Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"

"Tesis ini mengkaji tentang perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan konstitusionalitas pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini. Masalah konstitusional kedudukan wakil kepala daerah dan persoalan pemaknaan pemilihan kepala daerah secara demokratis haruskah untuk seluruh daerah, termasuk daerah istimewa menjadi bagian dari kajian. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep juga pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian. Bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya pernah diberlakukan pengaturan pengisian jabatan kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tersebut dipengaruhi dan ditentukan oleh corak peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang ditetapkan oleh rezim pemerintahan yang berlaku. Pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat. Dasar hukum pelaksanaannya cenderung merujuk pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang menafsirkan makna pemilihan demokratis sebagai pemilihan umum. Kedudukan Wakil Kepala Daerah dan pemilihan umum untuk memilih wakil kepala daerah yang dilaksanakan satu paket dengan kepala daerah meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi adalah konstitusional. Pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan demokratis tidak harus dimaknai dengan pemilihan langsung untuk seluruh daerah. Menurut konstitusi pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berbedabeda untuk setiap daerah termasuk untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.

---

This thesis examines the development of position filling mechanism of regional and vice regional head in the constitution that has been issued by Indonesian Government before and the constitutionality of position filling problem through the current elections of regional and vice regional head. The constitutional position problem of the Vice Regional Head and meaning issue in democratic local elections, whether or not it should be for the entire region including a special area, becomes part of the study. This study examines the use of normative legal research methods. Law approach, case and concept approach, and historical approach are used to assess research problems. Legal materials are analyzed by using syllogisms and interpretation.

The results show that the development of position filling mechanism of the regional and vice regional head amended from time to time. In its development, direct and indirect position filling regulations have ever been imposed. Changes in the mechanism of position filling of the regional head is affected and determined by the mode of legislation of regional autonomy regime stipulated by government regulations. The position filling through the current elections of regional and vice regional head does not have a strong constitutional basis.

The legal basis for its implementation tends to refer to the legal politics of the legislators who interpret the meaning of democratic elections as elections.Position of Regional Head and general elections to elect representatives of regional heads that was conducted together with the head region election is constitutional, although not set explicitly in the Constitution. Filling the position of the regional head through democratic elections should not be interpreted as direct elections for the entire region. According to the constitution, regulation for the position filling of regional and vice regional head may be different for each local unit of government, including special regions. According to the constitution, regulation for the position filling of regional and vice regional head may be different for each local unit of local government."

"Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

---

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions, conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri can occupy civilian positions need to be reconsidered."

"Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara tegas disebutkan dalam UU ASN, dapat dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan, sedangkan untuk level Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan sistem merit. Walaupun sudah 4 tahun sejak terbitnya UU ASN, namun belum banyak instansi pusat maupun daerah yang menerapkan proses pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara sistem merit. Kementerian ESDM dalam kurun waktu 4 tahun  terakhir yaitu 2015-2018 sudah 21 kali melakukan proses mutasi jabatan, dimana total pejabat yang mengalami mutasi ada 1.775 orang. Dari total 792 jabatan structural yang ada di Kementerian ESDM, terdapat 59 jabatan dimana latar belakang pendidikan pejabat yang mendudukinya tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang seharusnya Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan merit system dalam proses pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerain ESDM.  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerian ESDM secara umum belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Masih terdapat perbedaan prosedur antar Unit dalam menentukan calon peserta seleksi jabatan, belum adanya standar kompetensi jabatan menyebabkan pengukuran kompetensi peserta hanya bisa dilakukan sebagian, dan pelaksanaan rotasi jabatan belum berdasarkan pola karir.

---

After Law No.5 of 2014 about Civil State Apparatus Act published, or better known as the ASN Law, the management of civil servants must be based on a merit system. Likewise, the process of filling in structural positions, starting from the Main High Leadership Position to the highest up to Supervisory Position, must be based on merit systems. For the position of High Leadership Position explicitly stated in the ASN Law, it can be done through open bidding/auction positions, while for the level of Administrator Position and Supervisory Position is done by taking into account the merit system. Even though it has been 4 years since the publication of the ASN Law, yet not many central and regional agencies have implemented the process of filling in the positions of Administrator and Supervisory Position on a merit basis. The Ministry of Energy and Mineral Resources in the last 4 years, namely 2015-2018, has 21 times carried out the transfer process, where there were 1,775 officials who had a mutation. Out of a total of 792 structural positions in the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 59 positions where the educational background of the occupying officials is not in accordance with the job competencies that should be used. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation of filling in the Administrator and Supervisory Position in the Ministry of Energy and Mineral Resources in general was not fully based on the principles of merit system. There are still differences in procedures between Units in determining candidates for job selection, the absence of job competency standards causes the measurement of participant competency can only be done in part, and the implementation of job rotation has not been based on a career path."

"Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Implikasi tersebut akan meninggalkan jabatan atau kursi kosong di parlemen sehingga pengaturan di masa mendatang (ius constituendum) tentang prosedur pengisian kekosongan jabatan anggota DPR akibat pembubaran partai politik di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, walaupun Indonesia belum pernah mengalami hal demikian semenjak MK dibentuk, pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (rechtssicerheit) bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berperan langsung di dalamnya, baik partai politik maupun DPR itu sendiri, bila mana hal demikian terjadi dalam perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan sejarah, kasus, dan perbandingan dengan tiga negara. Hasil analisis dari Skripsi ini menunjukan bahwa akibat hukum pembubaran partai politik sendiri harus diatur melalui undang-undang. Kemudian, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dijadikan pilihan dalam pengisian kekosongan jabatan DPR. Oleh karena itu, sebagai upaya mengakomodir ketentuan-ketentuan tersebut, perlu adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait.

---

After the establishment of the post-reformation Constitutional Court, one of its powers is to dissolve political parties, Indonesian laws and regulations should also regulate further legal consequences of such dissolution. One of them is a follow-up regulation, one of the legal consequences of the dissolution of a political party, namely the dismissal of all members of the People's Representative Council "DPR" who are from the disbanded political party. The implication is that it will leave vacant positions or seats in parliament so that the ius constituendum regulation of procedures for filling vacancies in DPR positions due to the dissolution of political parties in Indonesia is very necessary. This is because, although Indonesia has never experienced such a thing since the Constitutional Court was formed, this arrangement is needed to provide legal certainty (rechtssicerheit) for the government, society, and parties who play a direct role in it, both political parties and the DPR itself if this happens in the development of Indonesia in the future. The research method used is a normative research method that is refined with a historical, case, and comparison approach with three countries. The results of the analysis of this thesis indicate that the legal consequences of the dissolution of a political party itself must be regulated by law. Then, there are several mechanisms that can be used as an option in filling the vacant position in the DPR. Therefore, to accommodate these provisions, it is necessary to make changes to the relevant laws and regulations."

"Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga berwenang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, obyektif dan akuntabel. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan. Artinya dalam setiap proses pengisian jabatan hakim konstitusi baik MA, DPR dan Presiden harus melaksanakan publikasi dan memberikan segala informasi terkait dengan proses yang dilaksanakan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Namun, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik dan tidak adanya standarisasi aturan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan indikator pelaksanaan prinsip transparansi. Proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang transparan mempengaruhi pembentukan independensi personal hakim. Semakin baik pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, semakin baik pula terwujudnya independensi hakim. Untuk mewujudkan independensi hakim, tentunya harus diterapkan pula mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi yang ideal berdasar prinsip transparansi. Perbandingan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di negara lainnya dapat menjadi sebuah inspirasi untuk membentuk mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi yang ideal berdasar prinsip transparansi untuk memperkuat independensi hakim konstitusi.

---

Constitutional Court is a judicial institution that has function as constitutional enforcer which have final decisions and as first and final level judiciary. According to the Law of Constitutional Court, the authority to fill the positions of constitutional judges is delegated to three institutions, those are MA, DPR and President. The filling the positions of constitutional judges by those institutions must be implemented based on the principles of transparency, participation, objectivity and accountability. Transparency is defined as openness. This means in every process of filling positions of constitutional judges, both of MA, DPR and President, must carry out publications and provide all information related to process in filling positions of constitutional judges. However, the Law on the Constitutional Court does not specifically regulated and there is no standardization of rules in filling positions of constitutional judges and indicators of implementation principle of transparency. The transparent process of filling position of constitutional judge affects personal independence of judges. Implementation the principle of transparency in filling the positions of constitutional judges makes higher independence of judges will be. To realize the independence of judges, of course, the mechanism for filling the position of an ideal constitutional judge based on the principle of transparency must also be applied. Comparison of mechanisms for filling the positions of constitutional justices in other countries can be an inspiration to form an ideal mechanism for filling the positions of constitutional judges based on the principle of transparency to strengthen the independence of constitutional judges."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan dengan beberapa kendalanya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisa secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach). Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, sinkronisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di masa yang akan datang.

---

This thesis discusses the regulation on direct election of regional heads as regulated one set in the Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government in conjunction with Law Number 12 Year 2008 regarding the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, associated with the existing provisions in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, especially in Article 18 paragraph (4), and the implementation with its obstacles.

This type of research in this thesis is a normative legal research with a qualitative analysis, using the approach to statutory law (statute approach). This study discussed the charging mechanism of the regional head office in the Law Number 32 Year 2004 jo. Law Number 12 Year 2008, the synchronization with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, especially in Article 18 paragraph (4), the charging mechanism of regional head office in the future as well."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah diantara mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia, yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi yaitu ketika masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1948; UU No. 18 Tahun 1965; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959; serta UU No. 5 Tahun 1974. Salah satu sifat yang dimiliki oleh fiqh yaitu muranah yang berarti bersifat luwes, fleksibel, atau lentur yang dapat berkembang seiring berubahnya tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Karena sifat muranah dari fiqh tersebut, memungkinkan berkembangnya fiqh baru di bidang politik yang boleh jadi berbeda dengan teori Imam al-Mawardi. Karena itu, memaksakan penerapan suatu pemikiran fiqh lama atau bahkan usang, tidak sejalan dengan sifat hakekat dari fiqh itu sendiri. Akan tetapi, fakta historis di Indonesia menunjukkan bahwa pernah diterapkannya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teori Imam al-Mawardi dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

---

This research deals with the mechanisms of the Regional Head election directly in Indonesia that is associated with the theory of Imam al-Mawardi. In theory, the Imam al-Mawardi mentioned that Regional Head appointed by the Head of State. There are two principal problems in this research. First, mechanisms of position filling of Regional Head in Indonesia is that in accordance with the theory of Imam al-Mawardi. Second, how the application of the thinking of the Imam al-Mawardi in Indonesia. The research method used was the normative juridical, namely the research using secondary data.

The results of this research are among the mecanishm of position filling of the Regional Head in Indonesia, which is in accordance with the theory of Imam al-Mawardi among them when the enactment of Law Number 22 Year 1948; Law Number 6 Year 1965; Presidential Determination Number 6 Year 1959; as well as Law Number 5 Year 1974. One of the characteristic by the fiqh that is muranah which means are supple, pliable or flexible, which can grow as a centralized place, time, and conditions. Because fiqh are muranah, allowing the development of a new fiqh in the politics that may be different from the theory of Imam al-Mawardi. Therefore, impose the application of a thought-provoking event long or even obsolete, inconsistent with the nature of the substance of the event itself. However, the historical facts in Indonesia shows that ever applied the legislation in line with the theory of Imam al-Mawardi. So, it can be concluded that the theory of Imam al-Mawardi made possible for applied in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanismepengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalamPasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, besertaundang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatangubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubabahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitisdan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus membahas kesesuaiantafsir pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4)UUD NRI Tahun 1945, membahas kesesuaian undang-undang yang mengatur pengisianjabatan gubernur terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, konsepmekanisme pengisian jabatan gubernur yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2001 TentangOtonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta konsep mekanismepengisian jabatan Gubernur di masa mendatang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the politics of state law setting the charging mechanism of the office ofgovernor as the head of the local government as stipulated in Article 18 paragraph (4) of theConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945, along with the organic laws thatspecifically regulate the charging mechanism governorship, the organic laws are law Number32 Year 2004 on Regional Government in conjunction with law Number 12 Year 2008concerning the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government.The type of research in this thesis is a normative legal research with analytical and legislationapproach. This study specifically addresses the suitability interpretation legislature (theHouse of Representatives and the President) to the provisions of Article 18 paragraph (4)Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, discusses the suitability of the laws thatgovern filling the office of governor of the provision of Article 18 paragraph (4) Constitutionof the Republic of Indonesia Year 1945, the concept of charging mechanism of governorshipas provided in Law Number 21 Year 2001 on Special Autonomy, Law Number 11 Year 2006concerning Aceh Government, Law Number 13 Year 2012 concerning PrivilegesYogyakarta, draft law on local elections, as well as the concept of charging mechanism of thepost of Governor in the future."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota BPK.Penelitian dalam Tesis ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory. Tesis ini menganalisis 9 (sembilan) negara yang merupakan negara anggota ASEANSAI.Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa.

---

ABSTRACTThere are three main problems to be analysed in this thesis. That are analysis of the amendement of regulation of the position fulfillment of BPK?s Member, analysis and review of the positions fulfillment of the Auditor General in ASEANSAI?s members, and ultimately analysis of The implication of the Constitutional Court Decision 13/PUU-XII/2013 in Judicial Review of the BPK?s Law Related to Term of Office.This research is classified as the descriptive explanatory, which is collecting and concluding the information about the observed problems. This approach is a qualitative research. As the matter of comparison, this thesis analysed nine countries as the country ASEANSAI member organization.The analysis results conclusion that the charging of office of the BPK over time, has developed very rapidly both in terms of mechanisms and future. After conducting the analysis, it can be concluded that positions fulfillment of BPK?s members from time to time undergoes a rapid development."