Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Sayidin Abdullah, author
Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2009
S25101
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Yoon Young Jun, author
Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.
Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Gumilar, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi asas kekhususan sistematis dalam hal terjadi benturan penyidikan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perpajakan. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tolok ukur penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan,...
2017
T47911
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sihite, Gita W.Y, author
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Stefano Astra Joga H., author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S16229
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jumadil Agus, author
Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan Wajib Pajak dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui praktek rekayasa perencanaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T294
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S6180
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fannany Priambodo Mukti, author
ABSTRAK
Sejak tahun 2002, Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi dengan pilot project pada Dlrektorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengimplementasikan reformasi blrokrasi itu dengan melakukan reorganisasi terhadap jenis unit atau kantor tersebut dengan menggabungkan KPP, KPPBB dan Karikpa menjadl...
2008
T20920
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library