Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kadar testosteron pada penyalahguna narkotika lebih kecil 43 dari padalaki-laki yang bukan penyalahguna narkotika, kadar testosteron yang rendahberpotensi menimbulkan masalah fisik, psikis dan sosial.Tujuan penelitian untuk mengetahui perubahan kadar hormon testosteronpada program rehabilitasi medis penyalahguna narkotika di Balai BesarRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia, Lido-Bogor. Desain penelitianini adalah longitudinal dengan analisis GLM-RM Generalized Linear ModelsRepeated Measure.Hasil penelitian adalah program rehabilitasi medis pada penyalahgunanarkotika meningkatkan kadar hormon testosteron tidak dapat dibuktikan. Saranpenelitian ini adalah masih perlu penelitian lanjut dengan membutuhkan waktuyang lebih lama, bukan dilakukan pada awal rehabilitasi dan tidak setiap minggutetapi setiap bulan. Program yang dilakukan lebih bertumpu pada aktifitas fisikyang disesuaikan dengan perilaku agresif dan menyenangkan.

---

Testosterone levels in narcotics abusers are 43 smaller than males whoare not narcotics abusers, low testosterone levels potentially cause physical,psychological and social problems.The purpose of this research is to know the changing of testosterone levelin medical rehabilitation program of narcotics abuser in Central RehabilitationAgency of National Narcotics Board of Indonesia, Lido-Bogor. The design of thisstudy is longitudinal with GLM-RM Generalized Linear Models RepeatedMeasure analysis.The results of study for medical rehabilitation programs on narcoticsabusers raise the testosterone levels was not proven. This study result is suggestfor the future research needed more longer time, not start from the beginning ofrehabilitation and also not every week examination but every month. The programis based on more physical activity suitable to aggressive behavior and more fun."

"Saat dilakukan praktik kedokteran, dimungkinkan ada keadaan dimana dokter menemukan pasien yang menyalahgunakan narkotika. Bila hal tersebut terjadi, akan ada dua kewajiban yang dihadapkan terhadap dokter, yaitu kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran dan kewajiban melaporkan pasien tersebut berdasarkan pasal 131 UU Narkotika. Karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terkait pembukaan rahasia kedokteran oleh dokter bila dokter menemukan pasien yang menyalahgunakan narkotika menurut Permenkes No. 36 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mencari tahu dan memberikan berbagai data yang ditemukan dari peraturan perundang-undangan dan sumber literatur yang lain mengenai bagaimana pengaturan terkait pembukaan rahasia kedokteran pasien yang menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu dokter harus mengutamakan kewajiban untuk melaporkan pasien yang menyalahgunakan narkotika dan karena itu ia dapat membuka rahasia kedokteran pasien yang menyalahgunakan narkotika dikarenakan adanya kepentingan yang lebih diutamakan untuk diselamatkan dari bahaya narkotika yaitu kepentingan umum. Dengan dilakukannya pelaporan tersebut, dokter akan terhindar dari ancaman sanksi pidana pada pasal 131 UU Narkotika. Oleh karena itu, sebaiknya dokter melaporkan penyalah guna tersebut kepada Badan Narkotika Nasional agar dapat dilakukan rehabilitasi terhadap pasien.

---

When doctors doing their practice, it is possible for doctors to find patients who abuse narcotics. If this happens, there will be two obligations of the doctor, the obligation to keep medical secrets, dan the obligation to report the patient based on article 131 of the Narcotics Law. Because of that, this research aims to find out how the regulations in Indonesia regarding the disclosure of medical secrets by doctors if doctors find patients who abuse narcotics according to Minister of Health Regulation Number 36 of 2012, Law number 35 of 2009 about Narcotics, and also supported by other laws and regulations. The form of this research is normative juridical and is using a descriptive type of research to find out and provide various data found from regulation in Indonesia and other literature sources regarding how to regulate the disclosure of medical secrets of patients who abuse narcotics. Based on the research conducted, the results are that the doctors must prioritize the obligation to report the patients who abuse narcotics and thus he can reveal the medical secrets of patients who abuse narcotics because there are interests that need to be prioritized to be saved from the dangers of narcotics, which is the public interest. When the doctors report the patient, doctors can avoid the threat of criminal sanctions in article 131 of the Narcotics Law. Therefore, the doctor should report the drug abuser to the Badan Narkotika Nasional (BNN) so that the patient can be rehabilitated."

"Latar belakang penelitian ini adanya peningkatan prevalensi penyalahguna narkotika selama pandemi Covid-19 dari 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021 dan masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai standar (155 lokasi). Adanya pandemi mengakibatkan perubahan pemberian layanan ke arah digitalisasi yaitu diperkenalkannya rehabilitasi berbasis bauran untuk meningkatkan akses klien terhadap layanan rehabilitasi. Namun belum ada studi mengenai bagaimana efektivitas rehabilitasi berbasis bauran dalam mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu penyalahguna menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial diantaranya dengan meningkatkan kualitas hidup klien. Tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis a) efektivitas kebijakan layanan rehabilitasi berbasis bauran, b) implementasi kebijakan dengan SWOT, c) peran pemangku kepentingan. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan menggali informasi data primer dengan wawancara kepada Direktur Rehabilitasi BNN, klien dan keluarga penerima layanan rehabilitasi, penanggung jawab klinik rehabilitasi di wilayah DKI Jakarta (BNN, Dinas Kesehatan, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat). Sedangkan data sekunder didapatkan dari analisis terhadap data laporan di lapangan dan penelitian terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis bauran efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyalahguna narkotika karena terjadi peningkatan skor WHOQoL-BREF di 4 domain (fisik, psikologis, hubungan sosial, lingkungan) selama awal dan akhir masa rehabilitasi. Skor WHOQoL BREF diukur saat klien masuk layanan dan diulangi setelah selesai menjalani layanan. Klien juga merasa bahwa keyakinan untuk pulih, kepercayaan dirinya meningkat, dan dimudahkan dalam mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat hasilnya sangat baik (>3,26), alur layanan sesuai dengan pedoman, dan terdapat SDM yang kompeten dalam melakukan layanan rehabilitasi berbasis bauran. Implementasi berdasarkan SWOT menunjukkan optimalisasi layanan dengan mengadopsi rehabilitasi berbasis bauran menjadi modalitas layanan ke klien serta perlunya sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai keberadaan layanan ini. Diperlukan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung keberhasilan kebijakan rehabilitasi bauran antara lain pemerintah, masyarakat sipil/ LSM/ organisasi profesi, sektor swasta, akademisi, media, dan klien beserta keluarga sebagai penerima layanan.

---

The background to this research is an increase in the prevalence of narcotics abusers during the Covid-19 pandemic from 1.8% to 1.95% in 2021. Moreover there are still limited rehabilitation facilities that meet standards (155 locations). The pandemic has resulted in changes in service delivery towards digitalization, such as the introduction of hybrid narcotics rehabilitation to increase client access to rehabilitation services. However, there have been no studies regarding the effectiveness of hybrid rehabilitation in achieving rehabilitation goals, namely improving the client's quality of life. The objectives of this research include analyzing a) the effectiveness of hybrid rehabilitation policy, b) implementation using SWOT, c) the role of stakeholders. The research method is descriptive qualitative by exploring primary data information by deep interviewing the BNN Rehabilitation Director, clients and families receiving rehabilitation services, and those in charge of narcotics rehabilitation clinics in the DKI Jakarta area (BNN, Health Service, Private Rehabilitation Institutions). Meanwhile, secondary data is obtained from analysis of field report data and related research. The research results show that hybrid rehabilitation increase in WHOQoL scores in 4 domains (physical, psychological, social relations, environment) during the beginning and end of the rehabilitation period. Clients feel that their self confident increases and easier to access rehabilitation services. Beside that, customer satisfaction index is very good (>3.26), the service flow is in accordance with guidelines, there are competent human resources in providing hybrid narcotics rehabilitation services. Implementation based on SWOT shows the optimization of hybrid rehabilitation services by adopting it as a service modality for clients and the need for massive outreach to stakeholders and the wider community regarding the existence of this service. Collaboration and clear roles are needed between stakeholders involved in supporting the success of mixed rehabilitation policies, including government, civil society/NGOs/professional organizations, the private sector, academics, media, and clients and their families as service recipients."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh pihak kampus menggunakan paradigma peacemaking criminology. Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyimpangan dan mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan. Namun, penanganan dari pihak kampus bertolak belakang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pernyataan beberapa pihak kampus. Salah satu penanganan tersebut adalah melakukan pengeluaran terhadap mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Uniknya, pengeluaran dinyatakan sebagai keberhasilan, dan dilakukan untuk kepentingan mereka guna melakukan rehabilitasi. Pengeluaran yang mengatasnamakan rehabilitasi merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana bisa dilakukan rehabilitasi sosial, ketika pelaku penyimpangan tersebut telah diekslusikan?Di Indonesia, terlihat bahwa penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh kampus lebih mengarah shaming yang identik dengan stigma/label. Menurut teori Reintegrative Shaming, pengeluaran merupakan shaming yang dibebankan kepada mahasiswa penyalahguna narkotika, hingga status ldquo;penyalahguna narkotika rdquo; menjadi master status mereka. Shaming tipe ini akan membuat tingkat penyalahgunaan narkotika menjadi tinggi.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the handling of student drug abusers by the campus using the paradigm of peacemaking criminology. Campus as an educational institution should understand that drug abuse is a social deviance, and they are victims who should get treatment. However, the handling of the campus opposite. This is also reinforced by some of the statements from the campus. One such treatment is the expenditures on students proved as drug abuser. Uniquely, outcasting college student by campus declared as a success, and performed on their behalf in order to carry out rehabilitation. Outcasting college student on behalf of rehabilitation is a mistake. How can it be done for social rehabilitation, when the deviant person have been exlude by his her society In Indonesia, it appears that the handling of drug abuse by college students is more directed shaming is synonymous with stigma label. According to the theory Reintegrative shaming, shaming by outcasting is heavily charged to student drug abusers, to the status of drug abuser become masters of their status. Shaming of this type would create a drug abuse rate is high."

"Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kerentanan remaja yang hidup dalam status ekonomi yang tergolong miskin terhadap penggunaan narkotika. Penelitian ini hendak mengkaji peran FGD yang dilakukan oleh BNN terkait pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan sekolah, kampus, dan perkantoran yang sasaran utamanya ialah remaja. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah community crime prevention, theory programme evaluation, dan teori perubahan perilaku Sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara dan Focus Group Discussion terhadap dua kelompok yaitu remaja peserta FGD oleh BNN dan tokoh masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum maksimal kegiatan FGD dikarenakan tidak adannya evaluasi terhadap kegiatan. Minimalnya hubungan BNN dengan stakeholder belum menciptakan pencegahan komunitas.

---

This research taking background fromemerging phenomena of adolescents lived under poverty’s vulnerability todrugs abuse. This research aims to examine the role of FGDs implemented by National Narcotics Agency (BNN) in correlation with drugs abuse prevention in the environment of schools, college and office with adolescents as its main target. This research had used the theory of community crime prevention, theory programme evaluation, and behavioral shifts theories. The research method is qualitative, which implemented through interviews and focus group discussions on two groups: adolescents belongs to FGD by BNN and community leaders. The conclusion of this research was the FGD program were not maximized since there was no evaluation had done for this program, while the lack of coordination between BNN and other stakeholdershas made the community crime prevention is yet to come."

"ABSTRAKAcara Pemeriksaan Singkat yang diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan salah satu jenis acara pemeriksaan perkara yang pada pelaksanaannya tidak pernah digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada akhir tahun 2018 menggunakan acara pemeriksaan singkat terhadap perkara tindak pidana narkotika terhadap perkara diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahguna narkotika golongan I, yang berupa tanaman ganja. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung No. B-029/A/EJP/03/2019 mengenai Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narjotka dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), menjawab pertanyaan terhadap penggunaan acara pemeriksaan perkara dalam Putusan No. 1/Pid.S/2019/PN.BDG yang memberikan vonis terhadap Terpidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat yang telah sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan. Dan dengan adanya fakta bahwa terjadi kelebihan kapasitas terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh adanya Terpidana Narkotika di Indonesia, penggunaan acara pemeriksaan singkat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada penyalaguna narkotika perlu memiliki fokus kepada rehabilitasi sosial dan medis didukung adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai standar pelaksanaan pencegahan dan perawatan sosial dan medis terhadap para penyalahguna narkotika yang juga dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThe Brief Examination Program that regulated in Article 203 of Law No. 8 of 1981 about Criminal Procedure Law or KUHAP is one of the examination case type of which in its implementation has never been used on narcotic crime cases. But in the end of 2018, the Bandung District Prosecutor used brief examination for narcotic criminal case against narcotic abuse that classified as class one, in the forms of cannabis plants which regulated in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 about Narcotics. With the issuance of Circular of Attorney General No. B-029 / A / EJP / 03/2019 about the Delegation of Criminal Narcotics Cases and Narcotic Abuses by using Brief Examination (APS), answering the questions regarding the use of case audits in Decision No. 1 / Pid.S/ 2019 / PN.BDG which gives verdicts against convicts of narcotics abuse by using brief examination programs that are in accordance with the regulations that are the basis for implementation. And the fact that there is a overcapacity on Penitentiary Institutions caused by the Narcotics Prisoners in Indonesia, the use of a brief examination by the Public Prosecutor of narcotics crime cases aimed at narcotics abusers needs to have a focus on social and medical rehabilitation supported by regulations that specifically regulating the standards for the implementation of prevention and social and medical care for narcotics abusers who can also reduce the overcapacity that occurs in prisons."

"Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahguna narkotika di Indonesia, mengingat konsep keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai fondasi hukum pidana materiil dan formil di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana; Kedua, bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan ketiga, bagaimana konsep keadilan restoratif yang tepat pada penyelesaian perkara penyalahguna narkotika dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini turut membandingkan putusan Hakim pada perkara penyalahguna narkotika yang telah mempertimbangkan keadilan restoratif melalui rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun konsep keadilan restoratif telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Hakim, namun Para Terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana penjara dan tidak diberikan tindakan rehabilitasi. Oleh karena itu, terdapat urgensi pengaturan konsep keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHAP. Selain itu, dalam konteks narkotika konsep keadilan restoratif harus diatur dalam UU Narkotika agar penyelesaian perkara penyalahguna narkotika tidak hanya diselesaikan melalui rehabilitasi, namun terdapat alternatif penyelesaian lain sehingga tidak berakhir pada pejatuhan pidana penjara. Kini, reorientasi kebijakan narkotika melalui pendekatan kesehatan harus lebih diutamakan daripada pendekatan hukum pidana. Selaras dengan asas ultimum remedium, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam merespons kejahatan, termasuk dalam menyelesaikan perkara penyalahguna narkotika.

---

This research is carried out to examine the concept of restorative justice in the settlement of substance abuse case in Indonesia, considering the concept itself has yet to be regulated in the Law No. 35 of 2009 on Narcotics or in the Criminal Code and Criminal Procedure Code as the foundation of material criminal law and formal law in Indonesia. Using the normative judicial research method, this paper further addresses 3 (three) research questions: First, how is the arrangement of the restorative justice concept in the criminal court system; Second, how is the implementation of the restorative justice in the settlement of substance abuse case in Indonesia; Third, what would be the right concept of restorative justice in the settlement of substance abuse case on the Draft Bill of Narcotics. This research also compares the Judge’s verdicts on the substance abuse cases that have considered restorative justice through rehabilitation. The result shows that although the concept of restorative justice has been considered by the Judge in the verdict, the Defendant would still be sanctioned with imprisonment without any rehabilitation. Consequently, there comes the urgency for the arrangement of the restorative justice concept in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Apart from that, in the context of substance, the concept of restorative justice needs to be regulated in the Narcotics Law so that the settlement of substance abuse case will not be limited to only rehabilitation, but also other alternative settlements in order to avoid imprisonment. At the moment, the reorientation of drug regulation through the approach of healthcare should be prioritized over the criminal law approach. In accordance with the ultimum remedium principle, criminal law has to be placed as a last resort in response to crime, and the settlement of substance abuse case is no exception."