Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Penjaringan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar adalah dengan melakukan perluasan wajib pajak. Prioritas kegiatan perluasan wajib pajak antara lain melalui kegiatan penyisiran di beberapa lokasi kawasan perdagangan, kawasan bisnis, kawasan industri, dan kawasan perumahan mewah. Upaya perluasan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Jakarta Penjaringan tampaknya masih belum optimal. Sampai dengan awal tahun 2004 perbandingan jumlah kepala keluarga dan wajib pajak orang perorangan baru mencapai 34,86%. Untuk itu penelitian ini bermaksud ingin mengetahui mengapa wajib pajak di wilayah kerja KPP Jakarta Penjaringan cenderung menganggap pajak sebagai beban. Permasalahan penelitian yang diteliti adalah membahas persepsi wajib pajak tentang pajak dan kualitas pelayanan perpajakan KPP Jakarta Penjaringan. Sedangkan tujuan penelitannya adalah menjelaskan persepsi wajib pajak di wilayah kerja KPP Jakarta Penjaringan dan mengetahui kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang Perilaku Wajib Pajak tentang Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Ho: Tidak ada hubungan antara variabel Perilaku Wajib Pajak tentang Pajak dan Dimensi Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak. Hi: Ada hubungan antara variabel Perilaku Wajib Pajak tentang Pajak dan Dimensi Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak. Untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian dipilih lokasi penelitian di wilayah kerja KPP Jakarta Penjaringan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari kelompok usaha kecil dan pedagang. Untuk kebutuhan penelitian dipilih sampel sebesar 125 orang. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel Perilaku Wajib Pajak tentang Pajak dan Dimensi Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak. Koefisien korelasi Pearson antara variabel Perilaku Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak sebesar 0,060 dan antara variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak sebesar - 0,076. Dengan demikian untuk variabel-variabel tersebut Ho diterima dan Ht ditolak dan tidak mempunyai makna pada taraf signifikansi 1% dan 5%. Hasil pengujian juga menunjukkan koefisein determinasi hanya 0,9% (R2 = 0,009). Angka ini menunjukkan hanya sekitar 0,9% variabel bebas Perilaku Wajib Pajak tentang Pajak dan Dimensi Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak. Sedangkan F hitung = 0,565 lebih kecil dari F tabel 1%= 3,09 dan 5% = 2,24. Maka, pengujian regresi tidak terbukti pada taraf signikansi 5% dan 1%. Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan mencakup tentang perlunya sosialisasi tentang hak dan kewajiban wajib pajak secara filosofis, meningkatkan dialog antara wajib pajak dan petugas pajak, dan menyampaikan informasi tentang penindakan petugas pajak yang menyimpang dan menyalahgunakan jabatannya. Daftar Kepustakaan: 44 (1971 - 2004) + 7 Undang-Undang dan Peraturan Jumlah halaman: ix + 163 + 37 tabel + 5 bagan + 26 lampiran

Abstrak :
Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan jalanan di Polsek Metropolitan Penjaringan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan Kepolisian terutama Unit Reserse Kriminal dalam menangani kejahatan jalanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota kepolisian Metropolitan Penjaringan. Untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka, dalam hal ini adalah petugas Kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan beragamnya kegiatan dalam penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Penjaringan. Kegiatan tersebut dapat tergambar mulai dari patroli oleh unit Patroli, penjagaan dan pengaturan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintas, penerangan dan penyuluhan oleh Binamitra, serta penyelidikan dan penyidikan kejahatan jalanan oleh Unit Reskrim. Kejahatan jalanan yang terjadi di Kecamatan Penjaringan dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan bertempat tinggal tidak tetap serta usia relatif muda, yaitu 12 sampai 40 tahun. Bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan adalah: (1) perampasan sepeda motor; (2) pencopetan; (3) pencurian kaca spion mobil; (4) penodongan, dan (5) pemalakan sopir angkutan kota. Penanganan kejahatan jalanan oleh kepolisian belum optimal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah anggota kepolisian. Terbatasnya jumlah anggota kepolisian ini terlihat dari tingginya jumlah kasus kejahatan jalanan namun tidak semuanya dapat ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Metropolitan Penjaringan. Selain itu, tidak terpadunya pelaksanaan tugas antara Polsek Metropolitan Penjaringan dengan Kecamatan Penjaringan menyebabkan penanganan kejahatan jalanan tidak maksimal. Ditinjau dari sudut terbentuknya kejahatan, diketahui bahwa para pelaku kejahatan jalanan melakukan tindakan kejahatannya melalui pembelajaran sosial dengan melalui komunikasi langsung serta mempraktekan cara-cara berbuat jahat kepada sasarannya. Implikasi dari penulisan tesis ini adalah perlu untuk mengoptimalkan peran Polsek Metropolitan Penjaringan terutama Unit Reskrim yang didukung fungsi kepolisian lainnya dalam menangani kejahatan jalanan, pengoptimalan kerjasama dengan instansi terkait terutama pihak Kecamatan dalam menertibkan dan memberdayakan taraf kehidupan pelaku kejahatan jalanan agar produktif dalam menjalankan kehidupannya, memberdayakan masyarakat terutama pada lokasi yang sering mengalami kejadian kejahatan jalanan terutama sopir angkot, tukarg ojeg, pedagang kaki lima berani melaporkan tindak pidana kejahatan jalanan kepada kepolisian.

Abstrak :
Tesis ini berjudul Pengaruh Rumah Susun Sederhana terhadap Peningkatan Kehidupan Sosial dan Ekonomi Penghuninya, Studi kasus Rumah Susun Sederhana Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : (a) manfaat yang dirasakan oleh penghuni rumah susun sesudah tinggal di lingkungan rumah susun, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan ekonomi penghuninya ; (b) penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi rumah susun sederhana sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup penghuni. Dengan metode penelitian kualitatif, analisis yang diperoleh sebagai berikut : (a) kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar penghuni rumah susun sederhana belum mengalami perubahan yang berarti setelah tinggal di rumah susun. Kalaupun ada perubahan yang dirasakan hanya dalam bentuk pemenuhan tempat tinggal yang layak (kondisi fisik bangunan), bahkan sebagian penghuni terjadi penurunan seperti karena kepemilikkan rumah di rumah susun sewa, sedangkan sebelumnya hak milik ; (b) sarana dan prasarana bersama (seperti saluran limbah, saluran air bersih, drainase, taman, dan lainnya yang tersedia tidak terpelihara dengan baik, karena penghuni belum dapat beradaptasi dengan lingkungan permukiman baru, selain itu disebabkan status kepemilikan (sewa) menyebabkan rendahnya kepedulian penghuni terhadap lingkungan perumahan dan permukiman ; (c) fasilitas umum (seperti Kantor RW, Pos Siskamling, Ruang Serbaguna) dan fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan minimal TK dan TPA, sarana kesehatan minimal Poliklinik tidak tersedia, sedangkan sarana tersebut di lingkungan sebelumnya justru tersedia melalui swadaya masyarakat.; (d) rendah frekuensi pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap upaya peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi para penghuni rumah susun. Di masa akan datang, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi para pembuat keputusan yang berhubungan dengan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan khususnya di Propinsi DKI Jakarta, adalah (a) agar keberadaan rumah susun dapat menciptakan suatu perubahan pola hidup penghuni, dimana penghuni dapat menyesuaian diri dengan lingkungan baru, dan lingkungan fisik rumah susun juga diharapkan dapat mendukung terpeliharanya pranata-pranata sosial yang sebelumnya berlaku di Iingkungan perkampungan bukan rumah susun; (b) Iingkungan rumah susun harus mendorong terciptanya perubahan sosial diantara para penghuni melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai dan tertata dengan baik, sehingga pola kehidupan sosial penghuni yang sebelumnya rendah menjadi lebih baik; (c) terbatasnya ruang hunian mengurangi peran dan fungsi rumah sebagai ruang sosial dan ruang formal karena minimnya luasan ruang per unit rumah. Oleh sebab itu standar kebutuhan ruang perlu ditinjau kembali dalam pembangunan rumah susun di masa mendatang ; (d) peningkatan pembinaan kepada penghuni oleh Pemda DKI Jakarta untuk upaya peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi penghuni rumah susun sederhana.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mencari alasan mengapa partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan rendah. Studi ini menggunakan teori psikologi politik yang dikemukakan oleh Kuklinski (2002) dan Sears (2003), yang meliputi kepribadian, sikap, nilai/value, keyakinan, (afeksi, emosi, dan mood) dan identitas sosial. Studi ini juga menggunakan teori Voting Behavior yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008). Pada teori ini, terdapat empat faktor psikologis yang memengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, yakni karakteristik/kualitas personal kandidat, performa pemerintah (yang berkuasa), permasalahan/isu yang di angkat oleh kandidat, dan kesetiaan/ketertarikan terhadap partai atau party identification (PID). Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 20 informan dari 18 Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Penjaringan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI 2019 di Kelurahan Penjaringan adalah pertama, karakteristik/kualitas personal kandidat berkaitan dengan rekam jejak yang kurang baik dan tidak adanya wibawa sebagai anggota legislatif. Kedua, performa pemerintah yang sedang berkuasa (tepatnya saat pengambilan keputusan di DPR RI) juga menjadi faktor seseorang apakah memutuskan ingin memilih atau tidak. Menurut para informan, performa pemerintah dalam mengambil keputusan di DPR RI belum baik, belum cukup memberikan pengaruh kepada informan, serta janji yang ditawarkan kandidat tidak terealisasi. Ketiga, permasalahan/isu yang diangkat oleh para calon legislatif juga menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak. Berdasarkan temuan, informan tidak tertarik dengan isu/permasalahan yang diangkat oleh para calon legislatif. Selain itu, kandidat dianggap tidak mewakili kepentingan pemilih. Studi ini juga menemukan faktor lain, yaitu adanya apatisme yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian terhadap proses politik. ......This research discusses the causes of the low level of voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta. The aim of this research is to find the reasons why voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict was low. This study uses the political psychology theory put forward by Kuklinski (2002) and Sears (2003), which includes personality, attitudes, values, beliefs (affection, emotions and mood) and social identity. This study also uses the Voting Behavior theory proposed by Miriam Budiardjo (2008). In this theory, there are four psychological factors that influence a person to exercise their right to vote, namely the personal characteristics/qualities of the candidate, the performance of the government (in power), the problems/issues raised by the candidate, and loyalty/interest in the party or party identification (PID ). To answer these research questions, this research used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 20 informants from 18 Rukun Warga (RW) in Penjaringan Subdistrict. The results of this research found that the causes of low voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict were first, the candidate's personal characteristics/qualities related to a poor track record and lack of authority as a member of the legislature. Second, the performance of the government in power (precisely when decisions are made in the DPR RI) is also a factor in whether someone decides whether they want to vote or not. According to informants, the government's performance in making decisions in the DPR RI has not been good, it has not had enough influence on informants, and the promises offered by candidates have not been realized. Third, the problems/issues raised by legislative candidates are also a factor that influences someone to vote or not. Based on the findings, the informant was not interested in the issues/problems raised by the legislative candidates. In addition, candidates are considered not to represent voters' interests. This study also found another factor, namely apathy which is shown by indifference to the political process.

Abstrak :
Penelitian menggunakan Metode Tahanan Jenis dengan Konfigurasi Wenner-Schlumberger dilakukan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengindentifikasi zona salinitas tinggi di wilayah tersebut. Penelitian diawali dengan pengambilan sampel air yang selanjutnya akan diukur parameter fisisnya berupa pH, salinitas, dan konduktivitas. Dari peta kontur parameter fisis, kemudian ditentukan wilayah untuk dilakukan akuisisi dengan metode Geolistrik Tahanan Jenis. Terdapat empat lintasan pengukuran berorientasi Utara-Selatan dengan panjang 470 meter untuk Lintasan I dan 235 meter untuk masing-masing lintasan lainnya. Hasil pengolahan data tahanan jenis bawah permukaan serta data sekunder Metode Gravitasi menunjukkan akuifer tidak tertekan di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah terintrusi oleh air asin dengan nilai tahanan jenis 0.1 – 1 Ωm pada kedalaman rata-rata kurang dari 10 meter sampai kedalaman kurang dari 40 meter dimana terdapat lapisan impermeabel regional. ......Survey using Geoelectrical Resistivity Method under Wenner-Schlumberger configuration was adopted for geophysical investigation in Sub-District Administration of Penjaringan, North Jakarta to identify the yet occurring high salinity zone in said region. Initial survey involved water sampling to extract information about its physical properties such as pH, salinity, and conductivity. Data acquisition using Geoelectrical Resistivity Method is then conducted based on each physical properties contour map. Four lines trending North-South are obtained with a total length of 470 meters for Line I and 235 meters each for the rest. Results from primary Resistivity data and secondary Gravity data for verification purpose show salt-water with a resistivity of 0.1 to 1 Ωm has intruded unconfined aquifers in research area within the average depth of 10 meter to 40 meter, where it meets the regional impermeable layer that later separates the unconfined to the confined aquifer systems.

Abstrak :
PLTU Muara Karang selain mempunyai peranan yang cukup penting sebagai pemasok tenaga listrik di Jakarta juga berpotensi mencemari udara karena menghasilkan emisi. Emisi yang dilepaskan dari cerobong pembangkit akan terdispersi ke udara ambien dan bergabung dengan emisi dari sumber lain. Lokasi PLTU Muara Karang yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sering memicu kekhawatiran masyarakat setempat bahwa emisi dari PLTU Muara Karang menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan pada masyarakat sekitar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pemakaian bahan bakar minyak pada PLTU Muara Karang dapat menyebabkan pencemaran udara. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi emisi 502 dan debu yang dihasilkan PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3.
2. Bagaimana upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan pada PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3
3. Berapa besar kontribusi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap kualitas udara ambien dan bagaimana kualitas udara ambien disekitar PLTU.

Hipotesis dalam penelitian adalah kontribusi emisi partikulat dan SO2 dari PLTU Muara Karang Unit 1,2, dan 3 terhadap udara udara ambien masih di bawah baku mutu udara ambien. Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1,2 dan 3
2. Mengetahui upaya pengendalian pencemaran udara pada PLTU Unit 1, 2 dan 3
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi emisi PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap udara embien dan juga untuk mengetahui kondisi udara ambien.

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui survey dan pengumpulan data sekunder yang meliputi data emisi, udara ambien tahun 1998 - 2003, data teknis pembangkit, pengelolaan emisi dan data meteorologi. Untuk mengendalikan debu telah digunakan malt/cyclone. Apabila alat ini tidak dioperasikan maka emisi debu yang dilepaskan akan berada di atas baku mutu. SO2 yang dihasilkan cenderung berada di atas baku mutu, hal ini disebabkan karena 2 hal:
1. Tidak ada pengendalian emisi SO2 pada PLTU Muara Karang
2. Tingginya kadar sulfur maksimal yang iizinkan pemerintah pada bahan bakar MFO yang disupplay pertamina yaitu 3.5%. Berdasarkan perhitungan, emisi PLTU Unit 1, 2, dan 3 dapat memenuhi baku mutu apabila kadar sulfur di bawah 0,8%. Kesimpulan dari penelitian adalah kadar emisi S02 PLTU Unit 1, 2, dan 3 berdasarkan perhitungan berkisar antara 880.08- 3,850.33 mg/m3 (di atas baku mutu emisi S02) dan debu antara 0.59 - 118.81 mg/m3 (di bawah baku mutu emisi debu). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan dengan mengacu pada RKL dan RPL. Kontribusi emisi partikulat dan S02 dari PLTU Unit 1, 2, dan 3 masih di bawah baku mutu udara ambien. Untuk bulan Maret 2003 kontribusi terbesar terjadi di lapangan PIK untuk 802 sebesar 23.82% dan debu sebesar 0.21 %. Kondisi udara ambien di tujuh lokasi untuk SO2 masih dibawah baku mutu sedangkan debu di beberapa lokasi telah melewati baku mutu. Beberapa saran yang diberikan antara lain : untuk mengurangi kadar emisi SO2, perusahaan dapat melakukan dua hal yaitu mensubsitusi bahan bakar yang lebih bersih atau dengan menggunakan teknologi pengendalian emisi SO2. Pemerintah dalam pemberlakuan baku mutu emisi, khususnya SO2 pada pembangkit listrik perlu memperhatikan kondisi spesifik dari suatu kegiatan dan pemberlakuannya dilaksanakan secara bertahap per lokasi. ...... Muara Karang Steam Power Plant is an important power plant that supplies electricity to feed the daily activity of Jakarta. However, it may also create air pollution. Emission released from the stacks will disperse to the ambient air and get mixed with other sources of emission. Muara Karang Power Plant is located near local housing that often raises public's concern. People perceive that emission from power plant cause respiratory problems. The problem to be discussed in this research is the impact of the use of fuel oil on air emission. Some of the key questions raised in this research are:
1. Now is the condition of SO 2 and particulate emission released by Muara karang power plant Unit 1, 2, dan 3
2. How to control air emission that is conducted at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, dan 3
3. How is the contribution of emission from Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 and how is ambient air quality The hypothesis developed in this research is that contribution of S02 and particulate emission from Muara Karang power plant Unit 1, 2 and 3 on ambient air is still below ambient air standard. The objectives of this research are:
1. To understand emission condition of Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3
2. To understand measures the air pollution control that should be undertaken at Muara Karang power plant Unit 1, 2, and 3
3. To understand the contribution of power plant's emission on ambient air and to understand the quality of air ambient. The methodology used in this research is collection of secondary data that consists of Emission and air ambient data year 1998-2003, plant technical data, emission management and meteorology data. To control particulate, the company has installed multicyclone. If this equipment is not operated, the emission will exceed the standard. S02 emission tends to be above standard. This condition is caused by:
1. There is no S02 emission control measures at Muara Karang Power Plant
2. The high maximum sulphur level that is allowed by the Government on MFO supplied by Pertamina i.e. 3.5%. Based on calculation, emission of Power Plant unit 1, 2 and 3 can meet the standard if sulphur level is below of 0.8%. The conclusion of this research is based on the calculation of SO2 emission at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 is in the range of 880.08 - 3,850.33 mglm3 (higher than SO2 emission standard), and particulate is between 0.59 - 118.81 mglm3 (lower than particulate emission standard). Monitoring and Management of environmental have veen done based on RKL and RPL document. Contribution of particulate and S02 emission of Power Plant Unit 1, 2, and 3 is still bellow ambient standard. In March 2003, the highest emission concentration) was recorded at P1K field site in which S02 contribution was 23.82% and particulate contribution was 0.21%. The ambient air quality at seven location for SO2 was below standard whereas for particulate, in some locations, the emission exceeded the standard. The given conclusions are to reduce S02 emission, it is suggest that the company substitute less polluted fuel or use technology to control SO2 emission, In enacting emission standard, especially SO2 on the Steam Power Plant, the specific condition of activity should be taken into consideration, and the application should be done gradually per location.

Abstrak :
ABSTRAK Berbeda dengan keadaan suatu kota yang telah direncanakan secara matang untuk menjadi kota dengan fungsi spesifik seperti kota pemerintahan, metropolitan Jakarta tumbuh sebagai kota multifungsi, di mana kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri dan pendidikan berpusat, sekaligus menjadi pintu gerbang bagi arus barang dan orang dari dan ke negeri ini. Tidaklah mengherankan apabila Jakarta memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para urbanit yang mencoba mengadu untung demi perbaikan nasib di sini. Kenyataan selanjutnya adalah bahwa para urbanit yang sebagian besar memiliki keahlian dan ketrampilan terbatas memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan daerah pennukiman kumuh di ibu kota. Permukiman kumuh didefinisikan antara lain sebagai permukiman dengan unit-unit rumah dengan ukuran kecil-kecil serta kondisi fisik lingkungan yang buruk (Drakakish, 1980). Sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara adalah gambaran dari permukiman kumuh yang diobservasi dalam penelitian ini. Tujuan pokok dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kondisi fisik lingkungan permukiman kumuh dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan otoritas perencanaan tata ruang perkotaan serta program perbaikan kampung. Hipotesis yang diajukan adalah: semakin rendah kondisi sosial ekonomi penghuni, maka akan semakin kumuh lingkungan permukimannya. Penelitian dilakukan melalui beberapa langkah pendekatan. Pendekatan pertama yaitu studi menggunakan data primer, dalam hal ini interpretasi foto udara tahun 1982 dan tahun 1994. Interpretasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai persebaran permukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan. Pendekatan kedua adalah studi melalui observasi terestrial dengan cara mengamati langsung kondisi fisik lapangan serta wawancara langsung dengan para responden. Pendekatan ketiga adalah studi melalui data sekunder yang terkait dengan masalah ini, di antaranya data statistik, peta dan laporan-laporan dari instansi pemerintah. Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas lingkungan permukiman dan persebaran kekumuhan. Analisis ini merupakan gabungan antara pengolahan data lapangan dan interpretasi foto udara, dengan skenario foto udara ini akan menjadi verifikasi analisis data terestrial. Untuk keperluan penilaian, permukiman kumuh dibagi dalam tiga kategori, yaitu kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Tolok ukur atau indikator kekumuhan ini dihitung dengan cara memberikan nilai dan bobot pada setiap variabel yang telah ditetapkan dalam himpunan variabel kondisi fisik linglcuangan. Dalam hal ini, mengacu pads kriteria penilaian dari Ditjen Cipta Karya Departemen PU dan BAPPEM MHT DKI Jakarta, variabel kondisi fisik lingkungan permukiman yang dilibatkan ada sepuluh macam, yaitu genangan air, sarana sanitasi, sarana pembuangan sampah, kepadatan hangman, lebar jalan masuk, kondisi permukaan jalan masuk, ketersediaan somber air bersih, keadaan konstruksi bangunan rumah, tats letak blok permukiman dan leas rumah mukim. Kelompok variabel bebas yang akan dipelajari hubungannya dengan variabel kondisi fisik lingkungan permuldman di batasi tiga item, yaitu: pendapatan, tingkcat pendidikan serta kesehatan penghuni. Analisis data menggunakan cara-cara yang lazim digunakan dalam metoda statistik, antara lain metode chi square untuk mengetahui adanya hubungan antara masing-masing variabel kondisi fisik dengan masing-masing variabel kondisi sosial ekonomi, serta metoda regresi berganda untuk mengetahui pola hubungan ketergantungan antara tingkat kekumuhan dengan variabel-variabel kondisi sosial ekonomi. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Uji hipotesis dengan metode Chi square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua kelompok variabel. Sebanyak tiga puluh pasang tabulasi silang diuji, untuk menyelidiki adanya hubungan antar variabel-variabel yang terlibat. Sebanyak 23 item atau sekitar 77 persen dari ketiga puluh jenis yang diuji tersebut menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang signif:kan. Faktor penghasilan penghuni menempati urutan pertama dalam hal banyaknya hubungan yang terbukti, yaitu 9 hubungan dari 10 macam yang diuji. Kemudian diikuti faktor tingkat pendidikan dengan 8 hubungan yang signifkan dan terakhir faktor kesehatan dengan 6 hubungan yang terbukti, masingmasing dari 10 hubungan yang diuji. Bila ditinjau kualitas kedekatan hubungan antar variabel yang telah teruji, rata-rata berada pads tingkat hubungan sedang dengan nilai contingency antara 0,30 sampai 0,49. Hubungan paling kuat terdapat antara pendapatan responden dengan kondisi konstruksi bangunan rumah yang ditempatinya dengan nilai contingency 0,500. Perhitungan regresi antara indikator tingkat kekumuhan Y dengan ke tiga variabel.bebas: X11 (pendapatan), X12 (tingkat pendidikan) dan X13 (kesehatan) menghasilkan persamaan: Y = 7,279 + 0,458 X11 + 1,764 XS2 + 2,598 X13 Persamaan di atas menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, dalam hal ini Y mewakili kondisi fisik lingkungan permukiman dan X11, X12 dan X13 mewakili kondisi sosial ekonomi penghuni. Persamaan regresi memberikan informasi bahwa antara kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi terdapat hubungan positif atau sebanding, artinya peningkatan nilai variabel-variabel pada ruas kanan persamaan akan berakibat meningkatnya nilai variabel pada ruas kiri persamaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa bertambah buruknya kualitas pendapatan, tingkat pendidikan dan kesehatan penghuni akan berakibat atau menandakan semakin kumuhnya lingkungan permukiman. Dugaan hasil pengujian persamaan regresi di atas hipotesa yang diajukan telah dapat dibuktikan. Verifikasi basil analisis data terestrial dengan interpretasi foto udara menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup baik dalam hal distribusi kekumuhan -Observasi terestrial menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman berada dalam status kumuh berat. Perbandingan komposisi ini adalah 65,00 %; 26,70 % dan 8,30 % berturut-turut untuk permukiman kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Hasil interpretasi foto udara tahun 1994 memberikan komposisi dengan urutan seperti di atas: 68,15 %; 24,60 % dan 7,25 %. Di satu sisi tekanan akibat pertambahan jumlah penduduk mendorong berkembangnya pemukiman kumuh, terlihat dengan bertambahnya luas areal permukiman kumuh secara keseluruhan sebesar 2,90 hektar dari tahun 1982 sampai tahun 1994. Di sisi lain upaya-upaya peningkatan atau perbaikan kampung yang dilakukan pemerintah maupun swadaya masyarakat berhasil menekan perkembangan permukiman kumuh, bahkan dapat mengurangi luas permukiman berstatus kumuh berat. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan berkurangnya luas areal permukiman kumuh sebesar 28,35 hektar dalam icurun waktu yang sama. Faktor-faktor pendorong terjadinya kekumuhan permukiman yang teramati di lapangan mencakup tiga komponen besar, yaitu kepadatan, pola hidup penghuni dan keadaan lingkungan permukiman. Kepadatan dimaksudkan sebagai kepadatan penghuni dan kepadatan bangunan permukiman. Semakin banyak penghuni dalam satu rumah yang ukurannya lebih kecil akan mendorong terjadinya kekumuhan. Di daerah penelitian kepadatan penghuni mencapai rata-rata 5 m2lorang, di bawah standar kebutuhan normal 6 - 9 m2lorang. Mengenai kepadatan bangunan permukiman diperoleh informasi yang akurat dari interpretasi foto udara, di mama sebagian besar blok permukiman mempunyai penutupan bangunan (building coverage) rumah mukim rata-rata di atas 75 %, yang dapat digolongkan ke dalam katagori kumuh berat. Komponen pola hidup penghuni meliputi tiga aspek, yaitu penggunaan sarana sanitasi, tempat pembuangan sampah dan pemenuhan somber air bersih. Kenampakan di daerah penelitian mengenai adanya kecenderungan menuju kekumuhan permukiman adalah banyaknya responden yang tidak memiliki sarana sanitasi sendiri (sebanyak 20,80 %) ataupun mau menggunakan fasilitas sanitasi umum, melainkan membuang hajat secara babas di tempat-tempat terbuka seperti sungai yang aimya tak mengalir lancar atau laut. Dorongan menuju kekumuhan akibat pola hidup yang kurang bersih dari unsur pembuangan sampah terlihat dominan, dan ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah responden yang membuang sampah sembarangan (43,30 %). Ketersediaan air bersih dalam jumlah normal sulit dipenuhi di daerah penelitian, ditunjukkan dengan banyaknya responden yang memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara membeli air kalengan dan penjaja air keliling sebanyak 53,30 %. Hal ini menunjukkan bahwa sarana permukiman lingkungan tidak layak. Komponen keadaan lingkungan permukiman mencakup empat aspek, yaitu tata letak blok permukiman, kondisi konstruksi bangunan rumah mukim, lebar jalan dan kondisi permukaan jalan masuk. Dorongan kekumuhan dari aspek tata letak ini teramati dengan rendahnya kualitas tata letak di sebagian besar permukiman responden (61,70 %) di daerah penelitian. Demikian pula kontribusi kondisi bangunan rumah mukim menuju kekumuhan permukiman tampak dari banyaknya rumah non permanen sebesar 46,70 % yang menggambarkan keadaan lingkungan buruk. Mayoritas jalan masuk di daerah penelitian mempunyai lebar kurang dari 1,0 m (54,20 %). Sempitnya jalan mengakibatkan jalan tersebut tidak mampu berfungsi secara layak sebagai alur lalu lintas, tampat bak sampah, penempatan saluran drainasi maupun sebagai pembatas antara rumah ke rumah. Jelas bahwa hal ini akan memicu buruknya keadaan lingkungan yang mengarah pada kekumuhan. Kondisi permukaan jalan yang ditemui di lapangan sebagian besar becek dan tergenang di saat hujan, memberikan dorongan terjadinya kondisi lingkungan buruk dan kumuh.

---

ABSTRACT Correlation Between Physical Condition and Community's Socio-economic Condition in Slum Settlement Area. (A Case Study in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta) Within a diverging scheme with a well planned city for specific function as an administration city, the metropolitan of Jakarta emerges as a multi function city. This means Jakarta functions as a place for administration, trading, industry, education activities and consequently becomes the mayor place for exchange of goods and peoples of this country. It is not surprising that Jakarta performs greatly attractive for the migrants who find employments and a better live. Then the further reality was coming. In fact most migrants are unskilled and in turns, they in most contributed to high population growth and expansion of slum settlements in the capital city. Slum settlement is defined, among others, as a settlement occupied by very small houses and bad environment condition (Drakakish, 1980). In this context Penjaringan Subdistrict of North Jakarta is a good example to be observed due to its slum settlement. The main aim of the current research is to discover the correlation between physical condition and community's socio-economic condition in slum settlement area. The gained result is expected as an input for interrelated participants and autorized board on city masterplanning and settlement betterment programmes. The presented hypothesis: as the quality of community's socio-economic condition goes lower, the settlement environment will be found worse. The current research is conducted through several approaches. The first way is a study through primary data, in this case interpretation of 1982 and 1994 aerial photograph. This interpretation is intended to gain information concerning with the distribution of slum settlement area in Penjaringan Subdistrict. The second mean is a terestrial observation based study by means of direct survey of physical site condition and interviewing the respondents. The third access is a study of interfaced secondary data, among others are statistical data, maps and government reports. Data analysis were conducted to obtain the feature of settlement environment quality and expansion of slum condition. The analysis is a combined one between site data calculation and aerial photograph interpretation, within the scenario that aerial photograph was aimed as a verification of terestrial data calculation result. For scoring purposes, slum settlement was divided into three categories : light slum, medium slum and heavy slum. Slum indicator was calculated by assigning a value and grade to each variables defined in environment physical condition variable group. Based on evaluation criteria from Ditjen Cipta Karya, Public Works Department and BAPPEM MHT DKI Jakarta, the involved settlement physical environment variables consist of ten items: water impounding, sanitation facility, waste disposal facility, building density, access street width, access street surface condition, availability of water supply source, housing structure condition, site arrangement of housing block and the size of house space. The independent variables to be studied in connection with settlement physical environment condition were limitted into three items: income, education level and community's health. Data analyses were conducted through scientific practices in statistical methods, those are Chi-square to obtain the existence of correlation between physical condition variables and socio-economic condition variables respectively, and multiple regression to identify the dependent correlation of slum category and its socio-economic condition. The calculation operation took the advantage of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) software for its simplicity. Chi-square hypothesis test identified a significant correlation between both variable groups. Thirty sets of cross tabulations were tested, to investigate the magnitude of correlation between interfaced variables. As much as 23 items or around 77 percent from those, indicated the existence of significant correlation of variables. Respondent income factor ranks at the first in case of proved correlation result, that is 9 significant correlation out of 10 selected items. Second rank is occupied by education level with 8 correlation and the last one is health factor with 6 proved correlation from 10 tested items each. From the quality of correlation view points, the proved variable correlations have medium grade in average sense, with the range of contingency coefficient for 0.30 - 0.49. The strongest correlation exists between respondent income and house structure condition with contingency coefficient of 0.500. Regression calculation of slum condition grade Y to the three independent variables : X11 (income), X12 (education level) and X13 (health) results an equation: Y = 7.279 + 0.458 X11 + 1.764 X12 + 2.598 X13 . The above equation shows correlation form among involved variables, in this case Y represents settlement physical environment condition and X11, X12 and X13 represent community's socio-ecomical condition. Regression equation presents information that environment physical condition is paralelly correlated with socio-ecomic condition. It means the increasing score of the right hand side of the equation will improve the rate of left side, that will lead to a conclusion, i.e, as the quality of income, education level and community's health goes lower, the settlement environment will be degraded or it indicates a worse environmental condition. This is to say that proposed hypothesis has been proved by the above mentioned regression test result. Verification of terestrial data analyses resulted in aerial photograph interpretation indicates a good similarity on slum distribution. Terestrial observation shows that most settlement area holds the heavy slum status. In comparison, the composition of heavy slum, medium slum and light slum is 65 %; 26.70 % and 8.30 % respectively. Interpretation of 1994 aerial photograph exhibits a composition as above: 68.15 %; 24.60 % and 7.25 %. From one aspect, population growth and population pressure promote the expansion of slum settlement, denoted by the new expansion of slum area of 2.90 ha, from 1984 to 1994. On the other hand, the government or community's self supporting effort succeeded in settlement betterment campaign, even it was possible to reduce the expansion of heavy slum settlement. This quality improvement was indicated by the reduction of slum settlement area of 28.35 ha during the same period. The prompting factors on settlement slum observed on site consist of three main components, i.e. density, live style and settlement environmental condition. Density refers to residential density and physical settlement density. More residents in a smaller house will stimulate slum condition. In observation, the density is 5 m2 per person on average, under the normal standard 6 to 9 m2 per person. Taking the physical settlement density into account, it was accurately recognized from aerial photograph that most settlement blocks have average settlement building coverage of more than 75 %, which can be classified into heavy slum category. Life style component consists of three aspects: sanitation facility usage, availability of waste disposal facility and water supply. In observation, it was indicated that within slum settlement, quite a lot of respondents have no private sanitation facility (20.80 %) or agree to use public sanitation facility, but freely defecate in open space as rivers or sea. From the point of waste disposal, stimulus to slum condition resulted in dirty live style was apparently very dominant, and it was indicated by a proportion of respondent littering (43.30 %). Water supply in sufficient quantity was not available in observation area, indicated by respondents who meet their water demand from passing water sellers (about 53.30 %). All these show an improper settlement environment infrastructure. Environment components cover four aspects, they are settlement blocks arrangement, house structure condition, access street width and access street surface condition. Slum pressure originated from arrangement aspect was observed from the low arrangement quality of most respondent's settlement (61.70.%). Similar pattern was indicated for housing structure contribution on slum formation. As much as 46.70 % non permanent housing structures was observed, as they represent unlikely environmental condition. Most access street width in observation area are less than 1.0 m (about 54.20 %). These narrow streets cause inappropriate function of traffic path, disposal bin and drainage channel location, neighbourhood's border. It was clear that those matters will lead to bad environment to stimulate slum formation. Most street surfaces were muddy and impounded in rainy days, prompts the slum and bad environment.

Abstrak :
Perubahan penggunaan tanah, rawa-rawa dan atau sawah-sawah pertanian yang lebih sering dikenal dengan alih fungsi lahan menjadi daerah permukiman dan atau kawasan industri (pabrik-pabrik), pusat perkantoran dan bisnis di daerah penelitian ini mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menelaah dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran. Apakah telah atau tidak terjadi diferensiasi jenis pekerjaan ? Bagaimana pengaruhpendidikan terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan ? Bagaimana arah mobilitas sosial-ekonomi masyarakat ? Pilihan metode yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif dan eksplanatif dengan jumlah responden sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK). Pengujian hipotesa dilakukan dengan pengaplikasian hubungan variabel-variabel yang dijelaskan melalui tabel silang dua dimensi atau lebih, sedangkan data deskriptif digambarkan melalui tabel frekuensi. Didalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik wawancara berstruktur dan teknik pengamatan tidak berstruktur yang bersifat 'non-participant observation'. Adapun metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data digunakan perangkat lunak 'Statistical Program for Social Science (SPSS)'. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi diferensiasi pekerjaan yang cukup berarti di kalangan masyarakat nelayan kota, khususnya di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, dari jenis pekerjaan nelayan ke jenis pekerjaan bukan nelayan. Tetapi pola mobilitas antar lapisan menunjukkan sebagian besar (73 %) KK tetap pada lapisan yang sama (Bawah-Atas) dan sebanyak 13 % mengalami penurunan jarak pendek (Bawah-Bawah). Adanya kecenderungan arah mobilitas antar-generasi yang memiliki potensi naik (climbers) dari posisi Bawah-Atas ke Menengah-Bawah (52 %), potensi tetap (stayers) Bawah-Atas 14 %, dan potensi menurun (sinkers) sebesar 34 % Bila dibandingkan dalam kelompok KK, anak pertama KK Nelayan lebih besar (60 %) dibandingkan dengan anak pertama KK Bukan Nelayan (40 %) yang memiliki potensi 'climbers', tetapi berbanding terbalik dengan anak-anak yang memiliki potensi 'sinkers'. Sedangkan yang memiliki potensi 'stayers' berjumlah sama pada kedua anak pertama masing-masing KK. Untuk arah mobilitas ekonomi disimpulkan bahwa semakin tinggi kelas pendapatan semakin banyak ditempati oleh KK Nelayan. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa mobilitas pekerjaan belum tentu diikuti dengan mobilitas ekonomi secara vertikal dalam artian menaik (up-ward). Pendidikan anak pertama KK Bukan Nelayan relatif lebih baik dari pada anak pertama KK Nelayan, meskipun anak pertama kedua KK pada umumnya relatif lebih baik dari pada orang tua mereka. Adanya korelasi positip antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan hanya berlaku pada responden KK Nelayan.

Abstrak :
ABSTRAK Dari hasil Supas 1985 diketahui angka kematian bayi masih cukup tinggi yaitu 70 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini secara umum masih cukup tinggi walaupun telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1984 Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan "Kesehatan Bagi Semua Orang Pada Tahun 2000" telah mengembangkan suatu pendekatan baru yang disebut Keterpaduan KB-Kes. Pendekatan ini didasarkan pada keterpaduan 5 program prioritas yang meliputi program KIA, KB, Gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Keterpaduan ini telah dilaksanakan secara luas dan merupakan kegiatan yang dikenal sebagai posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Hampir di semua tempat, pelaksanaan posyandu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan-hambatan yang bila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kegiatan tersebut. Di Kelurahan Penjaringan khususnya di daerah binaan Atma Jaya pelaksanaan program secara umum dapat dikatakan cukup lancar meskipun ada hambatan-hambatan yang masih dirasakan. Beberapa hambatan yang dirasakan antara lain kehadiran kader, pencatatan dan pelaporan, ketidakhadiran ibu balita serta rendahnya cakupan, hasil kegiatan dan pencapaian program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kader dan faktor pengelolaan dengan penggunaan posyandu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan mengadakan wawancara dan uji ketrampilan pada semua kader di Kelurahan Penjaringan serta mendapatkan data sekunder tentang jumlah balita dan pencatatan pelaporan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi drop out kader semakin rendah penggunaan posyandu. Kesimpulan lain yang didapat yaitu semakin sedikit jumlah balita semakin tinggi penggunaan posyandu. Untuk meningkatkan penggunaan posyandu di Kelurahan Penjaringan disarankan jumlah posyandu diperbanyak, jumlah kader ditambah, pemberian penghargaan pada kader, bimbingan dan pelatihan dari petugas puskesmas/dokter ditingkatkan bagi para kader yang tergolong pengetahuan/ ketrampilan kurang.

Abstrak :
ABSTRACT
Kuesioner penjaringan kesehatan peserta didik sekolah lanjutan sempat mengundang kontroversi karena terdapat gambar organ reproduksi yang mengacu pada teori tanner. SMP YAPIS Bogor merupakan salah satu sekolah yang belum memakai kuesioner ini dalam penjaringan kesehatan remaja. Kuesioner ini dikhawartirkan akan mengundang kontroversi bagi remaja. Persepsi remaja terhadap kuesioner ini belum diketahui. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi remaja terhadap kuesioner penjaringan kesehatan peserta didik sekolah lanjutan di SMP YAPIS BOGOR tahun 2014. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2014. Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi beberapa faktor antara lain pandangan sosial, pengalaman pemersepsi serta desain kuesioner. Remaja mengganggap kuesioner ini dibutuhkan dan bermanfaat. Manfaat yang dirasakan yaitu remaja akan mengetahui status kesehatannya dan perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Gambar organ reproduksi pada kuesioner ini dianggap bukan suatu masalah ataupun unsur pornografi. Kuesioner ini dianggap layak untuk disebarkan dan diberikan pada remaja. Dengan demikian, upaya sosialisasi kuesioner pada masyarakat perlu ditingkatkan supaya pemanfaatan kuesioner lebih optimal.

---

ABSTRACT
Health questionnaire netting school students had invited controversy because there is a picture that refers to the reproductive organs tanner theory. SMP Yapis Bogor is one of the schools that have not been put on this questionnaire in adolescent health crawl. This questionnaire will feared controversy for teens. Adolescent perceptions of the questionnaire is not yet known. The purpose of this study was to determine the perceptions of adolescent health questionnaires networking learners in junior high school Yapis Bogor in 2014. Research was conducted in March-May 2014. Study design was used qualitative methods by in-depth interviews.

The results of this study indicate that a person's perception is influenced by several factors such as social views, experiences and questionnaire design. Teens assume this questionnaire needed and useful. The benefits of this questionnaire were teens will know their health status and their behaviors that can affect their health. Picture of reproductive organs in this questionnaire is not considered a problem or pornographic. The questionnaire was deemed worthy to be distributed and administered in adolescents. Thus, a questionnaire on public dissemination efforts need to be increased so that more optimal utilization of the questionnaire.