Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLingkungan bisnis yang terus berubah dan kompctisi global mcnuntutperusahaan untuk lcbih memfolcuskan dirinya pada sumber daya manusia.Kebcrhasilan perusahaan dalam memperbaiki kinexja pemsahaannya sangattergantung dari lcualitas SDM yang bersangkutan dalam bekexja sehinggaperusahaan pcrlu memiliki karyawan yang berkemampuan tinggi. Saiah satuusaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkatkemampuan karyawan adalah dengan melakukan penilaian alas performa yangditampilkan karyawan dalam melaksanalcan pekerjaannya.Penilaian kinmja adalah deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahanindividu (Cascio,l998). Penilaian kinenja ini memiliki peran penting diperusahaan untuk mengukur atau menilai tingkat performa karyawannya.Kesalahan-kesalahan yang muncul dalam penilaian dapat mempengaruhi hasilpenilaian kinmja. Sehubungan dengan hal tezsebut, penulis menemukan indikasiadanya masalah dalam penilaian kinexja PTA yaitu adanya ambiguitas baik itupads aspek yang menjadi ulcuran dalam instrumen penilaian kinelja serta teknikskoring penilaiannya. Ambiguitas ini dapat membuat basil penilaian kinexjamenjadi tidak akurat karena tidak dapat menilai kinerja knryawan yangsebenamya sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat digunakan sebagaidasar pengambilan keputusan. Selain itu juga penggunnan instmmen menurutpenulis dirasakan cukup rumit sehingga dapat membingungkan dalam mengisipenilaian.Mengacu pada permasaiahan tersebut maka diajukan usulan pcrbaikaninstmmen penilaian kinezja PT.A. Perbaikan tersebut meliputi operasionalisasiaspck penilaian, teknik skoring penilaian menggunakan metode BARS denganlima rentzmg skala, scrta perbaikan insuumen ke format yang men] adi lebihmudah untuk dipahami dan digunakan. Selain itu untuk mcningkatkan keakuratanpenilaian, diusulkan untuk membuat buku hzuian untnk mencatat aktivitasbawahan sehari-hari sebagai alat bantu mernori bagi para penilai.

---

ABSTRACTBusiness Environment which keep changing and global competition,challenge company more focussed himself at Human Resources Area. Companysuccesful! in improving working performance were very depend on HR qualitywhich connected at works, until company needs employee that have high skill.One way which can be used is to know difference employee working performanceby doing scoring for working performace that employee perform when doing theirjobs.Perfomance appraisal is a description about the strength and the weaknessof individual (Cascio,1998). Working performance have imporant role incompany to measure or review employee working performance. Errors thatemerge can be infltmce in performance appraisal results. With that reason, thewriter found indication of problems in performance appraisal at P'I`.A which isambiguity ofthe aspect of instrument criterion standard and from the scoringmethod. The ambiguity can made the outcomes of appraisal can be inaccuratebecause it can not measuring the real individuals perfonnance. Because of this,the information obtained can not be used as the basis of decision making. Inaddition, the writer thinks that the use of instrrunent is a little complicated so itcan be confusing for appraiser in filling up the appraisal.Refering to these problems, the writer propose revising of performanceappraisal. Revising performance appraisal includes operasionalizing the aspects ofdimensions and make scoring methods by using BARS (Behavior Anchors RatingScale) and revising the instrumental of performance appraisal into friendly used.To improve the acuracy of appraisal, is suggested to make log book in order torecord daily activities ofthe employees and as a memory aid for the appraiser oremployer."

"Seiring berkembangnya pembangunan nasional Profesi Penilai Publik di Indonesia yang sudah sangat diperlukan di dalam perekonomian di Indonesia dimana Profesi Penilai Publik mulai memasuki ranah-ranah umum termasuk ranah Pemerintahan. Di Indonesia, Profesi Penilai belum dilindungi dan belum mempunyai dasar hukum yang kuat karena belum adanya Undang-Undang yang bertujuan sebagai payung hukum profesi ini.Dasar hukum Profesi Penilai Publik saat ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014. Profesi Penilai Publik dalam pelaksanaan pekerjaannya hanya diatur berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). SPI dan KEPI adalah aturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penilai (MAPPI). Seluruh hal mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyetarakan kedudukan Konsumen, karena dalam prakteknya selama ini kedudukan konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah.Ketiadaan undang-undang bagi Profesi Penilai Publik telah membuat tidak adanya perlindungan mengenai kepastian hukum tentang hak-hak Konsumen, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam praktek pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Profesi Penilai Publik yang merugikan pengguna jasa Penilai Publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan perlu adanya upaya penguatan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen yang menggunakan jasa Penilai Publik, yaitu salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Profesi Penilai Publik yang mengakomodir semua kepentingan konsumen agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam menggunakan jasa Penilai Publik.

---

As the national development of Public Appraisal Profession in Indonesia which indispensable in the Indonesian economy where Public Appraisal Profession is begin entering into public domain including into government domain. In Indonesia, Public Appraisal Profession is not yet protected and has no legal basis since there is no law or rules that aim as the legal basis of this profession.

Legal Basis of Public Appraisal Profession is currently contained under the Regulation of Minister of Finance No. 101 / PMK.01 / 2014. On the implementation of his duty, Public Appraisal Profession is only governed by the Indonesian Assessment Standard - Standar Penilaian Indonesia (SPI) and the Indonesian Appraisal Code - Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). SPI and KEPI are rules issued by the Association of Appraisal - Asosiasi Penilai (MAPPI). All matter concerning Costumer Protection in Indonesia is currently regulated under the Law No. 8, 1999 regarding Costumer Protection. This law aims to equalize the position of the costumers, since the position of the costumers are always in a weak.

The absence of the law for Public Appraisal Profession has made the absence of legal certainty on the protection of the rights of the costumers, so many breaches that occur in the practice of the implementation of the duty carried out by the Public Appraisal Profession which adverse user of service of the Public Appraisal. According to the analysis that has performed, it is necessary to strengthen the law to protect customers who use the services of the Public Appraisal, which is by issuing the Law of Public Appraisal Profession to accommodate all the interests of costumers in order to get legal certainty and protection in the use of services Public Appraisal."

"Cedera terkait jatuh pada lanjut usia diidentifikasi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang memiliki konsekuensi besar dalam mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia. Identifikasi risiko jatuh penting dilakukan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat jatuh pada lansia. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan instrumen penilai risiko jatuh pada lansia di masyarakat, dengan memodifiksi instrumen IFRAT (Indonesian Fall Risk Assessment Tool) yang pernah dikembangkan sebelumnya, namun memiliki nilai akurasi yang rendah. Instrumen Modifikasi IFRAT mengidentifikasi risiko jatuh secara multifaktor meliputi status sosiodemografi (umur jenis kelamin, wilayah tempat tinggal), faktor instrinsik (riwayat jatuh seblumnya, riwayat penyakit kronis, depresi, inkontinensia, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dam gangguan keseimbangan) dan faktor ekstrinsik (lingkuran tempat tinggal dan konsumsi obat).Hasil penelitian ini mengidentifikasi prevalensi jatuh pada lansia dalam satu tahun terakhir sebesar 20% dan prevalensi jatuh selama monitoring ssebesar 12,5%. Instrumen M-FRAT memiliki akurasi yang baik berdasarkan nilai Receiver operating characteristic sebesar 0.76; 95%CI (0,688 – 0,824), dengan sensitifitas 71,15% dan spesifisitas 73,26%. Hasil uji kepraktisan menunjukkan bahwa instrumen M-IFRAT dapat diterima dan digunakan di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa instrumen M-IFRAT akurat dan praktis untuk menilai risiko jatuh pada lansia di masyarakat.

---

Fall-related injuries in the elderly are identified as a public health problem that has major consequences in affecting the quality of life of the elderly. One in four elderly people fall every year. Early detection of fall risk is useful in primary prevention efforts to reduce morbidity and mortality in the elderly caused by fall. This study is aimed at developing an instrument for assessing the risk of falls in elderly living in the community dwelling, by modifying the former instrument called IFRAT (Indonesian Fall Risk Assessment Tool) that has a low accuracy level. The Modified IFRAT identifies the risk of falling in a multifactorial approach including sociodemographic status (age, gender, region of residence), intrinsic factors (previous fall history, history of chronic disease, depression, incontinence, visual impairment, hearing loss and balance disorders) and extrinsic factors (home environment hazard and medication).

The study identified the prevalence of falls in the elderly in the past year by 20% and the prevalence of falls during monitoring of 12.5%. The M-FRAT instrument has good accuracy based on the Receiver operating characteristic score of 0.76; 95%CI (0.688 – 0.824), with a sensitivity of 71.15% and a specificity of 73.26%. The practicality test show that the M-IFRAT is practical and acceptable to be applied in community. It can be concluded that the M-IFRAT is accurate and practical to assess the risk of falls in the elderly in the community."

"Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, hasil penilaian jasa penilai digunakan dalam menentukan nilai jual beli tanah. Pemahaman atas ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa kedua belah pihak harus bermusyawarah terlebih dahulu yang mengacu pada hasil penilaian, sebelum menetapkan nilai ganti kerugian. Hal ini dikarenakan asas kesepakatan merupakan salah satu prinsip utama pengadaan tanah. Hasil penilaian tanah juga harus didukung oleh proses penilaian yang prosedural agar mendapatkan hasil yang objektif. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai penerapan penentuan nilai jual beli tanah yang berlaku sebagai nilai ganti kerugian dalam Putusan Nomor 7/PID-TPK/2022/PT.SMR; dan, analisis akibat hukum penilai pertanahan di dalam putusan tersebut yang tidak melakukan penilaian sesuai dengan prosedur penilaian yang benar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis adalah bahwa penentuan nilai jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi asas kesepakatan karena setelah mendapatkan hasil penilaian tanah, dilakukan negosiasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian. Namun, terdapat keraguan terhadap objektifitas penilaian tanah karena prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Konsekuensi pelanggaran tersebut dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif terhadap penilai tanah. Saran yang diberikan berupa perlunya pengaturan penentuan nilai jual beli tanah yang menegaskan keharusan adanya musyawarah yang tetap mengacu pada hasil penilaian jasa penilai. Penilai pertanahan juga hendaknya patuh terhadap pemenuhan standar penilaian agar menghindari pengenaan sanksi yang dapat terjadi.

---

The mechanism for small-scale land acquisition can be conducted directly through sale and purchase, swapping, or other methods agreed upon by both parties. Based on the provisions of Article 53 paragraph (4) Permen ATR/BPN No. 6 Year 2015, the valuation result of appraiser service is used in determining value of land sale and purchase. Both parties must perform negotiation in advance referring to that result before determining compensation value. The result of land appraisal also must be supported by a procedural appraisal process to obtain objective result. The issues in this research are based on the Court Judgment Number 7/PID-TPK/2022/PT.SMR regarding to application of determining value of land sale and purchase and analysis of legal consequences of land appraiser who did not execute appraisal according to correct appraisal procedure. The result of analysis is that the determination of value of land sale and purchase in the judgment had fulfilled principle of agreement because following the result of land valuation, both parties had performed negotiation before determining compensation. However, there has been found a doubt regarding objectivity of land appraisal because the process did not follow correct procedures. This can result to imposition of administrative sanctions against land appraiser. Therefore, there must be future regulation that specify the determination of value of land sale and purchase which explicitly express the necessity of negotiation that refers to result of land appraisal. Land appraisers also must comply to appraisal standards in order to avoid imposition of sanctions that may occur in the future."

"Metode spektral Laplacian Eigenmaps Embedding (LEM) dapat memelihara kemiripan dokumen dengan baik dibandingkan dengan metode reduksi dimensi lainnya. Hal ini terlihat dari unjuk kerja sistem berbasis GLSALEM yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem lainnya pada percobaan. Peningkatan unjuk kerja tidak hanya ditunjukkan dengan berkurangnya rata-rata selisih nilai yang dihasilkan oleh sistem dengan nilai yang dihasilkan oleh human rater tetapi juga jumlah percobaan dimana GLSA-LEM menghasilkan nilai yang paling mendekati dengan nilai yang dihasilkan oleh human rater. Kekurangan dari implementasi metode LEM adalah bahwa LEM hanya dapat diterapkan pada matriks jawaban referensi dan mahasiswa dengan dimensi yang lebih besar atau sama dengan enam. Oleh karena itu jawaban referensi dan jawaban mahasiswa yang terlalu pendek tidak akan dapat diproses oleh LEM. Hal ini dapat ditanggulangi dengan mengimplementasikan batas minimal kata jawab pada sistem berbasis GLSA-LEM sehingga semua jawaban dapat diproses oleh LEM. Pada percobaan ini didapatkan rata-rata selisih antara nilai yang dihasilkan oleh sistem dengan nilai yang dihasilkan oleh human rater pada sistem berbasis LSA adalah 44,49; pada sistem berbasis GLSA adalah 23,41; dan pada sistem berbasis GLSA-LEM adalah 11,67.Hasil tersebut menunjukkan bahwa GLSA-LEM paling unggul karena menghasilkan rata-rata selisih yang paling kecil antara nilai yang dihasilkan oleh sistem dengan nilai yang dihasilkan oleh human rater. Hal ini didukung oleh jumlah percobaan dimana sistem berbasis GLSA-LEM bekerja paling baik yakni dari sejumlah 245 percobaan yang dapat diterapkan LEM didapatkan bahwa pada 82 percobaan sistem GLSA-LEM menghasilkan selisih nilai yang paling kecil dibandingkan dengan sistem GLSA yang unggul pada 40 percobaan dan sistem LSA yang unggul pada 10 percobaan saja. Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti benar bahwa implementasi LEM pada sistem GLSA akan meningkatkan akurasi sistem. Selisih nilai yang lebih kecil menandakan sistem dapat menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai yang dihasilkan oleh human rater. Hal ini sesuai dengan tujuan dari sistem penilai esai otomatis yang diciptakan untuk menggantikan kerja human rater dimana nilai yang dihasilkan harus dapat mendekati nilai yang dihasilkan oleh human rater. Rata-rata waktu proses LSA adalah 0,164 detik, GLSA sebesar 0,521 detik, dan GLSA-LEM sebesar 4,982 detik.

---

Laplacian Eigenmaps Embedding preserve semantic proximity better than other dimension reduction methods. GLSA performance may be improved further by implementing LEM. Experiment conducted has shown that GLSA-LEM based system has outperform on this experiment. Performance improvement not only shown from average delta between the grades calculated using the system and the grades resulted from human rater but also the number of the tests that outperformed by GLSA-LEM. The disadvantage of LEM implementation is that LEM only can be applied to answer matrices with minimum dimension of six. Therefore answers that are too short may not be processed using LEM. This can be mitigated by implementing minimum threshold to the answers so it can't be submitted if less than required length. This experiment show that LSA average delta between grades resulted from the system and grades resulted from human rater is 44,49; GLSA?s average delta is 23,41 and GLSA-LEM?s average delta is 11,67.

These results show GLSA-LEM is the best because generate grades with the least average delta between the grades calculated using the system and the grades resulted from human rater. These results also supported by the number of essays from total of 245 essays that can be applied GLSA-LEM graded best with least delta by GLSA-LEM that is 82; compared to GLSA that is 40; and LSA that is 10. Therefore the hypotesis is proven to be correct that LEM implementation on GLSA based system improves system's accuracy. Least delta indicates system generate better grades that is closer to human rater. These results is in accordance with the purpose of automated essay grading system that created to replace human raters in which the grades resulted by the system should be close to the grade generated by human raters. LSA's average processing time is 0,164 seconds, GLSA's is 0,521 seconds, and GLSA-LEM?s is 4,982 seconds."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan model revaluasi aset tetap dan pilihan penilai aset terhadap biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur di negara ASEAN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya audit pada perusahaan manufaktur yang menggunakan model revaluasi aset tetap lebih tinggi dibanding perusahaan yang menggunakan model biaya. Selain itu biaya audit pada perusahaan manufaktur yang menggunakan model revaluasi dengan penilaian internal lebih tinggi dibanding dengan perusahaan manufaktur lainnya.

---

The purpose of this research provides to analyzing the effect of revaluation model and assessment of assets on audit fees on manufacturing companies in ASEAN. This research was conducted by using regression analysis with a sample of manufacturing companies in ASEAN countries such as Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand. The results of this study indicate that audit fees are higher for firms using revaluation model compared to the cost model. Beside that audit fees are higher for firms reporting their fixed assets at fair values appraised by internal appraiser than other."

"Sistem persamaan kata merupakan suatu algoritma yang dapat digunakan pada sistem penilaian esai secara otomatis yang dapat berfungsi dengan untuk membandingkan kata memiliki makna yang sama (sinonim) sehingga akan diberi bobot yang sama. Hal ini telah dibuktikan dari percobaan dimana SIMPLE-O berbasis GLSA yang ditambahkan sistem persamaan kata dalam kalimat mengungguli sistem yang sama tanpa adanya penambahan persamaan kata. Dari 6 soal yang diujicobakan dengan 5 sampel pada dua soal dummy dan 30 sampel pada sisa 4 soal percobaan dengan membandingkan nilai selish hasil penilaian sistem terhadap persamaan kata GLSA dengan persamaan kata unggul sebanyak 5 kali atau sebesar 83,33% dibandingkan dua basis algoritma lainnya yaitu LSA dan GLSA tanpa sistem persamaan kata.

---

Word similiarity detection system is an algorithm that can be used on automatic essay grader to compare word to another of which have similar meaning (synonim) so that can be given the equal value. With this algorithm the word with significant meaning on the text can be detected an the word which have the different terms but have the same meaning from the answer. Experiment conducted has shown that word similiarity algorithm which has embedded to SIMPLE-O based on GLSA outperform the GLSA without word similiarity in term of the accuracy.

From 6 questions data conducted, GLSA with word similiarity outperform the other algorithm which are LSA and GLSA without word similiarity process 5 times or equal to 83,33%. The result from the average delta of the value is also proven that the word similiarity algorithm is have better performance than the other. Word similiarity algorithm proven to increase the accuracy of essay grader for text in Bahasa Indonesia."

"ABSTRAKAlgoritma Winnowing merupakan algoritma dengan sifat character-based, dimana algoritma tersebut menggunakan fingerprint dalam mendeteksi tingkat kesamaan antar teks. Skripsi ini membahas mengenai penerapan dan pengembangan sistem penilai esai otomatis berbasis algoritma winnowing, serta metode-metode untuk mengukur tingkat kesamaan fingerprint. Pengujian beberapa pendekatan metode dilakukan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari sistem. Pendekatan metode tersebut adalah dengan metode cosine similarity, jaccard index, dan dice similarity. Implementasi dari algoritma winnowing berhasil meningkatkan akurasi sistem. Peningkatan akurasi ini diukur dengan membandingkan SIMPLE-O berbasis winnowing dengan SIMPLE-O yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu berbasis LSA Latent Semantic Analysis .

---

ABSTRACTWinnowing algorithm is a character based algorithm. Winnowing used fingerprint to detect the similarity between texts. This thesis discusses the application and the development of automated essay grading SIMPLE O based on winnowing algorithm, as well as methods to measure the similarity between fingerprints. Several text similarity approaches have been tested to improve the accuracy of the system. In term of text similarity, cosine similarity, jaccard index, and dice similarity are used to measure the similarity between texts. Stemming and Synonym Recognition also implemented in this system. Winnowing algorithm has improved the accuracy of the system. The accuracy was measured by comparing SIMPLE O winnowing based with SIMPLE O LSA Latent Semantic Analysis based."

"Skripsi ini membahas mengenai cara penilai melakukan penilaian ganti kerugian serta musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Hasil penelitian menyarankan bahwa penilai pertanahan harus dilibatkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian; diadakannya judicial review Perprs Nomor 71 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; memberikan definisi mengenai musyawarah di dalam peraturan perundang-undangan.

---

The study is about calculation and the process of discussion to determine compensation in land procurement for public purposes. The purpose of this study is to understand how appraisal do their job, and to learn the process of discussion.. This research is using juridical normatif approach. The data were collected by means of interview and literature.

The researcher suggests that appraisal should be included in the process of discussion, judicial review of Perpres Number 71 year 2012 against Undang Undang Number 2 year 2012, and to give a definition of discussion."

"Skripsi ini membahas tentang loss adjuster dengan judul pertanggungjawaban hukum loss adjuster dalam melakukan perhitungan besaran nilai klaim asuransi dianalisis terhadap kode etik dan kode perilaku. Loss adjuster adalah profesional yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi untuk melakukan evaluasi dan menilai kerugian pada klaim asuransi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan dan bersifat rekomendasi. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah analisis tugas dari loss adjuster terkait perhitungan nilai klaim asuransi, dan akibat serta tanggung jawab hukum loss adjuster apabila loss adjuster melakukan pelanggaran kode etik dalam perhitungan nilai klaim asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif serta wawancara juga dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tugas loss adjuster adalah melakukan penaksiran perhitungan klaim asuransi yang nantinya menjadi bahan rekomendasi. Dalam perhitungan klaim asuransi, perusahaan asuransi dapat menunjuk loss adjuster yang penunjukannya harus disertai dengan perjanjian kerja sama tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan asuransi yang tidak menyertakan perjanjian kerja sama. Hal tersebut berdampak kepada tugas dan tanggung jawab dari loss adjuster. Disamping itu, dalam melakukan tugasnya loss adjuster dapat melakukan pelanggaran kode etik yang berakibat pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan kode etik dan kode perilaku APKAI. Pertanggungjawaban hukum loss adjuster terkait pelanggaran tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Adapun saran yang diambil dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi sebaiknya dalam melakukan penunjukkan kerja sama menyertakan perjanjian kerja sama sehingga tugas dan tanggung jawab loss adjuster diuraikan dengan baik dan apabila terjadi sengketa dapat terselesaikan dengan adil. Perusahaan loss adjuster pun juga harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya

---

This thesis discusses loss adjuster with the title of legal liability of loss adjuster in calculating the amount of insurance claim value analyzed against the code of ethics and code of conduct. Loss adjuster is a professional appointed by an insurance company to evaluate and assess losses on insurance claims which will later be outlined in the form of a report and recommendations. The problems discussed in this research are the analysis of the duties of the loss adjuster related to the calculation of the value of insurance claims, and the consequences and legal responsibilities of the loss adjuster if the loss adjuster violates the code of ethics in calculating the value of insurance claims. The research method used is normative juridical with secondary data and data analysis is done qualitatively and interviews are also conducted. The result of this research shows that the duty of loss adjuster is to assess the calculation of insurance claims which will later become recommendation material. In calculating insurance claims, insurance companies can appoint a loss adjuster whose appointment must be accompanied by a cooperation agreement but in reality many insurance companies do not include a cooperation agreement. This has an impact on the duties and responsibilities of the loss adjuster. In addition, in performing their duties, loss adjusters can violate the code of ethics which results in sanctions in accordance with the APKAI code of ethics and code of conduct. The legal liability of loss adjusters related to these violations is divided into 2 (two), namely through litigation and non-litigation. The advice taken from this research is that insurance companies should include a cooperation agreement in the appointment of cooperation so that the duties and responsibilities of the loss adjuster are well described and if a dispute occurs, it can be resolved fairly. The loss adjuster company must also always improve its ability and professionalism in order to avoid mistakes in carrying out its duties."