Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai sebuah negara yang kaya akan kekayaan alam, Indonesia adalah sebuah negara agraria dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Maka dari itu, untuk memaksimalkan implementasi pengembangan wisata, terdapat regulasi oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Pengembangan pariwisata nasional memang sudah meningkat selama lima tahun terakhir ini, hal ini dikarenakan terdapat kesempatan bagi masing-masing wilayah untuk mengembangkan potensi wilayahnya sendiri. Hal ini kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuat langkah yang konkrit untuk mengembangkan sebuah daerah yang memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan tempat pariwisata kedepannya, selama pengembangan tersebut memiliki dampak kepada komunitas/penduduk yang ada di tempat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan menggunakan informan dan menggunakan Purposive Sampling. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, bahwa pemerintah daerah telah membuat bermacam-macam usaha, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas untuk mengembangkan area pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. ......As one of the countries that has rich natural potential, Indonesia is an archipelago country that has extraordinary natural potential. Therefore, to ensure maximum efforts from the implementation of these efforts, a regulation was formed whereby the Central Government authorizes the Regional Government to maximize its potential. the. . The development of national tourism which is quite good in the last five years provides opportunities for each region that has the potential to further develop and maximize all the potential of its region. This then provides an opportunity for the government to build concrete steps in developing an area that originally had potential in the end. can be used to encourage the area to become a tourist area, where these conditions have an impact on the community in the area. The purpose of writing this article is to find out the efforts of the local government in building community welfare through the development of tourist areas on Pari Island. This research use a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in the form of documentation study, observation and in-depth interviews. By taking informants using purposive sampling. The results obtained are that the government has made various efforts, such as facility and infrastructure development to develop the tourism area on Pari Island. 

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , yaitu peran pembinaan, peran fasilitator, peran katalisator, peran regulator, peran innovator, dan peran coordinator. Dalam melakukan peranan, Diskopperindag menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi anggota koperasi

---

ABSTRACT
This research is entitled The role of Department of Cooperative, Industry, and Trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. The purpose of this research is to describe the role of department cooperative, industry, and trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. This research is qualitative research, using depth interview as a main method in gathering data of each informant. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based in documentations. The result of this research shows that Department of Cooperative, Industry, and Trade has six role in cooperative empowerment such as coaching , facilitator, catalyst , regulator, innovator, and coordinator. Department Cooperative, Industry, and Trade find some barriers in cooperative empowerment such as budget constrains, human resources, government support, and participation of cooperative members.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peranan pemerintah dalam pemantapan hubungan perburuhan yang dikaitkan dengan upaya perluasan kesempatan kerja di Indonesia. Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menerapkan tipe perencanaan penelitian "case-study". Obyek penelitian ini perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur. Sebagai sampling, PT. Southern Cross Textile Industry (PT. SCTI) dipilih sebgai perusahaan yang mewakili perusahaan- perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang kebutuhan primer.

Abstrak :
Fenomena urbanisasi mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan, terutama di wilayah perkembang seperti Kota Tasikmalaya sehingga dapat berdampak pada penyediaan RTH. Pentingnya berbagai fungsi RTH, pemenuhan RTH 30% perlu segera dilakukan, karena tantangan dalam pemenuhan RTH terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya kota terutama semakin tingginya biaya pembebasan lahan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait dengan kondisi RTH, status kepemilikan RTH, wilayah prioritas dan rencana pengembangan RTH yang dilakukan oleh pemerintah kota sehingga dapat disusun konsep pemenuhan RTH yang sesuai untuk Kota Tasikmalaya. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan analisis spasial, pengamatan lapangan wawancara dengan stake holder dan serta analisis dokumen peraturan daerah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa total RTH di Kota Tasikmalaya masih relatif tinggi yaitu 12.097 hektar atau 66% dari total wilayah, namun terdapat tren penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2021 yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan. Total RTH publik ialah seluas 131,9 hektar atau 0,7% dari total luas wilayah. Di wilayah priortias perlu dilakukan perbaikan komposisi vegetasi. Pemerintah kota telah memiliki rencana yang baik namun belum hasil implementasinya belum maksimal, sehingga perlu melibatkan instansi yang tidak terlibat langsung dalam pemenuhan RTH. ......The urbanization accelerates the change of land use in urban areas, especially in developing city such Tasikmalaya, which could impact the provision of Urban Green Space (UGS). Due to its crucial functions, the fulfillment of 30% UGS needs to be done immediately, the challenges in UGS provision are progressing along with the increasing cost of land acquisition. In this study, an analysis was carried out related to the condition of UGS, ownership, priority areas and its development plans carried out by the city government so that a suitable UGS provision concept can be developed. The analytical method used in this research are spatial analysis, field observations, interviews with stake holders and analysis of local regulations documents. The result show that the total UGS in Tasikmalaya is 12,097 hectares or 66% of the total area, but depleting trend from 2014 to 2021 was indentified, mainly due to land conversion. The total UGS owened by goverment is 131.9 hectares or 0.7% of the total area. In priority areas it is necessary to improve the vegetation composition. The city government already has relatively positive UGS provision plan, but the implementation is still not very optimal. It is necessary to involve other goverment official that are not directly involved in UGS provision to increase public awareness and improve provision process for future development.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia suatu Negara memerlukan suatu peranan dari pemerintah. Kewenangan industri olahraga tersebut berada dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah menteri yang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, kementerian tersebut mempunyai peranan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan secara nasional. Dalam hal ini kesejahteraan olahragawan dan mantan olahragawan adalah tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Masih banyaknya mantan olahragawan yang masih belum sejahtera dimasa pensiunnya menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mantan olahragawan berprestasi di Indonesia masih belum maksimal, karena kebijakan dengan prakteknya yang masih tidak sejalan.

---

ABSTRACT
In implementing the sport in Indonesia a country requires a role of government. The authority of the sports industry under the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. The position of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia is a minister representing the government in the field of youth and sport, the ministry has a role in regulating, foster, develop, implement, and oversee the national sport. In this case the welfare of sportsmen and former sportsmen is the task of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia to make it happen. Still many former sportsman who still prosperous future retirement in issue in this writing. This study used a qualitative approach with the method of data collection is done through observation and interview. These results indicate that the government's role in improving the welfare of ex-athlete excel in Indonesia is still not optimal, because the policy and the practice is still not in line.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah. ...... This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Mikro dan Kecil UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan UMK menjadi perhatian banyak institusi, termasuk instansi pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan, termasuk bantuan keuangan, untuk mendukung pengembangan UMK. Studi ini menyelidiki peran dukungan pembiayaan pemerintah sebagai moderator kendala keuangan dan efek self-efficacy kewirausahaan terhadap inovasi UMK. Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Model untuk menguji sampel yang terdiri dari 750 UMK. Hasilnya menemukan bahwa kendala finansial UMK dapat membatasi inovasi UMK, dan self-efficacy mereka meningkatkan inovasi. Lebih penting lagi, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah merupakan strategi efektif untuk memfasilitasi inovasi UMK. Makalah ini memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi peran penting bantuan keuangan pemerintah sebagai moderator terhadap inovasi UMK.

---

ABSTRACT
Micro and Small Enterprises MSEs have important roles in Indonesian economy. The growth and development of MSEs is a concern of many institutions, including government agencies. Government provides various supports, including financial aids, to sustain the development of MSEs. This study investigates the role of government financing support as a moderator of financial constraint and entrepreneurial self efficacy effect toward MSEs innovation. This research applies Structural Equation Model technique to examine a sample consists of 750 MSEs. The results find that MSEs rsquo financial constraint might limit the MSEs rsquo innovation, and their self efficacy improve the innovation. More importantly, the research confirms that the government financing support is an effective strategy to facilitate MSEs rsquo innovation. This paper contributes in clarifying the importance roles of government financial aid as moderator to MSEs rsquo innovation.

Abstrak :
Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kema­ juan yang merata diseluruh pelosok tanah air. Hak-hak asasi anak torlantar dan anak jalanan.. peda hakikatnya sama dangan hak-hak asasi manusia peda umum­ nya, seperti yang tereantum dahuu UU No. 39 Tahuu 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kepulusan Presiden RI No. 36 Tahun 1999 tentang P engesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Da1am kaitan ini Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan kaitannya dengan ketahanan daerah Kota Bekasi. Tujuan Penelition ini adalah Mengetahui besarnya pengaruh pendidikan terhadap perilaku anak jalanan, mangetahui besarnya pengaruh kemiskinan terhadap perilaku anak jalanan, mangetahui besarnya pengaruh perilaku lingkungan terhadap perilaku anak jalanan, mengetabui besarnya pengaruh pendidiken, kemiskinan dan perilaku lingkungan secara bersama terbadap perilaku anak jalanan di Kota Bekasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan survey yang dilakuken pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang akan dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut sehingga ditemakan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-bubungan antar variabel. Teknik analisis data yang dipergunaken dalam penelitian ini adalah desktip­tif analitis yang disesuaikan dangan lendasan konseptual penelitian. Penelitian ini menguraikan desktiptif tentang pengaruh Pendidiken, Kemiskinan dan Perilaku Lingkungan terhadap Perilaku Anak Jalanan Instrumen desktiptif adalab hasil pengumpulan data primer (kuesioner dan wawancam dangan responden) yang di­ perkuat dengan data sakunder (berupa keterangan dari masyarakat sekitar). Ada­ pun hasil deskripsi ditunjukan dalam bentuk label distrubusi frekuensi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga faktor (pendidikan, kemiskinan dan perilaku lingkungan) berpengaruh signifikan terhedap peri1aku anak jalanan di Kola Bekesi. Namun, pengaruh ketiga variabel tersabut tidaklah dominan, karena hanya 33,8 %. Hal ini juga berarti bahwa terdapat beberapa faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi peri1aku anak jalanan di Kota Bekasi. ......Regional development aimed at improving living standards and welfare of the people in the area through the construction of a harmonious and well integrated among sectors and between sectoral development planing of regional development by efficiently and effectively towards the achievement of local autonomy and equitable progress in all comers of the country. Human rights of displaced children and street children, essentially the same as human rights in general, as stated in Law no. 39 Year 1999 on Human Rights, and Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the rights of the Child). ln this regard, researchers interested in studying how the role of the Government of the City of Bekasi in coaching and empowerment of street children to do with endurance Bekasi area. The purpose of this research is knowing the enormous impact of education on the behavior of street children, know the size of the effect of poverty on children's behavior the streets, know the size of the effect of environment on behavior behavior of street children, know the size of the effect of education, poverty and environmental behavior jointly the behavior of street children in City of Bekasi. The method used is to use survey in large and small populations but data to be studied is the data of samples taken from the popu1ation so that found events relative, distribution and relationships between variables. The data analysis technique used in this research is descriptive analytical that is adjusted with the conceptual foundation of research. This study outlines a descriptive on the influence of Education. Poverty and Environmental Behavior of Street Child Behavior. Descriptive instrument is the result of primary data collection (questionnaires and interviews with respondents), reinforced with secondary data (a description of the surrounding community). The results shown in table description distribution frequency. These results prove that the three factors (education, poverty and environmental behaviors) significantly affects the behavior of street children in the city of Bekasi. However, the influence of these three variables is not dominant, since only 33.8%. This also means that there are several factors or other variables that can affect the behavior of street children in the city of Bekasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasi dengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatan modal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagi koperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapat menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh dan berkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi. Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan eksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT
Nowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalization era with competition that emphasizes on individualism and capital increase without limitation, hence affecting the room for movement which becomes limited for cooperatives. The activities currently demand small business enactors such as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growth and development of the cooperative cannot be separated from the government?s role as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With the role of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced by cooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the national economy. This research is juridical empirical, using interview towards respondents and document study to be able to give a depiction towards the issues researched.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Sekutu tahun 1945-1952. Sejak Jepang menyerah kepada Sekutu, seluruh wewenang dalam menentukan arah kehidupan bangsa Jepang dikuasai oleh Sekutu. Berbagai kebijakan dibuat Sekutu untuk membawa Jepang ke arah yang lebih demokratis. Pendidikan juga merupakan bidang yang menjadi perhatian Sekutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap perubahan dan perkembangan pendidikan di Jepang pada masa pendudukan merupakan hasil penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekutu, namun tetap ada peran pemerintah Jepang di dalamnya. This research focused on the roles of Japanese government in educational on occupying term 1945 1952. Since Japan gave up to Allied power, all authority to determine Japanese nation life, gained control by the Allied. Variety policies was made by the Allied Power to take Japan towards democratic life. Education also a field that became an Allied attention. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that each change and education development at Japanese in occupying term constituting result of policy implement that issued by the Allied power, but immanent roles of Japanese government in it.