Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundingan perdamaian konflik Israel - Suriah pada masa pemerintahan PM. Rabin. Dalam kenyataannya, proses perundingan yang sebelumnya diharapkan menghasilkan perjanjian perdamaian final dalam menyelesaikan konflik Golan temyata hanya menghasilkan dokumen ?Aims and Principles of the Security Arrangement". Dengan menggunakan pertanyaan penelitian ?Apakah dinamika politik domestik Israel mempunyai hubungan dengan proses penyelesaian konflik Golan", maka penulis mencoba mengkaji dinamika politik dalam negeri dan kaitannya dengan penyelesaian konflik Golan. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat politik dalam negeri Israel yang dinamis diasumsikan bersinergi dengan implementasi politik Iuar negeri, khususnya dalam hal penyelesaian konflik dan proses perdamaian antara Israel - Suriah.Kerangka pemikiran yang digunakan berasal dari pendekatan realis dengan menggunakan pemikiran H. H. Lemtner mengenai salah satu faktor domestik penentu kebijakan Iuar negeri, yaitu unstable determinants berupa persepsi dan perilaku massa. Dalam kaitan ini, kebijakan Israel untuk melakukan negosiasi damai dengan didorong oleh dinamika yang terjadi dalam politik dalam negeri. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai yang berkuasa, pemerintahan yang berkuasa, opini publik maupun dinamika yang terjadi dalam proses perundingan itu sendiri.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan data yang digunakan merupakan hasil analisa data sekunder. Data didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari data data terkait dengan permasalahan dari buku, artikel, terbitan berkala dan website resmi.Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa dinamika yang terjadi di Partai Buruh berupa : perbedaan antara visi Rabin dengan anggota partai Iainnya berkenaan dengan pemberian konsesi Dataran Tinggi Golan, reformasi yang dilakukan Rabin di Partai Buruh, opini publik yang kontra terhadap konsesi wilayah dan ketidakpercayaan pihak Israel terhadap Suriah merupakan faktor yang mempengaruhi posisi Israel dalam proses perundingan damai dengan Suriah. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dinamika politik dalam negeri Israel berpengaruh terhadap kebijakan Israel dalam proses perundingan perdamaian dengan Suriah."

"Penelitian ini membahas mengenai akta perdamaian dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Akta perdamaian Notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan."

"Penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero dalam sebuah perseroan terbatas. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya, Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berfungsi sebagai "kaidah hukum". Sementara Kode Etik Notaris memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran, berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis sebab selain mahal, prosesnya panjang, dan berbelit-belit. Wewenang utama dari notaris adalah membuat akta otentik. Kesepakatan perdamaian secara tertulis dapat dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki tiga kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik, yaitu pembuktian formil, pembuktian materiil, dan pembuktian lahir atau keluar. Kesepakatan perdamaian yang merupakan alat bukti tertulis, memberikan sumbangan nyata dalam alternatif penyelesaian sengketa secara hemat waktu dan biaya.

---

Research discuss about peace agreement as an alternative dispute resolution between the parties of company. Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as "principles of law" for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as "moral principles" for notaries practice in Indonesia. Approaching method use normative juridical because of emphasizing secondary data that is written law norm. Data analyze method is qualitative, so that the format of research result is analytical explanatory.Research result show that dispute resolution for business dispute through litigation process has less benefit. Business people consider that litigation way needs high cost, long process, and complicated. The main authority of notary is creating authentic document. Peace agreement in writing can be made by the presence of notary, thus becomes authentic document. Therefore a peace agreement has three strength of evidence that is formal, material, and outer. Peace agreement is such a written evidence that giving real contribution in alternative dispute resolution because it is cost-effective and saving time."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang masalah hukum batas laut indonesia, ddiseelenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 8-9 juni 2005 di jakarta"

""Ayo senyum ," ajak Vanda Lengkong,Manajer Program Chruch World Service (CWS) Indonesia saat memberi sambutan pada pembukaan turnamen Futsal for Peace pada 26 Juli 2008 kemarin....."

"Agenda utama kabinet Indonesia bersatu 2004 - 2009 mencakup tiga agenda pokok yang difokuskan untuk pencapaian : 1) Aman (peace) 2) adil (justice) dan demokrasi (Democracy) dan 3) sejahtera (Prosperity)...."