Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegadaian merupakan alternatif yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana di pegadaian tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau meminjam dana di Bank. Ada dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konvensional dan gadai syari'ah. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan sistem penjaminan barang menurut gadai konvensional? Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan keberadaan pegadaian syari?ah itu sendiri? Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digadaikan dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan, tipe penelitiannya deskriptif dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber sebagai bahan pelengkap. Pada perkembangannya gadai syari'ah dan gadai konvensional memiliki persamaan dan perbedaan. Gadai konvensional dan gadai syari'ah pada prinsipnya sama, mulai dari pemberian jaminan, pelunasan dan lelang barang gadai. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada akad yang terdapat pada kedua pegadaian tersebut, gadai konvensional hanya memiliki satu akad yaitu akad pinjam meminjam atau gadai, sedangkan akad dalam pegadaian syari'ah ada tiga, yaitu akad rahn, ijaroh dan Al Qardh. Bunga di pegadaian konvensional dihitung berdasarkan besar nilai pinjaman sedangkan pada gadai syari'ah ijaroh dihitung berdasarkan nilai barang jaminan, perhitungan hari yang berbeda, kalau di pegadaian konvensional per 15 hari, sedangkan di pegadaian syari'ah per 10 hari. Di Indonesia belum banyak masyarakat yang mengenal pegadaian syari'ah, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai pihak baik dari sisi edukasi mengenai pegadaian syari'ah itu sendiri maupun lebih memperbanyak lagi jumlah cabang perum pegadaian syari'ah. Keberadaan pegadaian syari'ah dinilai lebih menguntungkan masyarakat kecil dengan biaya yang rendah. Lelang merupakan suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menurut hukum perdata maupun gadai menurut syari'ah islam. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

---

Pawning is a right solution for community who need a loan quickly, because in pawning system needn't a complicated procedure as in Bank. There are two types of pawn in Indonesia which is conventional and Islamic pawn. How does these two systems differ and work? How does the government socialize the law of islamcic pawn itself? How to executed the goods which are pawned if non performing loan happened?

The author investigates this topic by the basis of normative law, type of research is descriptive with a second data gained from literature study, and supported by interviews with a number of trusted sources. These two pawn have similarity and differences. They have the same pricipal, from the use of items as guarantee, the payment and the auction of the goods. The basis difference situated on the contracts. Conventional pawn have only one contract which is ?pinjammeminjam? contract or pawn, while there are 2 contracts in Islamic pawn which is ?rahn? contract and ?ijaroh? contract. In Islamic Bank, there are 3 contracts which is Qardh contract, rahn contract, and 'ijaroh? contract. The interest rate in conventional pawn is based on the size of the loan and on the other hand, the rate in Islamic pawn ?ijaroh? is valued from item used as the guarantee. The count of days is also different. The conventional pawn has a time cycle of 15 days, while Islamic pawn has a time cycle of 10 days.

In indonesia, a large chunck of the community still is unaware of the Islamic pawn. Therefore, the government should increase the number of branches of Islamic pawn or have to socialize by various parties in educative side so that the community will be more aware of their existency. This will help the lower income group of the community in making safe loan with small interest rate. Auction is a executed mechanism which is used in conventional and Islamic pawn. It is based on consideration that auction was assume easier, cheaper, and needn?t through a complicated processing."

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Dalam pengelolaan risiko, di Indonesia memiliki pedoman SNI ISO 31000:2018 tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan proaktif untuk mengidentifkasi, menilai, dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Berdasarkan hasil analisis risiko, didapatkan sebanyak 56 potensi risiko selama kegiatan laboratorium berlangsung dengan 5 potensi risiko berlevel moderate, 50 potensi risiko berlevel high, dan 1 potensi risiko berlevel extreme dengan adanya respon dari masing – masing risiko. Risiko merupakan dampak dari ketidakpastian, yang mana dampak tersebut berupa penyimpangan negatif maupun positif. Adapun pendekatan dalam menganalisis risiko dengan mempertimbangkan frekuensi terjadinya suatu risiko, dampak risiko, dan kategori risiko, serta respon dari risiko tersebut. Berdasarkan hasil analisis risiko, didapatkan sebanyak 56 potensi risiko selama kegiatan laboratorium berlangsung dengan 5 potensi risiko berlevel moderate, 50 potensi risiko berlevel high, dan 1 potensi risiko berlevel extreme dengan adanya respon dari masing-masing risiko. Dalam penjaminan mutu khususnya di laboratorium, terdapat pedoman SNI ISO/IEC 17025:2017. Penjaminan mutu adalah kegiatan untuk memberikan kepastian bahwa mutu atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten dalam memenuhi permintaan mutu yang telah disepakati. Adapun pendekatan penjaminan mutu dengan menganalisis keabsahan hasil uji banding eksternal dengan ruang lingkup kuat tekan beton silinder. Berdasarkan analisis menggunakan referensi ISO 13528:2015, menunjukkan bahwa nilai nilai Z score dari masing – masing laboratorium ≤ 2, maka kinerja dari kelima laboratorium dalam kategori memuaskan. Dari analisis itu pula, didapatkan metode alternatif berupa box plot sebagai metode uji banding dengan parameter uji kuat tekan dan uji UPV beton. Keunggulan dari metode box plot seperti persebaran data lebih akurat dan presisi walaupun data yang didapatkan sedikit dengan minimal lima sampel data. Peraturan baik SNI ISO 31000:2018 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 menjadi standar baku di Indonesia, hal itu didasari dari UU No. 20 tahun 2014 serta didukung dengan PP. No. 34 tahun 2018, yang mana dalam perumusan SNI harus selaras dengan standar internasional yang berlaku. Manajemen risiko di Laboratorium Uji DTSL FTUI serta penjaminan keabsahan hasil uji banding eksternal dilakukan sebagai pemenuhan syarat sistem manajemen mutu dalam peningkatan kinerja laboratorium.

---

In risk management, Indonesia has SNI ISO 31000:2018 guidelines on risk management. Risk management is a proactive approach to identify, assess, and prioritize risks with the aim of eliminating or minimizing their impact. Risk is the impact of uncertainty, where the impact is in the form of negative or positive deviations. The approach in analyzing risk takes into account the frequency of occurrence of a risk, the impact of the risk, and the risk category, as well as the response to the risk.

Based on the results of the risk analysis, there were 56 potential risks during laboratory activities with 5 potential risks at moderate level, 50 potential risks at high level, and 1 potential risk at extreme level with a response from each risk. In quality assurance, especially in laboratories, there are guidelines for SNI ISO/IEC 17025:2017. Quality assurance is an activity to provide assurance that the quality or service produced is always consistent in meeting the agreed quality demands. The quality assurance approach is to analyze the validity of the external comparative test results with the scope of the cylinder concrete compressive strength. Based on the analysis using the ISO 13528:2015 reference, it shows that the Z score value of each laboratory is 2, then the performance of the five laboratories is in the satisfactory category.

From that analysis, an alternative method was obtained in the form of a box plot as a comparative test method with the parameters of the compressive strength test and the UPV test of concrete. The advantages of the box plot method are that the distribution of data is more accurate and precise even though the data obtained is small with a minimum of five data samples. Regulations, both SNI ISO 31000:2018 and SNI ISO 17025:2017 become the standard in Indonesia, it is based on Law no. 20 of 2014 and supported by PP. No. 34 of 2018, which in the formulation of SNI must be in line with applicable international standards. Risk management in the FTUI DTSL Test Laboratory as well as guaranteeing the validity of the external comparative test results are carried out as a fulfillment of the requirements of the quality management system in improving laboratory performance."

"Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian penjaminan emisi saham, apalagi mengingat masih barunya jenis perjanjian ini dalam masyarakat Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tehnik wawancara. Perjanjian penjaminan emisi saham merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh emiten dan underwriter yang antara lain mengatur tugas pokok underwriter, yaitu untuk menawarkan dan menjamin penjualan dan pembayaran harga penawaran saham pada pasar perdana yang diterbitkan oleh emiten dan kewajiban-kewajiban lain underwriter dan emiten da1am rangka penyelenggaraan emisi saham dengan pemberian imbalan jasa kepada underwriter secara umum, ada tiga jenis penjaminan emisi saham oleh underwriter yaitu: Pertama, penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment), kedua, penjaminan emisi dengan terbaik (best effort commitment) dan ketiga, kesanggupan penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga (standby commitment). Dalam praktek, memang belum ada kasus tentang perjanjian penjaminan emisi saham yang sampai ke pengadilan. Ini tidak berarti bahwa perjanjian penjaminan emisi saham tidak menimbulkan masalah-masalah. Permasalahan dan kesulitan tetap ada, tetapi masih sampai taraf penyelesaian di luar pengadilan. Perkembangan pasar yang terus meningkat pada masa-masa sekarang ini menyebabkan permasalahan penjaminan emisi saham ini pun akan menjadi semakin kompleks sedangkan hukum secara nyata belum bisa mengimbangi perkembangan tersebut. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pasar modal. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia segera membentuk undang-undang mengenai pasar modal. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek pasar modal secara luas termasuk penjaminan emisi serta memberikan dorongan bagi pengembangan pasar modal (termasuk kegiatan penjaminan emisi) pada masa yang akan datang."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit 3'ang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner.

The problem in this research is the law consideration why it's required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance.

As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo*s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil.

According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee.

Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh implementasi deposit insurance system (DIS) terhadap depositor dan bank. Pertanyaan fundamental yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah apakah implementasi DIS memperbaiki tingkat deposit bank umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan panel data analysis dengan pendekatan random effect yang memungkinkan analisis terhadap perbedaan individu dan waktu. Studi membuktikan bahwa implementasi DIS di Indonesia efektif meningkatkan deposit bank umum di Indonesia. Disamping itu, dana masyarakat juga semakin terbesar dan tidak terkonsentrasi pada bank milik pemerintah. Namun demikian, dari studi ini tidak terbukti bahwa implementasi DIS menimbulkan moral hazard pihak bank umum dalam bentuk peningkatan risk taking dalam bentuk penurunan komposisi modal terhadap aset atau peningkatan komposisi kredit terhadap aset bank.

---

This study evaluates the impact of the deposit insurance system (DIS) to the depositors and banks in Indonesia. The implementation of explisit deposit insurance system in Indonesia is managed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The fundamental question tried to answer in this research is whether the DIS improved the effectiveness of the banking system evidenced by the increased of the bank level of deposit. The research conducted in a panel data analysis using the random effect model approach, that controlled individual and time.

The research find that the deposit level of the bank has improved since the deposit insurance is available. It also find that the deposit is not concentrated in the state controlled banks any longer since the implementation of DIS in Indonesia. Another good news is that the study did not find that the DIS affect the increasing of bank risk taking not only the composition of credit to asset, but also the level of equity to asset of the bank."