Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menyampaikan beberapa segi teknik pengurukan pantai untuk keperluan bangunan teknik sipil, yang akhir-akhir ini mulai banyak dilaksanakan atau direncanakan, dalam rangka usaha pengembangan kota pantai, atau pembangunan fasilitas teknik pantai di beberapa wilayah Indonesia. Untuk tujuan tersebut, disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, serta juga penyajian metode modern pelaksanaan pengurukan dengan pembuatan dinding diaphragma sebagai dinding penahan tanah. Dengan menggunakan metode pengurukan yang memakai dinding diaphragma sebagai struktur penahan tanah, maka bisa dilakukan optimalisasi kualitas pekerjaan yang lebih baik dan aman, terutama untuk kondisi tanah dasar yang lunak."

"ABSTRAKDalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan pengaturan bangunan yang ditetapkan oleh Stadsvorming Ordonnantie 1948/Stadsvorming Verordening 1949 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Pada kenyataannya secara yuridis kedua peraturan itu tetap berlaku. Pihak Departemen Dalam Negeri memakai SVO/SVV sedangkan Departemen Pekerjaan Umum mempergunakan SKB. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam kenyataan praktek. Sedangkan perbedaan dan persamaan yang diatur mengenai penyebutan secara tegas tentang peraturan bangunan, prosedur penetapan, dan materinya serta kaitannya dengan rencana kota. Kemudian sistem tata pemerintahan, sistem tata hukum, dan intervensi pemerintah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam pengaturan bangunan."

"Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014. Analisa yang dilakukan dalam Skripsi ini terhadap reklamasi Teluk Jakarta akan mencakup isu hukum tanah, perizinan, dan juga lingkungan hidup yang memiliki kaitan erat dengan hukum pertanahan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Isu hukum tanah akan mencakup status tanah yang timbul akibat reklamasi dan juga cara developer dapat memperoleh tanah tersebut. Isu perizinan mencakup variasi izin yang diperlukan dan juga kewenangan penerbitan izin dalam reklamasi Teluk Jakarta. Terakhir, isu lingkungan hidup akan menilai dampak negatif dari reklamasi dan dibandingkan dengan dampak positifnya, sesuai pengaturan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kemudian, Skripsi ini juga akan melakukan perbandingan proyek reklamasi Teluk Jakarta beserta pengaturan reklamasi di Indonesia dengan praktik-praktik reklamasi di Negara lain yang telah melaksanakan reklamasi, seperti Singapura, Jepang, dan Korea.

---

Land reclamation as a way in obtaining land become a major issue nowadays in Indonesia, especially Jakarta, noting the recent reclamation plan of Teluk Jakarta consisting of 17 islands on the coast of North Jakarta. In order to assess the legitimacy of the project, this Undergraduate Thesis will observe the regulations regarding reclamation, starting from Law No. 27 Year 2007 to Ministry of Seas and Fisheries Regulation No. 28 Year 2014. The analysis of this Undergraduate Thesis will consists of land law issues, permit, and environmental issues, which are inextricably related to land law issues as mentioned in Article 15 of Indonesian Land Law. The land law issue will cover the land status that is created by virtue of reclamation and the method on how developers could obtain them. The permit issue will cover the types of permit required and the respective entitled institutions that could issue them. Finally, the environment issue will compare the negative and positive impacts the reclamation will generate, by virtue of Article 34 of Law No. 27 Year 2007. Furthermore, this Undergraduate Thesis will also compare different international reclamation projects in other countries including their respective regulation, such as Singapore, Japan, and Korea, with the Teluk Jakarta reclamation in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pengembangan kota kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan teori Soft Condition di Indonesia. Kota kreatif pada penelitian ini diukur melalui konsentrasi industri kreatif dengan metode LQ. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat apakah faktor soft memiliki peranan penting dalam pengembangan kota kreatif sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai literatur bahwa kota kreatif perlu memiliki unsur soft dan hard. Dengan menggunakan metode estimasi OLS pada data Sensus Ekonomi 2006, penelitian ini menemukan industri kreatif di Indonesia tidak memiliki karakteristik yang sama. Untuk mendalami mengenai industri ini, peneliti membagi industri kreatif menjadi dua kategori yaitu industri kreatif berbasis budaya dan industri kreatif berbasis teknologi informasi mengikuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi 2016 . Hasil menunjukan bahwa sebagian teori dari Soft Condition dapat diaplikasikan pada kedua bentuk kota kreatif, akan tetapi variabel toleransi hanya berpengaruh positif pada industri kreatif berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, dalam industri kreatif berbasis budaya toleransi justru menghambat perkembangan industri ini. Temuan lain dalam penelitian ini adalah kota kreatif berbasis teknologi informasi lebih diminati oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan kota kreatif berbasis budaya. Dalam persebarannya sendiri, konsentrasi industri kreatif berbasis teknologi lebih tinggi pada kotamadya dibandingkan dengan industri kreatif budaya yang sebagian besar berada di kabupaten.

---

ABSTRACTThis research focused on development of creative city and factors affecting it, using Soft Condition theory in Indonesia. Creative city in this research are measured by concentration of creative industry sectors, by using LQ, which is the aim of Indonesia rsquo s government policy for pursuing creative industry as its main competitive advantage in the region. Specifically, this research aims to see whether Soft Condition in a city matters for the development of creative city, as many have said that the combination between hard and soft factors. Using OLS regression analysis on 2006 Indonesia rsquo s Economic Census data, I have found that creative industry in Indonesia does not share identical characteristics. To further explore about this industry, I divide creative industry into two categories which is traditional culture based and creative based industry referring to the work done by Fahmi 2016 . The results showed that most of Soft Condition factor affects the development of these creative city, but tolerance only works well with creative based industry. On the contrary, in culture based industry, the tolerance might disincentive the development of creative cities. The research also found that in Indonesia, creative city based on creativity are more favorable for those who have a better education degree rather than to stay in culture based creative city. As for the distribution itself, creative based industry relatively concentrated on municipalities kota while culture based industry are concentrated on district kabupaten ."

"Ekspansi perkotaan dan dinamika demografi diperkirakan akan berdampak signifikan pada negara berkembang, dengan Indonesia mengalami peningkatan populasi perkotaan yang cepat dari 14,5% pada tahun 1960 menjadi 57% pada tahun 2021. Urbanisasi yang tidak direncanakan dengan baik menimbulkan tantangan seperti keterjangkauan perumahan yang tidak memadai, infrastruktur yang tidak memadai, dan ruang terbuka hijau spasi. Untuk mengatasi masalah ini, kota-kota baru sedang dikembangkan dengan standar hidup berkelanjutan dan kepedulian lingkungan. Indikator perumahan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan. Namun ketersediaan indikator perumahan terbatas, terutama untuk pedoman perencanaan dan pembangunan di kota-kota baru. Studi ini bertujuan untuk memberikan daftar indikator perencanaan perumahan perkotaan yang berkelanjutan di kota-kota baru dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi literatur, penilaian ahli, dan studi lapangan. Hasilnya memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi referensi untuk perencanaan perumahan berkelanjutan di kawasan perkotaan baru.

---

Urban expansion and demographic dynamics are expected to significantly impact developing countries, with Indonesia experiencing a rapid urban population increase from 14.5% in 1960 to 57% in 2021. Poorly planned urbanization leads to challenges such as inadequate housing affordability, inadequate infrastructure, and green open spaces. To address these issues, new cities are being developed with sustainable living standards and environmental concerns. Sustainable housing indicators can help improve urban life quality. However, the availability of housing indicators is limited, especially for planning and building guidelines in new cities. This study aims to provide a list of sustainable indicators for urban housing planning in new cities using a qualitative approach, combining literature studies, expert judgment, and field studies. The results provide a reference for future research and serve as a reference for planning sustainable housing in new urban areas."