Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang PermasalahanDalam usaha untuk mencari kelestarian di dalam hidupnya, setiap masyarakat akan selalu cenderung mengarahkan dirinya pada suatu tertib sosial yang mantap. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bersama. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana caranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang bersifat pokok, antara lain : sandang, pangan, papan, keselamatan .jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih saying. Pengalaman-pengalaman tersebut pada suatu titik tertentu akan menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif pada diri manusia. Hal ini akan mengakibatkan bahwa manusia akan mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai rnana yang tidak baik dan harus dituruti serta mana yang tidak baik dan harus ditinggalkan. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya. Masyarakat Madura adalah masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai tradisi yang tidak begitu menganggap atau memperhatikan aturan-aturan pemerintah dalam hal suatu pengaturan tertentu dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini kaidah atau tertib sosial yang ada pada urnumnya mereka gunakan atau taati adalah kaidah-kaidah yang secara otonom ditegakkan oleh satuan-satuan keluarga besar mereka atas dasar kekuatan mereka masing-masing. Kekuatan masing-masirg keluarga tersebut di samping akan menjadi mekanisme untuk menekan dan memperkecil terjadinya konflik, juga akan berfungsi sebagai kekuatan polisional untuk menghadapi serta meniadakan konflik (dengan pola perrmulihan lewat tindakan sendiri), khususnya apabila konflik tersebut menyangkut masalah-masalah kehormatan dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian konflik ini, kita sering mendengar suatu istilah yang sering disebut dengan nama "carok"."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.

---

As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.

The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.

Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."

"Dalam upaya mencapai perdamaian di Kamboja, maka diperlukan upaya penyelesaian melalui mediasi pihak ketiga. Dalam proses panjang menuju perdamaian tersebut, peranan Indonesia sangat jelas terasa dan terlihat melalui keterlibatan para diplomatnya seperti Menlu Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas yang memegang peranan vital dalam setiap langkah mediasi yang ditempuh demi tercapainya perdamaian. Tesis ini mencoba untuk meneliti bagaimanakah peran Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja selama periode tahun 1984 hingga tercapainya Kesepakatan Paris 1991 yang menandai berakhirnya konflik Kamboja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan akan menggunakan teori mediasi untuk menganalisa peranan Indonesia.

---

In an attempt to seek peace in Cambodia, it requires the mediation of a third party. Throughout the long process, the role of Indonesia is clearly shown through the involvement of its Diplomats namely Foreign Ministers Mochtar Kusumaatmadja and Ali Alatas who played a crucial part within every step of mediation. This thesis will aim in the research of how Indonesia played its prominent role in the peace settlement of Cambodian conflict during the periods of 1984 until the attainment of the Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict in 1991 that marks the end of the conflict in Cambodia. This thesis is a descriptive research and will use the theory of mediation to analyse the Indonesian?s role."

"Pertentangan pendapat yang terjadi di dalam suatu organisasi, merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena dengan timbulnya konflik, dapat diidentifikasi adanya ketidak selarasan interaksi ditempat kerja. Robbins (2001).Masalah yang terjadi di salah satu Area pada Yayasan XY , menyebabkan situasi tidak kondusif dengan berbagai keluhan. Dari investigasi pihak Yayasan, diidentifikasi adanya individu yang mengekspose masalah tertentu, yang dipertentangkan dengan kebijakan pihak Iain. Sementara itu pihak lain juga mempertentangkan perbedaan pendapat pihak pertama.Karena konflik merupakan suatu proses (Robbins, 2001), maka dapat dipahami bila konflik diawali dari dalam diri individu, dipersepsikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan makterjadi di Area ini, timbul karena adanya hubungan interpersonal dari individu yang memiliki perbedaan status, kepentingan,tujuan dan kepribadian (Edelmann, 1997; Robbins, 2001).Kesimpulan utama yang melatar belakangi konflik adalah karena pihak pertama kurang paham tujuan Yayasan XY; padahal dilain pihak dia memiliki tujuan/prioritas lain, sehingga komunikasi dari atas (pihak kedua), mengalami hambatan yang disebabkan berbagai faktor pencetus konflik, sehingga indikator yang muncul antara lain penolakan untuk bekerja sama.Saran untuk menanggulangi konflik, dibagi dalam dua tema kegiatan.Partama pihak manajemen melakukan pendekatan formal/informal, melakukan sosialisasi dan dengar pendapat dengan karyawan Area ini ; kedua, pihak Yayasan memberikan peningkatan ketrampilan pada pihak manajemen agar lebih peka mengantisipasi dan menanggulangi konflik yang ada."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara keterlibatan ayah dan hubungannya dengan penyelesaian konflik secara konstruktif dalam konteks hubungan romantis pada individu berusia emerging adulthood 18-25 tahun . Adanya penyelesaian konflik yang konstruktif membantu seorang emerging adult dalam memenuhi tugas perkembangannya dalam eksplorasi dalam kehidupan cinta untuk membangun intimasi dengan orang lain. Penelitian kuantitatif ini mengukur keterlibatan ayah menggunakan Father Involvement Scale dan Nurturance Fathering Scale dari Finley dan Schwartz 2004 dan mengukur penyelesaian konflik secara konstruktif menggunakan subskala compromise pada Romantic Partner Conflict Scale Zacchilli, 2009 . Hasil penelitian dari 284 responden 81 pria dan 203 wanita emerging adult di Jabodetabek menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

---

Study investigated the relationship between father involvement with constructive conflict resolution in romantic relationships of emerging adult 18 25 years old . Constructive conflict resolution helps emerging adults to fulfill their developmental tasks, which is about exploration of love life to build intimacy with others. This quantitative study measured father involvement using Father Involvement Scale and Nurturance Fathering Scale from Finley and Schwartz 2004 and measured constructive conflict resolution using compromise subscale in Romantic Partner Conflict Scale Zacchilli, Hendrick Hendrick, 2009 . The results from 284 emerging adults 81 male and 203 female in Jabodetabek showed a positive and significant correlation."

"Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik, dan menyusun strategi penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Riset ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara induktif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data primer dilakukan melalui tahapan initial coding dan theoretical coding. Hasil riset menunjukkan adanya faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik NIMBY. Faktor lingkungan paling dominan adalah kualitas air tanah, faktor sosial paling dominan adalah kepercayaan dan nilai sejarah terhadap situs yang dikeramatkan, dan faktor ekonomi paling dominan adalah harga tanah. Dari ketiga faktor, konflik NIMBY paling kuat berasosiasi dengan faktor sosial. Strategi utama penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan dialog antara Pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yaitu Desa Troketon, Desa Kalangan, dan Desa Kaligawe, dilakukan secara rutin atau berkala.

---

The land requirements for TPA encourages the Klaten District Government to use land in Troketon Village, Pedan District, but it is responded by resistence of the local community. Environmental problems are a major factor that causes conflict between the government and local communities. Based on this background, this research aims to analyze the environmental, social and economic factors that cause conflict, and develop a strategy for resolving land use conflicts for landfill waste in Troketon Village Pedan District, Klaten Regency. This study uses qualitative data analysis methods with qualitative descriptive. Primary data collection is done through interviews conducted on seven informants selected using purposive and snowball sampling. Analysis of primary data is done through initial coding and theoretical coding stages. The results of the study indicate the existence of environmental, social, and economic factors that have caused NIMBY conflicts. The most dominant environmental factor is groundwater quality, the most dominant social factor is the trust and historical value of sacred sites, and the most dominant economic factor is land prices. Related to the three factors, the NIMBY conflict is most strongly associated with social factors. The main strategies for conflict resolution land use for landfill is community participation in the form of discussions and dialogues between the Government of Klaten Regency, the village government and local village communities namely Troketon Village, Kalangan Village, and Kaligawe Village, carried out regularly."