Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai penerapan asas akuntabilitas didalam kegiatan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan penyertaan modal daerah. Sesuai dengan penerapan asas akuntabilitas yang dimaksud didalam Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Investasi Pemerintah mengatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas didalam pengelolaan penyertaan modal daerah diartikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Pemerintah untuk diinvestasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan pada masyarakat. Penyertaan modal daerah ini haruslah tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. namun yang terjadi di beberapa daerah dalam mengelola penyertaan modal ini ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. salah satunya adalah tentang adanya beberapa daerah yang tidak menggunakan jasa Penasehat Investasi pada tahapan perencanaan pengelolaan penyertaan modal daerah. Penasehat Investasi ini memiliki manfaat untuk memberikan portofolio dan analisis resiko terkait rencana penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan. Akibatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan return of investment kepada pertambahan pendapatan asli daerahnya. salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menerapkan tata kelola usaha yang baik dengan aturan yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance, serta melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, agar tujuan dari penyertaan modal daerah tercapai. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum agar pengelolaan penyertaan modal daerah dapat dievaluasi secara profesional.

---

This study examines the application of the principle of accountability in the business activities of the Regional Government in managing regional capital participation. In accordance with the application of the principle of accountability referred to in the General Explanation Section of Government Regulation Number 1 of 2008 concerning Government Investment, it states that the application of the principle of accountability in management of capital participation investment means that every rupiah issued by the Government to be invested must be accounted for explained to the public. And of course regional capital participation must be subject to applicable laws and regulations. However, what happend in several regions in managing this capital participation was that some of its implementation was not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Guidelines for Managing Regional Government Investment. One of them is that several regions do not use the services of Investment Advisors at the planning stage of regional capital participation management. This Invesment Advisor has the benefit of providing a portofolio and risk analysis related to the regional capital participation plan that will be implemented. As a result, the Regional-Owned Enterprises (BUMD) established by the Regional Government have not provided a return of investment to increase in their original regional income. One of the efforts that must be made by the Regional Government is to implement good business governance in accordance with applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance, as well as implementing regional capital participation management in accordance with existing laws and regulations, so that the purpose of regional capital participation to advance regional development is achieved. Therefore, legal certainty is needed so that the management of regional capital participation can be evaluated professionally."

"Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

---

Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services."

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."