Abstrak :
Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. ......The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat hukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas juga terkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi atas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of customary law communities in forest management in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenous people to manage forests by the state. In addition, also discussed related to the legal history of forest management and forest management paradigm in Indonesia as an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective of this study is to provide a description of the condition of forest management by indigenous people in Indonesia.

Abstrak :
Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM, peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatan personil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaan SDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun. ......At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile, secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement.