Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Perspektif tindakan Kepolisian baik sebagai individu, sebagai fungsi dan sebagai organ sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik sebagai akibat kegiatan pembangunan industri maupun akibat limbah dari kegiatan usaha industri, dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan sebagaimana diatur antara lain dalam PP No.13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri jo PP No.51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo SK Menteri Perindustrian No.2911M/SK/14I1989 Tentang Tata Cara Perizinan dan Standart Teknis Kawasan Industri Jo SK Menteri Perindustrian No.1341M14r 988 Tentang pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri jo KEPPRES No.77 Tahun 1994 Tentang BAPEDAL jo Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan ruang dan jo Undang-Undang Kepolisian RI No.13 Tahun 1961 jo Undang-Undang HAP No.8 Tahun 1981. Pencegahan pencemaran yang meliputi antara lain pemilihan lokasi sesuai RTR, pembuatan AMDAL, pengolahan dan Iain-lain, serta penanggulangan, seperti penetapan kualitas limbah dan nilai ambang batas bagi lingkungan, penanganan limbah melalui daur ulang dan sebagainya.Adanya kemungldnan perusahaan kawasan industri diberikan batas waktu 3 (tiga) tahun untuk tidak menyusun RKL, RPL setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, sebagaimana dimaksud SK Mentri Perindustrian No.291/MISK/1O/1989, dan hanya adanya kewajiban menyusun AMDAL, RKL dan RPL apabila ada dampak panting pada tingkat izin tetap sebagaimana diatur di dalam PP No.51 Tahun 1993 Tentang AMDAL maka memberi peluang pada tingkat persetujuan prinsip bagi perusahaan industri terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan itu dapat terjadi tidak saja setelah usaha industri itu beroperasi tapi dapat juga pada tahap persiapan dan usaha pembangunan industri. Keadaan ini menjadikan tidak efektifnya peraturan Izin Usaha Industri dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah adanya peluang dari peraturan yang ada, kesadaran yang rendah dari pengusaha industri mengenai pentingnya melestarikan kemampuan lingkungan. Selain dari hal peraturan perundang-undangan maka pelaksana dan pengawas undang-undang terutama sesuai Pasal 7a Undang-Undang 8 Tahun 1981, dimana jajaran terdepan selaku penyidik utama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia masih mempunyai beberapa kendala di lapangan mempunyai beberapa kendala di lapangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan atau Integrated Criminal Juctice System khususnya pencegahan dan penanggulangan delik pencemaran lingkungan."

"Sector of industry is one of important sector in Indonesia as its role in the absorption of man power, and Its contribution in the gross domestic product of Indonesia. Facing trade liberation and globalization, industry sector is facing uncertain future condition. In one side, liberation will open wide market prospect but on the other side competition level among countries will become tighter. Acknowledged that, we want to analyze that how to develop Industry sector of Indonesia by diamond cluster model of Porter."

"ABSTRAKWIWIK PUDJIASTUTI8399160393KAJIAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KINERJA PADA BALAIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA - IAKARTADALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN(KASUS : PROSES PEMBELAJARAN PADA BALAI BESAR INDUSTRIKIMIA)xv + 138 Halarnan + 16 Tabel + 6 Gambar + Il LampiranDaiiar Pustaka 2 21 buku + 8 Artikel + 7 lain-Iain (tahun 1995 S/d 2000 )Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia adalah unitpelaksana telcnis di bidang penelitian dan pengembangan dalam lingkunganDepartemen Perindustrian dan Perdagangan. Masalah utama yang dihadapiadalah rendahnya kinelja yang dimiliki Balai Besar Industri Kimia yangditunjukkan dengan kecilnya penerimaan dari Iayanan jasa.Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Penelitian deskriptif dilalcukan untuk mengkaji keadaan yang teljadi yangdalam hal ini adalah proses pembelajaran di Balai Bcsar Induslri Kimia dalamupayanya meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian analitis imaksudkan untuk melihat sejauh mana hubungan antara keadaan yang lerjadiatau variabel yang mempengaruhinya.Penerapan pembelajaran tertinggi di Balai Besar Indnstri Kimia adalahpada penerapan disiplin keahlian pribadi (pergonal mastery). Sedangkanpenerapan terendah adalah untuk disiplin berpikir sistem (system ihinldng ).Dengan melihat persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima danharapan pclanggan terhadap layanan yang dibcrikan, diperoleh hasil bahwakualitas layanan jasa Balai Besar Industri Kimia masih rendah fiengankesenjangan (tingkat layanan) (-) 0,45 serta tingkat kepuasan pelanggan86,96% yang berarti bahwa layanan yang diberikan masih di bawah harapanpelanggan atau pengguna jasa, sehingga masih perlu ditingkatkan.Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya peningkatan kinclja melaluipeningkatan disiplin pembelajaran khususnya dalam menyelesaikanpermasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di Balai Besar Industri Kimiatermasuk di dalamnya melakukan perubahan-perubahan yang di.haruskan.Melalui berpikir sistem akan dipcrolch jalan tcrbaik dalam meningkatkankinerja Balai."

"Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit yang salah satu klaster prioritasnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut diperlukan penelitian mengenai dampak pengembangan industri pengolahan kelapa sawit terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi Input - Output dengan simulasi investasi pada industri pengolahan kelapa sawit. Sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor kunci pada Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki angka pengganda output sebesar 1,324568, angka pengganda pendapatan biasa sebesar 0,283317 dan pengganda pendapatan Tipe I sebesar 1,262833. Sedangkan angka pengganda lapangan kerja biasa dari sektor tersebut adalah 0,0000510 dan angka pengganda lapangan kerja Tipe I sebesar 1.1629549. Dengan suntikan investasi pada industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2,3 trilyun berdampak pada peningkatan output sebesar 0,89%, pada peningkatan pendapatan sebesar 0,72% dan pada peningkatan lapangan kerja sebesar 4,63%. Dampak peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja tersebut tidak terlalu besar diperkirakan karena masih lemahnya kaitan antar industri pengolahan tersebut dan dikarenakan sebagian besar produk CPO langsung diekspor ke luar wilayah dan belum diolah lebih lanjut pada industri lainnya.

---

In order to improve national industries competitiveness, Government has establishes a policy to develop palm oil industries with its prioritized cluster in East Kalimantan Province. This policy equals to East Kalimantan vision to be the leading centre of agro industry supported by the availability of palm oil. Therefore, research about impact analysis of palm oil industries towards East Kalimantan?s economy is needed. Research is done by using Input ? Output Analysis, by identifying key sectors, calculating multiplier impact, and exercising the simulation of investment on palm oil industries.The palm plantation sector is one of the key sectors and it has output multiplier in amount of 1,324568, its regular income multiplier is 0,283317and its Type I income multiplier is 1,262833. Meanwhile, its regular employment opportunity multiplier is 0,0000510and its Type I employment opportunity multiplier is 1,1629549. With 2,3trillion rupiahs investment, the output multiplier increases by 0,89%, the income multiplier increases by 0,72%, and employment opportunity increases by 4,63%. This insignificant impact is happened presumably because the weak linkage between palm oil industries and because the majority of CPO production are going straight to be exported without being processed further in domestic industries."

"Industri pesawat tempur termasuk industri strategis untuk menjaga pertahanan Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat kendala, seperti teknologi terbatas, pendanaan kecil, dan prosedur pengadaan yang tidak jelas. Sehingga pengembangan yang berlandaskan pada strategi harus diimplementasikan pada industri strategis pesawat tempur agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa tertata rapi dan mencapai hasil yang maksimal demi kemandirian industri strategis pesawat tempur. Studi ini bertujuan menjelaskan pengembangan industri strategis pesawat tempur guna mendukung TNI angkatan laut terhadap pertahanan negara di perbatasan maritim. Penelitian ini termasuk studi kualitatif dengan model explanatory. Temuan pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan industri pesawat tempur dalam negeri dapat mendukung TNI AL dalam menjaga pertahanan negara di perbatasan maritim. Dalam tahap perencanaan, TNI AL dapat terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas seperti: memasang target industri, menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran, dan menyediakan bahan baku. Pada tahap pengembangan, TNI AL dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti penerapan kedisiplinan waktu dan kualitas produk, penanganan masalah selama produksi, dan melakukan pengawasan selama produksi. Temuan kedua, upaya strategi yang perlu dilakukan agar dapat memproduksi pesawat tempur secara mandiri adalah perlu adanya keputusan strategis dari elite, perlu adanya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur yang akan disasar.

---

The fighter aircraft industry is a strategic industry to maintain Indonesia's defense as a maritime country. There are obstacles, such as limited technology, low costs, and unclear procurement procedures. So that development based on strategy must be implemented in the fighter aircraft industry strategy so that planning, implementation, and evaluation can be neatly arranged and achieve maximum results for the sake of the independence of the fighter industry. This study aims to explain the development of a fighter aircraft industry strategy to support the Indonesian Navy for national defense on maritime borders. This study is qualitative and employs an explanation model. The first finding is that the planning and development stages of the domestic fighter aircraft industry can support the Indonesian Navy in maintaining national defense on maritime borders. In the planning stage, the TNI AL can be directly involved in every activity such as: setting up target industries, preparing human resources, preparing budgets, and providing raw materials. At the development stage, the Indonesian Navy can be directly involved in activities such as applying time discipline and product quality, handling problems during production, and conducting supervision during production. The second finding, the strategic effort that needs to be carried out in order to be able to produce fighter aircraft independently is the need for strategic decisions from the elite, the need for in-depth studies regarding the type of fighter aircraft to be targeted"

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan proteksi terhadap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada masa Orde Baru. IPTN merupakan salah satu industri strategis pengembangan teknologi maju yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini merupakan kebijakan untuk melindungi produksi pesawat IPTN sebagai industri yang sedang tumbuh dari persaingan industri-industri pesawat asing yang sudah besar. Penelitian sebelumnya dalam “Upaya Anak Bangsa Menciptakan Pesawat Terbang N-250 Tahun 1976-1995” milik Raedi Fadil hanya membahas mengenai perkembangan teknologi dibidang industri dirgantara di Indonesia pada masa tersebut. Melalui penelitian ini, maka dapat khusus menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dirgantara melalui kebijakan proteksi dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Ijin Pengoperasian Pesawat Terbang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber dan selanjutnya akan diproses melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memberikan kemajuan bagi IPTN. Kemajuan terdapat pada kenaikan intensitas penjualan pesawat-pesawat tertentu dan peningkatan SDM. Namun, kemajuan hanya bertahan hingga tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia memasuki krisis moneter mulai tahun 1997.

---

This research explains the application of protection policies to Nurtanio Aircraft Industry (IPTN) during the New Order era. IPTN is one of the strategic industries for developing advanced technology that gets special attention from the government with the issuance of protection policies. This protection policy is a policy to protect IPTN aircraft production as a growing industry from the already big competition foreign aircraft industries. Previous research in Raedi Fadil's "The Nation's Efforts to Build N-250 Airplanes in 1976-1995" only discussed technological developments in Indonesia aerospace industry. Through this research, it is specifically explain the government's efforts to develop the aerospace industry through protection policies with the issuance of Presidential Instruction Letter No. 1 of 1980 concerning the Prohibition of Entry and Granting of Aircraft Operation Permits. This research uses the historical method by collecting sources and next steps through the process of source criticism, interpretation, and historiography. These efforts show that the protection policy is making progress for IPTN. Progress is in increasing human resources and the intensity sales of aircraft. However, this progress only lasted until 1996, its because Indonesia entered a monetary crisis starting in 1997."